Agenda 25 kepala daerah untuk belajar antikorupsi dan pelayanan publik di Singapura mendapat sorotan tajam dari sejumlah elemen kritis dalam negeri.

Seperti dilansir halaman resmi pemerintah, Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, (21/7/2026), memastikan, berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan dilakukan pendidikan secara daring (online) dengan LKSPP National University Of Singapore.

Dari 25 kepala daerah peserta terdiri dari 23 Bupati dan 2 Wali Kota dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kategori Bupati (23 Orang):
1. Bupati Sinjai
2. Bupati Banjarnegara
3. Bupati Kotawaringin Barat
4. Bupati Biak Numfor
5. Bupati Manokwari
6. Bupati Intan Jaya
7. Bupati Mimika
8. Bupati Maluku Tengah
9. Bupati Kepulauan Tanimbar
10. Bupati Halmahera Tengah
11. Bupati Pulau Morotai
12. Bupati Lembata
13. Bupati Flores Timur
14. Bupati Sumbawa Barat
15. Bupati Hulu Sungai Tengah
16. Bupati Sukamara
17. Bupati Aceh Besar
18. Bupati Seluma
19. Bupati Polewali Mandar
20. Bupati Muaro Jambi
21. Bupati Kerinci
22. Bupati Lebak
23. Bupati Tulang Bawang Barat
Kategori Wali Kota (2 Orang):
24. Wali Kota Lhokseumawe
25. Wali Kota Pangkalpinang

WBN

The post Disorot Publik, Agenda 25 Kepala Daerah Belajar Antikorupsi di Singapura Dibatalkan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Hamdan kepada awak media pada Rabu (22/7/2026) sebagai tanggapan atas proses persidangan Perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks antara Wandy Roesandy melawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Hamdan, mekanisme penagihan telah diatur secara jelas melalui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta ketentuan perlindungan konsumen yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha jasa keuangan.

“Perbankan tidak boleh melakukan penagihan dengan cara yang diduga mengandung ancaman, intimidasi, maupun tindakan yang berpotensi menjatuhkan harga diri dan martabat nasabah. Seluruh proses penagihan harus dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Hamdan.

Ia menilai perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks menjadi momentum penting bagi dunia perbankan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan terhadap pihak ketiga atau vendor yang ditunjuk untuk melakukan penagihan.

Menurutnya, hubungan hukum dalam perjanjian kredit lahir antara kreditur (bank) dengan debitur (nasabah), bukan dengan vendor yang ditunjuk oleh bank.

“Perbankan tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh vendor. Vendor hanyalah pihak yang diberikan kuasa atau penugasan oleh bank. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kredit tetap antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Karena itu, apabila nantinya pengadilan menyatakan terdapat pelanggaran hukum dalam proses penagihan, maka tanggung jawab hukum tetap melekat pada pihak perbankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Hamdan berharap putusan dalam perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi efek jera bagi dunia perbankan agar tidak lagi membiarkan praktik penagihan yang dilakukan di luar SOP maupun ketentuan OJK dan peraturan perlindungan konsumen.

“Apabila gugatan ini nantinya dikabulkan berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, maka putusan tersebut diharapkan menjadi yurisprudensi dan pembelajaran bagi seluruh industri perbankan agar memperketat pengawasan terhadap pegawai maupun vendor yang melakukan penagihan. Tujuannya agar tidak ada lagi tindakan yang merugikan atau merendahkan martabat nasabah,” ujar Hamdan.

Ia juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa Perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks untuk memutus perkara secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

“Kami menghormati independensi Majelis Hakim. Namun kami berharap putusan nantinya benar-benar didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini bukan hanya menyangkut kepentingan Wandy Roesandy semata, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan bagi jutaan nasabah perbankan di seluruh Indonesia. Putusan yang berkualitas akan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha jasa keuangan agar senantiasa mematuhi SOP penagihan dan menghormati hak-hak konsumen,” tutup Hamdan.

The post Hamdan: Perbankan Wajib Patuhi SOP Penagihan, Perkara Nomor 70/Pdt.G/2026/PN Mks Diharapkan Jadi Tonggak Perlindungan Nasabah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Di balik seremonial tersebut, pemda setempat memesan investasi manusia yang sedang digenjot secara berkelanjutan dari satu masa kepemimpinan ke masa selanjutnya hingga kepemimpinan Bupati Raymundus Bena bersama Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu.

