Pernyataan sikap itu disampaikan langsung oleh pengurus forum kepada Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu di ruang kerjanya, Kamis (29/10/2026). Kedatangan pengurus FPK yang dipimpin oleh sang ketua, Petrus Tena, disambut baik oleh pemerintah daerah dalam sebuah dialog resmi.

Dalam pertemuan tersebut, forum yang menaungi 18 paguyuban suku dan etnis ini menyampaikan lima poin pernyataan sikap utama. Pertama, mengutuk keras segala bentuk ujaran dan perilaku pelecehan berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dapat memecah belah keharmonisan masyarakat.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat untuk menahan diri serta tidak terprovokasi oleh insiden yang terjadi. Ketiga, meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial dan cerdas menjaga toleransi.

Keempat, mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan media sosial yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa. Kelima, meminta Pemerintah Kabupaten Ngada mengintensifkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan sebagai upaya merawat integrasi sosial.

Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu mengapresiasi langkah taktis yang diambil oleh FPK Ngada. Menurut Bernadinus, pengawasan dan tanggung jawab dalam bermedia sosial harus dilakukan secara kolektif agar tidak menjadi sumbu pemantik konflik sosial.

“Kita sepakat bahwa tanggung jawab pengawasan media sosial merupakan tugas bersama demi menekan potensi buruk yang memicu perpecahan antar-suku, ras, golongan, maupun agama. Akhir-akhir ini kita disuguhkan potensi keretakan akibat ulah oknum yang tidak bijak bermedsos,” ujar Bernadinus.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan fungsi edukasi formal agar masyarakat dapat lebih dewasa dalam memanfaatkan ruang digital.

Dokumen pernyataan sikap tersebut ditandatangani dan diserahkan oleh perwakilan 18 paguyuban, di antaranya Ketua Petrus Tena sekaligus Paguyuban Bajawa, berikutnya Paguyuban Soa, Gregorius Keo Molo, Jemy Efendi Henuk (Paguyuban Rote), Gabriel Lay (Tionghoa), A.A. Ngurah Gede Sumadi (Bali), Sumaryono (Jawa), Tarifin (Bima), Wilhelmus Paulus De Rozari (Nagekeo), Oktovianus Paulus Abor (Alor), Yohanes Badu (Ende), Yustinus Usti Keytimu (Maumere), Yakobus Milan Tukan (Larantuka), Kosmas Damianus Tagu (Riung), Endor Uria Tasoin (Timor), Ali Akbar (Padang), Aleksius Jadur (Manggarai), Daud Ulli Hede (Sabu).

WBN

The post Kutuk Konten Pemecah Belah, 18 Paguyuban di Ngada Desak Penegakan Hukum Medsos appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Rapat penƟng ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius
Selvanus, S.E. selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora, Bpk
Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M., Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr.
Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., serta para BupaƟ dan Walikota se-Provinsi Sulawesi
Utara dan Gorontalo selaku pemegang saham Perseroan (kehadiran 97.59%, dengan keƟdak
terwakilan dari Pemerintah Kota Gorontalo) dan Kopkar Bank SulutGo
Rapat penƟng ini dihadiri secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius
Selvanus, S.E. selaku Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama PT Mega Corpora, Bpk
Ardhayadi, Gubernur Gorontalo Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, M.M., Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr.
Johannes Victor Mailangkay, S.H., M.H., serta para BupaƟ dan Walikota se-Provinsi Sulawesi
Utara dan Gorontalo selaku pemegang saham Perseroan (kehadiran 97.59%, dengan keƟdak
terwakilan dari Pemerintah Kota Gorontalo) dan Kopkar Bank 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) membahas penataan pengurus dan penyesuaian struktur direksi guna memastikan keselarasan tata kelola perusahaan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memastikan struktur kepengurusan bank berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan.

Dalam agenda RUPS, penataan pengurus dan penyesuaian struktur direksi menjadi perhatian penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi manajemen, pengawasan, serta pengambilan keputusan strategis perusahaan. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga keberlangsungan operasional dan mendukung pencapaian target bisnis Bank SulutGo secara berkelanjutan.

Penyesuaian struktur direksi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan OJK, termasuk aspek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), prinsip kehati-hatian, serta pemenuhan persyaratan bagi anggota pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pembahasan dalam RUPS ini, para pemegang saham diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan organisasi perusahaan dengan ketentuan regulator, sekaligus memastikan pengelolaan bank tetap berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Bank SulutGo sebagai bank pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Karena itu, penguatan struktur organisasi dan tata kelola menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Keputusan dan tindak lanjut terkait penataan pengurus maupun penyesuaian struktur direksi akan dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS dan mekanisme persetujuan regulator yang berlaku.

