Puncak Gunung Keli Koja atau Keli Ndota di Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpan narasi tua tentang pengorbanan dan ketahanan pangan.

Bagi Masyarakat Adat Nida Kecamatan Detukeli, Keli Koja atau yang kemudian berganti nama menjadi Keli Ndota, bukan sekadar bentang alam, melainkan panggung sakral tempat seorang putri jelita menjelma menjadi padi demi menyelamatkan manusia dari kelaparan.

Sosok itu dihormati sebagai Ine Pare yang secara harfiah berarti “Ibu Padi”.

Media Warisan Budaya Nusantara (WBN) merangkum bagaimana mitos luhur ini dijaga ketat lewat ritual, hukum adat, dan ruang-ruang rahasia yang tidak boleh disentuh sembarang orang.

Teologi Langit dan Bumi — “Du’a Gheta Lulu Wula, Ngga’e Ghale Wena Tana“.

Dalam kosmologi masyarakat Nida, struktur tertinggi alam semesta dikendalikan oleh kekuatan agung yang seimbang. Masyarakat adat menyebutnya “Du’a Gheta Lulu Wula, Ngga’e Ghale Wena Tana” yakni Sang Ilahi yang menguasai langit sekaligus bumi beserta seluruh isinya. Di bawah naungan spiritual inilah, kisah Ine Pare dirawat.

Adat setempat memegang teguh prinsip “Welu No Pi Li, Rebhe No Pebe Lape”, seuntai manifesto adat yang menegaskan bahwa seluruh warisan tradisi harus dilestarikan sepanjang masa, pantang diubah, dan tabu untuk dihentikan.

Jejak Rasional di Balik Mitos

Bagi telinga modern, kisah manusia berganti wujud menjadi tanaman pangan mungkin terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Namun, bagi komunitas adat Nida, narasi ini adalah sejarah yang hidup.

Indikator empirisnya terpahat jelas di lapangan. Segala wujud kebendaan terkait kisah ini masih kokoh berdiri yakni :

Situs Geografis: Gunung Keli Koja (Keli Ndota) yang menjadi latar utama kejadian.

Artefak Fisik: Peninggalan bebatuan kuno dan pilar-pilar batu yang menandai lokasi kejadian.

Ritus yang Hidup: Tahapan ritual pertanian yang masih dipraktikkan tanpa putus hingga hari ini.

Keberadaan bukti-bukti fisik dan ritus berkala ini menjadi jangkar rasionalitas yang membuat ingatan kolektif warga adat terhadap Ine Pare tetap utuh, menolak larut oleh zaman.

Rahasia Puncak Keli Koja

Dikisahkan, pada zaman dahulu, seorang putri berwajah elok berjalan mendaki Puncak Keli Koja bersama enam orang saudara laki-lakinya. Di atas puncak yang sunyi itulah peristiwa sakral terjadi.

Di tengah ancaman kelaparan yang hebat, sang putri memilih mengorbankan dirinya. Tubuhnya melebur dan menjelma menjadi padi. Tubuhnya menjadi sumber kehidupan dan menu makanan utama bagi manusia di sekitarnya.

Menariknya, identitas asli sang putri tetap menjadi misteri yang rapat. Para Mosalaki (pemimpin adat) bersama barisan pemangku adat Nida memiliki kode etik ketat untuk tidak membuka kisah ini secara telanjang ke publik. Pantang menyebut nama asli manusia sakral yang pernah hidup di Keli Koja, terutama nama asli sang putri jelita.

Penyebutan kata “Dewi” atau Ine (Ine berarti Ibu) merupakan bentuk penghormatan tertinggi sekaligus batas terjauh yang boleh diucapkan oleh masyarakat luar.

Simbol Kesalehan Lokal

Kisah Ine Pare dalam tradisi Nida menegaskan satu hal, yakni Masyarakat Nida secara khusus, Masyarakat Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Masyarakat Flores dan NTT memiliki sistem ketahanan pangan yang berbasis pada spiritualitas dan kesalehan lokal.

Di balik butir-butir padi yang dipanen setiap tahun, ada nilai penghormatan mendalam terhadap alam, kepemimpinan adat, dan figur perempuan sebagai sumber kehidupan.

Melindungi mitos Ine Pare berarti melindungi kedaulatan pangan dan identitas kebudayaan agar tidak lekang oleh arus modernisasi.

Ine Pare Mahkota Hidup dari Keli Ndota

Sebuah bukit di Flores menjaga memori tentang pangan, identitas, dan simbol negara yang terpatri di dada Garuda. Nama aslinya Keli Koja. Namun, waktu mengubah sebutannya menjadi Keli Ndota.

Hingga hari ini tetap berdiri tegak, menjadi pelindung bagi Kampung Nida dan deretan kampung adat lain di sekitarnya. Di bawah bayang-bayang Keli Ndota, sebuah filosofi tua tentang bertahan hidup terus dirawat oleh Masyarakat Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Bagi masyarakat setempat, Keli Ndota bukan sekadar bentang alam. Ia adalah saksi bisu dari lahirnya penghormatan terhadap padi. Sesuatu yang di tingkat nasional bertransformasi menjadi simbol sakral.

Padi, bagaimanapun, adalah mahkota hidup bangsa ini. Kehadirannya tidak pernah kasatmata sebagai pengisi piring semata. Di dada Burung Garuda, bulir-bulir emas itu terpancang abadi, bersanding bersama Bintang, Rantai, Beringin, Banteng, dan Kapas.

