Kegiatan ini dilakukan guna mempercepat pemulihan fasilitas peribadatan yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.

Fokus kerja bakti ini meliputi pembersihan material bangunan yang rusak serta penataan kembali sarana prasarana ibadah. Upaya ini bertujuan agar kompleks gereja dapat segera digunakan kembali secara aman dan nyaman oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan.

Pihak Paroki Katedral Ende menyampaikan apresiasi atas respons cepat dari jajaran kepolisian dalam membantu memulihkan kondisi fisik bangunan gereja pascabencana.

“Bersama Pastor Vikaris, Dewan Pastoral Paroki (DPP), dan umat Paroki Katedral Ende, kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Ende dan seluruh anggota yang telah membantu pembersihan gereja setelah peristiwa gempa,” ujar perwakilan paroki di pelataran Gereja Katedral Ende, Jumat.

Selain mempercepat pemulihan infrastruktur secara fisik, kegiatan gotong royong lintas unsur ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dan komunikasi antara aparat keamanan, tokoh agama, serta komunitas masyarakat di Kabupaten Ende dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.

WBN

The post Pascagempa Flores, Personel Polres Ende Bersihkan Gereja Katedral appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Sahron, memberikan penjelasan terkait skema penentuan desil versi terbaru. Wawancara berlangsung di area pintu masuk kantor Dinsos Kota Cirebon, setelah Kepala Dinas yang sebelumnya dikabarkan telah menyepakati jadwal wawancara, berhalangan menemui tim media saat dikonfirmasi.

Sistem Kuota Tetap: Pergeseran Otomatis Tanpa Faktual Lapangan

Agus menjelaskan bahwa penetapan desil saat ini menggunakan sistem kuota tetap yang ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Pembagian jumlah warga ke dalam kelompok desil 1 hingga 10 telah dipilah berdasarkan porsi yang dibagi habis.

“Jika ada satu warga yang turun desilnya, sistem secara otomatis akan menggeser posisi warga lain agar kuota tetap terpenuhi. Jadi, warga yang berada di desil 5 bisa naik bukan selalu karena kondisi ekonominya memburuk, melainkan murni akibat pergeseran sistem. Hal ini terkadang tidak melihat fakta langsung di lapangan,” ungkap Agus.

Dengan regulasi tersebut, status kesejahteraan seseorang dalam sistem tidak hanya dinilai dari kondisi personalnya, melainkan sangat dipengaruhi oleh perubahan data warga lain. Kondisi inilah yang memicu banyaknya keluhan warga karena nilai desil mereka berubah tanpa adanya perubahan kondisi ekonomi yang nyata.

Wewenang Penuh Ada di Pemerintah Pusat

Pihak Dinas Sosial Kota Cirebon mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam kebijakan ini. Aturan mengenai penetapan kuota sepenuhnya merupakan ranah pemerintah pusat yang wajib dijalankan di tingkat daerah.

“Daerah memang bisa memberikan masukan untuk perbaikan data, namun keputusan akhir tetap berada di pusat. Data desil ini dikelola oleh BPS dan Kementerian Sosial. Pemerintah kota kapasitasnya hanya menerima dan meneruskan usulan dari masyarakat,” tegas Agus.

Proses Koreksi Data Mengalir ke Pusat dan Butuh Waktu Bagi warga yang merasa data desilnya tidak sesuai, pihak Dinsos menyarankan untuk mengajukan sanggahan melalui menu pembaruan data pada sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kendati demikian, proses verifikasi tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar.
“Kami tidak bisa menjanjikan waktu pastinya. Usulan yang masuk akan dikirim ke Kementerian Sosial, kemudian diteruskan ke BPS untuk proses pemeriksaan lapangan. Proses perubahan desil ini minimal membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” jelasnya.

