Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh pengurus forum kepada Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026). Kedatangan pengurus FPK yang dipimpin oleh sang ketua, Petrus Tena, disambut baik oleh pemerintah daerah dalam sebuah dialog resmi.

Dalam pertemuan tersebut, forum yang menaungi 18 paguyuban suku dan etnis ini menyampaikan lima poin pernyataan sikap utama. Pertama, mengutuk keras segala bentuk ujaran dan perilaku pelecehan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah belah keharmonisan masyarakat.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat untuk menahan diri serta tidak terprovokasi oleh insiden yang terjadi. Ketiga, meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan cerdas menjaga toleransi.

Keempat, mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan media sosial yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Kelima, meminta Pemerintah Kabupaten Ngada mengintensifkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai upaya merawat integrasi sosial.

Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu mengapresiasi langkah taktis yang diambil oleh FPK Ngada. Menurut Bernadinus, pengawasan dan tanggung jawab dalam bermedia sosial harus dilakukan secara kolektif agar tidak menjadi sumbu pemantik konflik sosial.

“Kita sepakat bahwa tanggung jawab pengawasan media sosial merupakan tugas bersama demi menekan potensi buruk yang memicu perpecahan antar-suku, ras, golongan, maupun agama. Akhir-akhir ini kita disuguhkan potensi keretakan akibat ulah oknum yang tidak bijak bermedsos,” ujar Bernadinus.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan fungsi edukasi formal agar masyarakat dapat lebih dewasa dalam memanfaatkan ruang digital.

Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani dan diserahkan oleh perwakilan 18 paguyuban, di antaranya Ketua Petrus Tena sekaligus Paguyuban Bajawa, berikutnya Paguyuban Soa, Gregorius Keo Molo, Jemy Efendi Henuk (Paguyuban Rote), Gabriel Lay (Tionghoa), A.A. Ngurah Gede Sumadi (Bali), Sumaryono (Jawa), Tarifin (Bima), Wilhelmus Paulus De Rozari (Nagekeo), Oktovianus Paulus Abor (Alor), Yohanes Badu (Ende), Yustinus Usti Keytimu (Maumere), Yakobus Milan Tukan (Larantuka), Kosmas Damianus Tagu (Riung), Endor Uria Tasoin (Timor), Ali Akbar (Padang), Aleksius Jadur (Manggarai), Daud Ulli Hede (Sabu).

WBN

The post Kutuk Konten Pemecah Belah, 18 Paguyuban di Ngada Desak Penegakan Hukum Medsos appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Penganugerahan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam upaya memperkuat persatuan masyarakat Sunda, melestarikan tradisi leluhur, serta membangun sinergi antarkomunitas adat Sunda, baik di Nusantara maupun di mancanegara.

Dalam kesempatan yang sama, Laksamana TNI (Purn.) Dr. Ade Supandi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), didaulat sebagai Pandhita Resi Utama.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, unsur pemerintahan, purnawirawan TNI-Polri, akademisi, budayawan, sesepuh adat, serta perwakilan organisasi dan paguyuban Sunda.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Letjen TNI (Purn.) Arif Rahman, Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi, Prof. Ahmad Cahya dari Kantor Staf Presiden, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Hery, Mayjen TNI (Purn.) Dedi Solihin, Mayjen TNI Tatang Subarna dari Lemhannas, Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Buky, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, serta sejumlah tokoh masyarakat dan kebudayaan, termasuk Ceu Popong dan Syam Bimbo.

Hadir pula perwakilan keraton dan komunitas adat, di antaranya Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman Cirebon, serta berbagai organisasi dan paguyuban Sunda dari sejumlah daerah.

Abah Anton Charliyan: Persatuan Sunda Membutuhkan Kesepakatan Bersama

Ketua Umum MASDA Jabar, Irjen Pol. (Purn.) Anton Charliyan, yang akrab disapa Abah Anton, menegaskan bahwa kebudayaan daerah memiliki peran penting dalam membentuk kebudayaan nasional.

Baca Juga:
Peresmian Pusat Kebudayaan Tionghoa Jabar, KDM dan Abah Anton Tegaskan Tidak Ada Lagi Istilah Mayoritas-Minoritas

Menurutnya, budaya Sunda harus terus dikembangkan agar mampu menjadi salah satu kekuatan unggulan kebudayaan Indonesia sekaligus berkontribusi dalam memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia juga mengajak masyarakat Sunda untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun persatuan yang lebih kokoh.