Dengan demikian, langkah penataan ini diharapkan dapat mendukung penguatan kelembagaan Bank SulutGo serta memastikan pengelolaan perusahaan tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan perundang-undangan di sektor perbankan, (stela maliki)

The post RUPS Bank SulutGo Bahas Penataan Pengurus dan Penyesuaian Struktur Direksi Sesuai Ketentuan OJK appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Agenda tahunan ini difokuskan untuk menyerap langsung hambatan pembangunan di tingkat bawah, mulai dari infrastruktur jalan provinsi, hak kelola kehutanan, hingga ketahanan pangan lokal.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Watukapu tersebut turut dihadiri oleh Camat Bajawa Utara Frederikus Dhoi, Kepala Desa Watukapu Matias Sila Ngiso, serta Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Fraksi PAN, Yohanes Don Bosko Ponong.

Kehadiran perwakilan legislatif dari tingkat provinsi dan kabupaten ini dimanfaatkan warga untuk mengadukan sejumlah persoalan krusial.

Dalam dialog interaktif, perwakilan warga menyoroti akses jalan berstatus kewenangan provinsi yang kondisinya rusak, serta akses kelola di wilayah hutan lindung, padahal, potensi komoditas kehutanan dan pertanian di wilayah Bajawa Utara cukup tinggi namun terkendala status regulasi dan keterbatasan air.

Menanggapi keluhan terkait hutan lindung, Kristoforus Loko menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak legal untuk memanfaatkan kawasan tersebut melalui skema Perhutanan Sosial. Ia mencontohkan keberhasilan kawasan Inelika di Ngada yang telah mengantongi izin kelola perhutanan sosial seluas 625 hektar bagi pemberdayaan ekonomi warga.

“Selaku wakil rakyat, saya akan berdiri sesuai tupoksi untuk bersinergi dengan otoritas terkait, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kementerian. Kita harus melakukan pendampingan agar masyarakat Watukapu mendapatkan akses legal serupa demi memajukan perekonomian mereka tanpa merusak ekologi,” ujar Kristoforus.

Selain isu kehutanan, sektor pertanian yang menjadi urat nadi warga Watukapu juga terancam produktivitasnya. Sebagai daerah basis sawah tadah hujan, warga mendesak adanya pembangunan jaringan irigasi.

Sebagai wakil rakyat Kristoforus Loko mengatakan pemanfaatan sejumlah titik sumber air potensial di Bajawa Utara memang membutuhkan intervensi anggaran oleh pemerintah.

Sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan sosial, Kristoforus secara pribadi juga menyerahkan bantuan 4 unit tenda sosial untuk keperluan kedukaan warga Desa Watukapu.

Optimalisasi Pasar Bobou

Di tempat yang sama, konstituen juga menyuarakan mandeknya aktivitas ekonomi di Pasar Bobou Bajawa kepada Anggota DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong. Warga meminta ketegasan legislatif dalam mendorong pemerintah kabupaten untuk menata pusat-pusat perdagangan di Ngada.

Bosko Ponong menjelaskan bahwa DPRD Ngada terus mendesak pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban kawasan perkotaan Bajawa secara persuasif dan humanis.

“Optimalisasi Pasar Bobou harus dimulai dari penguatan regulasi terlebih dahulu. Kita tidak boleh mencederai kemanusiaan atau pedagang kecil, melainkan menata mereka agar ekosistem pasar hidup dan tertib,” jelas Bosko.

Apresiasi terhadap jalannya reses ini disampaikan oleh Kepala Desa Watukapu, Matias Sila Ngiso, dan Camat Bajawa Utara, Frederikus Dhoi. Pihak pemerintah setempat menilai kehadiran anggota dewan lintas tingkat ini memotong jalur birokrasi komunikasi warga.

“Ini kesempatan terbaik bagi warga untuk menyuarakan isi kepala mereka langsung ke tingkat provinsi. Kami berharap koordinasi lintas pemangku kepentingan (stakeholders) ini diperkuat demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Bajawa Utara,” pungkas Frederikus Dhoi.

