Prosesi pelantikan tersebut menetapkan KH Mustofa Bisri sebagai Ketua Terpilih PWI LS Jabar. Sejumlah tokoh besar turut hadir dalam acara ini, di antaranya Raja Dangdut Rd. H. Rhoma Irama sebagai pendakwah utama, Ketua Umum PWI LS Pusat Dr. KH. Gus M. Abas, serta sesepuh asal Majalengka, Abah KH Jafar Shidiq.

Dalam ceramahnya, Gus Abas menegaskan bahwa tingginya derajat seseorang dalam Islam tidak ditentukan oleh garis keturunan atau nasab, sekalipun merupakan keturunan nabi dan rasul. Menurutnya, kemuliaan seorang manusia murni diukur dari tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.”Garis keturunan sama sekali tidak akan bisa menolong seseorang untuk menyelamatkan diri dari hisab Allah SWT. Jangan sampai ada klaim bahwa satu klan memiliki duriah yang lebih istimewa atau merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, hingga seakan-akan klan tersebut lebih unggul dari Rasulullah SAW,” ujar Gus Abas.

Senada dengan Gus Abas, Bang Haji Rhoma Irama dalam dakwah budayanya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW dalam setiap syiar dan hadisnya tidak pernah menitipkan atau mengamanatkan garis keturunannya. Sebaliknya, Rasulullah selalu berpesan tentang para sahabat dan umatnya. Hal ini menjadi bukti jelas bahwa Islam tidak mengistimewakan garis keturunan, karena derajat keislaman hanya ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan.

Sementara itu, Abah Anton Charliyan saat memberikan keterangan kepada media di lapangan, menyoroti pentingnya hubungan harmonis antara agama dan budaya dalam syiar Islam. Ia berharap keduanya tidak saling dibenturkan.”Titik berat agama adalah mengajarkan tentang kebenaran mutlak, sementara budaya mengajarkan tentang kebaikan seperti adab, etika, dan sopan santun. Ketika agama bersinergi dengan budaya, dakwah akan terasa lebih humanis dan saling melengkapi satu sama lain,” tutur Abah Anton.

Tampak hadir Tim MASDA Jabar yang hadir Ketua Umum Abah Anton Charliyan , Bunda RR Okky Yudanegara, Bunda Anita Fitria MH , Kang H Endang Krisman.

Acara dakwah budaya ini ditutup dengan penampilan emosional dari Rhoma Irama yang melantunkan lagu berjudul “Perjuangan” sebagai simbolisasi sinergi nyata antara seni budaya dan dakwah agama. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh KH Jafar Shidiq.

(Editor n’dra)

The post Ketua Masda Jabar Abah Anton Hadiri Dakwah Budaya PWI LS: Derajat Islam Ditentukan Takwa, Bukan Nasab appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

PT Vale secara resmi mengumumkan Fauzambi sebagai Presiden Komisaris dalam perubahan susunan Dewan Komisaris hasil RUPSLB tersebut.

Fauzambi memiliki latar belakang panjang di lingkungan militer dan pernah tercatat sebagai Wakil Komandan Tim Mawar Kopassus. Latar belakang tersebut kemudian menjadi bagian dari sorotan publik terkait aspek rekam jejak, tata kelola perusahaan, HAM, serta kepatutan dalam penempatan figur pada posisi strategis perusahaan terbuka.

Ketua LBH LIRA Lindungi Rakyat Indonesia sekaligus Ketua Pasukan Adat Tomanurung dari Lembaga Adat Tomanurung, Ryan Latief Lakaseng, hari ini kembali menyampaikan tanggapannya.

Ryan: Persoalannya Bukan Sekadar Sah atau Tidak Sah

Ryan menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan hak pemegang saham untuk menentukan jajaran komisaris perusahaan.

Menurutnya, yang perlu dibahas secara terbuka adalah apakah proses penunjukan tersebut telah mempertimbangkan secara menyeluruh aspek kepatutan, rekam jejak, HAM, tata kelola perusahaan, kepentingan masyarakat, serta risiko sosial dan reputasi.

“Hari ini kami ingin menegaskan bahwa persoalannya bukan semata-mata apakah pengangkatan tersebut sah secara korporasi. Kalau prosedurnya telah dilakukan melalui RUPSLB, tentu itu harus dihormati. Tetapi publik juga memiliki hak untuk mempertanyakan aspek kepatutan, tata kelola, HAM, dan dampak sosial dari keputusan tersebut,” ujar Ryan.

Ia menambahkan, posisi Presiden Komisaris merupakan jabatan strategis dalam perusahaan terbuka sehingga rekam jejak dan persepsi publik terhadap figur yang ditunjuk menjadi bagian yang tidak dapat diabaikan.

Dorong Transparansi dan Human Rights Due Diligence

Ryan meminta PT Vale menjelaskan kepada publik bagaimana perusahaan melakukan proses penilaian terhadap aspek HAM, risiko reputasi, serta tata kelola sebelum menetapkan figur tersebut sebagai Presiden Komisaris.

Menurutnya, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan memiliki tanggung jawab lebih besar karena aktivitas bisnisnya bersentuhan langsung dengan masyarakat, lingkungan, sumber daya alam, serta dalam konteks tertentu dapat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat.

“Kalau PT Vale ingin dikenal sebagai perusahaan yang menerapkan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, maka prinsip penghormatan terhadap HAM dan masyarakat harus terlihat dalam setiap kebijakan strategis perusahaan,” tegasnya.

PT Vale sendiri dalam keterangan resminya menyatakan bahwa perubahan jajaran pengurus dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan tata kelola yang baik.

Masyarakat Adat Jangan Hanya Menjadi Objek

Sebagai bagian dari lembaga adat, Ryan juga meminta agar persoalan masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan tidak hanya dipandang sebagai persoalan hubungan sosial perusahaan.

