Sorotan ini bukan tanpa dasar. Para aktivis menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari dugaan tidak transparannya penggunaan dana, biaya sewa tenant yang dinilai memberatkan bahkan cenderung “memeras” pelaku UMKM, hingga ditiadakannya beberapa fasilitas yang seharusnya menjadi bagian dari kegiatan berskala provinsi tersebut.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka harus ada proses hukum,” tegas andis salah satu perwakilan aktivis dalam keterangannya kepada media pada Kamis,16 April 2026.

Lebih jauh, para pegiat anti korupsi dan organisasi kepemudaan ini menilai bahwa pola pengelolaan kegiatan yang tertutup justru membuka ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah. Mereka juga menyoroti keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan tenant yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku usaha kecil.

Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Publik menanti langkah konkret dari institusi seperti kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga antirasuah untuk turun tangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan yang berkembang.

Pertanyaan besar pun mencuat: apakah aparat penegak hukum akan bergerak cepat merespons sorotan ini, atau justru membiarkannya berlalu tanpa kejelasan?

Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran MTQ Maros. Tidak hanya itu, mereka juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk panitia pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, diperiksa secara transparan.

“Jika memang tidak ada yang disembunyikan, maka buka semua ke publik. Tapi jika ada pelanggaran, siapapun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu,” lanjutnya.

Sorotan yang terus bergulir ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Sulawesi Selatan. Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap transparansi anggaran, masyarakat kini menunggu: apakah kasus ini akan berlanjut ke ranah hukum, atau justru kembali tenggelam menjadi isu yang diabaikan.

The post Aktivis Serentak Soroti Anggaran MTQ Maros, Publik Tantang Aparat Penegak Hukum Bertindak appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Maros,Sulsel — Transformasi inspiratif datang dari sosok Saharuddin Lella. Usai menuntaskan pengabdiannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan Lurah Bontoa yang terakhir bertugas di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros ini kini resmi menjajal dunia musik.

Pria yang akrab disapa Udhien Sal tersebut menunjukkan keseriusannya dengan merilis lagu Makassar terbaru berjudul “Tappu Bannang Pangngainta”, karya musisi lokal Rusli Etta Mappe. Lagu ini menjadi langkah awal Udhien Sal dalam menapaki industri musik daerah yang kian berkembang.

Peluncuran lagu tersebut dilakukan hari ini, Selasa (14/04/2026), melalui kanal YouTube Etta Mappe Official, dan langsung menarik perhatian masyarakat, khususnya pecinta musik lokal Makassar.

https://youtu.be/SqrBKMUGDXY?si=GMvq3t2TPii5Etd0

Dikenal sebagai sosok yang telah lama mengabdi di pemerintahan, Saharuddin Lella kini membuktikan bahwa masa pensiun bukanlah akhir dari produktivitas. Justru, ia memanfaatkannya sebagai momentum untuk mengeksplorasi bakat dan passion di bidang seni.

“Ini bukan sekadar hobi, tapi bentuk kecintaan terhadap budaya lokal, khususnya musik daerah Makassar,” ungkapnya dalam keterangan singkat.

Karya “Tappu Bannang Pangngainta” sendiri mengangkat nuansa emosional khas lagu daerah, dengan lirik yang menyentuh serta aransemen yang kental dengan identitas budaya Sulawesi Selatan. Kolaborasi antara vokal Udhien Sal dan sentuhan musikal Rusli Etta Mappe diharapkan mampu memberi warna baru di industri musik lokal.

Kehadiran Saharuddin Lella di dunia musik juga mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai langkah ini sebagai inspirasi bahwa siapa pun bisa berkarya tanpa batas usia maupun latar belakang profesi.

Dengan peluncuran ini, Udhien Sal membuka lembaran baru dalam hidupnya—dari pengabdian di birokrasi menuju panggung seni, membawa semangat baru dalam melestarikan musik daerah.