WBN

The post Anggota DPRD NTT Kristoforus Loko Serap Aspirasi Ratusan Warga Desa Watukapu Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Peristiwa tersebut menuai keberatan dari sejumlah pihak, mulai dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Kliwed, Ketua RT setempat, hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Bakti. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan kawasan fasilitas umum yang dimanfaatkan sebagai destinasi wisata desa dan dikelola oleh POKDARWIS.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pohon yang berada di atas lahan milik Pekerjaan Umum (PU), termasuk pohon ketapang kencana yang telah ditanam dan dirawat selama kurang lebih dua tahun, diduga ditebang tanpa koordinasi dengan pengelola wisata maupun pemerintah desa. Selain itu, senderan saluran irigasi tersier di sekitar lokasi juga dilaporkan mengalami kerusakan yang diduga berkaitan dengan pengerjaan pembangunan jembatan tersebut.

Aktivitas pembangunan yang disebut dilakukan oleh seseorang berinisial IM itu dikhawatirkan mengganggu kenyamanan pengunjung serta keberlangsungan pengelolaan Wisata Anjreman.

Ketua POKDARWIS Desa Kliwed, Bang Ay, menyayangkan kegiatan tersebut karena dinilai tidak didahului koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

“Saya sangat menyesalkan kegiatan yang dilakukan tanpa koordinasi tersebut. Area yang dibangun merupakan fasilitas umum yang saat ini menjadi wisata desa dan dikelola oleh POKDARWIS Kliwed berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kliwed Nomor 15 Tahun 2026 tertanggal 29 Juni 2026,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pohon ketapang kencana yang ditebang sebelumnya telah ditanam dan dirawat selama kurang lebih dua tahun. Keberadaan pohon tersebut dinilai penting karena menjadi peneduh bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan itu.

Bang Ay juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang sumber daya air, untuk meminta peninjauan terhadap pembangunan jembatan yang diduga belum dilengkapi rekomendasi teknis (rekomtek) sebagai salah satu persyaratan administrasi yang perlu dipastikan sesuai ketentuan berlaku.

“Kami berharap dinas terkait dapat meninjau langsung pembangunan tersebut agar semuanya jelas dan berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

Ketua RT 09: Warga Merasa Tidak Dilibatkan

Keberatan serupa disampaikan Ketua RT 09 Desa Kliwed, Juhaidi. Ia mengaku kecewa karena penebangan pohon tersebut dilakukan tanpa koordinasi, terlebih dirinya bersama warga turut menanam dan merawat pohon-pohon tersebut selama kurang lebih dua tahun.

“Apa susahnya tinggal ngobrol terlebih dahulu? Rumah saya berdampingan dengan lahan yang sedang dibangun. Selain itu, saya juga Ketua RT di sini, tetapi seolah-olah tidak dianggap,” ujar Juhaidi.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan lingkungan sekitar semestinya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, terlebih kegiatan tersebut berpotensi berdampak pada fasilitas umum dan lingkungan warga.

Kepala Desa Mengaku Tidak Mengetahui Rencana Pembangunan

Sementara itu, Kepala Desa Kliwed, Haris, mengaku tidak mengetahui adanya rencana pembangunan jembatan tersebut. Ia mengatakan bahwa IM sebelumnya datang ke kantor desa hanya untuk meminjam meteran panjang tanpa menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan.

“Dirinya juga tidak mengetahui kalau akan ada pembangunan jembatan. IM datang ke desa hanya meminjam meteran panjang dan tidak memberikan informasi apa-apa,” kata Haris.

Ia menyarankan agar seluruh pihak duduk bersama untuk mencari solusi dan menghindari konflik kepentingan.

“Saran saya sebagai kepala desa, duduk bersama supaya saling menghargai kepentingan semua pihak. Jangan mengedepankan ego masing-masing,” tegasnya.

LBH Dharma Bakti Akan Surati Dinas Terkait

Sorotan juga datang dari Ketua LBH Dharma Bakti, Diman Suherman, yang berkantor di Desa Tenajar Lor. Ia menilai kegiatan tersebut perlu ditinjau lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dugaan penebangan pohon tanpa izin di area yang disebut sebagai lahan milik PU.

“Menyikapi hal ini, kegiatan tersebut terkesan mengabaikan aturan yang berlaku. Kami dari LBH akan bersurat kepada dinas-dinas terkait agar segera meninjau kegiatan yang sedang berlangsung, guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Menurut Diman, peninjauan oleh instansi berwenang diperlukan untuk memastikan status lahan, perizinan pembangunan jembatan, serta kondisi senderan irigasi yang dilaporkan mengalami kerusakan.