Menurutnya, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berpotensi memberikan dampak terhadap wilayah, lingkungan, maupun kehidupan sosial mereka.

“Jangan sampai ketika terjadi persoalan agraria atau konflik sosial, pendekatannya hanya keamanan. Kami ingin pendekatan dialog, transparansi, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan penyelesaian berdasarkan hukum menjadi prioritas,” katanya.

Soroti Risiko ESG dan Kepercayaan Investor

Ryan juga menilai bahwa perusahaan terbuka harus memperhitungkan risiko reputasi dalam setiap keputusan strategis.

Menurutnya, isu Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin penting dalam dunia investasi, sehingga aspek tata kelola dan hubungan perusahaan dengan masyarakat dapat menjadi perhatian pemegang saham maupun investor.

“Ini bukan hanya persoalan internal PT Vale. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap perusahaan, investor, masyarakat di sekitar wilayah operasi, dan bagaimana perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap prinsip ESG,” ujar Ryan.

LBH LIRA Kaji Langkah Selanjutnya

Ryan mengatakan LBH LIRA bersama elemen masyarakat sipil dan lembaga adat masih mengkaji berbagai langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan hukum.

Kajian tersebut antara lain mencakup mekanisme pengawasan dan pengaduan kepada lembaga terkait, penyampaian keberatan kepada organ perusahaan dan pemegang saham, serta kemungkinan langkah hukum apabila ditemukan dasar dan bukti yang memadai.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan hukum sebelum seluruh fakta dan dokumen diperiksa secara menyeluruh.

“Kami tidak ingin membangun opini tanpa dasar. Karena itu, semua akan kami kaji berdasarkan dokumen, fakta, aturan hukum, dan bukti. Jika memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dijelaskan secara transparan. Tetapi jika ditemukan persoalan, publik juga berhak mengetahui dan meminta pertanggungjawaban,” jelas Ryan.

“Hari Ini Kami Minta Jawaban Terbuka”

Menutup keterangannya hari ini, Ryan meminta PT Vale, pemegang saham, dan pihak terkait membuka ruang komunikasi publik mengenai dasar pertimbangan penunjukan Presiden Komisaris.

“Kami meminta jawaban secara terbuka. Apa pertimbangan utama penunjukan tersebut? Bagaimana proses uji kepatutan dan rekam jejak dilakukan? Bagaimana perusahaan memastikan perlindungan HAM dan kepentingan masyarakat adat? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar disampaikan karena PT Vale adalah perusahaan terbuka dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat,” pungkas Ryan.

LBH LIRA menegaskan bahwa kritik tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.

Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas pernyataan tersebut.

The post Penunjukan Eks Wadan Tim Mawar Jadi Preskom PT Vale Disorot, LBH LIRA Pertanyakan Aspek Legalitas dan Etika Publik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kehadiran mantan Kapolda Jabar periode 2016–2017 yang akrab disapa Abah Anton ini berlangsung dalam acara Apel Sabuk Bhabinkamtibmas sekaligus perkenalan perdana dengan komunitas masyarakat Jawa Barat.
Dalam apel tersebut, Irjen Pol Pipit Rismanto menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan kinerja Polri di Jawa Barat dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan pelayanan. Menurutnya, Jabar merupakan wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia yang memiliki dinamika sosial tinggi. Jabar juga sangat strategis sebagai penyangga ibu kota, pusat pendidikan, industri, investasi, hingga destinasi kuliner.

Untuk memimpin wilayah kepolisian ini, Irjen Pol Pipit Rismanto membawa program “9 Commander Wish” dan 4 prinsip kerja, yaitu Adaptif, Responsif, Kolaboratif, dan Solutif. Pada momen perkenalan ini, lulusan Akpol 1994 yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Barat tersebut juga memohon dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

“Kami memohon dukungan dari para tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politik, jajaran TNI, Pemda, dan terutama tokoh agama, mengingat Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang sangat religius,” ujar Pipit.
Menanggapi hal tersebut, Abah Anton Charliyan selaku tokoh nasional dan sesepuh masyarakat Sunda memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Saat mendampingi Kapolda dalam konferensi pers, Anton menegaskan kesiapannya untuk mengawal kepemimpinan baru ini.

“Sebagai mantan Kapolda Jabar sekaligus kakak senior, saya akan all out mendukung dan mengapresiasi penuh kebijakan Kapolda baru. Jangankan diminta, tanpa diminta pun sebagai purnawirawan Polri, saya pasti akan selalu mendukung dan mengawal program-program Kepolisian Jawa Barat,” tegas Anton.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menyukseskan visi Kapolda baru yang mengusung tema “Bersama Jaga Rawat Jawa Barat Istimewa”. Anton menutup penyataannya dengan memberikan ucapan selamat bertugas.
“Selamat bertugas kepada Kapolda baru dan keluarga. Semoga sukses, dimudahkan segala urusan, dicintai anggota serta masyarakat, dan betah di Jawa Barat yang terkenal dengan masyarakatnya yang ramah, someah hade ka semah, serta alamnya yang indah,” tuturnya.

Acara yang berlangsung penuh kekeluargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Rektor Unla Irjen Pol (Purn) Dr. Kamil Rajak, S.H., M.H., Ketua MUI Jabar, Ketua NU Jabar, Ketua KBPP Polri Mugi Sujana, Ketua BUJP Jabar Rudi, dan Ketua Senkom Polri Tito. Hadir pula jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Jabar, mulai dari Wakapolda, para Direktur, Karo, Kapolres, Kapolresta, serta seluruh anggota Bhabinkamtibmas se-Jawa Barat. Kegiatan diakhiri dengan sesi ramah tamah di area depan Mapolda Jabar.