WBN

The post Dari ASN Maros ke Panggung Musik, Saharuddin Lella Resmi Luncurkan Lagu “Tappu Bannang Pangngainta” appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Meski saat ini sedang berada di Arab Saudi, Andi Abbas menyempatkan diri memberikan sambutan dan dukungan moril secara virtual kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat Kabupaten Maros.

Dalam pesan videonya, Andi Abbas menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh elemen yang terlibat dalam menyukseskan syiar Islam ini.

“MTQ bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat kecintaan kita terhadap Al-Qur’an serta membangun generasi yang berakhlakul karimah,” ujarnya saat dikonfirmasi di Tanah Suci pada Kamis,09 April 2026.

Harapan untuk Kelancaran dan Prestasi

Lebih lanjut, Andi Abbas menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup. Ia berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Butta Salewangang.

“Kami mendoakan semoga MTQ ke-34 ini sukses secara pelaksanaan, sukses prestasi, dan tentunya membawa keberkahan bagi kita semua,” tambahnya.

Kegiatan MTQ tingkat Provinsi ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi para qari dan qariah untuk terus memberikan kemampuan terbaik mereka, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar daerah di Sulawesi Selatan.

The post Dukung Penuh MTQ ke-34 di Maros, Kadis Perhubungan Beri Pesan Menyentuh dari Tanah Suci appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

MAROS, Manajemen Bank BRI Unit Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, resmi dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan tindak pidana penggelapan jaminan sertifikat milik nasabah.

Laporan ini mencuat setelah pihak bank diduga menyerahkan aset jaminan kepada pihak lain tanpa prosedur yang sah.

Kontrak Lunas, Aset Tak Kembali

Kasus ini menimpa Wahyuni, seorang nasabah yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban angsuran modal kerja sebesar Rp2.281.645 per bulan selama 36 bulan.

Meskipun pembayaran melalui mekanisme auto-debit periode Januari 2023 hingga Desember 2025 telah tuntas, pihak bank justru gagal menyerahkan kembali sertifikat yang diagunkan.

“Saya sudah lunasi semua, tapi alasan pihak bank jaminan saya sudah diambil. Saya bingung kenapa bisa diambil padahal angsuran baru lunas Desember kemarin,” ungkap Wahyuni dengan nada kecewa kepada awak media, Kamis (02/04/2026).

Ia juga menegaskan bahwa selama proses penyerahan jaminan tersebut, dirinya sama sekali tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak BRI.

Pengakuan Kontradiktif Kepala Unit

Kepala Unit BRI Camba, Riska, memberikan pembelaan yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi, ia membenarkan bahwa secara aturan, jaminan tidak boleh diambil oleh pihak yang tidak tercantum dalam kontrak atau diwakili.

Namun di sisi lain, ia berdalih bahwa untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), jaminan bisa diambil kapan saja bahkan saat kredit masih berjalan.

“Jaminan bisa diambil meskipun masa kredit masih berjalan, dan juga tanpa jaminan bisa mengambil dana KUR,” klaim Riska saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Pihak bank berpegang pada alasan bahwa sertifikat telah diambil oleh suami nasabah.

Zona Merah Desak Pencopotan Kepala Unit

Ketidaksinkronan antara pernyataan manajemen dan fakta di lapangan memicu reaksi keras dari Sekjend Zona Merah Sulsel, Rizal.

Ia menilai sistem administrasi BRI Unit Camba bobrok dan mengindikasikan adanya kejahatan perbankan yang sistematis.

“Sangat aneh. Di satu sisi bilang tidak boleh diwakili, tapi faktanya jaminan diberikan kepada orang lain dengan alasan suami korban yang ambil. Ini jelas manajemen yang amburadul,” tegas Rizal.

Atas insiden ini, Rizal secara terbuka mendesak pimpinan wilayah BRI untuk segera mencopot Kepala Unit BRI Camba dari jabatannya. Sementara itu, proses hukum kini tengah bergulir di Polsek Camba.

“Kami meminta Polsek Camba bekerja profesional dan transparan mengusut oknum pegawai bank yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan ini,” tutupnya.

