Ketua Umum GARPINDO, Wandy, S.H., mendesak DPRD Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Dinas Ketenagakerjaan terkait agar segera melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengupahan perusahaan tersebut.

Menurut GARPINDO, persoalan dugaan upah di bawah ketentuan minimum tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya terhadap para pekerja.

Audit Slip Gaji dan Mutasi Rekening Pekerja

GARPINDO meminta instansi berwenang memeriksa slip gaji, perjanjian kerja, daftar pembayaran upah, serta dokumen pendukung lainnya.

Pemeriksaan juga perlu mencocokkan administrasi pengupahan perusahaan dengan pembayaran yang benar-benar diterima pekerja. Pemeriksaan mutasi rekening harus dilakukan melalui prosedur yang sah dengan memperhatikan persetujuan pekerja dan perlindungan data pribadi.

DPRD dan Kementerian Ketenagakerjaan Diminta Turun Tangan

GARPINDO mendesak DPRD Kota Semarang menjalankan fungsi pengawasan serta meminta instansi ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Dugaan pembayaran upah di bawah ketetapan minimum pemerintah perlu dibandingkan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Semarang pada tahun terkait.

Apabila ditemukan pelanggaran, GARPINDO meminta pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan Ketua Umum GARPINDO kepada Awak Media Hari Ini

Ketua Umum GARPINDO, Wandy, S.H., menegaskan bahwa dugaan persoalan pengupahan harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta DPRD Kota Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dinas Ketenagakerjaan terkait turun tangan memeriksa dugaan pembayaran upah pekerja PT Sula Gailea Raya yang diduga berada di bawah ketetapan minimum pemerintah. Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Periksa slip gaji, dokumen pengupahan, dan kesesuaian pembayaran yang benar-benar diterima pekerja,” tegas Wandy, S.H.

Ia menambahkan, “Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan, perusahaan harus diminta memenuhi kewajibannya dan pemerintah harus mengambil tindakan sesuai hukum. Hak pekerja tidak boleh diabaikan.”

GARPINDO berharap instansi berwenang segera menindaklanjuti persoalan tersebut demi memberikan kepastian hukum serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja.

Sementara itu, pihak PT Sula Gailea Raya yang telah dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi kepada awak media hingga berita ini diterbitkan.

The post GARPINDO Soroti Dugaan Upah di Bawah Ketetapan Minimum Pemerintah di PT Sula Gailea Raya Semarang, DPRD dan Kementerian Diminta Audit Slip Gaji Pekerja appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Meski demikian, perawatan berbahan herbal tidak dapat mengubah warna alami kulit secara drastis. Manfaat utamanya lebih berkaitan dengan menjaga kelembapan, membantu merawat kulit, serta membuat warna kulit tampak lebih merata.

Berikut beberapa tips menggunakan bahan herbal untuk membantu merawat kulit agar terlihat lebih cerah.

1. Lidah Buaya untuk Menjaga Kelembapan Kulit

Lidah buaya dikenal sebagai bahan alami yang sering digunakan dalam produk perawatan kulit. Gel lidah buaya mengandung komponen yang membantu menjaga kelembapan dan memberikan sensasi menenangkan pada kulit.

Kulit yang terhidrasi dengan baik biasanya terlihat lebih segar dan tidak kusam. Pilih gel lidah buaya yang diformulasikan untuk kulit, bebas pewangi jika memungkinkan, dan lakukan uji tempel sebelum menggunakannya secara rutin.

2. Kunyit untuk Membantu Merawat Kulit

Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dalam penelitian laboratorium. Kandungan ini membuat kunyit menarik untuk diteliti dalam perawatan kulit.

Namun, bukti klinis bahwa kunyit dapat memutihkan kulit masih terbatas. Penggunaan kunyit langsung pada wajah juga dapat meninggalkan noda kuning atau menimbulkan iritasi pada sebagian orang. Karena itu, sebaiknya pilih produk perawatan yang telah diformulasikan dan diuji keamanannya.

3. Teh Hijau sebagai Sumber Antioksidan

Teh hijau mengandung polifenol, termasuk katekin, yang memiliki aktivitas antioksidan. Kandungan tersebut berpotensi membantu melindungi kulit dari stres oksidatif akibat paparan lingkungan.

Baca kehalaman selanjutnya dibawa ini

The post Tips Membuat Kulit Tampak Lebih Cerah dengan Rempah Nusantara, Ini Bahan Alami yang Bisa Dicoba appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan langsung oleh PS. Kasi Dokkes Polres Ngada, AIPDA Heribertus A.B. Tena, S.Tr.AK., M.Si., bertempat di Poliklinik Polres Ngada pada Kamis (22/10/2026).

Penerima manfaat bantuan kali ini adalah Yohanes Jimianus Longa, seorang remaja asal Dusun Wogo, Desa Wogo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako lengkap untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

AIPDA Heribertus A.B. Tena menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian antarsesama sekaligus bentuk pelayanan Polri dalam mendukung program kemanusiaan di wilayah hukum Polres Ngada.