Selama proses tunggu tersebut, penyaluran bantuan tetap berjalan menggunakan data yang ada.
Agus menambahkan, penentu kebijakan verifikasi akhir berada di tangan BPS dan pemerintah pusat. Pemerintah kota hanya berfungsi memfasilitasi pengajuan sanggahan dari masyarakat, yang harus diajukan secara resmi beserta bukti pendukung melalui pihak kelurahan atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) setempat.

(Henry & Eddy)
(Editor Ndra)

The post Kadis Enggan Temui Media, Kabid Dinsos Cirebon Buka Suara Sengkarut Data DTKS appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah mitigasi difokuskan pada kelancaran distribusi guna menekan potensi lonjakan inflasi di daerah terdampak.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah NTT, Arrahim Karimulo Kanam, menjelaskan bahwa Bulog bersiaga penuh melayani tujuh kabupaten terdampak, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Penyaluran bantuan terbesar terkonsentrasi di empat kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo.

“Kami telah menyalurkan hampir 1.300 ton beras untuk bantuan bencana alam, ditambah 100 ton Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), serta dukungan penyaluran dari Kementerian Sosial. Selain itu, hampir 7.000 liter minyak goreng juga telah didistribusikan,” ujar Arrahim di sela-sela peninjauan Gerakan Pangan Murah di Lapangan Kartini, Bajawa, Kabupaten Ngada, Kamis (10/9/2026).

Arrahim menambahkan, program pangan murah yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan setempat ini bertujuan untuk mengendalikan harga beras yang mulai merangkak naik. Dalam operasi pasar tersebut, Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual dengan harga Rp58.000 per kemasan 5 kilogram.

Selain beras, Bulog juga menyalurkan bantuan berupa minyak goreng, gula, telur, selimut, dan air minum kemasan melalui BPBD Ngada.

Kendala Distribusi

Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Herlinda Bate, mengonfirmasi terjadinya kenaikan inflasi pada Agustus lalu bukan karena masalah stok, tetapi disebabkan oleh terganggunya rantai distribusi dan aktivitas pascapanen warga akibat bencana gempa bumi.

“Bulog telah hadir membantu sejak awal. Apresiasi atas pelayanan dan siaga Perum Bulog. Pada tahap pertama, didistribusikan sebanyak 8,05 ton, disusul tahap kedua sebanyak 78,24 ton, dan tahap ketiga sebanyak 25,2 ton,” kata Herlinda.

Sementara untuk memastikan stabilitas harga jangka pendek di tingkat konsumen, Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Bajawa, Daenny Nicxan Obije, menegaskan bahwa ketersediaan stok di gudang mereka masih sangat mencukupi.

“Saat ini, stok beras di Bulog Bajawa tersedia sebanyak 1.500 ton. Jumlah ini sangat aman dan memadai untuk melakukan intervensi pasar guna mengendalikan harga,” tutur Daenny.

WBN

The post Gelar Gerakan Pangan Murah di Ngada, Bulog Jual Beras SPHP Rp58 Ribu per 5 Kg appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Melalui keterangan tertulisnya, Y. Suwandy Mardan menegaskan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya dinilai tidak benar, tidak berdasar fakta hukum, serta merugikan reputasi dan nama baik kliennya.

Transaksi Operasional Disebut Sesuai Prosedur

Kuasa hukum Salman menjelaskan, seluruh lalu lintas keuangan, kas operasional maupun pembayaran invoice yang berkaitan dengan perusahaan disebut telah dilakukan berdasarkan mekanisme dan persetujuan perusahaan, regulasi internal, serta hubungan kerja sama yang sah dengan para mitra.

Menurutnya, tidak terdapat dana perusahaan yang dialihkan secara ilegal ataupun tanpa dasar hukum.

Terkait dugaan TPPU dalam kegiatan bisnis niaga BBM industri, pihak kuasa hukum juga membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan kegiatan usaha yang dimaksud merupakan entitas bisnis tersendiri yang disebut memiliki perizinan dan legalitas dari instansi pemerintah terkait.

