Kepada awak media pada Senin, 13 Juli 2026, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, A. Takdir, menjelaskan bahwa MPLS tahun ini difokuskan untuk menjadi wadah transisi yang menyenangkan bagi anak-anak.

“MPLS kali ini kami canangkan sebagai MPLS Ramah yang Aman, Nyaman, Berkarakter, dan Berdaya Saing,” ujar A. Takdir saat memberikan keterangan di sela-sela peninjauannya.

Pantauan Kondusif di SDN 103 Inpres Hasanuddin

Guna memastikan jalannya program tersebut, Kabid SD Dinas Pendidikan Maros melakukan kunjungan langsung ke sejumlah satuan pendidikan. Salah satunya adalah pemantauan jalannya kegiatan MPLS di UPTD SDN 103 Inpres Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, seluruh rangkaian kegiatan penyambutan siswa baru terpantau berjalan dengan aman, tertib, dan lancar tanpa kendala.

Keseruan Pelepasan Balon di SDN 56 Pattontongan

Kemeriahan hari pertama sekolah juga terlihat di Sekolah Dasar Negeri 56 Pattontongan, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Sekolah ini menandai dimulainya MPLS dengan tradisi yang unik, yakni pelepasan balon udara secara simbolis ke langit.

Kegiatan yang sarat akan makna filosofis untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit ini dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SDN 56 Pattontongan, Abdul Latif, S.Pd.I., M.Pd.I. Acara penyambutan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan yang sangat antusias dari para orang tua murid yang turut hadir mendampingi buah hati mereka di hari pertama bersekolah.

Melalui sinergi antara dinas pendidikan, pihak sekolah, dan orang tua, pelaksanaan MPLS di Kabupaten Maros diharapkan dapat membentuk fondasi karakter dan mental yang kuat bagi siswa untuk menempuh jenjang pendidikan dasar dengan bahagia.

The post Hari Pertama Masuk Sekolah, SDN 56 Pattontongan Maros Lepas Balon Udara appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum AJPP Sulsel, Hendra, kepada awak media pada Minggu (28/6/2026), menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB di Kabupaten Maros menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan proses penerimaan peserta didik yang terbuka serta menghindari praktik gratifikasi maupun penyimpangan.

“Pelaksanaan SPMB di Kabupaten Maros patut diapresiasi. Transparansi yang diterapkan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan meminimalisir potensi praktik gratifikasi dalam proses seleksi penerimaan murid baru. Ini merupakan langkah positif yang harus terus dipertahankan,” ujar Hendra.

Menurutnya, salah satu sekolah yang dinilai menerapkan proses penerimaan secara baik adalah Sekolah Dasar Negeri 56 Pattontongan. Hendra menilai sekolah tersebut tetap konsisten menjalankan proses seleksi sesuai ketentuan dalam Juknis tanpa mengabaikan prinsip keterbukaan kepada masyarakat.

“Kami melihat SD Negeri 56 Pattontongan menjalankan proses penerimaan dengan mengedepankan aturan yang berlaku. Hal ini tentu menjadi bentuk komitmen sekolah dalam menjaga integritas dunia pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, A. Takdir, menjelaskan bahwa bagi calon murid yang belum tertampung pada sekolah tujuan karena keterbatasan daya tampung, Dinas Pendidikan akan melakukan pendistribusian ke sekolah lain yang masih memiliki kuota.

“Kami menunggu laporan dari masing-masing sekolah mengenai jumlah siswa yang diterima sesuai kuota dan jumlah yang belum tertampung. Setelah itu akan kami distribusikan ke sekolah-sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Semua sekolah kami dorong untuk mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan SPMB,” jelas A. Takdir.

Di sisi lain, Kepala Sekolah SD Negeri 56 Pattontongan, Abd Latif, S.Pd.I., M.Pd.I., berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, khususnya penambahan ruang belajar.

“Melihat jumlah peserta didik yang terus meningkat, terutama karena bertambahnya penduduk dari kawasan perumahan di Desa Pattontongan, kami berharap adanya rehabilitasi sekaligus penambahan ruang kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Abd Latif kepada awak media.