“Etnis Sunda merupakan salah satu kelompok masyarakat besar di Indonesia. Karena itu, urang Sunda harus semakin ngahiji, saiket sabeungkeutan, guyub sauyunan, dan sabobot sapihaneun. Kita perlu membangun kesepakatan bersama mengenai kepemimpinan yang dapat menjadi pemersatu,” ujar Abah Anton.

Ia mengibaratkan pentingnya kepemimpinan dalam persatuan melalui sebuah perumpamaan: benang akan lebih mudah diluruskan jika ada jarum yang menuntunnya.

Menurutnya, semangat kebersamaan tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata dalam menjaga adat istiadat, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan kontribusi masyarakat Sunda bagi bangsa dan negara.

Dudung Abdurachman Ajak Masyarakat Sunda Menghargai Putra-Putri Terbaiknya

Dalam sambutannya, Dudung Abdurachman mengajak masyarakat Sunda untuk memperkuat rasa persaudaraan dan memberikan penghargaan kepada putra-putri daerah yang telah menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk tampil serta mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut Dudung, keberhasilan putra-putri Sunda perlu diapresiasi dan didukung, bukan justru diabaikan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyerah sebelum berjuang. Semangat tersebut sejalan dengan ungkapan Sunda, “Ulah keok memeh dipacok,” yang bermakna jangan merasa kalah sebelum menghadapi perjuangan.

Pesan tersebut menjadi ajakan agar masyarakat Sunda terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kontribusi, serta membangun solidaritas untuk menghadapi berbagai tantangan.

Ade Supandi Tekankan Pentingnya Ekosistem Kebudayaan Sunda

Sementara itu, Laksamana TNI (Purn.) Ade Supandi menyoroti pentingnya membangun ekosistem kebudayaan Sunda yang utuh dan berkelanjutan.

Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi perlu didukung sinergi antarlembaga, komunitas adat, institusi pendidikan, dan berbagai unsur masyarakat.

Lanjut kehalaman berikutnya

The post Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman Didaulat sebagai Puun Ageung dan Panglima Utama Sunda Sabuana appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menurut Paulus, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja, bersama dirinya selaku Koordinator Aksi, belum menyentuh substansi utama dari tiga tuntutan yang disuarakan. Salah satu tuntutan krusial tersebut adalah pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, AP., S.H., M.Si.

Baca juga:
PWI Depok Sukses Gelar Harmoni Angklung 2026 Sanggar Kenanga Tangsel Raih Juara I

Paulus menegaskan bahwa kekecewaan ini bukan sikap pribadinya, melainkan representasi dari aspirasi seluruh peserta aksi yang mengharapkan keputusan konkret, tegas, dan terukur dari pemerintah daerah.

Kehalaman Berikutnya dibawah ini

The post Tuntutan Copot Kadis LH Belum Terpenuhi, Wartawan Bekasi Raya Siapkan Aksi Jilid II yang Lebih Besar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kompetisi yang diikuti 14 sanggar angklung dengan total 370 peserta ibu-ibu berlangsung seharian di Mal Depok Town Square (Detos), Depok ,Minggu (11/10/2026) mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB.

Ke-14 sanggar angklung itu yakni Paguyuban Angklung Semanggi, Suluk Nusantara, Srikandi, Simfoni Gladio, Puspasri, Harmoni Senja, Sanggar Budaya Matahari, Kenanga, Hermosa Angklung & Choir, Aisyiyah Cabang Sawangan, Selasih, Happy Rivaria, Gersumas dan Alumni Bank Mandiri Depok.

Keluar sebagai Juara I yakni Sanggar Kenanga Tangsel, Juara II Sanggar Angklung Symponi Gladiol RW 24 Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok.

Sedangkan Juara III yakni Sanggar Angklung Happy Rivaria, Sawangan, Kota Depok.

Hadir dalam gelaran Harmoni Angklung PWI Depok 2026, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Watimpres RI), Muhammad Qodari beserta Istri, Halimah.

Selain itu hadir, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Manto dan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok, Dody Setiawan.

“Harmoni Angklung ini menjadi awal gema pelestarian seni budaya angklung. Insya Allah PWI Kota Depok akan menggelar ajang yang lebih besar lagi pada 2027 yakni Festival Angklung Nusantara. Ini salah satu kebermanfaatan kehadiran PWI Kota Depok di masyarakat,” tutur Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah.