Bantah Pengalihan Aset Kendaraan

Kuasa hukum Salman turut membantah tuduhan mengenai pengalihan tiga unit kendaraan, yakni Toyota Veloz, Mitsubishi Pajero dan Chery.

Menurut pihak Salman, kendaraan-kendaraan tersebut merupakan milik pribadi Salman dan pembeliannya bersumber dari dana pribadi, bukan aset perusahaan. Karena itu, klaim bahwa kendaraan tersebut merupakan aset perusahaan dinilai tidak berdasar.

Dalam keterangannya, kuasa hukum juga menyebut Salman telah melaporkan QNR terkait dugaan penggelapan satu unit kendaraan merek Chery miliknya. Disebutkan, laporan tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan masih menunggu penetapan tersangka dari pihak kepolisian.

RUPS LB Disebut Telah Sesuai Prosedur

Menanggapi tudingan bahwa RUPS Luar Biasa (RUPS LB) PT Rustika Global Indonesia dilaksanakan secara sepihak tanpa mengundang salah satu pemegang saham, kuasa hukum Salman kembali membantahnya.

Pihaknya menyatakan RUPS LB telah dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Anggaran Dasar perusahaan.

Menurut kuasa hukum, undangan resmi telah disampaikan kepada seluruh pemegang saham, termasuk Qadriah Ningsih Rahmadani, sesuai dengan tenggat waktu yang berlaku.

Apabila pemegang saham tersebut tidak hadir dalam RUPS LB, pihak kuasa hukum menyebut ketidakhadiran tersebut merupakan keputusan atau kelalaian yang bersangkutan dan tidak serta-merta membatalkan keabsahan RUPS sepanjang persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan telah terpenuhi.

Kuasa Hukum: Akta RUPS Tidak Dimanipulasi

Terkait tuduhan adanya keterangan palsu dalam akta RUPS, pihak kuasa hukum menyatakan seluruh keterangan dalam akta dibuat di hadapan notaris yang berwenang dan menurut mereka mencerminkan fakta serta keadaan yang sebenarnya pada saat rapat berlangsung.

Kuasa hukum juga menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rustika Global Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Siap Buka Dokumen kepada Aparat Penegak Hukum

Y. Suwandy Mardan menegaskan bahwa kliennya menghormati proses hukum dan siap bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum.

Pihak Salman disebut siap memberikan dokumen pendukung, termasuk dokumen keuangan, rekening koran dan kontrak kerja sama untuk membuktikan posisi hukum kliennya terhadap tuduhan yang beredar.

Peringatkan Penyebaran Tuduhan Tanpa Bukti

Di sisi lain, kuasa hukum Salman mengingatkan seluruh pihak agar menghormati asas praduga tak bersalah dalam menyikapi perkara tersebut.

Pihaknya juga menyatakan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum secara perdata maupun pidana apabila terdapat pihak yang dinilai melakukan pencemaran nama baik atau fitnah dengan menyebarkan informasi yang dianggap tidak benar dan tidak didukung bukti yang sah.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak Salman menegaskan siap menghadapi proses hukum dan memberikan bukti-bukti yang diperlukan kepada aparat penegak hukum untuk menguji seluruh tuduhan berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah.

The post Kuasa Hukum Salman Bantah Dugaan Penggelapan Dana 10 Miliar, TPPU Serta RUPS Sepihak PT Rustika Global Indonesia appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Laporan tersebut diajukan Direktur Utama PT Rustika Global Indonesia, Qadriah Ningsih Rahmadani, terhadap seorang Direktur Keuangan perusahaan berinisial S/Salman. Pihak pelapor mempersoalkan sejumlah transaksi keuangan perusahaan, dugaan pengalihan pembayaran invoice, kepemilikan aset kendaraan, dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB).

Kasus tersebut mendapat pendampingan dari Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung sekaligus Ketua LBH Lindungi Rakyat Indonesia (LBH LIR), Ryan Latief La Kaseng.

