MAROS, – Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros kini menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah elemen masyarakat sipil mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran kegiatan tersebut. 12 Mei 2026
Sorotan itu muncul setelah kasus dugaan korupsi pelaksanaan MTQ di Buru yang menyeret berbagai pihak, mulai dari pejabat dinas, panitia pelaksana, hingga pihak Event Organizer (EO).
Pertanyaan kritis pun mencuat: Akankah MTQ Maros bernasib sama dengan MTQ Buru?
GMMSH Ikut Angkat Bicara
Selain Zona Merah Sulawesi Selatan yang sebelumnya menyuarakan dugaan penyimpangan, kini Aliansi GMMSH (Gerakan Melawan Mafia Supremasi Hukum) turut menyatakan sikap.
Sekretaris Jenderal GMMSH, Bahri, menegaskan bahwa penggunaan dana publik dalam kegiatan sebesar MTQ harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Jangan sampai kegiatan yang sarat nilai religius justru meninggalkan persoalan hukum. Semua pihak yang terlibat, mulai dari OPD teknis, panitia, hingga Event Organizer, wajib membuka penggunaan anggaran secara transparan,” tegas Bahri kepada awak media, Selasa (12/5/2026).
Belajar dari Kasus MTQ Buru
Kasus MTQ di Kabupaten Buru menjadi pelajaran penting bahwa dugaan penyimpangan anggaran dapat menjerat siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
GMMSH menilai, pengawasan ketat perlu dilakukan sejak dini agar pelaksanaan MTQ di Maros tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Desakan Audit Menyeluruh
GMMSH dan Zona Merah Sulsel mendorong aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan lembaga pengawas internal, untuk melakukan audit menyeluruh apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
Mereka juga meminta seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dibuka ke publik sebagai bentuk akuntabilitas.
“Jangan Nodai Kegiatan Keagamaan”
Bahri menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi dugaan penyalahgunaan anggaran.
“MTQ adalah syiar Islam yang harus dijaga kehormatannya. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan,” ujarnya.
Publik Menanti Transparansi
Hingga kini, masyarakat menantikan keterbukaan dari pihak penyelenggara terkait rincian penggunaan anggaran, mekanisme penunjukan pihak pelaksana, serta penyaluran bonus bagi para juara.
GMMSH menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melaporkan secara resmi jika ditemukan data dan bukti awal yang mengarah pada dugaan pelanggaran hukum.