Editor Ndra

The post Gandeng Elemen Masyarakat, Kapolda Jabar Baru Usung Program ‘Jaga Rawat Jabar Istimewa’ appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Program yang diintegrasikan melalui kebijakan Murni Kasih di bawah kepemimpinan Bupati Raymundus Bena dan Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu ini dinilai mampu memperkuat akar budaya sekaligus mendorong sektor pariwisata daerah.

Salah satu tokoh adat, Martinus Pea, Ketua Suku sekaligus pemilik Sao Kopa Rade dan Sao Leka Bero di Desa Tiwu Toda, Kecamatan Golewa mengatakan secara terbuka kesan dan penilaiannya atas program Pemda Ngada.

Saat menggelar upacara adat Ka Sao yang dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah daerah pada Selasa (30/6/2026), Martinus menyatakan bahwa kehadiran pemerintah memberikan rasa pengakuan yang nyata bagi masyarakat adat.

“Program ini sangat baik dan kami mendukung agar terus dilanjutkan oleh siapapun pemimpin daerah ini ke depan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menunjukkan pemahaman bahwa adat budaya adalah akar dari masyarakat Ngada. Kami merasa pemerintah tahu cara menghargai dan menyatu dengan tradisi kami,” ujar Martinus.

Secara teknis, Program Murni Kasih berfungsi sebagai payung kebijakan sosial budaya Pemerintah Kabupaten Ngada. Lewat program ini, komunitas adat mendapatkan pengakuan hukum, upaya pelestarian yang terstruktur, hingga bantuan fasilitasi finansial yang terukur untuk mendukung pelaksanaan ritual adat.

Sinkronisasi Sektor Pariwisata

Rangkuman media ini, sebelumnya Bidang Kebudayaan Kabupaten Ngada menjelaskan, dukungan terhadap ritus Ka Sao bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis daerah untuk mengakui eksistensi budaya dan hak asal-usul suku-suku di Ngada.

Lebih jauh, program ini ditargetkan mampu merekonstruksi kampung-kampung adat yang interaksinya erat dengan pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Langkah hilirisasi budaya ini juga dinilai selaras dengan visi kementerian di tingkat pusat yang mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam ekosistem kebudayaan nasional.

Apresiasi senada turut disampaikan oleh tim akademisi dari Universitas Brawijaya Malang dan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang sedang melakukan penelitian di Ngada. Mereka adalah Dr. Nia Kurniasi, Dr. Rismawan Sumarwan, dan Fajar Hidayat, M.Si.

“Adat budaya di Ngada luar biasa karena tradisinya masih sangat kental dan lestari. Kami beruntung bisa menyaksikan langsung keunikan ini di tengah agenda riset kami,” kata perwakilan tim akademisi tersebut.

Menurut mereka, kolaborasi antara komitmen masyarakat dalam menjaga tradisi dan kehadiran dari pemerintah daerah merupakan praktik baik yang patut dipertahankan demi keberlanjutan warisan budaya takbenda di Indonesia.

“Di Jawa sejumlah pemimpin mengambil peran posisi sama terhadap segmen kebudayaan. Memang harus demikian jika pemerintah memandang adat budaya adalah aset yang harus disentuh secara nyata. Pembangunan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan menguatkan”, tutup mereka.

WBN

The post Kata Tokoh Adat dan Akademisi Untuk Program Ka Sao Pemda Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan hasil pemantauan dan dialog tim MASDA Jabar di lapangan, berikut adalah profil serta dinamika terkini dari Kampung Adat Cireundeu:

Sejarah Singkat dan Filosofi Hidup

Kampung Adat Cireundeu pertama kali dibuka oleh Mama Aki Haji Ali sekitar abad ke-19 Masehi. Nama “Cireundeu” diambil dari pohon Reundeu yang dahulu tumbuh subur di kawasan tersebut. Dari nama ini lahir istilah “Sareundeu, Sabobot, Saigelan” yang bermakna kompak, guyub, satu pikiran, satu perkataan, satu perbuatan, serta menjunjung tinggi gotong royong.
Masyarakat Cireundeu dikenal sebagai pewaris nilai-nilai karuhun (leluhur) Sunda yang kuat. Mereka memegang teguh filosofi hidup: “Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman”, yang berarti mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas adat. Ada pula prinsip hidup: “Kajeun teu nyawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal bisa nyangu, teu bisa nyangu asal bisa dahar, henteu bisa dahar asal bisa kuat” (Biarpun tidak punya sawah asal punya padi, tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal bisa menanak nasi, tidak bisa menanak nasi asal bisa makan, tidak bisa makan asal bisa kuat).

Ketahanan Pangan Unik: Rasi (Beras Singkong)

Sistem ketahanan pangan di Cireundeu sangat unik dan berbasis singkong. Sejak masa kolonial sekitar tahun 1918, masyarakat setempat telah berpindah konsumsi pangan ke Rasi (Beras Singkong) karena kontur tanah yang kering dan sulit pengairan. Teknologi pengolahan rasi ini kemudian disempurnakan pada tahun 1924 oleh Ibu Sepuh Omah Asnanah, menghasilkan hidangan singkong yang sangat lezat dan pulen, sebagaimana yang dicicipi oleh tim MASDA Jabar. Berpijak pada aturan adat (pamali), warga dilarang keras untuk mengonsumsi nasi dari padi.