AJPP Sulsel berharap komitmen transparansi yang telah diterapkan dalam pelaksanaan SPMB di Kabupaten Maros dapat terus dipertahankan dan menjadi contoh bagi daerah lain, sehingga proses penerimaan murid baru benar-benar berjalan objektif, adil, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.

The post SDN 56 Pattontongan Jadi Contoh, AJPP Sulsel Nilai SPMB Maros Berjalan Sesuai Aturan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sorotan itu muncul setelah kasus dugaan korupsi pelaksanaan MTQ di Buru yang menyeret berbagai pihak, mulai dari pejabat dinas, panitia pelaksana, hingga pihak Event Organizer (EO).

Pertanyaan kritis pun mencuat: Akankah MTQ Maros bernasib sama dengan MTQ Buru?

GMMSH Ikut Angkat Bicara

Selain Zona Merah Sulawesi Selatan yang sebelumnya menyuarakan dugaan penyimpangan, kini Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) turut menyatakan sikap.

Sekretaris Jenderal GMMSH, Bahri, menegaskan bahwa penggunaan dana publik dalam kegiatan sebesar MTQ harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Jangan sampai kegiatan yang sarat nilai religius justru meninggalkan persoalan hukum. Semua pihak yang terlibat, mulai dari OPD teknis, panitia, hingga Event Organizer, wajib membuka penggunaan anggaran secara transparan,” tegas Bahri kepada awak media, Selasa (12/5/2026).

Belajar dari Kasus MTQ Buru

Kasus MTQ di Kabupaten Buru menjadi pelajaran penting bahwa dugaan penyimpangan anggaran dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

GMMSH menilai, pengawasan ketat perlu dilakukan sejak dini agar pelaksanaan MTQ di Maros tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Desakan Audit Menyeluruh

GMMSH dan Zona Merah Sulsel mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan lembaga pengawas internal, untuk melakukan audit menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

Mereka juga meminta seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dibuka ke publik sebagai bentuk akuntabilitas.

“Jangan Nodai Kegiatan Keagamaan”

Bahri menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi dugaan penyalahgunaan anggaran.

“MTQ adalah syiar Islam yang harus dijaga kehormatannya. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan,” ujarnya.

Publik Menanti Transparansi

Hingga kini, masyarakat menantikan keterbukaan dari pihak penyelenggara terkait rincian penggunaan anggaran, mekanisme penunjukan pihak pelaksana, serta penyaluran bonus bagi para juara.

GMMSH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melaporkan secara resmi jika ditemukan data dan bukti awal yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.

The post MTQ Maros di Ujung Sorotan, Akankah Pejabat, Panitia dan EO Bernasib Seperti Kasus MTQ Buru? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kondisi tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat Zona Merah Sulawesi Selatan. Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, Rizal, menilai proyek tersebut sebagai bentuk kegagalan konstruksi yang patut diusut secara hukum.

“Proyek ini belum termanfaatkan sama sekali oleh masyarakat, tetapi kondisinya sudah roboh. Ini patut diduga sebagai proyek gagal konstruksi dan tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran negara,” tegas Rizal kepada awak media, Senin (11/5/2026).

Menurut Rizal, fakta bahwa bangunan yang dibiayai dengan uang rakyat itu rusak sebelum memberikan manfaat kepada masyarakat merupakan indikasi kuat adanya masalah serius dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek.

“Ini sangat ironis. Anggaran ratusan juta rupiah seolah dibiarkan hancur di atas tanah tanpa ada langkah nyata dari pemerintah untuk memperbaiki atau mempertanggungjawabkannya,” ujarnya.

Rizal menambahkan, hingga saat ini belum terlihat adanya realisasi perbaikan dari pemerintah maupun instansi teknis terkait. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pembangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Atas dasar itu, Zona Merah Sulsel menyatakan akan segera melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar dilakukan penyelidikan mendalam.

“Kami akan membawa persoalan ini ke Kejati Sulsel agar seluruh pihak yang terlibat diperiksa, mulai dari perencana, pelaksana, konsultan pengawas, hingga pejabat yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut,” tegas Rizal.

Warga Desa Majannang juga mengaku kecewa karena fasilitas yang seharusnya membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat justru mangkrak dan tidak dapat digunakan.

Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki bangunan tersebut serta memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab robohnya proyek yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah itu.