Rangkuman WBN, sebanyak 393 satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP menjadi sasaran distribusi. Bukan sekadar baju dan celana, ribuan siswa dipastikan menerima paket lengkap berupa topi, dasi, ikat pinggang, tas, hingga botol minum (tumbler).

Menurut Bupati Raymundus Bena, kebijakan ini merupakan sebuah upaya konkret untuk meringankan beban finansial orang tua murid di awal tahun ajaran.

Bupati Ngada blak-blakan mengakui bahwa program pemenuhan hajat hidup pendidikan ini sempat tersendat. Sedianya, proyek meluncur pada 2025. Namun, birokrasi pengadaan, fluktuasi harga pasar, hingga detail teknis seperti mencocokkan ukuran seragam untuk ribuan anak sempat membuat program ini molor setahun.

“Ini adalah kerinduan masyarakat yang akhirnya dapat kita wujudkan,” ujar Bupati, mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berhasil mengurai benang kusut keterlambatan tersebut.

Bupati juga memberikan catatan keras kepada para kepala sekolah dan guru. Ia menegaskan agar distribusi di lapangan harus bersih dari potongan dan tepat sasaran. Baginya, setiap rupiah anggaran negara yang keluar dalam bentuk bantuan harus berdampak nyata di ruang kelas, bukan sekadar menjadi laporan di atas kertas.

Di panggung yang sama, atmosfer kepemudaan terasa kental saat pelepasan Kontingen Jambore Kabupaten Ngada. Mereka bersiap menuju ajang Pramuka tingkat provinsi dan nasional. Bagi Pemerintah Kabupaten Ngada, mengirim anak-anak ke arena jambore bukan sekadar urusan berkemah atau bernyanyi di api unggun. Ini adalah ruang penggodokan karakter di luar dinding kelas.

Melalui jambore, generasi muda Ngada ditantang merawat solidaritas, menghargai keberagaman nusantara, dan mengasah kecakapan memimpin.

“Pendidikan karakter tidak cukup hanya diperoleh di ruang kelas,” tegas Bupati.

Pemerintah daerah mengakui bahwa prasyarat menuju daerah yang unggul, mandiri, dan berbudaya harus dimulai dari jaminan fasilitas belajar yang merata dan mentalitas generasi muda yang tangguh.

WBN

The post Pemda Ngada NTT Pacu Investasi Manusia mulai dari Seragam Sekolah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Tensi panas dipicu oleh rasa frustrasi para pemain Argentina setelah dipastikan kalah 1-0 dari Spanyol lewat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu.

Kronologi kejadian berdasarkan rekaman video dan laporan resmi pascapertandingan, pemicu utama kericuhan bermula ketika para pemain cadangan dan ofisial Spanyol berlari masuk ke lapangan untuk merayakan kemenangan mereka.

Gelandang Argentina, Leandro Paredes, yang tampak sangat frustrasi, terlibat adu mulut yang dengan cepat eskalasi menjadi kekerasan fisik. Paredes tertangkap kamera melepaskan pukulan ke arah tenggorokan bek Spanyol, Eric García, hingga terjatuh.

Bentrokan meluas setelah menjatuhkan Eric García, Paredes yang kehilangan kendali emosi kembali menyerang gelandang muda Spanyol, Gavi. Ia mencengkeram leher Gavi dan membantingnya ke atas lapangan.Aksi agresif ini memancing amarah skuad Spanyol, termasuk sang kapten Rodri, yang langsung bergegas menghadapi Paredes.

Di momen yang sama, bek cadangan Argentina, Nahuel Molina, ikut masuk dan dilaporkan melayangkan pukulan ke arah tubuh Rodri.

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, bersama staf ofisial tim langsung berlari ke tengah lapangan untuk menyeret para pemainnya dan memisahkan kedua kubu agar situasi tidak semakin memburuk.

Setelah situasi berhasil dikendalikan oleh petugas keamanan dan wasit, Leandro Paredes langsung diganjar kartu merah langsung atas tindakan kekerasannya.Kartu merah ini melengkapi malam buruk bagi Argentina, setelah sebelumnya Enzo Fernández juga diusir dari lapangan pada menit ke-90+3 akibat menerima kartu kuning kedua.