Ryan mengatakan pihaknya menyerahkan sejumlah dokumen dan bukti kepada aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut.

Menurutnya, terdapat dugaan pengalihan pembayaran invoice milik perusahaan ke rekening yang disebut berkaitan dengan pihak terlapor.

Selain persoalan transaksi keuangan, pihak pelapor juga meminta aparat mendalami tiga kendaraan, yakni Toyota Veloz, Mitsubishi Pajero dan Chery, yang menurut mereka berkaitan dengan penggunaan dana perusahaan.

Pihak pelapor juga mempersoalkan pelaksanaan RUPS LB yang disebut tidak dihadiri Qadriah selaku pemegang saham dan Direktur Utama. Mereka meminta penyidik memeriksa proses pemanggilan pemegang saham, pemenuhan kuorum, dokumen rapat, notaris serta keterangan yang dituangkan dalam akta.

Pihak pelapor memperkirakan kerugian material mencapai sekitar Rp10 miliar, sedangkan kerugian immaterial ditaksir sekitar Rp100 miliar. Namun, angka tersebut merupakan estimasi dari pihak pelapor dan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum serta pemeriksaan atau audit sesuai kewenangan.

KUASA HUKUM SALMAN BANTAH SELURUH DUGAAN

Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Salman dari YSM Law Firm, Y. Suwandy Mardan, menyampaikan bantahan.

Dalam keterangan tertulisnya, Suwandy menegaskan bahwa tuduhan penggelapan dana, pengalihan invoice, TPPU, pengalihan aset perusahaan dan pelaksanaan RUPS secara sepihak dinilai tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum menurut versi kliennya.

Terkait transaksi keuangan, pihak Salman menyatakan seluruh lalu lintas keuangan dan pembayaran invoice dilakukan berdasarkan mekanisme perusahaan, persetujuan internal serta hubungan kerja sama yang sah dengan para mitra.

Kuasa hukum juga membantah adanya pengalihan dana perusahaan secara ilegal.

TPPU DAN BISNIS NIAGA BBM

Mengenai tuduhan TPPU yang dikaitkan dengan kegiatan bisnis niaga BBM industri, pihak Salman menyatakan kegiatan tersebut merupakan entitas usaha tersendiri dan disebut memiliki perizinan serta legalitas dari instansi pemerintah terkait.

Karena itu, kuasa hukum menilai tuduhan TPPU tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.

BANTAH KENDARAAN SEBAGAI ASET PERUSAHAAN

Kuasa hukum Salman juga membantah klaim bahwa Toyota Veloz, Mitsubishi Pajero dan Chery merupakan aset PT Rustika Global Indonesia.

Menurut pihak Salman, kendaraan-kendaraan tersebut merupakan milik pribadi dan pembeliannya bersumber dari dana pribadi.

Pihak Salman bahkan menyebut telah melaporkan Qadriah terkait dugaan penggelapan satu unit kendaraan merek Chery miliknya. Menurut kuasa hukum, laporan tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan masih berproses di kepolisian.

RUPS LB DISEBUT SESUAI PROSEDUR

Mengenai RUPS LB, kuasa hukum Salman menyatakan pelaksanaannya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar perusahaan.

Menurutnya, undangan RUPS telah disampaikan kepada seluruh pemegang saham, termasuk Qadriah.

Apabila terdapat pemegang saham yang tidak hadir, pihak kuasa hukum menyatakan ketidakhadiran tersebut tidak otomatis membatalkan RUPS apabila seluruh persyaratan mengenai pemanggilan, kuorum dan pengambilan keputusan telah terpenuhi.

AKTA RUPS JUGA DIBANTAH DIMANIPULASI

Terkait tuduhan adanya keterangan yang tidak benar dalam akta RUPS, pihak Salman menyatakan akta dibuat di hadapan notaris yang berwenang dan menurut mereka mencerminkan keadaan pada saat rapat berlangsung.

