Penganugerahan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat persatuan masyarakat Sunda, melestarikan tradisi leluhur, serta membangun sinergi antarkomunitas adat Sunda, baik di Nusantara maupun di mancanegara.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), didaulat sebagai Pandhita Resi Utama.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, unsur pemerintahan, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, budayawan, sesepuh adat, serta perwakilan organisasi dan paguyuban Sunda.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi, Prof. Ahmad Cahya dari Kantor Staf Presiden, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Hery, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, Mayjen TNI Tatang Subarna dari Lemhannas, Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Buky, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, serta sejumlah tokoh masyarakat dan kebudayaan, termasuk Ceu Popong dan Syam Bimbo.

Hadir pula perwakilan keraton dan komunitas adat, di antaranya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman Cirebon, serta berbagai organisasi dan paguyuban Sunda dari sejumlah daerah.

Abah Anton Charliyan: Persatuan Sunda Membutuhkan Kesepakatan Bersama

Ketua Umum MASDA Jabar, Irjen Pol. (Purn.) Anton Charliyan, yang akrab disapa Abah Anton, menegaskan bahwa kebudayaan daerah memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan nasional.

Baca Juga:
Peresmian Pusat Kebudayaan Tionghoa Jabar, KDM dan Abah Anton Tegaskan Tidak Ada Lagi Istilah Mayoritas-Minoritas

Menurutnya, budaya Sunda harus terus dikembangkan agar mampu menjadi salah satu kekuatan unggulan kebudayaan Indonesia sekaligus berkontribusi dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga mengajak masyarakat Sunda untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun persatuan yang lebih kokoh.

“Etnis Sunda merupakan salah satu kelompok masyarakat besar di Indonesia. Karena itu, urang Sunda harus semakin ngahiji, saiket sabeungkeutan, guyub sauyunan, dan sabobot sapihaneun. Kita perlu membangun kesepakatan bersama mengenai kepemimpinan yang dapat menjadi pemersatu,” ujar Abah Anton.

Ia mengibaratkan pentingnya kepemimpinan dalam persatuan melalui sebuah perumpamaan: benang akan lebih mudah diluruskan jika ada jarum yang menuntunnya.

Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam menjaga adat istiadat, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kontribusi masyarakat Sunda bagi bangsa dan negara.

Dudung Abdurachman Ajak Masyarakat Sunda Menghargai Putra-Putri Terbaiknya

Dalam sambutannya, Dudung Abdurachman mengajak masyarakat Sunda untuk memperkuat rasa persaudaraan dan memberikan penghargaan kepada putra-putri daerah yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk tampil serta mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Dudung, keberhasilan putra-putri Sunda perlu diapresiasi dan didukung, bukan justru diabaikan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerah sebelum berjuang. Semangat tersebut sejalan dengan ungkapan Sunda, “Ulah keok memeh dipacok,” yang bermakna jangan merasa kalah sebelum menghadapi perjuangan.

Pesan tersebut menjadi ajakan agar masyarakat Sunda terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kontribusi, serta membangun solidaritas untuk menghadapi berbagai tantangan.

Ade Supandi Tekankan Pentingnya Ekosistem Kebudayaan Sunda

Sementara itu, Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi menyoroti pentingnya membangun ekosistem kebudayaan Sunda yang utuh dan berkelanjutan.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu didukung sinergi antarlembaga, komunitas adat, institusi pendidikan, dan berbagai unsur masyarakat.

Lanjut kehalaman berikutnya

The post Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman Didaulat sebagai Puun Ageung dan Panglima Utama Sunda Sabuana appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah ini dilakukan melalui pembahasan potensi pemanfaatan teknologi cairan pemadam asal negara Amerika Selatan tersebut untuk mempercepat pemadaman dan memitigasi penyebaran api.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman dan Tim Ahli Penanganan Kebakaran Hutan dari Brasil di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, tim ahli didampingi oleh Duta Besar Brasil untuk Indonesia, Andhika Chrisnayudhanto.
Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi kendala penanganan karhutla di Indonesia yang kerap terkendala luasnya medan dan cepatnya perambatan api.

Selain mendiskusikan uji coba cairan pemadam, kedua belah pihak memanfaatkan momentum ini untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman lapangan terkait manajemen krisis karhutla.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem mitigasi bencana dengan mengadopsi teknologi yang dinilai efektif di tingkat global.

WBN

The post Hadapi Karhutla, Pemerintah Pertimbangkan Pemanfaatan Teknologi Pemadam Asal Brasil appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kontak tembak tersebut terjadi dalam rangkaian Operasi Badai Kasuari 3.10 yang digelar oleh Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir.