Ia melambangkan keadilan sosial, sebuah fundamen kesejahteraan yang akarnya menghujam jauh ke desa-desa adat seperti Nida di Kecamatan Detukeli.

Penghormatan terhadap pangan ini mewujud nyata dalam ingatan kolektif masyarakat Ende melalui sosok mistis bernama Ine Pare (Ibu Padi). Kehadirannya begitu sentral, hingga pemerintah daerah mengabadikannya menjadi nama sebuah gedung pertemuan besar di pusat Kota Ende: Gedung Ine Pare.

Pemberian nama itu jelas bukan sekadar kosmetik tata kota atau asal ada. Ia adalah monumen pengingat bahwa dari tanah Flores yang berbukit-bukit, dari Kampung Nida yang terisolir, pangan adalah fondasi peradaban dan kedaulatan yang tidak boleh dilupakan.

Ya, ! Sebuah fragmen sejarah yang terkubur di balik deretan perkampungan tua dengan segala ketertinggalan, kembali ke permukaan. Di balik ketenangannya, dibalik Kecamatan Detukeli dengan segala keterbatasan, tersimpan kisah yang selama ini hanya hidup dalam ingatan lisan para tetua.

Melalui penelusuran ingatan, lembar demi lembar sejarah harus terus dirajut kembali.

Kesaksian dari masa lalu yang tidak tersentuh catatan tertulis, namun ingatan dari generasi ke generasi tetap menyala. Generasi harus menjadi penjaga memori peradaban.

Berbeda dengan wilayah pesisir, dinamika di pedalaman Detukeli sangat dipengaruhi oleh adat budaya. Masyarakat adalah penjaga warisan budaya, warisan Ingatan dan warisan nilai-nilai sakral.

Tulisan ini adalah catatan kecil terhadap edisi yang diturunkan Media WBN berjudul “Kisah Manusia Ibu Padi Atau Ine Pare Dalam Tradisi Nida, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende Flores-NTT, karya Jurnalis Aurelius Do’o.

Sebuah karya jurnalistik yang kemudian berhasil masuk dalam “Perpustakaan Digital Budaya Indonesia”. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia (PDBI) adalah platform daring gotong-royong yang mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan berbagai Warisan Budaya Tradisional Indonesia. Platform ini diakses melalui situs Budaya Indonesia dan diakui sebagai inisiatif penting oleh UNESCO.

Penulis: Aurelius Do’o, Jurnalis

The post Rahasia Dibalik Puncak Keli Ndota Nida Kecamatan Detukeli Dan Kedaulatan Pangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pertemuan yang berlangsung hangat dalam suasana “ngariung” tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Kampung Naga, di antaranya Sesepuh Abah Tajudin, Pemangku Adat Bah Ucu, serta perwakilan pemuda (nonoman) Kang Aceng dan Kang Aep.
Ancaman Banjir dan Kerusakan Lingkungan
Isu utama yang mencuat adalah ancaman banjir kiriman dari Sungai Ciwulan yang melintasi kawasan tersebut. Anton Charliyan mengungkapkan bahwa pendangkalan sungai yang terjadi bertahun-tahun telah menyebabkan luapan air sering merusak lahan garapan warga.

“Kondisinya cukup mengkhawatirkan. Warga berharap adanya pengerukan dan pendalaman sungai sepanjang 1 kilometer, atau minimal peninggian tanggul setinggi 0,5 meter guna membendung luapan air saat curah hujan tinggi,” ujar Abah Anton.
Selain infrastruktur sungai, warga juga mengusulkan perluasan penghijauan di bantaran kali dan penguatan irigasi sawah yang saat ini mengalami penyempitan akibat material banjir.
Kondisi Rumah Adat Memprihatinkan
Selain masalah alam, warga mengeluhkan kondisi fisik bangunan adat. Harga material ijuk untuk atap rumah yang kini melambung tinggi membuat warga kesulitan melakukan perbaikan. Akibatnya, banyak atap yang bocor dan menyebabkan kayu penyangga rumah mulai melapuk.

Kerusakan juga mulai merambah ke fasilitas umum seperti Leuit (lumbung padi), Pacilingan (toilet umum), Mushola, hingga Saung Lisung. Meski demikian, masyarakat Kampung Naga tetap memegang teguh prinsip adat untuk tidak meminta-minta bantuan secara langsung.

“Bagi masyarakat Naga, meminta itu pantangan. Namun, mereka terbuka terhadap uluran tangan yang tulus dan ikhlas, selama bantuan tersebut tidak bertentangan dengan tradisi adat yang ada,” tambah Anton.

Harapan Revitalisasi Ekonomi
Untuk meningkatkan kesejahteraan, Abah Tajudin mengusulkan adanya program revitalisasi pertanian melalui penanaman komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti lada, kopi, melon Inggris, hingga gaharu dengan metode modern seperti green house tanpa merusak keseimbangan alam.

Sementara itu, perwakilan pemuda, Kang Aceng dan Kang Aep, menyoroti pentingnya pengembangan sektor peternakan ayam dan domba garut. Mereka berharap pemerintah dapat membantu akses permodalan dan memutus rantai pemasaran yang selama ini dikuasai bandar agar harga jual petani bisa lebih kompetitif.
“Kami berharap aspirasi ini dapat sampai ke telinga para pemangku kebijakan di Gedung Sate. Perlu langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjaga keberlangsungan Kampung Naga sebagai salah satu warisan budaya Sunda yang tak ternilai,” pungkas Abah Anton.