WBN

The post Diduga Gelapkan Jaminan Sertifikat Nasabah, Manajemen BRI Unit Camba Maros Dipolisikan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Maros – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an XXXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang akan digelar di Kabupaten Maros selama enam hari, mulai 12 hingga 18 April 2026, kini menuai sorotan kegagalan Ketua Panitia serta desakan pencopotan Kepala Dinas (Kadis) Koperindag Kabupaten Maros.

Viralnya pemberitaan terkait mahalnya Sewa Tenant untuk kegiatan MTQ, dimana diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian pelaku usaha UMKM justru berbalik arah menjadi dugaan pemerasan bagi pelaku usaha.

Diketahui, untuk sewa tenant khusus pelaku usaha UMKM asli Kabupaten Maros dikenakan biaya sebesar Rp.2 juta, sedangkan untuk umum atau diluar Kabupaten Maros dikenakan biaya sebesar Rp.3,5 juta per Tenant,  yang berdampak Pelaku Usaha UMKM menjerit dengan angka yang mahal dengan waktu hanya 6 hari kegiatan.

Salah satu Pelaku Usaha UMKM mengeluh atas tarif sewa tenant yang dinilai memeras pelaku usaha UMKM.

“Saya kasihan jualan kue kue tradisional dengan keuntungan yang minim dan saya telepon kontak pendaftaran untuk sewa tenant, tetapi saya tanya harga dan saya tidak jadi sewa karena agak kemahalan. Dia bilang untuk orang Maros Rp. 2 juta satu tenant, kalau orang diluar Maros katanya Ro.3,5 juta. Berarti kalau saya asli Maros bayar Rp.2 juta setiap hari sewanya 3 ratus lebih. Secara hitungan haruskah dapat pembeli diatas Rp.500 ribu karena mana kasihan modal, biaya makan+minum, mana operasional juga, bagaimana mi jika orang luar Maros, lebih berat lagi. Ini sama saja dia peras pelaku usaha UMKM”,ujarnya kepada awak media dengan nada sedih, pada Minggu (5/4/2026), di salah satu warung makan di Maros.

Sementara itu Wakil Bupati Maros yang juga ketua panitia saat dikonfirmasi awak media menjelaskankan bahwa akan berkoordinasi dengan Dinas Koperindag selaku penanggung jawab UMKM MTQ.

“Nanti kami komunikasikan dengan dinas koperindag selaku penanggung jawab pengelola UMKM MTQ. Intinya kami masih mengkaji sambil menerima masukan masukan dari luar termasuk dari koperindag sendiri”,jelasnya kepada awak media.

Sementara Kadis Koperindag Maros yang dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa hanya segelintir UMKM yang menyatakan tidak bisa ikut karena Dana yang tidak cukup.

“Artinya banyak yang minat, mungkin segelintir UMKM yang menyatakan tidak bisa ikut, karena tidak cukup mungkin dananya, dan saya sarankan yang tidak cukup dananya sebaiknya patunganki dengan UMKM yang lain apalagi tendanya 3×3 cukup ji untuk berdua atau bertiga.Kalau saya dengan nilai seperti itu sangat tidak mempersulit karena terbukti banyak yang minat”,jelasnya.

Sekjen Zona Merah Sulsel, Rizal  meminta Kadis Koperindag Maros dicopot dari jabatannya, juga menganggap ketua panitia MTQ tingkat provinsi gagal, karena diduga dijadikan sarang mafia bisnis.

“Ketua Panitia MTQ Maros anggap masih mengkaji, namun biaya pendaftaran sudah ditetapkan hingga sudah ada beberapa yang mendaftar serta pelaku usaha UMKM sudah banyak mundur. Ini sama saja pembohongan publik. Ketua Panitia dianggap gagal karena diduga melakukan pembiaran akan pemanfaatan oleh oknum mafia bisnis yang membuat pelaku usaha UMKM merasa diperas dengan nilai tersebut. Ditambah Kadis Koperindag malah mendukung hal tersebut dan membuat bahasa merendahkan pelaku usaha UMKM dengan mengatakan pelaku usaha UMKM tidak punya uang dan menyarankan untuk 1 Tenant disuruh patungan. Hal ini mencederai harga diri pelaku usaha UMKM seluruh Sulawesi Selatan”, tegasnya.