Komandan Satgas Gobang VII Yonif 9 Marinir Letnan Kolonel Marinir Lalili Nugroho menjelaskan bahwa operasi ini merupakan kelanjutan dari penindakan di kawasan hutan Kampung Sory, Distrik Aifat Selatan, yang berlangsung sejak awal Oktober 2026. Petugas di lapangan melakukan pemantauan dan patroli wilayah berdasarkan perkembangan informasi intelijen.

“Pada Jumat sekitar pukul 09.00 WIT, prajurit mendeteksi adanya tiga anggota kelompok bersenjata yang membawa dua pucuk senjata api laras panjang di sekitar Sungai Frambu,” ujar Lalili dalam keterangan tertulis Dinas Penerangan Korps Marinir (Dispen Kormar), Minggu (11/10/2026).

Situasi tersebut berkembang menjadi kontak tembak pada pukul 09.10 WIT. Setelah situasi kondusif, personel Satgas melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian.

Petugas menemukan satu jenazah yang diidentifikasi sebagai Manfred Fatem, Komandan Operasi Kodap IV Sorong Raya. Bersamanya, ditemukan pula satu pucuk senjata api jenis AK-101.

Sementara itu, dua orang lainnya, yaitu Anton Fatem (Komandan Batalyon Ayosami) dan Yesias Fatem (Komandan Batalyon Mosata Kodap IV Sorong Raya), dilaporkan tewas namun jenazahnya terbawa arus sungai. Laporan komando operasi telah mengonfirmasi status kematian ketiga orang tersebut.

Selain melumpuhkan ketiga anggota kelompok bersenjata, Satgas menyita satu pucuk senjata api AK-101. Satu pucuk senjata api jenis Caracal yang dibawa kelompok tersebut dilaporkan ikut terbawa arus sungai saat kejadian.

Dispen Kormar memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak prajurit Marinir dalam kontak tembak tersebut. Operasi pengamanan di wilayah Papua Barat Daya kini terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.

WBN

The post Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Tiga Anggota OPM Dilaporkan Tewas appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Pemerintah permudah peternak unggas mendapatkan bahan baku pakan, menjaga keberlangsungan produksi, serta menekan beban biaya usaha yang melonjak”.

JAKARTA, WBN — Pemerintah mempercepat penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini ditujukan untuk mempermudah peternak unggas mendapatkan bahan baku pakan, menjaga keberlangsungan produksi, serta menekan beban biaya usaha yang melonjak. Optimalisasi stok Perum Bulog diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan terparah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, percepatan SPHP jagung merupakan respons konkret pemerintah atas keluhan peternak mengenai tingginya harga pakan dan terbatasnya stok di pasar. Pemerintah memastikan cadangan yang ada di gudang segera didistribusikan sembari melakukan pengadaan baru untuk menjaga pasokan di lapangan.

“Yang mendesak sekarang, jagung yang ada di gudang didistribusikan sambil dilakukan pengadaan. Masih ada kuota SPHP 150.000 ton dan itu cukup,” ujar Amran dalam pertemuan bersama perwakilan peternak, koperasi, dan asosiasi di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, distribusi jagung SPHP kini diperkuat melalui pengiriman langsung dari sejumlah sentra produksi, seperti Gorontalo, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 15.000 ton jagung dilaporkan telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk selanjutnya disisir ke berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Dari total muatan tersebut, masing-masing sebesar 5.000 ton dialokasikan untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, serta wilayah Jawa Barat dan Banten. Sementara itu, stok jagung Bulog di Lampung terpantau telah mencapai lebih dari 5.000 ton untuk mencukupi kebutuhan peternak lokal.

Prioritas Logistik Jalur Laut

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Bulog berkoordinasi erat dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry. Koordinasi ini bertujuan memberikan prioritas sandar bagi kapal-kapal pengangkut bahan pangan, sehingga proses bongkar muat menuju daerah tujuan tidak terhambat.

“Kapal-kapal yang membawa bahan pangan kami prioritaskan untuk bisa bersandar, baik di Ketapang, Tanjung Perak, Tanjung Emas, sampai Tanjung Priok. Kami sudah mengoordinasikan agar semua barang yang berkaitan dengan bahan pangan nasional diprioritaskan,” kata Rizal.

Rizal menambahkan, harga jagung SPHP ditetapkan seragam sebesar Rp 5.000 per kilogram di seluruh Indonesia. Harga ini berada jauh di bawah harga pasar yang saat ini menyentuh kisaran Rp 8.000 hingga Rp 8.400 per kilogram. Selisih harga tersebut diharapkan dapat memotong biaya produksi peternak secara signifikan.