Luas Wilayah dan Jumlah Warga

Kawasan adat Cireundeu terletak di wilayah selatan Cimahi pada ketinggian 700 hingga 900 Mdpl. Total luas kawasan adat beserta lingkungan penyangganya mencapai 64 hektare, yang terbagi menjadi empat zona:

1. Kawasan permukiman adat (2 Ha)

2. Leuweung Larangan / Hutan Titipan (3 Ha) – Kawasan sakral yang tidak boleh ditebang demi menjaga mata air.

3. Leuweung Tutupan / Hutan Lindung (35 Ha) – Hutan produksi terbatas; pohon yang ditebang wajib ditanam kembali.

4. Leuweung Garapan (24 Ha) – Area pertanian dan perkebunan aktif masyarakat.

Saat ini, komunitas Cireundeu dihuni oleh sekitar 1.500 warga (360 Kepala Keluarga). Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 60 KK (130 warga) yang menjadi inti penegak adat (pengkuh adat) yang mengamalkan ajaran kepercayaan Sunda Wiwitan, merujuk pada pakem Ageman ajaran Pangeran Madrais dari Cigugur, Kuningan. Sementara warga lainnya tetap membaur aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Tantangan Status Tanah Ulayat dan Modernisasi Bangunan

Kendati memiliki wilayah adat yang dijaga turun-temurun, saat ini status kepemilikan tanah di Cireundeu sebagian besar telah berubah menjadi milik pribadi masing-masing warga. Akibatnya, Kampung Adat Cireundeu secara hukum belum memiliki Tanah Ulayat komunal yang diakui sebagai aset bersama milik adat, kecuali kawasan Leuweung Larangan.
Tantangan lain muncul dari sektor arsitektur. Rumah asli masyarakat Cireundeu yang dahulunya bermaterialkan alam (kayu, bambu, atap ijuk, tanpa tembok dan listrik) kini sudah tergerus arus modernisasi. Bangunan asli tersebut hampir tidak tersisa karena digantikan oleh rumah modern. Diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan pengamat budaya untuk merekonstruksi kembali miniatur atau kawasan khusus bangunan asli agar arsitektur tradisional tersebut tetap lestari.

Infrastruktur, Ekonomi, dan Seni Budaya

Akses jalan menuju Kampung Adat Cireundeu saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat, namun kondisinya banyak yang rusak. Diperlukan perbaikan jalan lingkungan, penataan drainase pertanian, serta pembenahan fasilitas pendukung wisata edukasi.
Untuk mata pencaharian, sebagian besar warga bekerja sebagai petani, perajin UMKM olahan singkong, seniman, dan pemandu wisata. Saban tahun, mereka konsisten menggelar upacara adat besar seperti Seren Taun (Tutup Taun 1 Suro) dan Hajat Bumi. Kesenian tradisional seperti Karinding, Kacapi Suling, Angklung Buncis, Degung, dan kaulinan barudak juga terus dihidupkan oleh generasi muda.

Harapan Masyarakat Adat

Melalui dialog bersama MASDA Jabar, masyarakat adat Cireundeu menitipkan beberapa harapan komparatif, antara lain:

1. Bantuan peremajaan perangkat alat kesenian tradisional beserta kostum panggungnya (Gamelan, Degung, Kendang Pencak, Angklung Buncis, dan Kacapi Suling).

2. Pengadaan bibit tanaman produktif bernilai ekonomi tinggi untuk area garapan (seperti Buah Naga Hitam, Melon Inggris, Pala, Kawung, Kemiri), serta bibit pohon keras (Albasiah, Jati Belanda) untuk penghijauan Leuweung Tutupan, lengkap dengan ketersediaan pupuknya.

EDITING N’DRA

The post Rahasia Beras Singkong Cireundeu: Mandiri Pangan Sejak Zaman Kolonial hingga Upaya Menjaga Tradisi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut terungkap saat Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan atau yang akrab disapa Abah Anton, melakukan kunjungan silaturahmi dan survei lapangan ke Kampung Adat Kuta, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Kamis (18/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Abah Anton didampingi Kang Aip, Kang Epi Lo Ciamis, dan staf pendamping Kang Dindin Mauludin. Rombongan diterima langsung oleh Tetua Adat Ki Warja, Wakil Tetua Adat Abah Udin, Sekretaris Adat Firman, serta Ketua DKM Abah Didi.

Menurut para sesepuh adat, nama “Kuta” diyakini berasal dari kata “Mahkota”. Berdasarkan cerita turun-temurun, wilayah ini merupakan cikal bakal lokasi yang pernah direncanakan menjadi pusat Keraton Galuh pada masa Prabu Ki Ajar Sukaresi sekitar abad ke-10.

Saat ini Kampung Adat Kuta dihuni sekitar 97 kepala keluarga yang seluruhnya beragama Islam. Kampung ini berada di wilayah paling timur Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas kawasan adat mencapai sekitar 185 hektare, dengan 31 hektare di antaranya merupakan Leuweung Tutupan atau hutan larangan yang dijaga secara ketat.

Namun, di tengah kekayaan budaya dan alam yang dimiliki, masyarakat masih menghadapi kesulitan besar dalam sektor pengairan. Pertanian yang sebagian besar berupa sawah tadah hujan dan lahan huma belum dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan sumber air. Bahkan saat musim kemarau, warga kerap mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan memasak.

Meski demikian, masyarakat tetap mampu menghasilkan gula aren dan gula semut berkualitas tinggi secara tradisional. Produksi bahkan meningkat setelah mendapatkan pendampingan teknis dari Willy, yang disebut sebagai salah satu tenaga pendamping program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain persoalan air, kondisi infrastruktur juga menjadi perhatian. Sebagian ruas jalan menuju Kampung Adat Kuta masih mengalami kerusakan, terutama jalur dari arah Kawali. Sementara itu, jalan di dalam kawasan kampung sepanjang sekitar 1,3 kilometer juga membutuhkan perbaikan serius.

Kampung Adat Kuta dikenal sebagai “Kampung Sarebu Pamali” karena masih memegang teguh berbagai aturan adat. Beberapa di antaranya adalah larangan memakamkan jenazah di dalam kawasan kampung adat, larangan membangun rumah berbahan semen, larangan mengenakan pakaian hitam saat memasuki hutan larangan, serta sejumlah aturan adat lainnya yang masih dijalankan hingga kini.