Suasana kesuksesan acara semakin terasa dengan bergembiranya 370 ibu-ibu peserta menyatu dengan para wartawan PWI Kota Depok saat menunggu beragam doorprize yang dibagikan, diantara Kulkas dari Anggota, DPRD Provinsi Jawa Barat, Pradi Supriatna.

Lalu doorprize mesin cuci Toshiba dari Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, H. Hamzah, tujuh item doorprize dari Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, kipas dari anggota DPRD Kota Depok, Hj Ela Dahlia dan dari Ketua BKD DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah serta kompor gas dari Ketua Basis 24, Kasno.

Selain itu juga disebar doorprize puluhan voucher dari Toko Daging Nusantara, voucher makan dari The Margo Hotel, voucher menginap dari Hotel Savero Depok dan Hotel Santika Depok.

“Saya meminta Disporyata Kota Depok untuk jadikan agenda tetap pelaksanaan Harmoni Angklung. Kalau bisa ada kategori untuk kalaangan pelajar. Pemkot Depok sangat mengapresiasi PWI Kota Depok yang peduli dengan seni budaya, tentunya Harmoni Angklung 2026 yang berlangsung sukses,” pungkas Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah. (Lismi)

The post PWI Depok Sukses Gelar Harmoni Angklung 2026 Sanggar Kenanga Tangsel Raih Juara I appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Laporan tersebut resmi terdaftar dengan Nomor: LP/B/2576/X/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tertanggal 8 Oktober 2026 pukul 17.33 WIB.
Merujuk pada Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP), perkara yang dilaporkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peristiwa bermula pada Selasa (6/10/2026). Saat itu, Kimsan bersama dua rekannya menyambangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk melakukan konfirmasi terkait urusan kedinasan. Namun, alih-alih mendapatkan jawaban, kehadiran mereka justru berujung pengusiran. Tak hanya itu, terlapor diduga melontarkan kalimat yang merendahkan martabat profesi jurnalis.
Dalam dokumen laporan polisi, Kimsan membeberkan bahwa terlapor secara gamblang mengucapkan kalimat, “Aku hanya mengusir kau aja, karena jelek muka mu, bau badan mu,” serta, “Saya tidak menghina tapi memang sudah hina.” Ucapan kontroversial inilah yang menjadi basis materi laporan pidana tersebut.

Koordinator Aksi: Jangan Biarkan Martabat Jurnalis Direndahkan
Merespons langkah tersebut, Koordinator Aksi Solidaritas Wartawan Bekasi Raya, Paulus Simalango, S.H., menegaskan dukungan penuhnya atas jalur hukum yang ditempuh korban.

Menurut Paulus, insiden ini bukan lagi sekadar sentimen pribadi antara pejabat dan wartawan, melainkan sebuah ancaman terhadap profesi jurnalistik dan keterbukaan informasi publik.

“Persoalan ini bukan semata-mata tentang personal jurnalis yang dihina, melainkan preseden buruk terhadap penghormatan profesi. Kami mendesak kepolisian untuk mengusut laporan ini secara profesional, objektif, dan transparan,” tegas Paulus kepada awak media.

Ia juga menambahkan bahwa setiap pejabat publik sejatinya memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau menolak tuduhan, namun harus disampaikan lewat koridor yang patut, bukan dengan cercaan fisik. Paulus pun meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengevaluasi etika komunikasi pejabat publik yang bersangkutan.

Meskipun laporan hukum sudah berjalan, Paulus memastikan solidaritas pers tidak akan surut. Agenda rencana aksi damai massal pada 15 Oktober 2026 mendatang dipastikan tetap berjalan sesuai jadwal sebagai bentuk pengingat atas perlindungan kebebasan pers.
Kimsan: Saya Datang Demi Tugas Jurnalistik

Di sisi lain, Kimsan Indra Simaremare selaku pelapor menegaskan bahwa kedatangannya ke Kantor DLH murni untuk menjalankan kerja-kerja jurnalistik. Ia memilih menempuh jalur hukum demi mendapatkan keadilan yang objektif.
“Saya datang secara baik-baik untuk konfirmasi, bukan mencari musuh atau persoalan pribadi. Karena martabat saya direndahkan, jalur hukum adalah langkah paling adil untuk menguji fakta ini di depan hukum,” ujar Kimsan.

Adapun pasal yang dicantumkan dalam laporan tersebut meliputi dugaan pelanggaran Pasal 433 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan Pasal 436 KUHP sebagai ketentuan subsidair.