Kasmani dari PPN Koperasi Lampung menyampaikan, pasokan dari Bulog di wilayahnya saat ini sudah mampu mencukupi kebutuhan sekitar 100 peternak berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kendati demikian, ia mengingatkan agar distribusi ke wilayah sentra peternakan lain, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, tetap dipantau ketat demi menghindari ketimpangan pasokan.

“Untuk Lampung sudah mencukupi kebutuhan peternak UMKM. Namun, yang kami pikirkan adalah peternak di seluruh Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang sebelumnya masih mengalami kekurangan jagung,” kata Kasmani. Ia berharap kontinuitas SPHP terjaga agar peternak UMKM bisa bertahan setidaknya hingga Februari 2027.

Penguatan Sisi Hulu

Di sisi hulu, Kementerian Pertanian menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi nasional. Hingga Desember 2026, kementerian berkomitmen menyalurkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas 20.000 hektar yang dikelola oleh petani binaan koperasi peternak. Bantuan ini juga dibarengi dengan fasilitasi alat dan mesin pertanian.

Melalui skema kemitraan tersebut, hasil panen petani lokal dapat diserap langsung oleh peternak pembina. Jika terjadi surplus produksi, Bulog akan bertindak sebagai penyerap cadangan (offtaker).

Pemerintah juga menyiapkan skema resi gudang. Mekanisme ini memungkinkan hasil panen yang belum terserap pasar dibeli dan disimpan oleh Bulog sebagai cadangan milik koperasi, yang nantinya dapat dikeluarkan kembali saat pasokan jagung nasional memasuki masa paceklik.

WBN

The post Atasi Kelangkaan Pakan, 150.000 Ton Kuota Jagung SPHP Didistribusikan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah strategis ini diambil sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (overkapasitas) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang saat ini rata-rata telah melampaui 80 persen dari daya tampung ideal.

Rencana tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut merumuskan sejumlah aspek fundamental, mulai dari penyusunan payung hukum, sinkronisasi data, penentuan kriteria warga binaan, pemilihan lokasi pembinaan, hingga penyusunan kurikulum reedukasi.

Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan sejumlah lahan pertanian, perkebunan, dan tambak sebagai pusat pembinaan luar lapas.

Pemerintah memproyeksikan ada 10 hingga 15 lokasi yang disiapkan, dengan kapasitas tampung mencapai 3.000 warga binaan per lokasi.

Filterisasi Warga Binaan

Data terkini menunjukkan, terdapat 85.561 warga binaan yang terjerat kasus tindak pidana narkotika. Namun, tidak semua dari mereka merupakan bandar atau pengedar. Pemerintah akan melakukan asesmen ketat untuk memilah penyalah guna atau pecandu murni agar bisa dialihkan ke program rehabilitasi ini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyiapkan alur layanan rehabilitasi terintegrasi, meliputi tahap profiling, penapisan (screening), asesmen, pelaksanaan rehabilitasi, pemantauan dan pendampingan, hingga reintegrasi sosial.

“BNN akan memastikan layanan rehabilitasi berjalan sesuai standar dan berorientasi pada pemulihan,” ujar Inspektur Utama BNN RI Dicky Kusumawardhana.

Optimalisasi Tahap Awal

Selain intervensi di dalam lapas, penanganan kelebihan muatan ini juga bertumpu pada perbaikan sistem peradilan pidana di tingkat hulu.

Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Aldrin M.P. Hutabarat menekankan pentingnya optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) sejak tahap awal proses hukum.

Langkah ini krusial untuk memastikan pecandu narkotika yang bukan jaringan pengedar langsung diarahkan ke lembaga rehabilitasi, bukan ke penjara.

“Selama ini, banyak kasus menunjukkan pecandu yang direkomendasikan rehabilitasi oleh TAT tetap berakhir menjalani proses hukum pidana penjara,” kata Aldrin.

Menurut Aldrin, penguatan kebijakan di tingkat hulu dan konsistensi penegakan rekomendasi TAT menjadi kunci jangka panjang. Dengan orientasi pada pemulihan medis dan sosial, beban hunian di Lapas dan Rutan diharapkan dapat terpangkas secara signifikan.

WBN

The post Tekan Kepadatan Penjara, BNN Dorong Optimalisasi Rehabilitasi dan Peran TAT appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).

Pertemuan tersebut agenda utamanya memanggil pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melaporkan perkembangan terkini proyek strategis tersebut.

Nantinya, 100 Kampung Nelayan modern ini akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang terintegrasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi dermaga, pabrik es, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), hingga pasar ikan sebagai pusat transaksi hasil tangkapan.