(Hendra)

The post Kunjungi Kampung Naga, Majelis Adat Sunda Jabar Serap Aspirasi Terkait Ancaman Banjir dan Pelestarian Adat appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Rabu 15 April 2026, Kampung Nebe, Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencatat sejarah positif penyelesaian perkara dengan kearifan budaya. Roh sakral budaya hadir mengikat perdamaian untuk kebaikan.

Pendekatan budaya yang memiliki makna positif dan mendalam dalam menciptakan keadilan yang manusiawi dan kontekstual, dijunjung sebagai instrumen penyelesaian sengketa, pemulihan hubungan untuk mewujudkan keadilan atau Restorative Justice.

Disaksikan oleh masyarakat setempat, pemerintah tingkat terbawah Kepala Dusun, BPD serta perwakilan TNI Polri dan sejumlah jurnalis insan pers, digelar upacara perdamaian penuh khikmad secara budaya adat istiadat antara Ferdinandus Dhosa (42) Warga Boamaso dengan Thobias Dega (66) Warga Nebe.

Acara perdamaian difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui Dusun Lambo III dan Dusun Lambo IV.

Sebelumnya, antara Ferdinandus dan Thobias sempat terjadi perselisihan pada 14 Maret 2026, bermula dari ternak sapi masuk merumput padi  sawah milik Ferdinandus.

Berawal dari peristiwa tersebut, reaksi dan emosi spontan pun tidak terhindar, hingga terjadi insiden gesekan lapangan. Buntut dari peristiwa, Thobias memutuskan mempolisikan Ferdinandus Dhosa ke meja hukum Polres Nagekeo di Mbay.

Suasana perkampungan mencekam, saling diam, terjadi ketegangan sosial, proses hukum terus berjalan, para pihak dipanggil memberikan keterangan oleh pihak kepolisian Polres Nagekeo.

Kepada wartawan, Rabu (15/4), Ferdinandus menuturkan, di tengah proses hukum yang berjalan, dirinya terus merefleksikan gesekan peristiwa yang dipicu oleh emosi spontan lapangan.

Ia akhirnya memutuskan mendatangi  kediaman Thobias dengan etika adat, menyampaikan permohonan maaf dan sesal atas kejadian lapangan yang mengakibatkan kerenggangan tali temali kekeluargaan, sosial, adat dan budaya.

Sementara itu Thobias kepada wartawan menyampaikan bahwa, pada mulanya ia meragukan niat kedatangan Ferdinandus ke rumahnya. Tetapi setelah mencermati beberapa saat, ia memutuskan menyambut kedatangan Ferdinandus yang didampingi sang istri ke rumahnya.

“Pada awal Ferdin bersama istri datang ke rumah, saya masih ragu untuk bertemu. Tetapi setelah mereka lama menunggu, saya memutuskan untuk menyambut kedatangan. Sebagai umat Katolik, sebelum memasuki Perayaan Kamis Putih, saya sangat gelisah waktu itu. Saya bertanya  dalam hati, oh Tuhan apakah saya bisa masuk ke gereja untuk ikut Misa Perayaan Kamis Putih, sedangkan kami tidak berdamai dengan sesama . Saya sampai telepon anak yang Pastor bertugas di Brazil. Tetapi selanjutnya justeru pada masa-masa itulah Ferdin datang ke rumah saya dan dia mengakui kesalahan, menyesali dan meminta maaf. Maka saya percaya ini semua adalah jalan Tuhan, alam dan juga leluhur”, ungkap Thobias.

Inti Kesepakatan Perdamaian

Pantauan Media WBN (15/4), acara dirangkai dengan penandatanganan bersama Berita Acara Perdamaian.

Berikut poin-poin penting Berita Acara :

1. Ferdinandus Dhosa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi kesalahan serupa.

2. Masing-masing pihak menyatakan berdamai dan saling memaafkan secara kekeluargaan dan secara budaya.

3. Masing-masing pihak menyatakan tidak saling mengajukan tuntutan hukum pidana maupun perdata dan bersepakat mengakhiri perkara.

4. Thobias Dega menyatakan menarik laporan di Polres Nagekeo dan tidak melanjutkan perkara.

5. Berita acara perdamaian dijadikan sebagai dasar bagi Aparat Penegak Hukum (APH) Republik Indonesia untuk menghentikan Penyelidikan dan Penuntutan perkara.

Kesepakatan juga diperkuat dengan tanda tangan para saksi, diantaranya, Krispianus Satu, Antonius Dhesa, Matias Mapa, Bernadus Polu, Misraim Fay, Bertholomeus Leu Mengi, Yohanes Leornadi Masa Paga.

Pesan Perdamaian

Kapolres Nagekeo melalui Bhabinkamtibmas Desa Labolewa, Brigpol Bertholomeus Leu Mengi, menyampaikan agar momen perdamaian yang diikat dengan tata acara budaya tersebut harus dijadikan sebagai momentum refleksi besar bagi masyarakat1 dalam ber1pembangunan.

Ia juga mengingatkan warga agar11 meningkatkan keharmonisan hidup dalam bermasyarakat, saling menghargai, rendah hati, berbudaya dan taat azas.

Ia juga meminta masyarakat memperhatikan berbagai himbauan pemerintah dan oleh lembaga hukum  untuk menciptakan keteraturan bersama.