Pihak kuasa hukum juga menyebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Rustika Global Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

KEDUA PIHAK SIAP UJI BUKTI

Polemik tersebut kini berada pada ranah pembuktian.

Pihak pelapor meminta Polda Sulsel menelusuri aliran dana, dokumen transaksi, aset perusahaan, proses RUPS dan dokumen akta yang dipersoalkan.

Sementara itu, kuasa hukum Salman menyatakan siap memberikan dokumen keuangan, rekening koran, kontrak kerja sama dan dokumen lainnya kepada aparat penegak hukum.

Suwandy juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

Dengan adanya bantahan tersebut, perkara PT Rustika Global Indonesia kini menghadapkan dua versi yang berbeda. Pihak pelapor menyatakan terdapat dugaan tindak pidana yang perlu diusut, sedangkan pihak Salman menyatakan seluruh tuduhan tersebut tidak benar dan siap membuktikannya di hadapan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana, kerugian perusahaan, keabsahan transaksi maupun RUPS merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan, apabila perkara berlanjut ke pengadilan, menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilainya berdasarkan alat bukti yang sah.

Catatan: Seluruh tuduhan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dari pihak pelapor/pendamping, sedangkan bantahan merupakan keterangan dari kuasa hukum Salman. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan kesalahan atau tidak bersalahnya pihak mana pun sebelum terdapat hasil proses hukum yang berkekuatan hukum.

The post Dugaan Penggelapan Rp10 Miliar di PT Rustika Global Indonesia Dibantah Kuasa Hukum Salman, Kedua Pihak Siap Uji Bukti di Polda Sulsel appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah melalui program Dapur Presisi Kasih ini diambil untuk menjaga pemenuhan gizi anak-anak di tengah masa pemulihan pascabencana gempa bumi.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 Wita di Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur ini dipimpin langsung oleh jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Ende. Selain membagikan makanan, para personel kepolisian juga berinteraksi dengan para murid guna memberikan dukungan psikologis pascabencana.

Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata menyatakan, pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah menjadi prioritas penting, khususnya di wilayah yang terdampak bencana. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus.

“Melalui program Dapur Presisi Kasih, kami ingin memastikan anak-anak yang terdampak gempa tetap mendapatkan perhatian khusus dari sisi pemenuhan gizi dan kesehatan. Harapan kami, santapan sehat ini menunjang fisik mereka agar tetap kuat dan mengembalikan semangat belajar,” ujar Yudhi.Yudhi.

Polres Ende berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan pelayanan serta rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Ende selama masa pemulihan ini.

Kepala TK Negeri Pembina Ende, Marselina Albina Feni, mengapresiasi langkah cepat dari kepolisian. Menurut dia, bantuan asupan bergizi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik anak-anak yang rentan terganggu setelah situasi darurat.

“Bantuan dan asupan bergizi ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan serta pemenuhan gizi anak-anak. Kehadiran para petugas juga memberikan hiburan dan mengembalikan keceriaan anak-anak pascabencana gempa,” kata Marselina.

WBN

The post Lewat Dapur Presisi Kasih, Polres Ende Jamin Asupan Gizi Anak Terdampak Gempa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Keberangkatan pasukan yang berasal dari Polda Jawa Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut dilepas dalam apel resmi di Lapangan Markas Kepolisian Resor (Polres) Ende, Kamis (10/9/2026) pagi.

Para personel tersebut sebelumnya bertugas di bawah kendali Operasi Aman Nusa II Tahun 2026. Operasi ini difokuskan pada pemulihan pascabencana, penyaluran bantuan, serta pemulihan psikologis warga terdampak gempa di sejumlah wilayah di Flores.

Apel pelepasan dipimpin oleh Wakil Kepala Polres Ende Kompol Ahmad, yang bertindak membacakan amanat tertulis Kepala Polda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga. Upacara ini dihadiri oleh jajaran perwira, Satuan Brimob, gabungan satuan fungsi Polres Ende, serta seluruh personel BKO yang akan kembali ke kesatuan masing-masing.