Pemerintah berharap pemenuhan fasilitas ini dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan domestik dari hulu ke hilir. Lebih dari itu, integrasi infrastruktur pesisir ini ditargetkan mampu menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

WBN

The post Perkuat Rantai Pasok Perikanan, 100 Kampung Nelayan Ditargetkan Beroperasi Akhir 2026 appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Faktor geografis, minimnya infrastruktur telekomunikasi, hingga keterbatasan tenaga pendamping di lapangan memicu lambatnya realisasi program strategis nasional tersebut.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Filep Wamafma meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) segera memperkuat supervisi. Pemerintah pusat juga didorong untuk mendesak kepala daerah agar turun tangan secara aktif memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Menurut Filep, salah satu contoh nyata hambatan ini terjadi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Berdasarkan data lapangan per Mei 2026, terdapat sekitar 12.077 keluarga sasaran yang harus diverifikasi. Namun, proses registrasi dan pemutakhiran data tersebut baru didukung oleh lima orang pendamping

Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain minimnya tenaga pendamping, kendala utama yang dihadapi meliputi area tanpa sinyal (blank spot), lambatnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta belum optimalnya sinergi lintas sektor.

“Manokwari Selatan adalah salah satu contoh bagaimana persoalan geografis dan keterbatasan akses memengaruhi pelaksanaan program. Ini harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan dan perlindungan sosial,” ujar Filep dalam keterangan persnya, Senin (5/10/2026).

Solusi hibrida dan koordinasi satu pintu
Filep menegaskan, akurasi pemutakhiran data sosial-ekonomi sangat krusial karena menjadi basis intervensi kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga ketahanan pangan.

Oleh sebab itu, para kepala daerah diminta mengambil peran sentral sebagai penggerak koordinasi satu pintu yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga pemerintah distrik dan kampung.
Mengingat kondisi geografis Papua yang menantang,

Komite III DPD RI mengusulkan agar pemerintah menyiapkan mekanisme pendaftaran secara luar jaringan (offline) atau hibrida (hybrid) bagi wilayah-wilayah yang belum terjangkau internet.

“Digitalisasi seharusnya mempermudah pelayanan, bukan menjadi penghalang. Jika jaringan tidak tersedia, pemerintah harus hadir melalui pelayanan langsung. Jangan sampai warga di wilayah terpencil justru menjadi kelompok yang paling sulit mendapatkan haknya,” kata Filep.

Kerja sama antarkementerian diharapkan dapat mengurai sumbatan regulasi dan teknis di daerah. Kemendagri bertugas memastikan kepala daerah bergerak memobilisasi jajarannya, sementara Kemensos melakukan evaluasi berkala dan pengawasan berkala langsung ke lapangan.

“Keberhasilan program diukur dari manfaat nyata yang diterima keluarga, bukan sekadar kelengkapan administrasi. Pemerintah harus hadir sampai ke tingkat keluarga yang paling membutuhkan,” pungkas Filep.

WBN

The post Kendala Geografis dan Data Hambat Transformasi Digital serta Perlinsos di Papua Barat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian acara pelantikan Pengurus Cabang ORADO Kabupaten Cirebon masa bakti terbaru. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Cirebon yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Dandim yang diwakili oleh Danramil setempat, Danlanal, serta Ketua KONI Kabupaten Cirebon. Turut hadir pula perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO Jawa Barat, Pengcab Kota Cirebon, Pengcab Kabupaten Kuningan, para atlet, wasit, serta awak media

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengprov Jabar oleh Sekretaris Umum (Sekum) Sekum Yossy Syahrial. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka organisasi kepada Ketua Terpilih Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon, Herry Indra Murphy, S.H., oleh Ketua Pengprov ORADO Jabar, Riyan Dwinanda.

Dalam sambutannya, Herry Indra Murphy, S.H. menyatakan komitmennya untuk memajukan olahraga domino di daerah dan membina para atlet agar bisa bersaing di level tertinggi. Ia menegaskan kesiapannya untuk membawa atlet-atlet domino Kabupaten Cirebon berlaga di tingkat provinsi hingga kancah nasional.

Selain kompetisi yang sengit, gelaran Kejurcab kali ini juga berlangsung meriah berkat penampilan seni tradisional Tari Topeng khas Cirebon. Di akhir kompetisi, Tim Grash 2 keluar sebagai Juara 1 Kejurcab Domino Cirebon 2026 dan berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp6 juta.

(Pujadi)

The post Dilantik Jadi Ketua Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon, Herry Indra Murphy Siap Cetak Atlet Domino Nasional appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026) sore. Sidang perdana DEN pada tahun 2026 ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih serta para anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan.