Selain itu Rizal juga menilai ketua panitia gagal.

Ia mendesak agar Kadis Koperindag Maros dipecat dari jabatannya karena telah merendahkan Pelaku Usaha UMKM dan juga tidak melakukan evaluasi bahkan mendukung biaya sewa tersebut.

“MTQ di Maros jadi bahan evaluasi karena selain ketua panitia dinilai gagal, juga kadis koperindag Maros seolah – olah merendahkan Pelaku Usaha UMKM, dimana dengan angka satu tenant Rp l.2 juta – Rp. 3,5 juta per Tenant tidak melihat segi ekonomi Pelaku Usaha UMKM dan tidak melihat apa yang dijual oleh pelaku usaha. Coba ketika yang sewa jualannya harga papan atas sedangkan yang satunya jualan harga minim, kok bisa disamakan sewanya, karena bisnis beda jualan beda harga dan beda keuntungan. Mengapa Kadis Koperindag tidak evaluasi hal tersebut dan malah menyarankan untuk patungan”, tutupnya.

WBN

The post Zona Merah Sulsel Minta Kadis Koperindag Dicopot, Panitia MTQ Maros Dinilai Gagal appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Maros, Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an XXXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang akan digelar di Kabupaten Maros selama enam hari, mulai 12 hingga 18 April 2026, menuai sorotan.

Kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi momentum syiar Islam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ladang bisnis untuk kepentingan pribadi.

Salah satu Pelaku Usaha UMKM mengeluh atas tarif sewa tenant yang dinilai memeras pelaku usaha UMKM.

“Saya kasihan jualan kue kue tradisional dengan keuntungan yang minim dan saya telfon kontak pendaftaran untuk sewa tenant tapi saya tanya harga untuk sewanya namun saya tidak jadi sewa karena agak kemahalan, dia bilang untuk orang Maros 2 juta satu tenant, kalau orang diluar Maros katanya 3,5 juta, berarti kalau saya asli Maros bayar 2 juta berarti setiap hari sewanya 3 ratus lebih, secara hitungan haruska dapat pembeli diatas 500 ribu karena mana kasihan modal, biaya makan+minum, mana operasional juga, bagaimana mi jika orang luar Maros lebih berat lagi, sama saja ini dia peras pelaku usaha UMKM”,ujarnya kepada awak dengan Nada sedih pada Minggu 05 April 2026, saat dikonfirmasi disalah satu warung makan di Maros.

Sementara Yhoka selaku Sekjend DPP LANTIK buka suara atas hal tersebut yang dinilai mencederai kegiatan MTQ dengan menghilangkan Pemberdayaan, malah mencari keuntungan pribadi dalam kegiatan Syiar Islam itu.

“Ini perlu diketahui oleh publik dimana Kegiatan keagamaan saja disusupi Bisnis Pribadi untuk keuntungan segelintir pemangku kepentingan, bukan malah menumbuhkan perekonomian pelaku usaha UMKM malah jadi momok buat pelaku UMKM.Apakah ini sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberdayaan atau malah sebaliknya”,tegas Yhoka saat dikonfirmasi.

Sementara Wakil Bupati Maros yang juga Ketua Panitia dikonfirmasi awak media menjelaskankan bahwa akan melakukan koordinasi ke Dinas Koperindag selaku penanggung jawab UMKM di giat MTQ.

“Nanti kami komunikasikan dengan dinas koperindag selaku penanggung jawab pengelola UMKM di giat MTQ. Intinya kami masih mengkaji sambil menerima masukan masukan dari luar termasuk dari koperindag sendiri”,jelasnya kepada awak media.

Sementara Kadis Koperindag Maros yang dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa hanya segelintir UMKM yang menyatakan tidak bisa ikut karena Dana yang tidak cukup.