Diharapkan Ada Peninjauan dan Penyelesaian

Persoalan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Klarifikasi mengenai status lahan, kelengkapan persyaratan teknis pembangunan jembatan, serta dugaan penebangan pohon dan kerusakan senderan irigasi diperlukan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara objektif.

Selain aspek administrasi dan teknis, koordinasi antarpihak juga dinilai penting untuk menjaga fasilitas umum, kelestarian lingkungan, serta keberlangsungan Wisata Anjreman sebagai salah satu potensi wisata desa yang diharapkan dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang serta klarifikasi dari pihak yang disebut melakukan pembangunan.

(D.Res)

The post Diduga Tebang Pohon Tanpa Izin dan Rusak Senderan Irigasi, Pembangunan Jembatan Pribadi di Kliwed Tuai Sorotan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Menurut Terlapor dirinya anggap bahwa laporan tersebut tidak miliki hubungan hukum yang sah namun laporan polisi tersebut diduga dipaksakan tanpa Melihat fakta hukum namun diduga oknum penyidik memaksakan Korban/ pihak terlapor sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan oleh dirinya.

Pihak terlapor dalam hal ini pemilik perusahaan mengklaim tidak pernah mengenal, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah bertransaksi dengan pelapor.

Menurut korban dirinya berbisnis rumput laut bersama oknum Berinisial AN yang dimana AN didugat oleh PT MAI atas penjualan rumput laut yang tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan hingga PT MAI menangkan gugatan secara perdata melawan AN.

Pemilik Perusahaan yang juga selaku korban anggap AN diduga mengambil rumput laut dari pihak pelapor Berinisial JP.

Setelah merasa dirinya didiskriminasi dengan dilakukan Penetapan Tersangka hingga dilakukan Penahanan oleh oknum Polda, pihak Perusahaan atau Korban langsung mengambil langkah hukum dengan melakukan upaya Prapradilan untuk membuktikan dugaan Kriminalisi dan unsur pemaksaan status tersangka dan Penahanan dirinya.

Kemenangan telak di Praperadilan tak membuat keadilan pulih. VYDA AVLYDA, korban dugaan penahanan ilegal selama 70 hari di Polda Sulsel, melalui kuasa hukumnya Bahar, S.H. dari HB LAW FIRM & PARTNERS, resmi melaporkan 18 oknum penyidik Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sulsel ke Propam atas Laporan terkait LP/B/567/VII/2024/SPKT Polda Sulsel dan menuntut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Kami sudah menang Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2025/PN.Mks. Hakim tegas menyatakan panggilan tersangka cacat hukum, Sprin Sidik 3 kali nomor sama tidak sah dan batal demi hukum, semua tindakan penyidik tidak sah. Tapi sampai hari ini rehabilitasi nama baik klien kami tidak dijalankan,” tegas Bahar, S.H.

Bahar membeberkan, Panggilan melanggar Pasal 227 KUHAP. Panggilan pertama surat 19 Mei 2025 disuruh hadir 22 Mei 2025, kedua surat 30 Juni 2025 disuruh hadir 2 Juli 2025. Secara formil cacat hukum.

“Akibat ugal-ugalan administrasi ini, klien kami dirampas kemerdekaannya 70 hari. Ini pelanggaran HAM berat, abuse of power. Kami minta 4 aktor utama di PTDH,” tegasnya.

Putusan perdata di PN Tarakan, PT Kaltara, dan Kasasi MA No.3047 K/PDT/2026 juga disebut menguatkan posisi klien.

“Jika Propam Polda Sulsel tutup mata, kami akan bawa ke Mabes Polri,” tutupnya.

Sementara Ketua Umum Aliansi PKSPH (Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM) juga Turut Menyoroti atas dugaan Kriminalisi oleh pihak korban yang dipaksa Menjadi TSK hingga dilakukan Penahanan.

“Kami meminta atas fakta hukum yang terjadi, dimana hal ini mencederai asas keadilan di masyarakat dan ini tidak sejalan dengan slogan KAPOLRI bahwa Polisi Bersama Masyarakat”,jelas Hamdan kepada awak media pada 29 Oktober 2026.

Hamdan Meminta agar Kapolri mencopot semua oknum yang terlibat agar mengembalikan citra nama baik Polisi dan Korban.