Dalam konferensi pers, Pelatih Argentina Lionel Scaloni secara ksatria meminta maaf dan menegaskan bahwa timnya harus belajar menerima kekalahan dengan lapang dada.

WBN

The post Spanyol Juara, Final Piala Dunia 2026 Berakhir Baku Hantam appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

WBN. | Indramayu, Sabtu 18 Juli 2026, Sebuah Helaran Seni dengan Tema Saba Seni, bertempat di Sanggar Budaya Sapujogan, Desa Kliwed Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu.

Anak anak berbakat saling ujuk kebolehan dalam menampilkan Seni Tari, diantaranya Alesha, Windy, Adelia Khailani, Arumingratri , Adeeva Firoos, Savika, anak anak yang masih dduk di bangku SD, SMP, SMK, mereka menikmati suasana pentas dengan nuansa alam dengan oenerangan obor, serta tercipta nuansa lebih dekat dengan penonton, di mana penari bisa menceritakan filosofi tariannya secara langsung.

Acara juga disajikan penampilan spektakuler oleh tokoh tokoh seniman Senior diantaranya Penari kontemporer yang sudah keliling Nusantara Iing Sayuti, serta Aktor teater kenamaan Indramayu, Ucha M Sarna, yang menampilkan Dramatic Reading.

Andri M. Shaleh, A.P., M.Si. selaku Camat Kertasemaya turut serta hadir dalam acara Saba Seni di Sanggar Sapujogan Desa Kliwed.
Memberikan tanggapan saat acara ramah tamah.
“Saya Selaku Camat Kertasemaya merasa bangga ada kagiatan positif yang berkaitan dengan pelestarian Seni, terlebih diacara yang sederhana ini namun tidak menguramgi esensi seni, semoga adanya wadah bagi kreatifitas anak anak, akan membawa ebergi positif untuk menekan kenakalan remaja dan ketergantungan terhadap gadget” Paparnya

Selaku pencetus ide gagasan Saba Senj, Ucha M Sarna, yang akrab di panggil Ucha mengatakan “Semoga dikegiatan perdana ini yang bertempat di sanggar sapujogan, akan ada Saba Seni berikutnya dan tentunya ditempat yang berbeda, karena kami berkomitmen untuk terus menjalin silaturahmi ke sanggar sanggar, tidak perlu mewah yang penting manfaatkan yang ada dan dikemas dengan rasa hasilnya pasti baik” Paparnya

Iing Sayuti Selepas menampilkan Tarian Tasyawuf, menegaskan di tengah temgah para pelaku seni mengatakan bahwa dalam sebuah proses berkesenian jangan takut di hina, jangan takut direndahkan, hal hal tersebut abaikan saja karena hal demikian itu adalah bagian dari proses,.
(Bang Ay)

The post Saba Seni Sebagai Implementasi Indahnya Berkesenian appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ditemukan aktivitas tambang yang diduga ilegal dengan modus menggunakan izin cetak sawah sebagai kedok operasional. Kegiatan ini berlangsung di beberapa titik dan terus berjalan tanpa pengawasan yang jelas.

Aktivitas ini diduga dikelola oleh sejumlah pihak dengan inisial SG, FJ, dan LU yang bertanggung jawab atas operasional di lapangan.

Kegiatan berlangsung di wilayah Paccellekang dengan total empat titik lokasi penambangan yang teridentifikasi aktif.

Aktivitas ini berlangsung dalam kurun waktu terakhir dan hingga saat ini masih terus beroperasi tanpa adanya penindakan tegas dari pihak terkait.

Diduga kuat kegiatan ini dilakukan untuk meraup keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan celah perizinan cetak sawah sebagai legitimasi semu. Praktik ini berpotensi melanggar hukum serta merugikan negara dan masyarakat.

Penambangan dilakukan dengan cara penggalian material di beberapa titik lokasi. Aktivitas berlangsung secara terbuka dengan sistem pengelolaan yang terorganisir, meskipun legalitasnya patut dipertanyakan.