Dalam amanat tertulisnya, Kapolda NTT menyampaikan apresiasi atas dedikasi para personel Brimob Nusantara selama bertugas di medan bencana. Menurut dia, kehadiran para personel di tengah situasi sulit merupakan perwujudan nyata dari kehadiran negara untuk membantu masyarakat.

“Apa yang telah rekan-rekan lakukan bukan sekadar pelaksanaan tugas kedinasan. Kehadiran saudara-saudara adalah wujud nyata solidaritas di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit,” ujar Ahmad saat membacakan amanat Kapolda NTT.

Selama operasi berlangsung, para personel dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari akses geografis yang sulit hingga kondisi psikologis warga yang masih trauma akibat guncangan gempa. Selain menjaga stabilitas keamanan, personel BKO juga terlibat langsung dalam pembersihan puing-puing bangunan dan trauma healing untuk anak-anak.

Polda NTT menyatakan bahwa meski penugasan kedinasan dalam Operasi Aman Nusa II telah berakhir, sinergi dan ikatan antar-kesatuan yang terbentuk selama di lini depan penanganan bencana diharapkan tetap terjaga.

Setelah prosesi upacara utama, acara pelepasan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata, foto bersama, dan tarian daerah khas Ende yang diikuti oleh seluruh peserta apel. Seluruh rangkaian pelepasan rampung pada pukul 09.50 WITA. Para personel BKO dijadwalkan langsung bertolak menuju markas polda masing-masing melalui jalur udara dan laut.

WBN

The post Operasi Aman Nusa II Berakhir, Personel BKO Brimob Nusantara Tinggalkan Flores appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah ini diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap para petugas pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut.

Ketua DPC PKB Ende, Yulius Cesar Nonga mengatakan, penyaluran bantuan pangan ini bertujuan untuk memberikan dorongan moril bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan pelayanan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa para nakes merasa didukung oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik. Apa yang kami berikan diharapkan dapat menunjang semangat kerja seluruh staf di Puskesmas Ngalupolo,” ujar Yulius melalui keterangan tertulis, (10/9/2036).

Kedatangan pengurus DPC PKB Ende tersebut diterima langsung oleh Kepala Puskesmas Ngalupolo beserta jajaran staf. Pihak puskesmas menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh pengurus partai terhadap pemenuhan kebutuhan logistik para petugas kesehatan.

Melalui aksi sosial ini, PKB berharap dapat mendorong keterlibatan lebih banyak pihak untuk ikut mendukung fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar. Upaya kolaboratif tersebut dinilai penting demi mewujudkan peningkatan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ende.

WBN

The post DPC PKB Ende Salurkan Bantuan Sembako untuk Tenaga Kesehatan di Puskesmas Ngalupolo appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kondisi para pengungsi kian memprihatinkan karena keterbatasan fasilitas, layanan kesehatan, dan obat-obatan. Kondisi tersebut ditemukan saat Tim Aksi Peduli Gempa Flores melakukan penyaluran bantuan langsung dari rumah ke rumah (door-to-door) di kawasan tersebut.

Di lokasi, tim menemukan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan serius dan tidak lagi aman untuk ditempati. Bahkan, relawan menemukan salah seorang warga, seorang ibu, dalam kondisi sakit dan terbaring di dalam tenda darurat yang minim fasilitas.

Tim relawan kemudian berdialog dengan pihak keluarga, memeriksa kondisi warga yang sakit, serta menyerahkan paket bantuan logistik untuk meringankan beban mereka.

Ketua Aksi Peduli Gempa Flores, Gregorius Upi Dheo, menyatakan bahwa dalam situasi darurat bencana, pemenuhan hak-hak pengungsi harus diutamakan dengan menjemput bola, bukan menunggu warga mencari bantuan.

“Kitalah yang harus mendatangi mereka dan memastikan bantuan diterima langsung, khususnya oleh warga yang sakit, lanjut usia, dan keluarga yang memiliki keterbatasan,” ujar Gregorius, (8/9/2026).