Masyarakat juga rutin melaksanakan berbagai upacara adat tahunan, seperti Hajat Suguhan setiap 5 Safar, Hajat Bumi pada 1 Muharam, dan Hajat Babarit sebagai tradisi tolak bala.
Dari hasil dialog bersama tokoh adat dan warga, terdapat lima persoalan utama yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pertama, belum adanya legalitas tanah ulayat yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat adat. Kedua, keterbatasan sarana pengairan yang menghambat produktivitas pertanian. Ketiga, kerusakan jalan di kawasan kampung adat sepanjang sekitar 1.300 meter. Keempat, belum tersedianya berbagai fasilitas adat seperti Bale Ageung, surau, leuit (lumbung padi), rumah pusaka, gerbang adat, serta perlunya revitalisasi Monumen Kalpataru. Kelima, perlunya program penghijauan dan penguatan ekonomi berbasis tanaman produktif seperti aren, kirai, kopi, pala, durian, kelapa, dan berbagai tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi.
Masyarakat Adat Kuta berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Kebudayaan.

Di akhir kunjungannya, Abah Anton menyampaikan harapan warga agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dapat berkunjung langsung ke Kampung Adat Kuta. Menurut warga, hingga saat ini kampung adat tersebut belum pernah menerima kunjungan resmi dari gubernur Jawa Barat sejak masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya.
“Kami berharap Pak Gubernur KDM dapat datang langsung melihat kondisi masyarakat dan potensi besar Kampung Adat Kuta, sehingga berbagai kebutuhan yang ada dapat segera mendapat perhatian,” ujar Abah Anton menutup (RED)

The post Abah Anton Kunjungi Kampung Adat Kuta: Warga Harapkan Solusi Air Bersih dan Penguatan Lembaga Adat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kampung itu bernama Wae Rebo, sebuah desa adat yang tersembunyi di ketinggian Pegunungan Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Indonesia di sektor pariwisata internasional. Desa Adat Wae Rebo secara resmi dinobatkan sebagai desa tercantik nomor dua di dunia dalam daftar bergengsi “World’s Most Beautiful Small Towns 2024” yang dirilis oleh media perjalanan internasional ternama, Time Out.

Pengakuan tersebut bukan hanya sebuah penghargaan biasa. Ini merupakan pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya, keindahan alam, serta kearifan lokal Indonesia yang mampu bersaing dengan destinasi-destinasi terbaik dari berbagai belahan dunia.

Di saat banyak negara berlomba membangun objek wisata modern bernilai miliaran dolar, Wae Rebo justru memikat dunia melalui kesederhanaannya.

Sebuah desa kecil.

Sebuah budaya tua.

Sebuah warisan leluhur.

Namun mampu membuat dunia berdecak kagum.

Surga di Atas Awan Flores

Wae Rebo bukanlah destinasi wisata yang dapat dicapai dengan mudah. Letaknya berada di Desa Satar Lenda, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Untuk mencapai desa ini, wisatawan harus menempuh perjalanan darat yang cukup panjang sebelum melanjutkan trekking selama beberapa jam melewati hutan tropis yang masih alami.

Namun justru di situlah letak keistimewaannya.

Perjalanan menuju Wae Rebo bukan sekadar perjalanan wisata.

Ia adalah sebuah petualangan.

Ia adalah sebuah proses.

Ia adalah pengalaman yang perlahan mengajarkan manusia untuk kembali menghargai alam.

Ketika langkah terakhir mencapai puncak perbukitan dan hamparan lembah terbuka di hadapan mata, para pengunjung akan disambut pemandangan yang sulit dilupakan sepanjang hidup.

Tujuh rumah adat berbentuk kerucut berdiri megah di tengah padang rumput hijau.

Kabut tipis menari di antara pegunungan.

Udara segar memenuhi paru-paru. Langit biru berpadu dengan hijaunya alam Manggarai. Tak heran jika banyak wisatawan menyebut Wae Rebo sebagai “Surga di Atas Awan.”

Mbaru Niang, Mahakarya Arsitektur Nusantara

Daya tarik utama Wae Rebo adalah rumah adat khas yang disebut Mbaru Niang.

Rumah berbentuk kerucut raksasa ini menjadi simbol identitas masyarakat adat Manggarai yang telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun.

Dari kejauhan, Mbaru Niang tampak sederhana.

Namun ketika memasuki bangunannya, wisatawan akan menyadari bahwa rumah tersebut merupakan karya arsitektur tradisional yang luar biasa.

Dibangun tanpa teknologi modern, rumah-rumah ini mampu bertahan menghadapi perubahan cuaca pegunungan yang ekstrem.

Setiap bagian bangunan memiliki filosofi mendalam yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Di era modern ketika banyak budaya lokal mulai tergerus zaman, masyarakat Wae Rebo tetap mempertahankan warisan leluhur mereka dengan penuh kebanggaan.

Mereka menjaga tradisi bukan karena terpaksa.

Mereka menjaganya karena memahami bahwa identitas adalah kekuatan.

Ketika Dunia Belajar dari Wae Rebo

Pengakuan internasional terhadap Wae Rebo sesungguhnya membawa pesan penting bagi dunia. Bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan budaya.

Bahwa modernisasi tidak harus menghapus tradisi. Dan bahwa warisan leluhur dapat menjadi sumber kesejahteraan jika dijaga dengan baik.

Wae Rebo menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat mampu hidup berdampingan dengan perkembangan pariwisata tanpa kehilangan jati dirinya.

Di desa ini, wisatawan tidak hanya datang untuk berfoto.