Hingga berita ini diturunkan, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, memiliki hak penuh di mata hukum untuk memberikan klarifikasi maupun pembelaan selama proses pemeriksaan berlangsung.
(Red**) Editor N’dra

The post Diduga Hina Jurnalis, Kadis LH Kabupaten Bekasi Resmi Dilaporkan ke Polisi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum pemanasan menjelang Aksi Damai Wartawan Se-Bekasi Raya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026 mendatang di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Insiden bermula saat Himsan Indra Simaremare, jurnalis dari media Pos Keadilan, bersama sejumlah wartawan mendatangi Kantor DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi terkait sebuah isu. Meski diklaim telah mengantongi izin masuk dari asisten kepala dinas, Himsan diduga diusir dan menerima ucapan yang dinilai merendahkan dari Kepala DLH Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa konfirmasi adalah ruh dari kerja jurnalistik untuk menjaga keberimbangan informasi (cover both sides). Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemkab) bertindak objektif.

“Pers bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan pejabat publik wajib memberikan pelayanan informasi secara profesional. Hubungan keduanya harus saling menghormati. Kami meminta Pemkab Bekasi menyikapi persoalan ini secara serius, transparan, dan jangan dibiarkan menggantung,” ujar Ade.

Satu Profesi Lintas Organisasi
Buntut dari peristiwa tersebut, gelombang solidaritas menjalar ke berbagai media, kelompok kerja (pokja), forum, komunitas, hingga paguyuban wartawan di Bekasi Raya. Di bawah jargon “Beda Organisasi, Satu Profesi — Wartawan Bekasi Raya Bersatu!”, mereka sepakat turun ke jalan pada 15 Oktober pukul 10.00 WIB.

Koordinator Aksi, Paulus Simalango, S.H., memastikan aksi ini merupakan gerakan moral yang simpatik dan taat hukum, bukan untuk menciptakan kegaduhan.

“Kami tidak meminta pejabat publik takut kepada wartawan. Kami meminta mereka menghormati profesi ini. Kritik dan pertanyaan jurnalistik semestinya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan ucapan merendahkan atau tindakan menghambat kerja pers,” kata Paulus tegas.

Paulus menambahkan, masalah ini bukan lagi urusan pribadi antara Himsan dan Kepala DLH, melainkan gejolak yang menyentuh muruah kebebasan pers secara luas.

Nonton juga video viral nya:
Video Viral, Penghiana Terhadap Insan Pers

Tiga Tuntutan Utama untuk Bupati Bekasi
Dalam aksi damai mendatang, massa aksi akan melayangkan tiga tuntutan utama kepada Penjabat (Pj) Bupati Bekasi:

• Pertama: Mendesak Pemkab Bekasi melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan terkait dugaan pengusiran dan ucapan merendahkan oleh Kepala DLH.
• Kedua: Meminta adanya klarifikasi terbuka dan komitmen Pemkab Bekasi untuk memastikan tidak ada lagi hambatan bagi jurnalis dalam bertugas.
• Ketiga: Desakan kuat kepada Bupati untuk mengevaluasi jabatan dan menjatuhkan sanksi tegas jika Kepala DLH terbukti melanggar etika serta disiplin ASN.

“Bupati harus hadir menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai sikap diam pemerintah justru dianggap sebagai pembenaran atas tindakan yang merendahkan wartawan,” tutup Paulus sembari mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan menjauhi aksi anarkis.

Editor ndra

The post Satu Profesi Lintas Organisasi: Wartawan Bekasi Raya Bersatu Gelar Aksi Damai Menolak Intimidasi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kejuaraan ini menjadi bagian dari rangkaian acara pelantikan Pengurus Cabang ORADO Kabupaten Cirebon masa bakti terbaru. Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Cirebon yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Dandim yang diwakili oleh Danramil setempat, Danlanal, serta Ketua KONI Kabupaten Cirebon. Turut hadir pula perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) ORADO Jawa Barat, Pengcab Kota Cirebon, Pengcab Kabupaten Kuningan, para atlet, wasit, serta awak media

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) Pengprov Jabar oleh Sekretaris Umum (Sekum) Sekum Yossy Syahrial. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka organisasi kepada Ketua Terpilih Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon, Herry Indra Murphy, S.H., oleh Ketua Pengprov ORADO Jabar, Riyan Dwinanda.