“Penyaluran ini merupakan amanah dari para donatur melalui Kitabisa.com. Kami berharap bantuan sembako ini dapat bermanfaat langsung dan meringankan beban harian adik Yohanes beserta keluarga,” ujar AIPDA Heribertus setelah penyerahan bantuan.

Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Pihak penerima manfaat menyampaikan terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh para donatur serta jajaran Polres Ngada.

WBN

The post Peduli Sesama, Dokkes Polres Ngada Serahkan Paket Sembako Kitabisa.com kepada Yohanes Longa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Catatan Penulis: Tulisan ini menggunakan istilah “sakramen” dalam arti analogis-teologis sebagai tanda yang memurnikan dan menghadirkan kembali mandat rakyat, bukan dalam arti 7 Sakramen Gereja Katolik secara dogmatis._

Dalam Gereja Katolik kita mengenal 7 Sakramen: Baptis, Ekaristi, Krisma atau Penguatan, Tobat, Pengurapan Orang Sakit, Perkawinan, dan Imamat. Sakramen adalah tanda suci yang terlihat untuk rahmat Allah yang tidak terlihat. Ia bukan sekadar simbol, melainkan tanda yang sungguh-sungguh menghadirkan apa yang ditandakannya. Jika Baptis adalah tanda kelahiran baru, maka Krisma atau Penguatan adalah tanda pendewasaan iman, saat seseorang dikuatkan oleh Roh Kudus untuk berani bersaksi dan memikul tanggung jawab sebagai anggota Gereja yang dewasa.

Demokrasi juga butuh ritual pemurnian yang kudus dan rutin. Ritual kudus itu adalah pemilu dan pemilihan di TPS. Setiap lima tahun, sebuah ritual kenegaraan yang besar selalu berulang. Negara mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, jalan-jalan di Bajawa hingga di pelosok Riung Barat dipenuhi baliho, ruang-ruang media sosial kita sesak oleh perdebatan hingga hoaks. Jika pemilu seribet dan semahal itu, mengapa kita harus tetap mengulanginya? Pertanyaan manusiawi ini, yang juga diangkat dalam Literasi Demokrasi Bawaslu RI, justru mengantar kita pada jantung demokrasi itu sendiri.

Jawaban normatifnya jelas, pemilu periodik adalah perintah konstitusi. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Namun di balik pasal itu, ada jawaban filosofis yang lebih dalam: karena kekuasaan bukan milik pemimpin. Kekuasaan adalah milik rakyat. Rakyat hanya menitipkan sebagian kecil kedaulatannya dalam bentuk mandat yang bersifat sementara dan harus dapat dievaluasi.

Jika analogi teologisnya dipakai, maka TPS adalah Sakramen Krisma-nya demokrasi. Dan di sinilah pemurnian itu terjadi dalam tiga tahap yang sangat nyata:

1. Bilik Suara sebagai Ruang Kedewasaan (Otonomi Nurani)

Pada Sakramen Krisma, seseorang tidak lagi diwakili oleh orang tua seperti saat Baptis anak. Ia maju sendiri di hadapan Uskup untuk menyatakan kedewasaan imannya. Begitu pula di bilik suara TPS. Di hadapan surat suara, segala bentuk intimidasi, tekanan keluarga, iming-iming bansos, atau godaan politik uang runtuh. Pemilih berdiri sendiri secara dewasa, sunyi, dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dan sejarah bangsa. Di bilik yang sempit itulah nurani dimurnikan dari segala intervensi. Tidak ada bupati, tidak ada mosalaki, tidak ada bos yang bisa ikut masuk. Hanya rakyat dan Tuhan yang tahu apa yang ia coblos. Inilah otonomi nurani yang paling murni.

2. Tinta Pemilu sebagai “Minyak Krisma” Sipil

Ini adalah simbol visual yang sangat kuat. Dalam Sakramen Krisma, Uskup mengoleskan minyak krisma di dahi sebagai meterai rohani yang tak terhapuskan, tanda bahwa orang itu telah dikuatkan. Dalam demokrasi, kita memiliki meterainya sendiri: tinta pemilu di jari. Jika minyak krisma meninggalkan karakter sakramental yang tak terhapuskan di jiwa, maka tinta pemilu meninggalkan meterai fisik kedaulatan di tubuh warga negara. Jari bertinta yang diangkat dan dipamerkan di depan kamera itu bukanlah sekadar bukti telah memilih. Ia adalah proklamasi iman sipil yang berkata: “Saya telah menggunakan kedewasaan politik saya untuk ikut memurnikan negara ini.” Tinta itu akan luntur dalam beberapa hari, tetapi maknanya sebagai tanda keberanian politik harus tinggal selamanya.