Berdasarkan pantauan di Kampung Niro, Gregorius menambahkan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat pasca-gempa saat ini bukan lagi sekadar bahan pangan. Warga sangat membutuhkan hunian sementara yang layak, pelayanan kesehatan keliling, pasokan obat-obatan, serta akses air bersih.

Perhatian khusus juga sangat diperlukan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang sakit.

“Kehadiran kami mungkin belum dapat menyelesaikan seluruh kesulitan mereka. Namun, kami ingin memastikan masyarakat Kampung Niro mengetahui bahwa mereka tidak menghadapi keadaan ini sendirian,” kata Gregorius.

Kelompok relawan ini pun berharap pemerintah daerah, organisasi sosial, donor, beserta seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat pemulihan dan memberikan perhatian lebih bagi warga yang masih terisolasi di tenda-tenda pengungsian seadanya.

WBN

The post Ngada : Peduli Gempa Flores Temui Warga Sakit di Tenda Pengungsi Kampung Niro Pape appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Penyaluran ini memprioritaskan wilayah pelosok yang sempat terisolasi akibat keterbatasan akses jalan pascagempa.

Untuk mencapai Teni Lopijo, tim gabungan harus menempuh perjalanan darat berjam-jam melewati medan berbukit dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak.

Agenda kemanusiaan ini turut dikawal langsung oleh Bupati Ngada, Raymundus Bena dan Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat keamanan, serta para relawan lokal.

Berdasarkan pendataan di lapangan, gempa bumi tersebut berdampak pada sedikitnya 300 kepala keluarga (KK) di wilayah Teni Lopijo. Kerusakan infrastruktur bervariasi, mulai dari keretakan pada dinding rumah warga hingga kerusakan struktur berat yang menyebabkan sejumlah bangunan roboh total dan tidak aman lagi untuk ditempati.

Ketua Aksi Peduli Gempa Flores, Gregorius Upi Dheo, menjelaskan bahwa intervensi ke wilayah terpencil menjadi prioritas utama gerakan ini. Langkah tersebut diambil guna mengantisipasi keterlambatan penanganan logistik di wilayah banjar yang sulit diakses kendaraan standar.

“Perjalanan menuju Teni Lopijo memang membutuhkan perjuangan karena akses jalan yang terbatas. Namun, justru masyarakat di wilayah yang berada di pelosok seperti inilah yang harus diutamakan. Jangan sampai keterbatasan geografis membuat mereka lambat mendapatkan asistensi,” ujar Gregorius, Kamis (10/9/2026).

Bantuan yang didistribusikan berupa paket bahan pangan pokok dan perlengkapan kedaruratan rumah tangga. Logistik tersebut diserahkan dari rumah ke rumah demi memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan data kerusakan kediaman warga.

Gregorius turut mengapresiasi langkah taktis Pemerintah Kabupaten Ngada yang tidak hanya memberikan dukungan administratif, tetapi juga ikut turun ke lapangan memetakan mitigasi bencana bersama relawan.

“Kehadiran seluruh elemen, mulai dari kedinasan hingga relawan, bukan sekadar mengantar barang. Ini adalah pesan solidaritas bahwa warga terdampak di pelosok tidak berjalan sendirian dalam masa pemulihan ini,” kata Gregorius menambahkan.

Meski bantuan logistik tahap awal ini belum mencakup seluruh kebutuhan struktural warga, seperti rekonstruksi bangunan, bantuan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan keluarga selama masa tanggap darurat berlangsung.

Aksi Peduli Gempa Flores menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat demi memastikan pemulihan pascabencana di Kabupaten Ngada berjalan tertib, transparan, dan menjangkau seluruh kawasan lingkar luar yang terdampak.

WBN

The post Menembus Medan Berat, Bantuan Gempa Flores Sentuh 300 Keluarga di Teni Lopijo Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.