Dalam sambutannya, Herry Indra Murphy, S.H. menyatakan komitmennya untuk memajukan olahraga domino di daerah dan membina para atlet agar bisa bersaing di level tertinggi. Ia menegaskan kesiapannya untuk membawa atlet-atlet domino Kabupaten Cirebon berlaga di tingkat provinsi hingga kancah nasional.

Selain kompetisi yang sengit, gelaran Kejurcab kali ini juga berlangsung meriah berkat penampilan seni tradisional Tari Topeng khas Cirebon. Di akhir kompetisi, Tim Grash 2 keluar sebagai Juara 1 Kejurcab Domino Cirebon 2026 dan berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar Rp6 juta.

(Pujadi)

The post Dilantik Jadi Ketua Pengcab ORADO Kabupaten Cirebon, Herry Indra Murphy Siap Cetak Atlet Domino Nasional appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Secara swadaya dan manual, mereka melakukan penambalan beberapa titik jalan poros yang rusak di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Minggu (27/9/2026).

Aksi gotong royong tersebut dilakukan untuk mengatasi lubang-lubang jalan yang sudah lama dikeluhkan warga karena membahayakan pengendara, terutama saat musim hujan dan di malam hari.

Dengan peralatan seadanya seperti cangkul, sekop dan material sirtu (pasir batu), warga bersama anggota LSM DRBI Maros bahu-membahu menimbun dan meratakan jalan yang berlubang.

Ketua LSM DRBI Maros pak Nawir mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap akses utama warga Palisi.

“Jalan poros Palisi ini adalah urat nadi warga. Banyak yang berlubang dan membahayakan. kami bersama warga berinisiatif melakukan penambalan manual secara gotong royong agar bisa dilalui dengan aman,” ujarnya.

Kepala Dusun dan warga RT 1 Palisi sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kekompakan seperti ini perlu terus dijaga.

“Terima kasih kepada LSM DRBI Maros dan semua warga yang sudah peduli. Ini bukti kalau kita masih kuat dengan gotong royong,” ungkap salah seorang warga.

Warga berharap pemerintah Kabupaten Maros dapat memberikan perhatian lebih untuk perbaikan permanen jalan poros Palisi tersebut, mengingat jalan tersebut merupakan akses vital untuk aktivitas pertanian dan ekonomi warga.

(Ibrahim)

The post Peduli Akses Warga, LSM DRBI Maros Bersama Pemerintah Setempat dan Warga Tambal Jalan Poros Palisi Secara Swadaya appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kedatangan tim Masda Jabar ini diterima langsung oleh Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., bersama empat staf khususnya, yakni Letjen TNI (Purn) Arif Rahman, Mayjen TNI (Purn) Dedi Solihin, Mayjen TNI (Purn) Saiful, dan Prof. Dr. KH. Ahmad Tjahya.

Pertemuan hangat tersebut berlangsung di ruang kerja pribadi Gedung Bina Graha, Jakarta—ruang khusus yang dahulu digunakan oleh Presiden ke-2 RI, Jenderal Besar TNI Soeharto.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KSP Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan tim Masda Jabar sebagai duta budaya masyarakat Sunda. Ia menekankan bahwa di era globalisasi yang ditandai dengan digitalisasi dan transparansi tanpa batas, sebuah negara akan sangat rentan jika tidak dilandasi oleh akar budaya yang kuat.

“Era digital membawa risiko pudarnya nilai-nilai nasionalisme dan adab perilaku kesantunan, khususnya bagi Gen Z di masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, penguatan dan pemajuan nilai budaya—terutama patriotisme, heroisme kepahlawanan, keberanian, keuletan, pantang menyerah, serta budi pekerti yang luhur—mutlak harus segera dilakukan. Tidak hanya oleh masyarakat Sunda, tetapi oleh seluruh bangsa Indonesia agar kita menjadi bangsa yang tangguh, santun, dan menjadi pejuang sejati ibarat para ksatria masa lalu,” ujar Dudung.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Masda Jabar, Abah H. Anton Charliyan, mengungkapkan bahwa sambutan langsung dari Kepala KSP merupakan kehormatan yang luar biasa bagi baraya masyarakat Sunda. Dalam momentum silaturahmi ini, Masda Jabar menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pelestarian serta penguatan nilai budaya.