Aktivitas ini menimbulkan dugaan kuat adanya pelanggaran hukum serta potensi kerusakan lingkungan yang serius. Aparat penegak hukum dan instansi terkait didesak untuk segera turun tangan, melakukan investigasi menyeluruh, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat tanpa tebang pilih.

Keterlambatan penanganan hanya akan memperparah dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Peliput (MA)

The post Diduga Tambang Ilegal, Berkedok Izin Cetak Sawah di Paccellekang Terungkap appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Aksi ini sudah kesekian kalinya dilakukan warga untuk menjaga akses jalan tetap layak dilalui. Lokasi kegiatan berada di jalan poros RT 1 Dusun Palisi.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dusun Palisi, H. Baharuddin dan Ketua RT 1, Ibrahim. Gotong royong terlaksana berkat swadaya murni masyarakat, diantaranya Ahmad Lebu, Renaldi, M. Nur, dan Zainal.

Tidak ketinggalan tokoh masyarakat turut hadir, yakni H. Zaenuddin, Zahril, Abdul Fattah, serta Remaja POSTA RT 1 Tabbampang.

“Kami terus bergotong royong memperbaiki jalan ini demi kepedulian kami terhadap kenyamanan pengguna jalan. Jalan ini merupakan jalan alternatif yang digunakan warga sekitar dan warga perumahan yang ada di desa kami. Dan jalan ini merupakan aset dari Bandara Hasanuddin dan AirNav, namun kami tetap menjaganya baik dari kerusakan dan kebersihannya,” ungkap Ibrahim selaku Ketua RT 1 Palisi.

Peliput Ibrahim

The post Semangat Gotong Royong Warga RT 1 Dusun Palisi Tellumpoccoe Maros Perbaiki Jalan Rusak appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Aksi tersebut mengangkat tema “Seruan Aksi! Misteri 93 Kuota, Dugaan Praktik Jual Beli Bangku”, yang menyoroti dugaan adanya ketidaksesuaian kuota penerimaan siswa, sementara masih banyak calon peserta didik pada jalur domisili yang tidak memperoleh bangku sekolah.

Jenderal Lapangan DPP LANTIK, Yhoka Mayapada, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa dan tidak boleh dicederai oleh praktik yang bertentangan dengan hukum maupun asas keadilan.

> “Kami meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan membuka seluruh data SPMB secara transparan. Bila terdapat dugaan pelanggaran, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk melakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendidikan bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan,” tegas Yhoka.

Menurut DPP LANTIK, salah satu sekolah yang turut menjadi sorotan dalam aspirasi masyarakat adalah SMAN 1 Makassar, mengingat tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di sekolah tersebut serta munculnya berbagai keluhan terkait proses penerimaan peserta didik yang perlu mendapat klarifikasi dari pihak berwenang. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti atau putusan resmi yang menyatakan SMAN 1 Makassar melakukan praktik jual beli bangku, sehingga seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui mekanisme hukum dan klarifikasi yang objektif.

Dalam aksinya, DPP LANTIK akan menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

Mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan membuka data penerimaan siswa dan penggunaan kuota secara transparan.

Meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan SPMB agar berjalan jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Menjamin hak setiap anak memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun praktik yang bertentangan dengan hukum.

DPP LANTIK juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses SPMB secara damai dan mengedepankan bukti serta mekanisme hukum dalam menyampaikan dugaan pelanggaran.

Hingga rilis ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, maupun SMAN 1 Makassar yang membenarkan adanya praktik jual beli bangku sebagaimana dugaan yang berkembang di masyarakat.

The post DPP LANTIK Akan Gelar Aksi, Soroti Dugaan Praktik Jual Beli Bangku SPMB dan Misteri 93 Kuota di Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kehadiran mantan Kapolda Jabar periode 2016–2017 yang akrab disapa Abah Anton ini berlangsung dalam acara Apel Sabuk Bhabinkamtibmas sekaligus perkenalan perdana dengan komunitas masyarakat Jawa Barat.
Dalam apel tersebut, Irjen Pol Pipit Rismanto menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan kinerja Polri di Jawa Barat dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan pelayanan. Menurutnya, Jabar merupakan wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia yang memiliki dinamika sosial tinggi. Jabar juga sangat strategis sebagai penyangga ibu kota, pusat pendidikan, industri, investasi, hingga destinasi kuliner.