“Saya juga mengimbau, jika ada masalah, hindari bermain hakim sendiri. Sebaliknya segera menyampaikan kepada kami ataupun kepada pemerintah untuk bagaimana bersama-sama kita temukan jalan keluar pemecahannya. TNI Polri melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara menempatkan personel di lapngan, maka dari itu persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, ayo kita bergandengan tangan mencarikan solusi-solusi terbaik demi kebaikan umum. Kami selalu siap melayani”, ujar Bhabinkamtibmas Desa Labolewa, Brigpol Bertholomeus Leu Mengi.

Mirip senada disampaikan juga oleh Babinsa Labolewa, Anggota Kodim 1625 Ngada, Kopda Misraim A Fay.

Ia secara khusus mengimbau warga pemilik ternak agar tertib beternak dan jangan membiarkan ternak hewan seperti sapi, kerbau, kambing berkeliaran bebas, sebab bisa merusak tanaman pertanian milik warga, yang berpotensi terjadi masalah dan benturan di tengah masyarakat.

Turut memberikan dukungan dan arahan dalam kesempatan tersebut, yakni para tokoh adat, pemuka kampung, Ketua BPD Desa Labolewa, Yohanes Leonardi Paga,
Kepala Dusun IV, Krispianus Satu serta
Kepala Dusun III, Antonius Dhesa.

W B N 

The post Labolewa Nagekeo : Roh Budaya Ikat Perdamaian Ferdinandus Dhosa dan Thobias Dega appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepemimpinan Bupati Raymundus Bena dan Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu, melalui Bidang Kebudayaan, Paschalia Maria Dolorosa Moi mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebanyak 6 (enam) Warisan Budaya Tak Benda untuk ditetapkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Ngada, Paschalia Maria Dolorosa Moi kepada media Warisan Budaya Nusantara (WBN), di Bajawa, pada Senin (30/3/2026).

Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Ngada, Paschalia Maria Dolorosa Moi, Warisan Budaya Tak Benda harus diperjuangkan untuk ditetapkan secara resmi, baik tingkat provinsi, nasional maupun dunia, karena perannya sangat krusial dalam menjaga identitas, keberlanjutan dan perlindungan kearifan lokal.

“Pada tahun 2025 kami mengusulkan tiga Warisan Budaya Tak Benda Ngada dan puji syukur ketiganya lolos ditetapkan. Dari tiga yang ditetapkan tersebut yakni Mbela, tradisi adat istiadat Masyarakat Adat Tadho. Berikutnya, Sagi dan yang terakhir Tunawu Ndoka Laeng dari Suku Mundu di wilayah Kecamatan Wolomeze. Kemudian untuk tahun 2026, sebanyak enam Warisan Budaya Tak Benda kembali diusulkan, yakni Ghan Weton, Laba Bua, Sao, Ka Sao, Pakaian Adat dan Wuli”, urai Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Ngada, Paschalia Maria Dolorosa Moi, kepada WBN (30/3).

Ia menambahkan, terhitung mulai tahun 2018, Kabupaten Ngada terus berjuang mendapatkan perlindungan hukum dan legalitas terhadap Warisan Budaya Tak Benda, untuk identitas dan kebanggaan lokal, demi pelestarian tradisi, pengembangan pariwisata budaya serta pembangunan berkelanjutan.

Kepemimpinan Bupati Ngada Raymundus Bena bersama Wakil Bupati Bernadinus Dhey Ngebu, lanjut Kabid Paschalia Maria Dolorosa Moi, juga sangat menaruh skala prioritas tinggi terhadap pelestarian kebudayaan Ngada.

“Pada tahun 2018 Ngada meraih penetapan Warisan Budaya Tak Bena Reba. Pada tahun 2022  Jai, tahun 2025 Sagi, Mbela danTunawu Ndoka Laeng. Tahun 2026 kita kembali memperjuangkan enam, diantaranya Ghan Weton, Laba Bua, Sao, Ka Sao, Pakaian Adat dan Wuli”, tutup Kabid Kebudayaan Ngada, Paschalia Maria Dolorosa Moi kepada media WBN (30/3).

W B N

The post Tahun 2026 Ngada Usulkan Enam Warisan Budaya Tak Benda untuk Ditetapkan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Laporan pencemaran nama baik melalui meja hukum Polres Ende, yang diadukan oleh generasi keturunan Pahlawan Marilonga di Kabupaten Ende Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berakhir dengan jalan keadilan restoratif atau Restorative Justice.

Keadilan Restoratif atau Restorative Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan, dengan mempertemukan para pihak terkait yang bertujuan memperbaiki kerusakan yang terjadi, dan pelaku bertanggung jawab secara konstruktif, melalui mediasi, dan perdamaian secara kekeluargaan.

Kasus berawal dari postingan sebuah akun facebook bernama Oneng Maria, yang ditemukan mempleset nama Marilonga. Atas kejadian, generasi keturunan Marilonga, Kristoforus Oro Mari , yang juga sebagai Mosalaki atau Pemimpin Adat di tanah kelahiran Marilonga, Kampung Watunggere Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 3 Desember 2025, secara resmi mengadukan akun Oneng Maria ke meja hukum Polres Ende.

Laporan pengaduan perkara melalui meja hukum, ditempuh agar persoalan dapat diselesaikan secara baik dan benar, menghindari berbagai bias ataupun potensi minor, dan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara konstruktif.