3. Tanggung Jawab Pasca-TPS (Pengutusan Sipil)

Sakramen Krisma bukan akhir, melainkan awal pengutusan. Setelah dikuatkan, umat Katolik diutus untuk menjadi saksi di tengah dunia, bukan kembali menjadi penonton. Sama halnya dengan TPS. Setelah keluar dari TPS dengan jari bertinta, masyarakat yang dewasa secara politik tidak boleh kembali pasif dan apatis selama lima tahun. Mereka “diutus” untuk mengawal suara, mengawasi janji kampanye, memastikan roda pemerintahan berjalan bersih tanpa korupsi. Inilah yang sering kita lupakan. Demokrasi tidak berhenti di TPS. Justru pengutusan sipil yang sesungguhnya dimulai setelah dari TPS. Pilihanmu adalah tanggung jawabmu untuk mengawal selama lima tahun ke depan.

Pemilu berkala memberikan ruang yang bermartabat bagi rakyat untuk melakukan evaluasi. Jika pemimpin berhasil dan amanah, layak untuk kembali dipercaya. Jika mengecewakan dan ingkar janji, maka rakyat memiliki hak konstitusional untuk menggantinya secara damai melalui bilik suara. Maka, pemilu lima tahunan adalah katup pengaman demokrasi. Lord Acton pernah berkata, _power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely_ yang menurut saya kurang lebih artinya; kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut korup secara mutlak.

Inilah di mana peran Bawaslu menjadi sangat relevan. Bawaslu Kabupaten Ngada hadir bukan hanya sebagai wasit pada hari pemungutan suara. Kami hadir sebagai penjaga kemurnian sakramen demokrasi ini. Kami memastikan bahwa ruang kedewasaan di bilik suara itu tetap steril dari intimidasi, bahwa meterai kedaulatan tinta pemilu itu tidak diperjualbelikan, dan bahwa semangat pengutusan pasca-TPS itu tetap hidup melalui pengawasan partisipatif.

Bagi kita di Ngada, dengan nilai-nilai sosial politik lokal yang mengafirmasi _mosalaki_ dan _gaen wongko_ sebagai tokoh yang selalu menjunjung tinggi kebijaksanaan, momentum kembali ke TPS seharusnya kita maknai sebagai musyawarah besar lima tahunan untuk menentukan siapa yang paling layak memikul mandat rakyat.

Oleh karena itu, marilah kita perkuat niat untuk kembali ke TPS dari sekarang, agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tidak terus menurun. Kita tidak hanya menyiapkan kursi untuk pemimpin kita, tetapi kita juga harus ikut menyuarakan siapa yang layak duduk di sana. Karena kita kembali ke TPS bukan karena kekurangan pekerjaan, melainkan karena kita sadar, bahwa negeri ini adalah milik kita, dan setiap lima tahun, kita sebagai pemilik yang sah, berhak datang untuk memurnikannya kembali demi Ngada dan Indonesia yang lebih baik.

Penulis : Antonius Ndiwal, S.Fil., M.Th.
Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada

The post Sakramen Pemurnian Demokrasi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pembangunan sejatinya adalah jalan menuju kesejahteraan. Ia bukan sekadar deretan angka dalam dokumen anggaran, bukan pula hanya laporan keberhasilan yang disampaikan dari podium ke podium. Pembangunan harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat, menjangkau mereka yang tinggal di pusat kota maupun mereka yang berada jauh dari pusat pelayanan pemerintahan.

Namun, ketika kita melihat kondisi sebagian masyarakat di wilayah Kecamatan Ndona Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, muncul sebuah pertanyaan mendasar: sudah sejauh mana pembangunan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat?

Hingga saat ini, masyarakat di sejumlah wilayah Ndona Selatan masih menghadapi persoalan akses transportasi darat yang sulit. Bahkan, di salah satu wilayah, yakni Dusun Loworongga, Desa Nila, masyarakat disebut belum menikmati jaringan penerangan listrik.

Kondisi ini bukan sekadar persoalan jalan dan tiang listrik. Ini menyangkut keadilan pembangunan, kesempatan untuk berkembang, serta hak masyarakat untuk menikmati pelayanan dasar yang layak.

Jalan Bukan Sekadar Infrastruktur Melainkan Urat Nadi Kehidupan

Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses transportasi terbatas, jalan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar penghubung antardesa.

Jalan adalah akses bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan, jalur bagi warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, serta sarana bagi petani untuk membawa hasil kebun menuju pasar. Jalan juga menjadi penghubung bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial.

Ketika akses jalan sulit dilalui, masyarakat harus menghadapi berbagai keterbatasan. Waktu tempuh dapat menjadi lebih panjang, biaya transportasi berpotensi meningkat, dan aktivitas ekonomi pun bisa terhambat.

Dalam keadaan darurat, akses jalan yang tidak memadai bahkan dapat menjadi persoalan serius ketika warga membutuhkan pertolongan medis secepat mungkin.