Untuk memimpin wilayah kepolisian ini, Irjen Pol Pipit Rismanto membawa program “9 Commander Wish” dan 4 prinsip kerja, yaitu Adaptif, Responsif, Kolaboratif, dan Solutif. Pada momen perkenalan ini, lulusan Akpol 1994 yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat tersebut juga memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kami memohon dukungan dari para tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politik, jajaran TNI, Pemda, dan terutama tokoh agama, mengingat Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang sangat religius,” ujar Pipit.
Menanggapi hal tersebut, Abah Anton Charliyan selaku tokoh nasional dan sesepuh masyarakat Sunda memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Saat mendampingi Kapolda dalam konferensi pers, Anton menegaskan kesiapannya untuk mengawal kepemimpinan baru ini.

“Sebagai mantan Kapolda Jabar sekaligus kakak senior, saya akan all out mendukung dan mengapresiasi penuh kebijakan Kapolda baru. Jangankan diminta, tanpa diminta pun sebagai purnawirawan Polri, saya pasti akan selalu mendukung dan mengawal program-program Kepolisian Jawa Barat,” tegas Anton.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan visi Kapolda baru yang mengusung tema “Bersama Jaga Rawat Jawa Barat Istimewa”. Anton menutup penyataannya dengan memberikan ucapan selamat bertugas.
“Selamat bertugas kepada Kapolda baru dan keluarga. Semoga sukses, dimudahkan segala urusan, dicintai anggota serta masyarakat, dan betah di Jawa Barat yang terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, someah hade ka semah, serta alamnya yang indah,” tuturnya.

Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Rektor Unla Irjen Pol (Purn) Dr. Kamil Rajak, S.H., M.H., Ketua MUI Jabar, Ketua NU Jabar, Ketua KBPP Polri Mugi Sujana, Ketua BUJP Jabar Rudi, dan Ketua Senkom Polri Tito. Hadir pula jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Jabar, mulai dari Wakapolda, para Direktur, Karo, Kapolres, Kapolresta, serta seluruh anggota Bhabinkamtibmas se-Jawa Barat. Kegiatan diakhiri dengan sesi ramah tamah di area depan Mapolda Jabar.

Editor Ndra

The post Gandeng Elemen Masyarakat, Kapolda Jabar Baru Usung Program ‘Jaga Rawat Jabar Istimewa’ appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kepada awak media pada Rabu, 15 Juli 2026, Hamdan menegaskan bahwa praktik penagihan melalui pihak ketiga (vendor) tidak boleh menjadi alasan bagi bank untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa tersebut.

“Apabila vendor bertindak dalam rangka menjalankan kuasa dari bank, maka segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penagihan merupakan tanggung jawab pemberi kuasa. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian hanya terjadi antara Bank Mandiri sebagai kreditur dengan Wandy Roesandy sebagai nasabah, bukan antara nasabah dengan vendor,” tegas Hamdan.

Menurutnya, perkara ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh industri perbankan agar tidak lagi menggunakan pola penagihan yang berpotensi merendahkan martabat, mempermalukan, atau menjatuhkan harga diri nasabah.

Hamdan menilai bahwa setiap proses penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, menghormati hak-hak konsumen, serta tidak menimbulkan tekanan psikologis maupun tindakan yang dapat mencederai kehormatan nasabah.

Lebih lanjut, Hamdan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan yang mampu menghadirkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

“Kami berharap Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Wandy Roesandy. Putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi dan pesan kuat bagi seluruh lembaga perbankan agar lebih bertanggung jawab dalam memilih dan mengawasi pihak vendor yang diberi kuasa melakukan penagihan,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat selama ini masih menyimpan keresahan terhadap pola penagihan yang dinilai intimidatif dan mempermalukan nasabah. Oleh karena itu, putusan dalam perkara ini diharapkan menjadi tonggak perlindungan hukum bagi konsumen jasa perbankan di Indonesia.

Aliansi GMMSH menegaskan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan supremasi hukum, perlindungan konsumen, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara.

The post Putusan PN Makassar Dinanti, GMMSH Minta Hakim Lindungi Martabat Nasabah Perbankan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.