Mereka datang untuk belajar. Belajar menghormati budaya. Belajar hidup sederhana. Belajar menghargai alam. Belajar memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari kemewahan.

Kebanggaan NTT

Predikat desa tercantik nomor dua di dunia tentu menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Selama ini Flores telah dikenal dunia melalui Taman Nasional Komodo yang mendunia.

Kini Wae Rebo hadir memperkuat posisi Flores sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia bahkan dunia.

Pengakuan tersebut sekaligus membuktikan bahwa NTT memiliki potensi wisata yang luar biasa besar.

Dari pantai-pantai eksotis, bukit-bukit savana yang menawan, kekayaan budaya yang unik hingga masyarakat yang ramah dan bersahaja.

Semuanya menjadikan NTT sebagai permata pariwisata Indonesia yang semakin bersinar di mata dunia.

Saatnya Indonesia Berbangga, keberhasilan Wae Rebo bukan hanya kemenangan masyarakat Manggarai. Bukan hanya kemenangan Nusa Tenggara Timur. Melainkan kemenangan seluruh rakyat Indonesia.

Ini adalah bukti bahwa kekayaan budaya Nusantara mampu berdiri sejajar dengan destinasi terbaik dunia.

Bahwa desa kecil di pegunungan Flores mampu membuat dunia menoleh. Bahwa Indonesia memiliki lebih banyak keajaiban daripada yang selama ini diketahui banyak orang.

Mengapa Anda Harus Mengunjungi Wae Rebo?

Karena tidak semua tempat di dunia mampu membuat Anda berhenti sejenak dan mengagumi kehidupan.

Karena tidak semua destinasi wisata menawarkan pengalaman yang menyentuh hati.

Karena tidak semua perjalanan mampu mengubah cara pandang seseorang terhadap alam dan budaya.

Datanglah ke Wae Rebo.

Rasakan udara pegunungannya. Nikmati kehangatan masyarakat adatnya. Saksikan keindahan Mbaru Niang secara langsung. Dengarkan suara alam yang menenangkan.

Dan biarkan diri Anda memahami mengapa dunia menempatkan desa ini sebagai salah satu desa tercantik di muka bumi.

Wae Rebo bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Sederhana, indah, ramah, dan penuh makna.

Ketika dunia mencari keindahan, mereka menemukannya di pegunungan Flores.

Dan ketika dunia berbicara tentang desa tercantik, nama Wae Rebo kini berdiri dengan bangga di antara yang terbaik di planet ini.

Asis DN
Kontributor WBN SUMBA

Editor visual: ndra

The post Wae Rebo Menaklukkan Dunia appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Diskusi yang menghadirkan sang penulis, Dr. Firmina Angela Nai, M.Si, beserta para tokoh adat ini menjadi ruang krusial untuk meluruskan kekeliruan tafsir yang mengakar di masyarakat terkait tradisi pernikahan etnis Ngadha.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Ngada, Paschalia Maria Dolorosa Moi, menjelaskan bahwa penyusunan buku ini merupakan inisiatif penulis yang didukung penuh oleh Kementerian Kebudayaan. Proses riset dan penggarapannya sendiri telah berjalan selama dua tahun.

“Buku ini menyajikan data akurat yang membawa ruang pembaruan bagi pemahaman budaya kita. Pemahaman masyarakat terhadap sistem matrilineal etnis Ngadhu Bhaga Ngada selama ini masih sangat terbatas. Kehadiran karya ini sangat membantu kita untuk mengenal akar budaya yang sesungguhnya,” ujar Paschalia.

Selain buku, rangkaian program ini juga mencakup pembuatan film dokumenter bertema serupa.

Bukan “Kawin Masuk”

Selama ini, sistem kekerabatan matrilineal pada suku Ngadha sering kali disalahartikan oleh publik, bahkan oleh generasi muda Ngada sendiri sebagai sistem “kawin masuk”.

Melalui draf ensiklopedia ini, Firmina Angela Nai menegaskan bahwa kebudayaan Ngadha sama sekali tidak mengenal konsep kawin masuk.

“Tradisi yang benar adalah Di’i Sa’o yang berarti tinggal di rumah (pihak perempuan). Konsep ini sangat jauh berbeda dengan stigma kawin masuk. Karena salah interpretasi, implementasinya di lapangan pun ikut keliru dan fatalnya hal ini telanjur meluas menjadi pemahaman umum,” kata Firmina.

Firmina menambahkan, Di’i Sa’o memiliki aturan main yang ketat, meliputi ruang lingkup, tata acara, batasan jumlah hanya satu anak perempuan terpilih, tinggalnya pun di rumah adat. Tradisi Di’i Sa’o memiliki cara pandang dan praktek adat yang spesifik, berbeda jauh dari tradisi kawin masuk.

Ia menjamin isi buku ini bukan merupakan asumsi pribadi, melainkan hasil penelitian panjang yang melibatkan tokoh-tokoh adat dari berbagai wilayah di Ngada, mulai dari Bajawa, Jerebu’u, Langa, hingga Golewa.

Ancaman Arus Globalisasi

Apresiasi terhadap pelurusan sejarah ini juga datang dari salah satu tokoh adat Ngadhu Bhaga Ngada, Arnoldus Meka. Menurutnya, pergeseran pemahaman dan praktik tradisi kini menjadi ancaman nyata akibat derasnya arus modernisasi.

“Zaman terus berkembang dan pengetahuan budaya harus dikembalikan pada jati dirinya agar tidak rusak total digerus globalisasi. Melalui diskusi ini, kita ditegaskan kembali bahwa etnis Ngada tidak menganut sistem kawin masuk. Ada syarat, ketentuan, dan rambu-rambu adat dalam Di’i Sa’o yang harus dihormati,” tutur Arnoldus.