Karena itu, pembangunan jalan di wilayah Ndona Selatan tidak boleh dipandang sebagai proyek biasa. Ia merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Pemerintah perlu melihat persoalan ini bukan hanya dari sudut pandang teknis dan anggaran, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Sebab, setiap jalan yang belum memadai menyimpan cerita tentang perjuangan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi keterbatasan.

Dusun Loworongga dan Hak untuk Menikmati Terang

Persoalan lain yang patut menjadi perhatian adalah belum tersedianya jaringan penerangan listrik di Dusun Loworongga, Desa Nila.

Di tengah perkembangan teknologi dan kehidupan modern yang semakin bergantung pada energi listrik, masih adanya wilayah yang belum menikmati jaringan listrik menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian serius.

Listrik bukan lagi sekadar fasilitas tambahan. Ia telah menjadi bagian penting dalam menunjang pendidikan, kegiatan ekonomi, komunikasi, dan kehidupan rumah tangga.

Bayangkan anak-anak yang harus belajar pada malam hari dengan fasilitas penerangan yang terbatas. Bayangkan pula masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha kecil, tetapi menghadapi keterbatasan sarana pendukung.

Tentu, keadaan setiap keluarga tidak sama. Namun, akses terhadap listrik dapat membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Masyarakat Dusun Loworongga juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Tempat tinggal yang jauh dari pusat pemerintahan seharusnya tidak menjadi alasan bagi mereka untuk terus tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti pada wilayah yang mudah dijangkau. Justru, wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan perlu mendapat perhatian yang lebih terarah.

Musrenbang Berkali-kali, Mengapa Aspirasi Masih Menjadi Penantian ?

Hal yang lebih memprihatinkan adalah ketika persoalan tersebut telah berulang kali disuarakan oleh masyarakat melalui berbagai jalur, termasuk forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Musrenbang merupakan ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan. Melalui forum ini, aspirasi warga diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan pemerintah.

Namun, muncul persoalan ketika usulan mengenai kebutuhan mendasar terus disampaikan dari tahun ke tahun, sementara masyarakat masih menantikan realisasi yang dapat dirasakan secara langsung.

Tentu, tidak semua usulan dapat diwujudkan sekaligus. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, tahapan perencanaan, serta pembagian kewenangan yang harus dipertimbangkan. Hal itu patut dipahami.

Akan tetapi, keterbatasan tidak seharusnya membuat aspirasi masyarakat kehilangan arah dan kepastian.

Jika suatu kebutuhan belum dapat direalisasikan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai kendalanya, tahapan yang sedang ditempuh, dan kemungkinan waktu penanganannya.

Di sinilah pentingnya transparansi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Jangan sampai Musrenbang hanya menjadi agenda tahunan yang menghasilkan daftar panjang usulan, tetapi tidak diikuti penjelasan yang memadai mengenai prioritas dan tindak lanjutnya.

Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam dokumen perencanaan. Aspirasi harus diperjuangkan melalui proses yang jelas, terukur, dan dapat dipantau bersama.

Pembangunan Harus Berangkat dari Kebutuhan.Nyata

Pemerintah Kabupaten Ende dan seluruh pemangku kepentingan terkait perlu kembali mencermati kondisi masyarakat Ndona Selatan.

Langkah pertama adalah melakukan pendataan dan peninjauan langsung terhadap kondisi akses transportasi darat di wilayah-wilayah yang masih mengalami kesulitan. Dari sana, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan, kondisi lapangan, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan anggaran.

Untuk persoalan listrik di Dusun Loworongga, Desa Nila, diperlukan koordinasi dengan instansi teknis dan pihak penyedia layanan ketenagalistrikan guna memastikan status jaringan, kendala perluasan, serta kemungkinan penyediaan akses listrik bagi masyarakat.

Pemerintah desa dan kecamatan juga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa usulan warga terdokumentasi dengan baik dan terus dikawal hingga ke tingkat pengambil kebijakan yang berwenang.

Yang tidak kalah penting, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang terbuka mengenai perkembangan usulan tersebut.

Dengan demikian, warga tidak hanya diminta bersabar, tetapi juga mengetahui langkah konkret yang sedang atau akan dilakukan untuk menjawab kebutuhan mereka.

Jangan Ukur Kemajuannya dari Pusat Kota

Salah satu tantangan dalam pembangunan daerah adalah memastikan bahwa kemajuan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan pusat pemerintahan dan fasilitas umum.

Kemajuan sebuah daerah seharusnya juga diukur dari keadaan masyarakat yang berada di wilayah terpencil, desa-desa yang sulit dijangkau, serta dusun-dusun yang masih membutuhkan infrastruktur dasar.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata tentang berapa banyak proyek yang selesai, melainkan tentang seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

Apakah akses pelayanan kesehatan semakin mudah? Apakah anak-anak memiliki lingkungan belajar yang lebih baik? Apakah petani semakin mudah membawa hasil produksi? Apakah masyarakat yang belum terjangkau listrik mulai mendapatkan kepastian pelayanan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi pembangunan daerah.