Melalui penanganan hukum Polres Ende, para pihak dipertemukan, mengurai kejadian secara terbuka, lalu bersepakat damai, penyelesaiannya dilanjutkan secara kekeluargaan dan budaya.

Pantauan media, masih dalam suasana perayaan Natal, Minggu (28/12/2025), bertepatan dengan Pesta Keluarga Kudus untuk umat Gereja Katolik, pelaku didampingi keluarga mendatangi langsung Kampung Adat Watunggere dan mengunjungi Makam Pahlawan Marilonga.

Kehadiran di tanah kelahiran Pahlawan Marilonga disambut hangat dan penuh persaudaraan dalam balutan budaya oleh Keluarga Besar Marilonga, masyarakat adat bersama stake holder setempat.

Ungkapan permintaan maaf secara langsung disampaikan pada kesempatan tersebut, dalam ritual budaya di makam Pahlawan Marilonga.

“Kami datang dengan hati yang tulus untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Babo Marilonga dan keluarga besar, atas kekhilafan yang melukai perasaan dan nama baik melalui unggahan di media sosial. Semoga Babo Marilonga menyambut baik kehadiran kami dan permintaan maaf atas kekhilafan yang telah terjadi”, ungkap Nano Riberu dan Yohanes Madha, selaku Perwakilan Keluarga yang mendampingi pelaku, bertempat di Kampung Adat Watunggere Marilonga (28/12).

Menanggapi penyelesaian damai secara budaya dan kekeluargaan, Mosalaki Watunggere Kristoforus Oro Mari, menyampaikan bahwa Keluarga Besar Marilonga menyambut baik dengan penuh kehangatan, atas niat baik menyelesaikan perkara.

“Setelah melalui proses penguraian bersama, kita semua tiba pada titik ini. Kami pun melihat ketulusan, keseriusan dalam niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, dan kami menyambut dengan hati terbuka dan kekeluargaan. Dengan ini perkara telah selesai. Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Polres Ende yang telah menanggapi pengaduan dan menindaklanjut hingga terjadi pertemuan dan perdamaian secara kekeluargaan dan budaya. Pesan dari peristiwa ini adalah kita harus bijak bermedia sosial, dan jika terjadi kesalahan, jangan lupa pula untuk mengambil langkah bijak dan terukur dalam penyelesaiannya”, ungkap Mosalaki Watunggere, Kristoforus Oro Mari.

Kilas Pahlawan Marilonga

Marilonga adalah salah satu Pahlawan Ende Lio yang berperang mengusir penjajah Belanda. Perang Marilonga terjadi pada 1893-1907.

Marilonga masuk dalam lembaran sejarah pahlawan daerah Lio Ende Flores, pada Perang Koloni 1 sampai Perang Koloni 5.

Marilonga dilahirkan sekitar tahun 1855 di Kampung Watunggere, saat ini wilayah Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende. Marilonga adalah putra dari perkawinan antara Longa Rowa (Ayah) dan Kemba Kore (Ibu).

Marilonga secara langsung mengangkat senjata berperang melawan Belanda. Marilonga bersama pasukan khususnya yang diberi nama ‘Ana Fua, secara terbuka bertempur melawan para serdadu Belanda.

Selain perang terbuka, Marilonga juga menerapkan system perang gerilya.

Perang terjadi karena tiga hal yakni, pertama menolak tunduk kepada Belanda. Kedua, mempertahankan adat istiadat. Ketiga, menolak membayar pajak kepada Belanda.

WBN

The post Laporan Pencemaran Nama Pahlawan Marilonga, Pelaku Minta Maaf di Makam Marilonga appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Temggara Timur melaksanakan  peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kantor Koperasi Merah Putih, bertempat di Watukesu, Gang 5, Kelurahan Danga, pada Rabu (17/12/2025)

Kelurahan Danga dibawah komando Lurah Yohanes Lado memastikan diri sebagai kelurahan wilayah pusat Kota Mbay yang melakukan gebrakan pembangunan untuk penguatan perekonomian masyarakat.

Acara peletakan batu perdana melibatkan para pemuka agama, yakni pastor paroki, pendeta, imam masjid, dan sejumlah tokoh komunitas adat dari Suku Dhawe.

Kegiatan diawali dengan do’a, diikuti ritual adat sebagai lambang penghormatan terhadap leluhur dan penghormatan terhadap pemilik tanah ulayat Komunitas Suku Dhawe di Danga.

Suku Dhawe lagi-lagi secara hibah memberikan tanah untuk pemerintah demi kemajuan daerah. Sejak Nagekeo berdiri sendiri, mekar dari Kabupaten Ngada, Suku Dhawe menjadi salah satu suku besar di Mbai Nagekeo yang memberikan berhektar-hektar tanah suku secara cuma-cuma untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Dandim 1625 Ngada  Letkol Inf Imam Subekti S.E, Bhabinkamtibmas, Abba, Camat Aesesa Yakobus Laga Kota, para Ketua RT wilayah Kelurahan Danga, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Aesesa, Yakobus Laga Kota menyampaikan sejarah penyerahan tanah di Kelurahan Danga dan hambatan-hambatan di desa maupun kelurahan untuk pembangunan koperasi merah putih yang berkaitan dengan luas tanah maupun persoalan kepemilikan tanah.