Di akhir diskusi, Firmina berpesan agar generasi muda Ngada terus memperkuat literasi budaya. Penguatan literasi ini dinilai menjadi benteng utama agar generasi penerus tidak kehilangan arah dan keliru dalam memahami jati diri serta identitas asli leluhur mereka.

WBN

The post Ensiklopedia “Di’i Sa’o” Terbit, Peneliti Tegaskan Ngada Tidak Anut Sistem Kawin Masuk appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Puncak Gunung Keli Koja atau Keli Ndota di Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpan narasi tua tentang pengorbanan dan ketahanan pangan.

Bagi Masyarakat Adat Nida Kecamatan Detukeli, Keli Koja atau yang kemudian berganti nama menjadi Keli Ndota, bukan sekadar bentang alam, melainkan panggung sakral tempat seorang putri jelita menjelma menjadi padi demi menyelamatkan manusia dari kelaparan.

Sosok itu dihormati sebagai Ine Pare yang secara harfiah berarti “Ibu Padi”.

Media Warisan Budaya Nusantara (WBN) merangkum bagaimana mitos luhur ini dijaga ketat lewat ritual, hukum adat, dan ruang-ruang rahasia yang tidak boleh disentuh sembarang orang.

Teologi Langit dan Bumi — “Du’a Gheta Lulu Wula, Ngga’e Ghale Wena Tana“.

Dalam kosmologi masyarakat Nida, struktur tertinggi alam semesta dikendalikan oleh kekuatan agung yang seimbang. Masyarakat adat menyebutnya “Du’a Gheta Lulu Wula, Ngga’e Ghale Wena Tana” yakni Sang Ilahi yang menguasai langit sekaligus bumi beserta seluruh isinya. Di bawah naungan spiritual inilah, kisah Ine Pare dirawat.

Adat setempat memegang teguh prinsip “Welu No Pi Li, Rebhe No Pebe Lape”, seuntai manifesto adat yang menegaskan bahwa seluruh warisan tradisi harus dilestarikan sepanjang masa, pantang diubah, dan tabu untuk dihentikan.

Jejak Rasional di Balik Mitos

Bagi telinga modern, kisah manusia berganti wujud menjadi tanaman pangan mungkin terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Namun, bagi komunitas adat Nida, narasi ini adalah sejarah yang hidup.

Indikator empirisnya terpahat jelas di lapangan. Segala wujud kebendaan terkait kisah ini masih kokoh berdiri yakni :

Situs Geografis: Gunung Keli Koja (Keli Ndota) yang menjadi latar utama kejadian.

Artefak Fisik: Peninggalan bebatuan kuno dan pilar-pilar batu yang menandai lokasi kejadian.

Ritus yang Hidup: Tahapan ritual pertanian yang masih dipraktikkan tanpa putus hingga hari ini.

Keberadaan bukti-bukti fisik dan ritus berkala ini menjadi jangkar rasionalitas yang membuat ingatan kolektif warga adat terhadap Ine Pare tetap utuh, menolak larut oleh zaman.

Rahasia Puncak Keli Koja

Dikisahkan, pada zaman dahulu, seorang putri berwajah elok berjalan mendaki Puncak Keli Koja bersama enam orang saudara laki-lakinya. Di atas puncak yang sunyi itulah peristiwa sakral terjadi.

Di tengah ancaman kelaparan yang hebat, sang putri memilih mengorbankan dirinya. Tubuhnya melebur dan menjelma menjadi padi. Tubuhnya menjadi sumber kehidupan dan menu makanan utama bagi manusia di sekitarnya.

Menariknya, identitas asli sang putri tetap menjadi misteri yang rapat. Para Mosalaki (pemimpin adat) bersama barisan pemangku adat Nida memiliki kode etik ketat untuk tidak membuka kisah ini secara telanjang ke publik. Pantang menyebut nama asli manusia sakral yang pernah hidup di Keli Koja, terutama nama asli sang putri jelita.

Penyebutan kata “Dewi” atau Ine (Ine berarti Ibu) merupakan bentuk penghormatan tertinggi sekaligus batas terjauh yang boleh diucapkan oleh masyarakat luar.

Simbol Kesalehan Lokal

Kisah Ine Pare dalam tradisi Nida menegaskan satu hal, yakni Masyarakat Nida secara khusus, Masyarakat Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Masyarakat Flores dan NTT memiliki sistem ketahanan pangan yang berbasis pada spiritualitas dan kesalehan lokal.

Di balik butir-butir padi yang dipanen setiap tahun, ada nilai penghormatan mendalam terhadap alam, kepemimpinan adat, dan figur perempuan sebagai sumber kehidupan.

Melindungi mitos Ine Pare berarti melindungi kedaulatan pangan dan identitas kebudayaan agar tidak lekang oleh arus modernisasi.

Ine Pare Mahkota Hidup dari Keli Ndota

Sebuah bukit di Flores menjaga memori tentang pangan, identitas, dan simbol negara yang terpatri di dada Garuda. Nama aslinya Keli Koja. Namun, waktu mengubah sebutannya menjadi Keli Ndota.

Hingga hari ini tetap berdiri tegak, menjadi pelindung bagi Kampung Nida dan deretan kampung adat lain di sekitarnya. Di bawah bayang-bayang Keli Ndota, sebuah filosofi tua tentang bertahan hidup terus dirawat oleh Masyarakat Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Bagi masyarakat setempat, Keli Ndota bukan sekadar bentang alam. Ia adalah saksi bisu dari lahirnya penghormatan terhadap padi. Sesuatu yang di tingkat nasional bertransformasi menjadi simbol sakral.

Padi, bagaimanapun, adalah mahkota hidup bangsa ini. Kehadirannya tidak pernah kasatmata sebagai pengisi piring semata. Di dada Burung Garuda, bulir-bulir emas itu terpancang abadi, bersanding bersama Bintang, Rantai, Beringin, Banteng, dan Kapas.