Jangan sampai kemajuan hanya terlihat dalam laporan, sementara sebagian masyarakat masih berjuang menghadapi persoalan mendasar yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Pembangunan yang berkeadilan menuntut keberanian untuk melihat wilayah yang selama ini belum mendapat perhatian memadai, mendengar suara masyarakat, dan menetapkan prioritas berdasarkan kebutuhan nyata.

Saatnya Mengubah Penantian Menjadi Kepastian

Masyarakat Ndona Selatan tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan. Akses jalan yang memadai dan ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar yang memiliki arti penting bagi kehidupan sehari-hari.

Karena itu, sudah saatnya persoalan ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan.

Pemerintah Kabupaten Ende diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi, instansi teknis, serta pihak penyedia layanan listrik untuk mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan.

Diperlukan langkah yang tidak berhenti pada kunjungan, pertemuan, atau pencatatan usulan, tetapi bergerak menuju penanganan yang nyata dan terukur.

Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan agar proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga.

Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan atau memasang jaringan listrik. Pembangunan adalah tentang menghadirkan harapan, membuka kesempatan, dan memastikan bahwa setiap warga memiliki peluang yang adil untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ndona Selatan tidak boleh terus berada dalam penantian tanpa kepastian. Suara masyarakat yang selama ini disampaikan melalui berbagai jalur, termasuk Musrenbang, patut didengar, ditindaklanjuti, dan diperjuangkan secara serius.

Sebab, setiap warga memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, tanpa memandang seberapa jauh tempat tinggalnya dari pusat pemerintahan.

Jangan biarkan jalan yang sulit dilalui dan malam yang belum diterangi listrik menjadi cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Saatnya aspirasi masyarakat Ndona Selatan memperoleh jawaban melalui kerja nyata, komitmen, dan keberpihakan pada kebutuhan rakyat.

Penulis : Elvis Gadi Kapo

Catatan: Opini ini merupakan pandangan penulis mengenai pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Ndona Selatan, Kabupaten Ende. Penulis mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi kondisi lapangan serta memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut aspirasi masyarakat.

The post Ndona Selatan Dalam Penantian Panjang Ketika Jalan Sulit Dijangkau dan Terang Listrik Belum Menyapa Semua Warga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Informasi tersebut disampaikan oleh seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media. Sumber mengaku mengetahui peristiwa tersebut saat berada di lokasi operasi.

Menurut keterangannya, seorang pengunjung yang dikenal dengan panggilan  berinisial Abang HS diduga sempat meminta kepada petugas agar tidak menjalani tes urine dan menanyakan nominal uang yang harus dibayarkan.

“Jangan maki saya dites urine, Abang. Sebut maki apa petunjuk ta, berapa harus saya bayar,” demikian kutipan ucapan yang disampaikan sumber kepada awak media.

Sumber tersebut menuturkan bahwa setelah permintaan itu disampaikan, terlihat adanya komunikasi antara pengunjung dan petugas yang menurut keterangannya diduga berujung pada kesepakatan senilai Rp60 juta.

Sumber yang enggan disebutkan namanya itu berharap informasi tersebut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Saya berharap dugaan ini ditelusuri secara profesional agar kebenarannya menjadi jelas. Jika memang ada pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum, apalagi HS disebut punya hubungan Special dengan LC yang Turut diamankan oleh pihak kepolisian” ungkap sumber kepada awak media.

Selain itu, sumber mengklaim bahwa HS tidak ikut dibawa ke kantor polisi setelah operasi selesai. Menurut informasi yang disampaikannya, HS justru diantar menuju sebuah hotel yang diduga berkaitan dengan informasi transaksi tersebut.

Meski demikian, keterangan mengenai dugaan transaksi Rp60 juta dan keberadaan HS setelah operasi masih membutuhkan verifikasi serta bukti pendukung dari pihak berwenang.

Tiga Orang Dinyatakan Positif Tes Urine

Dalam operasi di THM Almadera tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan karyawan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tiga orang dinyatakan positif narkotika melalui pemeriksaan urine. Mereka terdiri dari dua perempuan yang bekerja sebagai lady companion (LC) dan seorang pengunjung laki-laki.

Ketiganya kemudian dibawa untuk menjalani penanganan lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara, sebelumnya menyampaikan bahwa operasi tersebut melibatkan 66 personel gabungan dari Satresnarkoba, Satuan Intelkam, dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Makassar.

Petugas melakukan tes urine secara sampling terhadap 50 orang pengunjung dan karyawan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, tiga orang dinyatakan positif narkotika. Untuk ketiga orang yang positif itu, kami masih melakukan pengembangan,” ujar Lulik pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi juga tidak menemukan barang bukti berupa sabu maupun jenis narkotika lainnya di lokasi.