“Pembangunan Koperasi Merah Putih Kelurahan Danga merupakan yang pertama di Kecamatan Aesesa. Tanah ini dihibah sejak Kelurahan Danga masih berstatus Desa Danga. Kita Bersyukur para leluhur menyerahkan ini untuk generasi” ungkapnya

“Saya mengikuti kiprah koperasi merah putih sejak awal, sejak sosialisasi awal dari desa ke desa. Namun secara detail saya mohon kepada kita semua lembaga adat, seluruh komponen pengurus koperasi merah putih, kita belajar dari seluruh lembaga yang terbentuk dalam naungan pemerintah saat. Kiranya menjadi pelajaran berharga untuk kita melangkah lebih maju lewat media koperasi merah putih. Lewat koperasi ini, masyarakat kecil dibantu untuk mengakses modal, berinvestasi dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga” jelasnya

Ia juga menyampaikan terimakasih kasih terhadap pemerintah pusat melalui Dandim 1625 Ngada yang sudah mengawal proses dari awal sampai akhir. Hal ini merupakan entri point untuk desa-desa lain, yang belum mulai.

Dandim 1625 Ngada Letkol Inf Imam Subekti S. E, kepada awak media menyampaikan, kegiatan yang dilakukan merupakan penjabaran program nasional untuk kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di desa maupun kelurahan.

“Untuk Nagekeo seharusnya dibangun 112 koperasi, namun yang terdata baru 18, yang progres 4. Selanjutnya ada survei dan top survei, karena persyaratannya banyak sekali, namun semua unsur harus terpenuhi, kalau satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa kita umumkan. Persyaratannya seperti status tanah, luasnya, dan letaknya strategis di tengah kampung. Maka dibutuhkan kerja sama yang baik dari pemerintah Desa atau kelurahan, kabupaten, hingga pusat, demi kemajuan bersama” kata Dandim.

“Tugas kami hanya mengawal pembangunan secara fisik, selanjutnya setelah terbangun kami serahkan ke pengurus koperasi desa atau kelurahan. Mari kita bersama sama menjaga dan mensukseskan program ini untuk kepentingan dan kemajuan kita bersama” tutupnya.

Will- WBN

The post Kelurahan Danga Nagekeo Letak Batu Perdana Kantor Koperasi Merah Putih appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

sekitar pukul 15.00 WIB. Kirab tersebut dimulai dari Gedung Merdeka, Jalan Asia-Afrika, menuju Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dan diperkirakan diikuti tiga ribu peserta dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Kegiatan ini memancing antusiasme dari warga Kota Bandung dan sekitarnya untuk menyaksikan. Sejumlah ruas jalan pun akan ditutup sementara waktu untuk keperluan kirab budaya.

Rute kirab budaya akan melintasi sejumlah ruas jalan sepanjang 4,2 kilometer, dari Gedung Merdeka – Jalan Braga – Jalan Perintis Kemerdekaan – Jalan Wastu Kencana – Jalan Ir. H Djuanda – Jalan Sulanjana, dan berakhir di Gedung Sate.

Yang menarik dalam karnaval, tatkala diantara Kreasi yang mewah dari berbagai Kabupaten, Hadir Sanggar Sapujogan yang berasal Dari Desa Kliwed Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu, turut serta berpartisipasi menghadirkan Berokan Cilik, dalam arti Berokan yang diperankan oleh anak anak SMP, serta Kuda Lumping yang juga di perankan oleh anak anak SMP, Selain itu juga Penari topeng Cilik hadir dalam karnaval teraebut.

Hal tersebut tidak luput dari keberanian DSI (Duta Seni Indramayu) untuk menjaga kesenian tetap dilestarikan sesuai dengan tujuan DSI Sebagai Duta, walaupun tantangan dari pihak birokrasi yang menaungi Kesenian dan Kebudayaan yang faktanya jauh dari harapan.

H.Warsono Selaku Ketua Humas DSI Mengatakan “Berbicara Pelestarian maka kuncinya ada di Anak anak, bagaimana bisa dilestarikan jika anak anak tidak dilibatkan dalam event sebagai daya rangsang, maka jangan berharap pelestarian itu akan berjalan, ditambah lagi Indramayu itu semagai gudangnya seniman, jadi tidak bisa menjalankan program Bupati berdasarkan kemauanya sendiri, dan hal tersebut sampai kapanpun demi dan atas nama Kesenian akan saya perjuangkan” Paparnya.

Bang Ay selaku Ketua Sanggar Sapujogan Mengucapkan Banyak terimakasih kepada Jajaran Pengurus DSI, yang telah berani mengambil langkah demi terciptanya tunas tunas pelestari seni dan Budaya dimasa depan, bukan cuma selesai di Seremonial saja, tapi berdampak terhadap semangat dan rasa cinta yang lebih kuat.
(Bg.Ay)

The post Patut Di Puji Keberanian DSI dapat Hadirkan Sanggar Sapujogan dalam Karnaval HUT Jabar Ke-80 appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Persoalan pensertifikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rowa Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur,  ditanggaoan baik dari lembaga DPRD Nagekeo. Rabu (18/6) .

Sebelumnya diberitakan media ini, masyarakat adat empat suku di Nagekeo mendesak PTSL Desa Rowa dihentikan.

Mereka mengungkapkan bahwa praktek pengukuran tanah oleh para pihak terkait tanpa sepengetahuan pemilik ulayat sebenarnya.