Kasus ini dinilai menjadi ujian serius bagi komitmen Pemerintah Kabupaten Maros dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan bebas dari dugaan penyimpangan anggaran. Jika tidak segera ditindaklanjuti, proyek Pamsimas di Desa Majannang berpotensi menjadi simbol kegagalan pengelolaan uang rakyat.

The post Proyek Pamsimas Rp300 Juta di Desa Majannang Dinilai Gagal Total, Zona Merah Sulsel Siap Laporkan ke Kejati Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, Rizal, menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap transparansi penggunaan anggaran negara serta perlindungan terhadap hak-hak para peserta yang telah mengharumkan nama daerahnya.

“Zona Merah Sulsel secara resmi telah melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi di Kabupaten Maros. Selain itu, kami juga menerima informasi dan keluhan mengenai adanya pemotongan bonus juara dengan alasan pajak. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Rizal kepada awak media, Senin (12/5/2026).

Menurut Rizal, kegiatan keagamaan sebesar MTQ semestinya menjadi ajang syiar Islam dan pembinaan generasi Qur’ani, bukan justru menyisakan polemik terkait pengelolaan anggaran yang terkesan tertutup dan menimbulkan tanda tanya.

“MTQ bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Rizal juga mempertanyakan dasar hukum pemotongan bonus para juara. Menurutnya, apabila benar ada potongan untuk pajak, panitia wajib memberikan penjelasan rinci disertai bukti setor pajak agar tidak menimbulkan dugaan bahwa alasan pajak hanya dijadikan tameng untuk mengurangi hak para pemenang.

“Kalau memang ada kewajiban perpajakan, tunjukkan secara terbuka dasar hukumnya, nominal potongannya, dan bukti setornya. Jangan sampai para juara yang seharusnya mendapatkan penghargaan penuh justru merasa dirugikan,” ujarnya.

Zona Merah Sulsel mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh anggaran MTQ, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyaluran bonus kepada peserta.

“Jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, kami meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan ada pembiaran terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran, apalagi pada kegiatan bernuansa keagamaan,” tegas Rizal.

Ia menambahkan, laporan ini bukan bertujuan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik luas, mengingat MTQ merupakan kegiatan prestisius tingkat provinsi yang sarat nilai religius dan didanai dari anggaran pemerintah. Masyarakat kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan tersebut secara objektif dan profesional.

The post Zona Merah Sulsel Resmi Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran MTQ Sulsel di Maros, Rizal: Bonus Juara Dipotong dengan Alasan Pajak appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pemerintah Kota Makassar diketahui gencar melakukan penertiban terhadap bangunan liar, lapak pedagang kaki lima (PKL), hingga berbagai bentuk alih fungsi lahan yang menyalahi aturan. Penertiban itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar, jalan, saluran drainase, dan ruang publik agar kembali dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Namun kondisi berbeda justru terlihat di Maros.

Sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Maros disebut telah beralih fungsi tanpa penindakan tegas. Mulai dari trotoar yang digunakan untuk kepentingan usaha, drainase yang tertutup bangunan, hingga ruang publik yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya.

Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulawesi Selatan, Rizal, menilai kepedulian Pemkab Maros terhadap keberadaan fasum dan fasos masih sangat minim.

“Kalau kita melihat langkah Pemerintah Kota Makassar yang berani dan konsisten menertibkan fasum dan fasos, tentu publik akan bertanya, Pemkab Maros fokus ke mana? Jangan sampai fasilitas umum yang merupakan hak masyarakat justru dibiarkan dikuasai untuk kepentingan pribadi,” tegas Rizal kepada awak media, Minggu (10/5/2026).

Menurut Rizal, pemerintah daerah seharusnya tidak menunggu munculnya polemik besar atau desakan publik untuk bertindak. Fasum dan fasos merupakan aset publik yang wajib dijaga dan tidak boleh dibiarkan beralih fungsi secara sembarangan.

Ia menegaskan, jika pelanggaran terhadap fasilitas umum terus dibiarkan, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan serta menimbulkan kesan bahwa ada pembiaran terhadap pelanggaran aturan.

“Masyarakat butuh ketegasan. Jangan sampai aturan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul terhadap pelanggaran yang terjadi terang-terangan di depan mata,” tambahnya.