Perlu dipahami bahwa hasil tes urine positif tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah sebagai pengedar narkotika. Penanganan lebih lanjut harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang sah menurut hukum.

Kasat Resnarkoba: Jika Ada Pelanggaran, Akan Kami Tindak

Saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu, 24 Oktober 2026, terkait informasi dugaan transaksi Rp60 juta tersebut, Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara, memberikan tanggapan singkat.

“Terima kasih infonya, bro. Kami coba cek ya, kalau memang ada pelanggaran akan kami tindak,” jawab Lulik kepada awak media.

Sementara itu, Kanit 2 Narkoba Polrestabes Makassar membenarkan adanya operasi tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengenal nama Hans dan menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan profesionalisme dalam pelaksanaan operasi.

“Memang benar kami lakukan razia, dan kami amankan tiga yang positif dan kami lakukan untuk direhab. Untuk nama Hans kami tidak kenal, dan kami mengedepankan profesionalisme dalam operasi tersebut,” ujar Kanit 2 Narkoba Polrestabes Makassar melalui sambungan telepon kepada awak media.

Di tempat terpisah, Kanit 3 Narkoba Polrestabes Makassar memberikan tanggapan berbeda.

“Tidak ada kejadian tersebut pada saat kami lakukan giat, tolong didalami sumbernya,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan yang beredar masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan sumber.

GARPINDO Desak Propam Polda Sulsel dan Bareskrim Turun Tangan

Ketua Umum Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) turut menyoroti mencuatnya dugaan tersebut. GARPINDO meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif.

GARPINDO juga meminta Bareskrim Polri memberikan perhatian serta mempertimbangkan langkah penanganan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Menurut GARPINDO, dugaan yang menyangkut integritas aparat penegak hukum harus ditelusuri secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Pemeriksaan diharapkan mencakup keterangan saksi, kronologi operasi, dokumentasi kegiatan, serta bukti-bukti lain yang relevan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prosedur.

GARPINDO menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka terhadap institusi kepolisian.

Publik Menunggu Kejelasan

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi kebenaran dugaan transaksi Rp60 juta tersebut.

Awak media masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk Kapolrestabes Makassar, guna memastikan apakah informasi yang disampaikan sumber memiliki dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu tindak lanjut atas informasi tersebut. Apakah dugaan ini dapat dibuktikan atau justru tidak terbukti? Penelusuran yang profesional dan transparan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(Redaksi Pusat)

The post Di Balik Razia THM Almadera, Mencuat Dugaan Suap Rp60 Juta untuk Hindari Tes Urine, GARPINDO Desak Propam Turun Tangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sebanyak 27 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mencakup 508 Kepala Keluarga dari Kelurahan Susu, Desa Naru, Desa Ngoranale, dan Desa Bolonga, resmi mengantongi izin pemanfaatan hutan lindung dengan masa kelola selama 35 tahun.

Kepastian ruang kelola seluas 625 hektar ini ditandai dengan prosesi ritual adat pembatasan lahan yang berlangsung khidmat pada Jumat (23/10/2026). Hadir dalam momentum historis tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTT Kristoforus Loko, S.Fil., Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Ngada dan Nagekeo Kristianus Say, S.Hut., M.Ap., serta Camat Bajawa Stefanus Ferdinandus Helmi Dore, S.H.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, agenda ini dirangkaikan dengan penanaman prasasti oleh Anggota DPRD Provinsi NTT, Kristoforus Loko. Berdasarkan Surat Keputusan Perizinan yang diterbitkan pada tahun 2024, efektivitas pengelolaan lahan ini akan dievaluasi secara ketat setiap lima tahun sekali.

Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat

Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Kristianus Say, menjelaskan bahwa puluhan kelompok tani ini diintegrasikan ke dalam Program Perhutanan Sosial. Upaya menjaga kelestarian hutan dilakukan dengan mengawinkan regulasi formal negara dengan kearifan lokal.

“Kami mengombinasikan hukum positif dengan hukum adat melalui ritual Ri’i. Ritual ini menjadi penegasan moral mengenai perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Langkah ini esensial agar pemanfaatan ekonomi tidak mengorbankan fungsi ekologis hutan,” ujar Kristianus.

Buah Perjuangan Panjang dan Konsistensi

Anggota DPRD Provinsi NTT, Kristoforus Loko, S.Fil., menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pencapaian kemanusiaan yang berkeadilan.

Sebagai salah satu figur yang terlibat mengawal konflik agraria ini sejak awal, Kristo paham betul getirnya perjuangan masyarakat Inelika.

“Saya tahu persis dinamikanya karena saya bagian dari pelaku sejarah yang ikut berjuang gigih saat masyarakat berhadapan dengan rigidnya aturan cagar alam dan hutan lindung. Walau statusnya bukan hak milik, hak kelola selama 35 tahun ini adalah langkah maju yang sangat adil dan konstruktif,” kata Kristo Loko di hadapan warga.