Kepada media mereka mengatakan mereka menemukan praktek terselubung itu sehingga mereka mengajukan keberatan dan meminta agar PTSL di Desa Rowa, khususnya tanah Ulayat Suku Solo Ngina, Sao Kisa, Suku Lo’a Rewa, Suku Pou Loi dan Suku Ebu Lo’o diberhentikan sementara.

Pantauan wartawan, bertempat di ruang Komisi 1 DPRD Nagekeo hadir sejumlah pihak yang terlibat dalam persoalan ulayat antar suku, Ketua Komisi 1 bersama anggota, Kepala BPN Nagekeo, Kabag Tata pemerintahan, Camat Boawae, Kepala Desa Rowa, dan Panitia PTSL Desa Rowa.

Dalam rapat tersebut terjadi diskusi bernuansa kekeluargaan, tanpa ada keributan atau perang mulut.

Kedua kubu menyampaikan sejumlah jawaban dari pertanyaan Komisi 1.

Kepala BPN Nagekeo, Zainal Abidin juga hadir menyampaikan kisruh yang terjadi di Desa Rowa.

Ia.menegaskan bahwa BPN Nagekeo tidak akan melanjutkan pengukuran, apabila belum ada penyelesaian antarsuku bersengketa.

“Sepanjang belum ada kesepakatan dari suku-suku yang bersengketa. kami dari pihak BPN Nagekeo tidak akan melanjutkan pengukuran. Untuk sementara pengukuran kita hentikan” tegas Kepala BPN, Zainal Abidin yang juga putra asli Nagekeo

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Nagekeo, Mbulang Lukas, SH dalam rapat tersebut mengutarakan, bahwa sepanjang belum ada perdamaian dan kesepakatan dalam sengketa lahan di Rowa, demi menghindari konflik, Komisi 1 berkordinasi dengan Pimpinan DPRD Nagekeo untuk melahirkan rekomendasi kepada BPN, agar dihentikan sementara pengukuran tanah sampai ada penyelesaian.

Komisi 1 juga meminta kasus ini dikembalikan ke pemerintah desa, untuk diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kearifan budaya.

“Kita berharap kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan kearifan budaya setempat, berhubung suku-suku yang bersengketa ini memiliki ikatan persaudaraan. Maka dari itu, tugas ini kita minta Kepala Desa Rowa dan Camat Boawae memfasilitasi penyelesaian secara baik di Desa Rowa”. terang Ketua Komisi 1, Mbulang Lukas, SH.

Terkait jalan tengah penyelesaian persoalan di Kantor Desa Rowa, langsung ditanggap baik oleh kepala desa dan camat Boawae.

Pada akhir rapat kedua kubu yang bersengketa saling berjabatan tangan dan melakukan foto bersama.

WBN – Will

The post Kisruh Hak Keulayatan, PTSL Desa Rowa Nagekeo Dibatalkan Sementara appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pensertifikatan tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rowa Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menuai protes keras masyarakat pemilik hak ulayat, (17/6).

Hal ini dikarenakan proses pengukuran tanah dinilai tanpa sepengetahuan pemilik ulayat sebenarnya.

Mereka mengecam proses pengukuran tanpa diketahui pemilik ulayat yang menimbulkan persoalan sosial dalam pranata adat.

Kepada wartawan mereka menyebut bahwa kepemilikan tanah mereka ditunjukam dengan fakta-fakta pendukung maupun seremonial budaya yang melekat dengan tanah ulayat.

Kepada media ini, mereka juga memastikan, demi tetap terjaganya situasi yang kondusif, mereka telah menyurati Pemerintah Desa Rowa, Camat Boawae, dan Kepala BPN Nagekeo.

“Surat yang kami layangkan malah tidak mendapatkan respon baik, sebaliknya pengukuran tanah terus berjalan. Kami merasa tidak puas dengan mekanisme PTSL Desa Rowa, sehingga sebagai pemilik ulayat kami mendatangi DPRD Nagekeo pada Senin siang tanggal 16 Juni”, terang Ketua Suku Solo Ngina, Agustinus Watu didampingi sejumlah tokoh lainnya.

“Kami sudah ke DPRD Nagekeo dan bertemu dengan Komisi I DPRD bidang hukum dan pemerintahan, Mbulang Lukas, SH, berserta anggota komisi. Kami menyampaikan sikap dan aspirasi kami kepada para wakil rakyat”, tambahnya.

Agustinus Watu juga menegaskan pada dasarnya selaku pemilik ulayat, sangat mendukung program PTSL Desa Rowa, namun berkeberatan dan melarang karena proses PTSL tidak melibatkan pihaknya selaku pemilik ulayat.

“Untuk membuktikan kepemilikan  tanah ulayat yang diukur itu, kami juga menghadirkan para ketua suku yang berbatasan dengan tanah ulayat tersebut”, terangnya.

Menurut Agus, dengan adanya proyek PTSL mulai muncul suku dan ketua suku bentukan baru, yang mengangkangi pranata budaya warisan leluhur, yang juga melekat dengan segala tata ritual budaya yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan secara turun temurun.

Mereka bersikap agar proses PTSL Desa Rowa atas tanah ulayat Suku Solo Ngina, Sao Kisa, Suku Lo’a Rewa, Suku Pou Loi dan Suku Ebu Lo’o dihentikan sementara.

Agustinus Watu, Ketua Suku Solo Ngina, Sao Kisa didampingi Lazarus Seke, Ketua Suku Loa Rewa, Vinsensius Seke, Pou Loi, dan Waldetrudis Nage dari Suku Ebu Loo, berharap Bupati dan DPRD Nagekeo memfasilitasi penyelesaian persoalan PTSL Desa Rowa.