“Artinya banyak yang minat, mungkin segelintir UMKM yang menyatakan tidak bisa ikut, karena tidak cukup mungkin dananya, dan saya sarankan yang tidak cukup dananya sebaiknya patunganki dengan UMKM yang lain apalagi tendanya 3×3 cukup ji untuk berdua atau bertiga.Kalau saya dengan nilai seperti itu sangat tidak mempersulit karena terbukti banyak yang minat”,jelasnya.

WBN

The post Diduga Ada Pemerasan Dibalik MTQ Maros  appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

MAROS, Sulsel– Pengurus Koti Mahatidana Pemuda Pancasila (PP) MPW Sulawesi Selatan melalui Komandan Koti, Rizal Bahri, S.H., M.H., menggelar konsolidasi internal guna membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Maros, Minggu (06/04/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan di sela-sela agenda takziah atas wafatnya salah satu keluarga besar Pengurus Koti Mahatidana PP MPW Sulsel. Momen ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi ringan namun strategis terkait kondisi sosial di masyarakat.

Dalam keterangannya, Rizal Bahri menegaskan bahwa saat ini masyarakat dihadapkan pada sejumlah potensi “bencana sosial” yang memerlukan perhatian bersama, khususnya dalam bentuk edukasi dan pendekatan persuasif kepada warga.

“Beberapa persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat perlu disikapi dengan bijak. Dibutuhkan peran aktif seluruh elemen, termasuk Koti Mahatidana, untuk hadir memberikan edukasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa konsolidasi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran organisasi dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah Kabupaten Maros. Edukasi kepada masyarakat dinilai penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan solidaritas sosial.

Selain itu, Koti Mahatidana PP MPW Sulsel juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan sosial yang dapat merugikan masyarakat luas.

“Kami berharap kehadiran Koti Mahatidana dapat menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari persoalan. Oleh karena itu, pendekatan humanis dan edukatif akan terus kami kedepankan,” tambahnya.

Kegiatan konsolidasi tersebut berlangsung dengan penuh kekeluargaan, mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial, sejalan dengan semangat organisasi dalam mengabdi kepada masyarakat.

WBN

The post Koti Mahatidana PP MPW Sulsel Bahas Pencegahan Bencana Sosial appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

MAROS,WBN – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an XXXIV Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2026 yang akan digelar di Kabupaten Maros selama enam hari, mulai 12 hingga 18 April 2026, menuai sorotan.

Kegiatan keagamaan yang seharusnya menjadi momentum syiar Islam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, justru diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ladang bisnis untuk kepentingan pribadi.

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya kebijakan tarif sewa tenant yang dinilai memberatkan pelaku usaha. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pelaku UMKM lokal Maros dikenakan biaya sewa sebesar Rp2 juta, sementara pelaku usaha dari luar daerah dibebani hingga Rp3,5 juta.

Kondisi ini menuai reaksi keras dari Sekretaris Jenderal Zona Merah Sulawesi Selatan, Rizal. Ia mengaku geram terhadap praktik yang dinilai mencederai tujuan utama pelaksanaan MTQ.

“Seharusnya kegiatan ini menjadi ruang pemberdayaan bagi pelaku UMKM, bukan malah dijadikan ajang mencari keuntungan oleh oknum tertentu. Ini sangat tidak etis,” tegas Rizal pada Minggu, (5/4/2026).

Lebih lanjut, ia menduga adanya keterlibatan pihak ketiga berupa Event Organizer (EO) yang dijadikan sebagai “tameng” dalam praktik yang disebutnya sebagai bagian dari konspirasi bisnis terselubung.

“Penggunaan EO patut diduga hanya sebagai bungkus. Jangan sampai ini menjadi modus untuk mengeruk keuntungan dengan membebani masyarakat kecil,” lanjutnya.

