Media WBN|CIAMIS – Kampung Adat Kuta, salah satu warisan budaya Sunda yang masih mempertahankan tradisi leluhur secara ketat, ternyata masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Selain kesulitan mendapatkan pasokan air yang memadai, masyarakat adat juga belum memiliki tanah ulayat bersama serta sejumlah fasilitas adat yang menjadi kebutuhan penting bagi keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya mereka.
Hal tersebut terungkap saat Ketua Umum Majelis Adat Sunda Jawa Barat, Irjen Pol (Purn) Dr. H. Anton Charliyan atau yang akrab disapa Abah Anton, melakukan kunjungan silaturahmi dan survei lapangan ke Kampung Adat Kuta, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Kamis (18/6/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Abah Anton didampingi Kang Aip, Kang Epi Lo Ciamis, dan staf pendamping Kang Dindin Mauludin. Rombongan diterima langsung oleh Tetua Adat Ki Warja, Wakil Tetua Adat Abah Udin, Sekretaris Adat Firman, serta Ketua DKM Abah Didi.
Menurut para sesepuh adat, nama “Kuta” diyakini berasal dari kata “Mahkota”. Berdasarkan cerita turun-temurun, wilayah ini merupakan cikal bakal lokasi yang pernah direncanakan menjadi pusat Keraton Galuh pada masa Prabu Ki Ajar Sukaresi sekitar abad ke-10.
Saat ini Kampung Adat Kuta dihuni sekitar 97 kepala keluarga yang seluruhnya beragama Islam. Kampung ini berada di wilayah paling timur Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas kawasan adat mencapai sekitar 185 hektare, dengan 31 hektare di antaranya merupakan Leuweung Tutupan atau hutan larangan yang dijaga secara ketat.
Namun, di tengah kekayaan budaya dan alam yang dimiliki, masyarakat masih menghadapi kesulitan besar dalam sektor pengairan. Pertanian yang sebagian besar berupa sawah tadah hujan dan lahan huma belum dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan sumber air. Bahkan saat musim kemarau, warga kerap mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan memasak.
Meski demikian, masyarakat tetap mampu menghasilkan gula aren dan gula semut berkualitas tinggi secara tradisional. Produksi bahkan meningkat setelah mendapatkan pendampingan teknis dari Willy, yang disebut sebagai salah satu tenaga pendamping program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain persoalan air, kondisi infrastruktur juga menjadi perhatian. Sebagian ruas jalan menuju Kampung Adat Kuta masih mengalami kerusakan, terutama jalur dari arah Kawali. Sementara itu, jalan di dalam kawasan kampung sepanjang sekitar 1,3 kilometer juga membutuhkan perbaikan serius.
Kampung Adat Kuta dikenal sebagai “Kampung Sarebu Pamali” karena masih memegang teguh berbagai aturan adat. Beberapa di antaranya adalah larangan memakamkan jenazah di dalam kawasan kampung adat, larangan membangun rumah berbahan semen, larangan mengenakan pakaian hitam saat memasuki hutan larangan, serta sejumlah aturan adat lainnya yang masih dijalankan hingga kini.
Masyarakat juga rutin melaksanakan berbagai upacara adat tahunan, seperti Hajat Suguhan setiap 5 Safar, Hajat Bumi pada 1 Muharam, dan Hajat Babarit sebagai tradisi tolak bala.
Dari hasil dialog bersama tokoh adat dan warga, terdapat lima persoalan utama yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pertama, belum adanya legalitas tanah ulayat yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat adat. Kedua, keterbatasan sarana pengairan yang menghambat produktivitas pertanian. Ketiga, kerusakan jalan di kawasan kampung adat sepanjang sekitar 1.300 meter. Keempat, belum tersedianya berbagai fasilitas adat seperti Bale Ageung, surau, leuit (lumbung padi), rumah pusaka, gerbang adat, serta perlunya revitalisasi Monumen Kalpataru. Kelima, perlunya program penghijauan dan penguatan ekonomi berbasis tanaman produktif seperti aren, kirai, kopi, pala, durian, kelapa, dan berbagai tanaman hortikultura bernilai ekonomi tinggi.
Masyarakat Adat Kuta berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian Kebudayaan.
Di akhir kunjungannya, Abah Anton menyampaikan harapan warga agar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), dapat berkunjung langsung ke Kampung Adat Kuta. Menurut warga, hingga saat ini kampung adat tersebut belum pernah menerima kunjungan resmi dari gubernur Jawa Barat sejak masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya.
“Kami berharap Pak Gubernur KDM dapat datang langsung melihat kondisi masyarakat dan potensi besar Kampung Adat Kuta, sehingga berbagai kebutuhan yang ada dapat segera mendapat perhatian,” ujar Abah Anton menutup (RED)