Ia melambangkan keadilan sosial, sebuah fundamen kesejahteraan yang akarnya menghujam jauh ke desa-desa adat seperti Nida di Kecamatan Detukeli.

Penghormatan terhadap pangan ini mewujud nyata dalam ingatan kolektif masyarakat Ende melalui sosok mistis bernama Ine Pare (Ibu Padi). Kehadirannya begitu sentral, hingga pemerintah daerah mengabadikannya menjadi nama sebuah gedung pertemuan besar di pusat Kota Ende: Gedung Ine Pare.

Pemberian nama itu jelas bukan sekadar kosmetik tata kota atau asal ada. Ia adalah monumen pengingat bahwa dari tanah Flores yang berbukit-bukit, dari Kampung Nida yang terisolir, pangan adalah fondasi peradaban dan kedaulatan yang tidak boleh dilupakan.

Ya, ! Sebuah fragmen sejarah yang terkubur di balik deretan perkampungan tua dengan segala ketertinggalan, kembali ke permukaan. Di balik ketenangannya, dibalik Kecamatan Detukeli dengan segala keterbatasan, tersimpan kisah yang selama ini hanya hidup dalam ingatan lisan para tetua.

Melalui penelusuran ingatan, lembar demi lembar sejarah harus terus dirajut kembali.

Kesaksian dari masa lalu yang tidak tersentuh catatan tertulis, namun ingatan dari generasi ke generasi tetap menyala. Generasi harus menjadi penjaga memori peradaban.

Berbeda dengan wilayah pesisir, dinamika di pedalaman Detukeli sangat dipengaruhi oleh adat budaya. Masyarakat adalah penjaga warisan budaya, warisan Ingatan dan warisan nilai-nilai sakral.

Tulisan ini adalah catatan kecil terhadap edisi yang diturunkan Media WBN berjudul “Kisah Manusia Ibu Padi Atau Ine Pare Dalam Tradisi Nida, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende Flores-NTT, karya Jurnalis Aurelius Do’o.

Sebuah karya jurnalistik yang kemudian berhasil masuk dalam “Perpustakaan Digital Budaya Indonesia”. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia (PDBI) adalah platform daring gotong-royong yang mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan berbagai Warisan Budaya Tradisional Indonesia. Platform ini diakses melalui situs Budaya Indonesia dan diakui sebagai inisiatif penting oleh UNESCO.

Penulis: Aurelius Do’o, Jurnalis

The post Rahasia Dibalik Puncak Keli Ndota Nida Kecamatan Detukeli Dan Kedaulatan Pangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pertemuan yang berlangsung hangat dalam suasana “ngariung” tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Kampung Naga, di antaranya Sesepuh Abah Tajudin, Pemangku Adat Bah Ucu, serta perwakilan pemuda (nonoman) Kang Aceng dan Kang Aep.
Ancaman Banjir dan Kerusakan Lingkungan
Isu utama yang mencuat adalah ancaman banjir kiriman dari Sungai Ciwulan yang melintasi kawasan tersebut. Anton Charliyan mengungkapkan bahwa pendangkalan sungai yang terjadi bertahun-tahun telah menyebabkan luapan air sering merusak lahan garapan warga.

“Kondisinya cukup mengkhawatirkan. Warga berharap adanya pengerukan dan pendalaman sungai sepanjang 1 kilometer, atau minimal peninggian tanggul setinggi 0,5 meter guna membendung luapan air saat curah hujan tinggi,” ujar Abah Anton.
Selain infrastruktur sungai, warga juga mengusulkan perluasan penghijauan di bantaran kali dan penguatan irigasi sawah yang saat ini mengalami penyempitan akibat material banjir.
Kondisi Rumah Adat Memprihatinkan
Selain masalah alam, warga mengeluhkan kondisi fisik bangunan adat. Harga material ijuk untuk atap rumah yang kini melambung tinggi membuat warga kesulitan melakukan perbaikan. Akibatnya, banyak atap yang bocor dan menyebabkan kayu penyangga rumah mulai melapuk.

Kerusakan juga mulai merambah ke fasilitas umum seperti Leuit (lumbung padi), Pacilingan (toilet umum), Mushola, hingga Saung Lisung. Meski demikian, masyarakat Kampung Naga tetap memegang teguh prinsip adat untuk tidak meminta-minta bantuan secara langsung.

“Bagi masyarakat Naga, meminta itu pantangan. Namun, mereka terbuka terhadap uluran tangan yang tulus dan ikhlas, selama bantuan tersebut tidak bertentangan dengan tradisi adat yang ada,” tambah Anton.

Harapan Revitalisasi Ekonomi
Untuk meningkatkan kesejahteraan, Abah Tajudin mengusulkan adanya program revitalisasi pertanian melalui penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti lada, kopi, melon Inggris, hingga gaharu dengan metode modern seperti green house tanpa merusak keseimbangan alam.

Sementara itu, perwakilan pemuda, Kang Aceng dan Kang Aep, menyoroti pentingnya pengembangan sektor peternakan ayam dan domba garut. Mereka berharap pemerintah dapat membantu akses permodalan dan memutus rantai pemasaran yang selama ini dikuasai bandar agar harga jual petani bisa lebih kompetitif.
“Kami berharap aspirasi ini dapat sampai ke telinga para pemangku kebijakan di Gedung Sate. Perlu langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjaga keberlangsungan Kampung Naga sebagai salah satu warisan budaya Sunda yang tak ternilai,” pungkas Abah Anton.

(Hendra)

The post Kunjungi Kampung Naga, Majelis Adat Sunda Jabar Serap Aspirasi Terkait Ancaman Banjir dan Pelestarian Adat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.