Rizal juga mendesak pemerintah daerah serta pihak penyelenggara agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kegiatan, khususnya terkait pengelolaan tenant UMKM.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas utama, agar pelaksanaan MTQ benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan keagamaan yang sakral ini ternodai oleh kepentingan bisnis segelintir pihak. Kami minta ada evaluasi dan penertiban,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyelenggara terkait dugaan tersebut.

Sementara Wakil Bupati Maros yang sekaligus Ketua Panitia saat dikonfirmasi awak media menjelaskan bahwa sementara melakukan kajian dan masukan dari luar.

“Kami masih mengkaji sambil menerima masukan” dari luar termasuk dari koperindag sendiri”, ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara Kadis Koperindag Maros yang telah dikonfirmasi belum memberikan tanggapan hingga terbitnya berita ini.

WBN

The post MTQ XXXIV Sulsel di Maros Diduga Jadi Lahan Bisnis Oknum, Pelaku UMKM Dibebani Biaya Tinggi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Maros, Sulawesi Selatan –Isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi perhatian publik. Di tengah situasi tersebut, muncul dugaan maraknya praktik mafia BBM yang memanfaatkan kondisi untuk meraup keuntungan secara ilegal.

Hal ini disampaikan oleh Andi Akram selaku pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan Kabupaten Maros saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (01/04/2026). Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena sangat merugikan masyarakat kecil.

Menurut Andi Akram, salah satu persoalan utama yang saat ini terjadi adalah tidak efektifnya sistem barcode dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Sistem yang seharusnya menjadi solusi untuk penyaluran tepat sasaran justru diduga kerap disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa barcode yang diterapkan belum mampu membendung praktik penyalahgunaan BBM subsidi. Banyak oknum yang memanfaatkan celah ini untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dugaan praktik penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi masih terus terjadi, bahkan terkesan terorganisir. Hal ini dinilai sebagai bentuk kejahatan ekonomi yang harus segera ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

Andi Akram pun mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun instansi terkait, untuk meningkatkan pengawasan secara maksimal di lapangan, termasuk di SPBU dan jalur distribusi BBM.

“Kami meminta aparat penegak hukum tidak tinggal diam. Pengawasan harus diperketat, dan jika ditemukan adanya praktik penimbunan maupun penyelundupan, maka pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa lemahnya pengawasan hanya akan membuka ruang lebih luas bagi mafia BBM untuk terus beroperasi dan merugikan negara serta masyarakat.

LBH Suara Panrita Keadilan berharap adanya langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

W B N

The post Maros Diguncang Dugaan Mafia BBM, LBH Suara Panrita Keadilan Soroti Penyalahgunaan Barcode Subsidi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Lokasi yang berada di jalur utama penghubung antara Kabupaten Maros dan Kota Makassar ini dinilai sangat strategis, baik untuk masyarakat lokal maupun para pelintas, termasuk wisatawan dan pengguna jasa transportasi udara.

Rumah Makan Kayu Bangkoa hadir dengan konsep yang mengedepankan kenyamanan, nuansa tradisional, serta sajian kuliner khas yang menggugah selera. Tempat ini diharapkan mampu menjadi titik singgah favorit bagi keluarga, komunitas, maupun pelaku perjalanan yang ingin menikmati hidangan berkualitas dengan suasana yang hangat.

Owner PT. Kayu Bangkoa Berkah, Rudi S, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Selain mudah dijangkau, kawasan Bandara Lama memiliki potensi besar sebagai pusat aktivitas masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan tempat makan yang tidak hanya menyajikan makanan enak, tetapi juga memberikan kenyamanan dan pengalaman yang berkesan bagi setiap pengunjung,” ujarnya.

Selain itu, Rumah Makan Kayu Bangkoa juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Dengan hadirnya Rumah Makan Kayu Bangkoa di jalur Poros Maros–Makassar, masyarakat kini memiliki alternatif tempat kuliner yang strategis, nyaman, dan berkualitas di kawasan tersebut.

The post Rumah Makan Kayu Bangkoa Hadir di Jalur Strategis Maros–Makassar, Sajikan Cita Rasa Khas dan Pelayanan Terbaik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.