Zona Merah Sulsel mendesak Pemkab Maros untuk segera melakukan inventarisasi seluruh fasum dan fasos, menertibkan bangunan yang melanggar, serta membuka informasi secara transparan kepada publik terkait aset-aset daerah yang diduga telah beralih fungsi.

Sorotan ini menjadi pengingat bahwa menjaga fasilitas umum bukan sekadar urusan penataan kota, melainkan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap hak masyarakat luas. Jika daerah tetangga mampu bertindak tegas, publik menanti keberanian yang sama dari Pemerintah Kabupaten Maros.

The post Pemkab Maros Fokus ke Mana? Saat Makassar Gencar Tertibkan Fasum dan Fasos, Maros Dinilai Tutup Mata appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan data yang beredar, Kabupaten Bone memberangkatkan sebanyak 2.023 jamaah haji yang terbagi dalam 8 kloter. Sementara itu, Kabupaten Maros yang hanya memiliki 626 jamaah justru tercatat tersebar dalam 10 kloter. Adapun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dengan 142 calon jamaah haji diketahui tergabung dalam Kloter 26.

Secara kasat mata, data tersebut menimbulkan pertanyaan. Masyarakat menilai jumlah jamaah yang lebih besar seharusnya membutuhkan kloter lebih banyak. Kondisi ini pun memicu desakan agar penyelenggara haji memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penempatan jamaah pada setiap kloter.

“Kalau Bone dengan 2.023 jamaah hanya 8 kloter, sementara Maros yang hanya 626 jamaah tercatat tersebar di 10 kloter, tentu publik bertanya-tanya. Apa dasar pembagian kloter tersebut?” ujar Rizal, pemerhati kebijakan publik sekaligus Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulsel, kepada awak media pada Sabtu (9/5/2026).

Menanggapi hal tersebut, H. Muh. Slamat Mustafa selaku Kepala Bidang Dokumen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Makassar memberikan penjelasan bahwa penempatan jamaah tidak semata-mata didasarkan pada jumlah total jamaah dari suatu daerah.

Menurutnya, untuk Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa, ketiga daerah tersebut dijadikan sebagai “jamaah pencukup” guna melengkapi kuota pada kloter yang masih kekurangan jamaah. Pertimbangan utamanya adalah karena ketiga daerah ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan Embarkasi Makassar.

“Untuk Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Gowa kami jadikan pencukup jumlah di tiap kloter yang masih kurang, dengan pertimbangan jarak tempuh ke embarkasi yang lebih dekat,” jelas Slamat Mustafa.

Khusus untuk Kabupaten Maros, lanjutnya, pada tahun 2026 terdapat cukup banyak jamaah yang masuk sebagai pengganti dari kuota batal milik kabupaten lain. Karena proses penggantian dilakukan secara bertahap, maka penempatan jamaah Maros harus menyesuaikan dengan kloter jamaah yang digantikan.

“Maros tahun ini banyak mengisi kuota pengganti batal dari kabupaten lain secara bertahap, sehingga penempatan kloternya menyesuaikan dengan kloter yang diganti,” tambahnya.

Sementara itu, Kabupaten Bone yang memiliki jumlah jamaah sangat besar tetap tersebar dalam beberapa kloter, namun tidak harus berada pada kloter yang berurutan.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa nomor maupun jumlah kloter yang dikaitkan dengan suatu kabupaten tidak berarti daerah tersebut memiliki kloter penuh sendiri. Dalam praktiknya, satu kloter umumnya diisi sekitar 300 hingga 393 jamaah yang dapat berasal dari beberapa kabupaten/kota.

Meski demikian, publik tetap berharap Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Makassar, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, dan Kementerian Agama Republik Indonesia terus menyampaikan informasi secara transparan agar masyarakat memahami mekanisme penempatan jamaah secara objektif dan proporsional.

Keterbukaan data dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi harapan besar umat Islam setiap tahunnya.

The post Bone 2.023 Jamaah Hanya 8 Kloter, Maros 626 Jamaah Tersebar di 10 Kloter: PPIH Embarkasi Makassar Buka Suara appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan data yang beredar, Kabupaten Bone memberangkatkan sebanyak 2.023 jamaah haji dan terbagi dalam 8 kloter. Sementara itu, Kabupaten Maros dengan jumlah jamaah yang jauh lebih sedikit, yakni 626 jamaah, justru tercatat tergabung dalam 10 kloter.