Bagi politisi senior ini, kebijakan Perhutanan Sosial menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mengurai kebuntuan ekonomi warga, tanpa harus merusak tatanan alam.

“Ini adalah jawaban bahwa negara hadir memberikan ruang ekonomi demi keberlangsungan hidup dan peradaban masyarakat. Namun, hak ini membawa tanggung jawab besar. Masyarakat harus mengoptimalkannya dengan kepatuhan hukum yang tinggi,” tambahnya.

Komitmen Kristo Loko tidak berhenti pada pengawalan regulasi. Menanggapi aspirasi warga dalam sesi dialog mengenai keterbatasan modal tani, legislator NTT ini langsung menyanggupi untuk memfasilitasi dan membiayai mobilisasi bantuan bibit tanaman pertanian unggulan dari Labuan Bajo guna memastikan produktivitas lahan baru warga berjalan optimal.

Menjaga Ketertiban dan Menolak Konflik

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Camat Bajawa, Stefanus Ferdinandus Helmi Dore, mengingatkan warga agar kedewasaan menyikapi hak kelola ini dijaga. Kunci keberhasilan program ini terletak pada nihilnya konflik horizontal di lapangan.

“Kami meminta masyarakat mengedepankan ketertiban. Hak mengelola sama sekali berbeda dengan hak milik. Garaplah lahan sesuai batas yang telah ditentukan. Jika terjadi sengketa, negara tidak akan segan mengambil sikap tegas,” kata Stefanus, sembari meminta warga menyelesaikan riak-riak sosial menggunakan pendekatan kekeluargaan dan kultural.

Mewakili suara komunitas, tokoh masyarakat setempat, Petrus Kanisius Noka, menyampaikan rasa haru dan terima kasih mendalam kepada jajaran pemerintah serta lembaga dewan, yang konsisten menjembatani jeritan hati masyarakat Inelika hingga ke tingkat pusat dan provinsi.

“Kami sangat bahagia. Sebagai bentuk syukur, kami menyepakati sanksi moral dan hukum adat demi menjaga keharmonisan ini. Ruang pengelolaan ini akan kami optimalkan sebaik mungkin untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga kami tanpa merusak hutan,” pungkas Petrus.

WBN

The post Mengakhiri Konflik Agraria Inelika Ngada, Kristo Loko : Negara Hadir Berikan Akses Kelola Ratusan Hektar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Dipo dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di Bajawa, Kabupaten Ngada, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Nur Safira Ashari sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, khususnya Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Yoseph Bhara beserta jajaran.

Menurut Dipo, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Upaya tersebut harus disertai perubahan perilaku masyarakat serta dukungan fasilitas pengelolaan yang memadai.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Masyarakat perlu membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah, sementara pemerintah harus memastikan tersedianya sistem pengumpulan dan pengolahan sampah yang memadai. Dengan demikian, sampah dapat dikelola secara optimal, tidak mencemari lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Dipo.

Ia juga mengingatkan bahwa sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 memerlukan penanganan khusus karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar.

“Karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar warga memahami perbedaan antara sampah rumah tangga biasa dan sampah yang membutuhkan penanganan khusus. Edukasi tersebut perlu diikuti dengan penyediaan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan yang aman sesuai peraturan.” katanya.

Apresiasi Prestasi Ngada

Dalam kesempatan tersebut, Dipo mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang meraih Juara I Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Ia menilai penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ngada sekaligus dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

“Prestasi ini patut kita apresiasi karena menjadi kebanggaan daerah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana capaian ini dijaga dan ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Dipo.

Ia berharap Ngada dapat terus mengembangkan berbagai program dan inovasi pengelolaan sampah sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat nasional.

Kolaborasi Lintas Sektor

Dipo menambahkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, hingga dunia usaha.

Masyarakat dapat berkontribusi dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menyalurkan material yang dapat didaur ulang melalui jalur yang tersedia.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan layanan pengangkutan berjalan teratur, fasilitas pengolahan dikembangkan sesuai kebutuhan, serta penanganan sampah dan limbah B3 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak agar pengelolaan sampah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” papar Dipo.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi XII, Dipo menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan kebijakan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya, termasuk mendukung upaya peningkatan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

WBN

The post Dipo Nusantara Tekankan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Apresiasi Prestasi Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Salah satunya ditunjukkan oleh Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa (STIPER-FB) yang memboyong sedikitnya delapan produk kreatif berbasis potensi lokal dalam festival tahunan tersebut.

Festival yang mengusung tema “Harmoni Alam, Budaya, dan Kreativitas Ngada Mendukung Ekonomi Lokal” ini resmi dibuka oleh Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, pada Kamis (22/10/2026), bertempat di Art Center Kota Bajawa.