“Apabila tidak ada solusi penyelesaian dan pengukuran PTSL dilanjutkan, maka pasti terjadi konflik hebat, karena kami mempertahankan warisan dan martabat leluhur”. tegas Agus kepada wartawan.

Konfirmasi Media WBN, Kepala BPN Nagekeo, Zainal Abidin, membenarkan ada surat masuk dari Ketua Suku Solo Ngina dari Sao Kisa, namun menurut dia, ada juga surat lain dari Kepala Desa Rowa yang meminta dilanjutkan proses pengukuran.

Kepala BPN juga menginformasikan ada surat masuk dari DPRD Nagekeo untuk agenda rapat bersama pada Rabu 18 Juni 2025.

“Memang benar ada surat masuk yang meminta pemberhentian pengukuran sementara, tapi juga ada surat masuk dari kepala desa Rowa untuk melanjutkan pengukuran. Bersamaan ada surat masuk rapat bersama DPRD Nagekeo terkait persoalan ini pada Rabu 18 juni 2025. Maka nanti baru  bisa ada gambaran langkah-langkah selanjutnya”. tutup Kepala BPN Nagekeo, Zainal Abidin.

WBN – WIL

The post Masyarakat Adat Empat Suku di Nagekeo Desak PTSL Desa Rowa Dihentikan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal itu disampaikan oleh sala satu tokoh masyarakat yang namanya tidak mau dipublikasikan menanggapi pernyataan Kapolres Sabu Raijua dimedia ini yang dipublikasikan pada tanggal 14 Juni 2025.

Menurutnya jangan karena ada desakan dan himbauan dari organisasi jingitiu baru ada tindakan nyata tapi harus benar-benar konsisten kalau memang mau memberantas perjudian di kabupaten Sabu Raijua.

“Semoga jangan hanya Retorika, lantaran ada surat resmi dari organisasi jingitiu beberapa hari yang lalu yang menghimbau untuk jangan ada perjudian saat ritual adat pembangunan rumah adat ” ucapnya

Sementara beberapa akun Facebook menanggapi berita yang dipublikasikan oleh media ini dibeberapa grup Facebook, sala satu Facebookers dengan nama akun Yuri menanggapi dengan mengatakan bahwa
Kapolres jangan hanya tanggapi saja surat organisasi jingitiu tapi harus ada tindakan nyata memberantas perjudian sabung ayam yang marak di Kabupaten Sabu Raijua .

“Kapolres cuman tanggapi saja tetapi tidak dibasmi judi ayam di Sarai (Sabu Raijua ) yang marak di manna- mana, coba tegaskan jangan lagi ada judi ayam di mana – mana di Sarai (Sabu Raijua ),kecuali taji ayam adat boleh, tetapi cuman tiga hari saja dan tidak boleh taruhan uang, begitu Pak Kapolres Sarai (Sabu Raijua) ” tulisnya di Grup Facebook Kelaradui official, Minggu 15 Juni 2025

Sementara Kapolres Sabu Raijua, AKBP Paulus Naatonis menegaskan bahwa Polres Sabu Raijua bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bersih dari perjudian.

“Tanggapan kami dari polres sabu raijua kami mendukung dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama menjaga moralitas dan ketertiban, mari wujudkan lingkungan yang aman dan bersih dari perjudian di kabupaten sabu raijua” Tulis Paulus Naatonis

Terkait dengan kegiatan adat , Kata Kapolres, pihaknya sangat mendukung semua kegiatan adat sehingga mengeluarkan ijin keramaian akan tetapi bukan ijin untuk perjudian sehingga apabila ada kegiatan adat yang memiliki unsur perjudian polres akan bubarkan.

“Pada intinya kami dari polres sangat mendukung semua kegiatan adat masyarakat di kabupaten sabu raijua dengan memberikan ijin keramaian namun bukan ijin untuk perjudian apabila ada unsur judi kami akan membubarkan” kata Paulus Naatonis lewat WA

Sebagai bukti , dalam memberantas perjudian di Sabu Raijua, Kata Paulus Naatonis, pada Sabtu 14 Juni 2025 pihaknya membubarkan aktivitas perjudian di kampung Raewata dan Danni Djami, serta sabung ayam di desa raedewa, Kecamatan Sabu Barat .

Ia juga meminta media untuk berkomunikasi dengan polsek Sabu Barat , serta meminta Polsek untuk menangkap pemain, bandar dan orang yang menyediakan tempat untuk permainan judi sabung ayam di Kecamatan Sabu Barat

“Silahkan kordinasi dengan polsek Sabu barat tangkap pemain pelaku judi, bandar dan orang yang mengijinkan atau yang menyediakan tempat untuk permainan judi sambung ayam” ujarnya

Kapolres Sabu Raijua juga menyampaikan bahwa mendapatkan informasi bahwa sering terjadi kegiatan sabung ayam di Kecamatan Hawu Mehara dan tidak mengetahui siapa yang mengijinkan sehingga dipastikan kegiatan tersebut liar atau ilegal

“Hanya dapat informasi saja di mehara sering ada kegiatan Sambung ayam juga kk bantu liput tidak jelas siapa yang ijinkan di sana itu liar semua” pungkas Kapolres

The post Judi Di Sabu Raijua, Tomas Minta Kapolres Jangan Hanya Beretorika appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.