Tak hanya itu, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang hanya memiliki 142 calon jamaah haji, diketahui masuk dalam Kloter 26.

Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Secara logika, daerah dengan jumlah jamaah yang lebih besar seharusnya membutuhkan lebih banyak kloter, bukan sebaliknya.

Sejumlah pengamat menilai kondisi ini perlu dijelaskan secara transparan oleh pihak penyelenggara haji, khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan Kementerian Agama Republik Indonesia, agar masyarakat tidak menimbulkan asumsi liar.

“Kalau Bone dengan 2.023 jamaah hanya 8 kloter, sementara Maros yang hanya 626 jamaah tercatat tersebar di 10 kloter, tentu publik bertanya-tanya. Apa dasar pembagian kloter tersebut?” ujar salah seorang pemerhati kebijakan publik di Makassar.

Perlu diketahui, satu kloter umumnya diisi sekitar 300–393 jamaah yang berasal dari beberapa kabupaten/kota. Artinya, nomor atau jumlah kloter yang dikaitkan dengan suatu daerah tidak selalu menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kloter penuh sendiri, melainkan bisa merupakan kloter gabungan dengan daerah lain.

Namun demikian, masyarakat menilai penjelasan resmi tetap dibutuhkan agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami data pemberangkatan haji tahun ini.

Publik berharap pihak penyelenggara segera menyampaikan rincian komposisi jamaah per kloter, termasuk daerah asal masing-masing, sehingga informasi yang beredar tidak menimbulkan polemik dan spekulasi yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, keterbukaan data dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses penempatan jamaah dilakukan secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The post Bone 2.023 Jamaah Hanya 8 Kloter, Maros 626 Jamaah Masuk 10 Kloter: Data Pemberangkatan Haji Sulsel 2026 Tuai Tanda Tanya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sorotan keras sebelumnya telah dilontarkan sejumlah aktivis terkait sikap panitia yang dinilai enggan membuka secara transparan total anggaran kegiatan, sumber pendanaan, hingga rincian realisasi penggunaan anggaran kepada publik.

“Ini kegiatan besar yang menggunakan anggaran yang seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Tapi sampai sekarang publik tidak mendapatkan penjelasan rinci terkait total anggaran dan penggunaannya,” ungkap salah satu aktivis di Maros.

Bonus Juara Diduga Dipotong Pajak Dua Kali

Kini polemik kembali mencuat setelah muncul dugaan adanya pemotongan bonus juara secara tidak wajar terhadap peserta MTQ.

Salah satu sumber yang diwawancarai awak media mengaku bonus juara yang diterimanya telah otomatis dipotong sebesar 2,5 persen dengan alasan pajak. Namun setelah kegiatan selesai, dirinya kembali diminta menyerahkan tambahan 2,5 persen.

“Waktu bonus masuk ke rekening, sudah langsung terpotong 2,5 persen. Tapi setelah kegiatan selesai, kami kembali diminta transfer 2,5 persen ke rekening pribadi atas nama inisial MYJ di bank BRI,” ungkap sumber tersebut.

Ironisnya, menurut sumber itu, permintaan transfer dilakukan bukan melalui rekening resmi panitia maupun rekening lembaga, melainkan ke rekening pribadi seseorang.

Hal tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terlebih informasi yang beredar menyebut hanya sebagian peserta yang dikenakan pemotongan tambahan tersebut.

Hadiah Juara Belum Cair

Tidak hanya soal bonus yang diduga dipotong dua kali, para peserta juga mengeluhkan hadiah juara yang hingga saat ini disebut belum cair sama sekali.

Situasi ini menambah polemik pelaksanaan MTQ tingkat provinsi tersebut. Di satu sisi bonus sudah dipotong dengan alasan pajak, namun di sisi lain hadiah utama justru belum diterima para juara.

“Hadiah belum cair, tapi bonus malah sudah dipotong pajak bahkan diminta lagi transfer ke rekening pribadi. Ini yang membuat peserta bertanya-tanya,” ujar salah satu peserta.