“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara menekankan bahwa kedaulatan energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan fondasi utama bagi ketahanan nasional dan ruang kedaulatan politik dalam menentukan arah pembangunan ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa dalam sidang tersebut dipetakan sejumlah langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang.

Pemerintah saat ini mengamankan stok bahan bakar minyak (BBM) dan cadangan nasional di level aman, yakni berkisar antara 18 hingga 20 hari.

Namun, demi memastikan kedaulatan penuh, kementerian teknis diinstruksikan untuk segera mengimplementasikan enam poin kebijakan krusial.

Diversifikasi dan Akselerasi

Sumber Energi Lokal: Memaksimalkan potensi domestik berbasis kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batubara, panas bumi, hingga energi surya.

Transisi Menuju B50 dan E50: Mengembangkan program biodiesel B50 dan mempersiapkan implementasi bioetanol E50 secara bertahap guna menghentikan impor BBM secara signifikan.

Lompatan Energi Terbarukan: Menargetkan percepatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga mencapai 100 gigawatt-peak (GWp) dalam waktu tiga tahun.

Optimalisasi Hulu Migas: Menggenjot eksplorasi blok migas baru secara masif serta memanfaatkan teknologi mutakhir untuk meningkatkan produksi dari sumur-sumur minyak yang sudah ada.

Pematangan Opsi Energi Nuklir: Menindaklanjuti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) melalui tahapan uji kelayakan dan kajian ilmiah yang rigid.

Penyusunan Peta Jalan Terintegrasi: Menyusun matriks rencana kerja yang memuat target tahunan, kebutuhan alokasi investasi, linimasa pelaksanaan, serta pembagian kerja antar-lembaga secara transparan.

Bahlil menambahkan, peta jalan yang sedang dimatangkan ini akan dibuat se-terukur mungkin. Hal tersebut bertujuan agar program transisi dan kemandirian energi tidak lagi sekadar menjadi komitmen di atas kertas, melainkan rencana aksi dengan target capaian tahunan yang jelas.

WBN

The post Peta Jalan Swasembada Energi Dipercepat, Ketergantungan Impor BBM Ditekan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam kunjungan tersebut, Joko Widodo dijadwalkan untuk bermalam bersama warga di tenda pengungsian. Langkah ini diambil untuk melihat langsung situasi di lapangan serta mendengar aspirasi masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan pascabencana.

Pulau Palue merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Sikka yang mengalami dampak kerusakan paling parah akibat gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Melalui Jalur Darat dan Laut

Rombongan Joko Widodo mendarat di Bandara Frans Seda Maumere sekitar pukul 13.00 WITA menggunakan penerbangan NAM Air. Kedatangannya disambut oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sikka.

Dalam kunjungan ini, ia juga didampingi oleh Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Untuk menjangkau para penyintas di Pulau Palue, rombongan menempuh perjalanan kombinasi darat dan laut.

Rute Darat : Perjalanan dimulai dari Kota Maumere menuju Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende.

Rute Laut: dari Pelabuhan Ropa, rombongan menyeberang ke Pulau Palue menggunakan kapal motor.

Pilihan rute ini memungkinkannya memantau langsung kerusakan infrastruktur dan kondisi sosial masyarakat di sepanjang jalur yang terdampak gempa.

Peninjauan Posko dan Fasilitas Publik

Setibanya di Pulau Palue, agenda utama difokuskan pada penyerahan bantuan logistik secara langsung kepada warga di posko pengungsian.

Ada dua titik utama yang menjadi fokus peninjauan:Desa Rokirole: Menjadi lokasi kamp pengungsian utama sekaligus tempat Joko Widodo dijadwalkan menginap di tenda darurat bersama warga.

Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki Lei

Fasilitas ibadah yang terletak di Desa Tuanggeo ini dikunjungi secara khusus untuk memantau tingkat kerusakan sarana publik pascagempa.

Harapan Rekonstruksi

Kehadiran Presiden ke-7 RI di tengah masa pemulihan ini dimanfaatkan warga Palue untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Beberapa poin utama yang diharapkan warga antara lain percepatan rekonstruksi rumah tinggal yang rusak, pemulihan sektor ekonomi lokal, serta pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan darurat.

Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong perhatian publik yang lebih luas serta mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah-wilayah terdampak gempa di Flores, khususnya kawasan yang lokasinya cukup terisolir seperti Pulau Palue.

WBN

The post Tembus Palue, Presiden Ke-7 RI Jokowi Tinjau Dampak Gempa Flores dan Bermalam di Tenda appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.