Kehadiran STIPER-FB seolah menjawab tantangan berkelanjutan yang sebelumnya sempat disinggung pemerintah daerah terkait pentingnya inovasi demi menjaga marwah dan keberlangsungan Festival Wolobobo ke depan.

Penanggung jawab Stan STIPER-FB, Ayu Puspita, yang didampingi oleh Aida dan Daniel, menjelaskan bahwa delapan produk yang dipamerkan merupakan hasil riset dan kreativitas langsung dari berbagai program studi (prodi) di dalam kampus.

Produk-produk ini dirancang untuk memberikan solusi praktis atas permasalahan pertanian dan lingkungan di Kabupaten Ngada.

“Dalam festival ini, kami menampilkan sejumlah produk inovatif. Mulai dari Briket Limbah Aren dan Sabun Cuci Piring ‘Lime Dite’ yang dikembangkan oleh Prodi Biologi Terapan, hingga Biochar Kulit Kopi hasil inovasi Prodi Agroteknologi,” ujar Ayu saat ditemui di lokasi pameran.

Selain itu, STIPER-FB juga memamerkan Pupuk Organik Cair ‘Bowuli Subur Makmur’ yang dikembangkan langsung oleh institusi, serta Pakan Ternak Babi hasil formulasi gabungan Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak (NTPT) bersama Prodi Peternakan.

Sektor hilirisasi pangan juga tidak luput dari perhatian melalui produk Tepung Talas, Susu Kedelai, dan kerajinan Gantungan Kunci Bambu yang semuanya lahir dari tangan dingin mahasiswa serta dosen Prodi Agribisnis.

Langkah konkret yang ditunjukkan oleh STIPER-FB ini menjadi sinyal kuat bahwa perguruan tinggi tidak lagi menjadi menara gading yang menjauh dari realitas sosial. Di tengah upaya kampus yang sedang dipacu bertransformasi menuju bentuk institut, STIPER-FB membuktikan komitmennya dalam mencetak generasi muda unggul yang siap turun tangan membangun daerah berbasis pemanfaatan komoditas lokal secara berkelanjutan.

WBN

The post Kontribusi Nyata Kampus, 8 Produk Kreatif STIPER Flores Bajawa Warnai Festival Wolobobo 2026 appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu membuka secara resmi festival tahunan ini di Art Center Kota Bajawa, Kamis (22/10/2026). Tahun ini, festival mengusung tema “Harmoni Alam, Budaya, dan Kreativitas Ngada Mendukung Ekonomi Lokal”.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bernadinus memberikan empat catatan strategis demi menjaga keberlangsungan dan mutu Festival Wolobobo ke depan.

Pertama, ia meminta festival ini tidak sekadar menjadi panggung pertunjukan seremonial, tetapi harus menjadi ruang bersama yang memberi manfaat nyata bagi petani, perajin, pelaku kuliner, seniman, hingga komunitas muda.

“Festival harus terus dikemas lebih baik hingga menjadi ruang yang penuh manfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati Bernadinus.

Catatan kedua berkaitan dengan peningkatan nilai produk potensial daerah. Ia menegaskan, komoditas unggulan Ngada seperti kopi, tenun, bambu, dan kuliner lokal harus didorong untuk naik kelas. Hal ini dilakukan melalui penguatan mutu, perbaikan kemasan, pembangunan identitas produk, serta perluasan akses pasar.

“Sektor pariwisata harus bertemu dan bersinergi langsung dengan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ketiga, Pemkab Ngada menekankan pentingnya memberikan ruang yang lebih besar bagi generasi muda. Menurut Bernadinus, anak muda merupakan motor penggerak kreatif yang menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, mereka perlu didorong untuk menguasai teknologi dan media digital agar mampu mempromosikan potensi Ngada sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.

Adapun catatan keempat adalah dorongan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Ngada untuk berani memperluas pasar hingga ke luar daerah. Caranya melalui partisipasi aktif dalam berbagai pameran dan festival di tingkat regional maupun nasional.

Wakil Bupati Bernadinus berharap Festival Wolobobo tidak hanya sukses sebagai sebuah acara, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mengakselerasi kemajuan pariwisata di Kabupaten Ngada.

Pembukaan Festival Wolobobo 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu.

Dalam kesempatannya, Mari Elka menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk lokal dan pelaku usaha daerah. Menurut dia, ruang akselerasi pasar, pendampingan berkelanjutan, dan penguatan jejaring kerja sama menjadi kunci utama.

“Daerah harus terus berinovasi mendorong potensi dan produk unggulannya ke tingkat yang lebih tinggi. Mutu produk harus dikedepankan agar mampu menembus kompetisi pasar yang semakin ketat,” tutur Mari Elka.

WBN

The post Empat Catatan Strategis Wakil Bupati Ngada untuk Keberlangsungan Festival Wolobobo appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.