Zona Merah Sulsel Desak Kejati Turun Tangan

Menanggapi polemik tersebut, Rizal selaku Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulawesi Selatan mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera memeriksa seluruh panitia dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Kalau memang semua transparan, buka saja seluruh anggaran, sumber dana, realisasi, termasuk mekanisme pemotongan bonus peserta. Jangan ada yang ditutupi,” tegas Rizal kepada awak media pada Sabtu, 09 Mei 2026.

Rizal juga menilai dugaan permintaan transfer ke rekening pribadi merupakan persoalan serius yang wajib ditelusuri aparat penegak hukum.

“Jika APH tidak mampu mengusut persoalan ini, maka patut ada dugaan gratifikasi yang terjadi sesama oknum,” tegasnya.

Desakan Audit Menyeluruh

Publik kini mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Maros, mulai dari pengelolaan anggaran, mekanisme pembayaran hadiah dan bonus, hingga dugaan aliran dana ke rekening pribadi.

Masyarakat berharap kegiatan religius sebesar MTQ tidak dicederai oleh persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan yang dapat merusak nilai sakral dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan.

The post Kejati Sulsel Diminta Periksa Panitia MTQ, Anggaran Tak Jelas, Bonus Juara Syiar Agama Kena Pajak, Rekening Pribadi Gemuk appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hasil penelusuran terbaru mengungkap bahwa aktivitas produksi ini tidak hanya terbatas pada merek Oma Bold, namun juga merambah ke merek lain seperti Opa Mild dan M89 Bold.

Produk-produk ini diduga kuat didistribusikan secara luas tanpa melalui prosedur cukai yang sah.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pusat aktivitas jaringan ini berada di beberapa titik strategis. Salah satu lokasi utama yang teridentifikasi adalah gudang sekaligus pabrik yang terletak di Takkalasi, Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Selain itu, sebuah gudang mencurigakan di Desa Purna Karya, Kecamatan Tanralili, juga diduga menjadi titik distribusi utama.
Aktivitas di lokasi-lokasi tersebut berlangsung tertutup dan jauh dari pengawasan otoritas terkait. Warga di sekitar lokasi pabrik mengeluhkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Bau rokoknya sangat menyengat, apalagi kalau sore. Aktivitas di dalam juga tertutup, kami hanya lihat karyawan keluar saat jam pulang kerja,” ujar salah satu warga kepada awak media, Sabtu (02/05/2026).

Tak hanya di Marusu dan Tanralili, dugaan lokasi lain juga mengarah ke wilayah Kecamatan Moncongloe. Di sana, sebuah titik disebut-sebut sebagai pabrik pengolahan yang lokasinya diduga tidak jauh dari kantor kepolisian setempat. Hal ini memicu tanda tanya publik terkait efektivitas pengawasan di lapangan.

Keterangan warga bahkan mengarah pada dugaan keterlibatan oknum dari dua institusi tertentu. Meski enggan disebutkan namanya, warga mengaku sering mendengar adanya pihak-pihak yang disebut “membackingi” aktivitas ilegal tersebut.
“Setahu kami, warga sering cerita ada yang pegang dari kesatuan tertentu, bahkan disebut-sebut ada dua institusi yang terlibat,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Hukum dan Lingkungan Hidup (LPHLH), Hamzah, menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang diduga kuat terlibat dalam jaringan peredaran Rokok Merek Oma Bold, Opa Mild, dan M89 Bold.

“Data sementara sudah kami kumpulkan dan merampingkan atas tambahan data. Ini bukan kasus kecil. Dalam waktu dekat akan kami laporkan secara resmi ke seluruh pihak terkait, termasuk hingga ke tingkat pusat,” tegas Hamzah kepada awak media pada Kamis, 07 Mei 2026.

Kasus ini dinilai sebagai persoalan serius yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak (cukai), tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan persaingan usaha yang tidak sehat. Publik kini menanti keberanian aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hingga ke akar jaringan rokok ilegal di Sulawesi Selatan ini.

The post Terbongkar! Jaringan Gudang Rokok Ilegal di Maros Diselimuti Dugaan Keterlibatan Oknum Serta Tambahan Lokasi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.