Abah Anton memaparkan catatan sejarah global di mana bangsa-bangsa yang saat ini menjadi yang terdepan dan modern adalah mereka yang konsisten memelihara akar budayanya. Ia mencontohkan Tiongkok dengan budaya leluhurnya, Jepang dengan semangat bushido, Korea dengan etos kerjanya, India dengan keuletannya, serta Thailand dengan reformasi pertaniannya.

Bahkan di kawasan Eropa, meletusnya Revolusi Industri tetap diimbangi dengan nilai Renaissance (kelahiran kembali nilai budaya klasik). Negara-negara maju seperti Inggris, Jerman, Swiss, Prancis, Denmark, dan Belanda pun tetap mempertahankan identitas budaya mereka, bahkan sebagian tetap menjaga sistem kerajaan (United Kingdom).

“Agar Indonesia bisa lebih maju dan modern, kita harus melaksanakan penguatan dan pemajuan kebudayaan sesegera mungkin. Bila perlu, lakukan reformasi kebudayaan secara sistematis. Sejarah membuktikan bahwa awal bangkitnya sebuah negara biasa menjadi bangsa yang modern tidak diawali dari reformasi angkatan perang, politik, atau ekonomi, melainkan dimulai dari reformasi budaya,” tegas Abah Anton.

Pertemuan dialogis yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut berjalan dengan sangat hangat dan penuh kekeluargaan, lalu diakhiri dengan sesi foto bersama.

(Editor ndra)

The post Kunjungi KSP, Ketum Masda Jabar Abah Anton Charliyan Dorong Reformasi Budaya secara Sistematis appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Forum tertinggi tingkat regional yang dijadwalkan berlangsung pada 10-12 Oktober 2026 ini membawa misi reposisi gerakan mahasiswa agar lebih peka terhadap isu-isu riil di wilayah pinggiran dan perbatasan negara.

Pemilihan Kefamenanu yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse, Timor Leste diakui bukan sekadar persoalan teknis lokasi. Wilayah ini dipilih sebagai simbol penegasan bahwa basis pemikiran dan advokasi mahasiswa harus bergeser dari dinamika perkotaan menuju realitas masyarakat pelosok.

Ketua EW LMND NTT, Gunawan, menyatakan bahwa tantangan terbesar gerakan mahasiswa kontemporer adalah memudarnya koneksi dengan realitas sosial. Oleh karena itu, Konferwil V dirancang sebagai ruang otokritik dan evaluasi struktural, bukan sekadar suksesi kepemimpinan seremonial.

“Kami ingin mempertegas kembali arah ideologi dan politik organisasi. Hasil dari forum ini harus mewujud pada kerja nyata, mulai dari pendidikan kader yang kritis hingga pengorganisasian masyarakat di akar rumput,” ujar Gunawan, Kefamenanu, Rabu (23/9/2026).

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris EW LMND NTT, Pirlo Luron, menekankan bahwa wilayah perbatasan menyimpan kompleksitas masalah yang kerap luput dari perhatian pusat. Isu-isu seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas lapangan kerja, hingga ekonomi kerakyatan di beranda depan Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang harus dibaca secara jeli oleh gerakan mahasiswa.

“Menempatkan forum ini di TTU membawa pesan politik bahwa persoalan perbatasan adalah potret utuh NTT. Mahasiswa tidak boleh asing dengan tanahnya sendiri,” kata Pirlo.

Selain membahas isu makro regional, Konferwil V juga akan menyoroti pembenahan internal organisasi. LMND NTT menilai, masifnya pertumbuhan kuantitas anggota mahasiswa saat ini tidak akan berdampak signifikan tanpa diimbangi oleh kedalaman metodologi berpikir.

Gunawan menambahkan, model pendidikan kader ke depan akan diorientasikan pada kemampuan menghubungkan teori akademik dengan kebutuhan advokasi warga. Mahasiswa dituntut mampu merumuskan kajian yang aplikatif berbasis data lapangan.

Bersamaan dengan persiapan forum, panitia juga meluncurkan logo resmi Konferwil V. Secara visual, logo tersebut mengombinasikan simbol pergerakan, seperti gerigi dan kepalan tangan dengan elemen kultural khas NTT, seperti alat musik sasando dan Danau Kelimutu, sebagai penanda komitmen gerakan yang tidak tercerabut dari identitas budaya lokal.

WBN

The post Menuju Konferwil V, Ikhtiar LMND Merajut Gerakan Mahasiswa dari Tapal Batas RI-Timor Leste appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.