“Kami meminta agar Kapolri bertindak tegas mencopot semua oknum yang terlibat agar tidak menjadi citra buruk di masyarakat dan korban juga bisa mendapatkan rasa keadilan dan membuat nama baiknya kembali”,tutupnya

The post Diduga Paksakan Kasus di Polda Sulsel, Korban Menang Dalam Prapradilan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

“Sejak Indonesia merdeka, mungkin baru kali ini kami bisa merasakan jalan beraspal seperti masyarakat di tempat lain,” ujar Kepala Desa Heawea, Fransiskus Day (41), Selasa (27/10/2026).

Siang itu, sekitar pukul 14.00 WITA, suasana di Kampung Teni dan Lopijo, dua kampung utama di Heawea tampak tidak biasa. Ratusan warga, mulai dari para tetua adat, pemuda, hingga anak-anak berkumpul dengan antusias. Mereka menanti kedatangan Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu yang datang untuk meresmikan dimulainya pembangunan jalan hotmix melalui ritual adat Ri’a Ulu Ngana.

Bagi warga setempat, kehadiran sejumlah alat berat seperti eksavator dan buldoser di depan pemukiman mereka adalah pemandangan yang mengharukan. Pasalnya, selama puluhan tahun, janji pembangunan dari masa ke masa selalu kandas akibat ekstremnya topografi wilayah.

Secara geografis, Desa Heawea berada di bagian barat Kabupaten Ngada. Akses utama menuju desa ini sangat menantang; harus membelah bukit, melewati lembah curam, serta menyeberangi aliran sungai tanpa jembatan.

Ironisnya, meski jaraknya relatif dekat dari Ibu Kota Kabupaten di Bajawa, jalur transportasi justru lebih mudah diakses memutar melalui Kecamatan Bajawa Utara. Jalur memutar ini memakan waktu hingga dua jam perjalanan, termasuk melewati sisa tiga kilometer jalan tanah yang belum pernah tersentuh aspal sejak pertama kali dibuka pada tahun 2011. Saat musim hujan tiba, Heawea seketika menjelma menjadi desa yang sepenuhnya terisolasi.

Kehadiran proyek jalan hotmix sepanjang 2,8 kilometer dari arah Woewali (Bajawa Utara) menuju Kampung Lopijo ini sebenarnya lahir dari sebuah situasi darurat. Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, mengungkapkan bahwa momentum pembangunan ini dipicu oleh evaluasi pascabencana gempa bumi Flores yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus lalu.

Saat bencana terjadi, pemerintah daerah kesulitan menyalurkan bantuan dan material pemulihan karena buruknya akses jalan. Biaya logistik dan angkut bahan bangunan berisiko membengkak jauh lebih besar ketimbang biaya konstruksi bangunan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya mencari formulasi anggaran yang tepat melalui dana Bantuan Presiden (Banpres) penanganan bencana senilai Rp 5,3 miliar.

“Kami berdiskusi dengan BNPB. Kita betul-betul mau memperbaiki rumah warga yang runtuh akibat gempa, tetapi bagaimana bisa mengangkut material kalau jalannya buruk? Akhirnya disepakati bahwa pemulihan pascabencana harus memiliki dampak keberlanjutan bagi pembangunan daerah, salah satunya membuka isolasi jalan ini,” kata Wakil Bupati Bernadinus.

Bagi generasi tua di Heawea, realisasi jalan ini adalah jawaban dari doa yang dipanjatkan sekian lama. Kosmas Mite (72), salah satu sesepuh Kampung Lopijo, mengenang bagaimana selama hidupnya warga harus bertaruh nyawa menggunakan truk, sepeda motor modifikasi, atau berjalan kaki menyusuri jalan terjal hanya untuk menjual hasil bumi dan membeli sembako.

“Saya mungkin sudah tua, tetapi jalan ini sangat penting untuk generasi selanjutnya. Sudah dari dulu kami mendambakan ini, dan baru sekarang di masa tua saya hal ini menjadi nyata,” tutur Kosmas.

Sore itu, di atas bukit Heawea yang dikelilingi hutan belantara, kehangatan komunal begitu terasa. Di sela-sela obrolan santai yang ditemani sebotol moke (minuman adat setempat), warga dan perwakilan pemerintah larut dalam diskusi tanpa sekat. Harapan yang sempat redup selama berpuluh-puluh tahun kini mulai tumbuh di atas hamparan aspal yang bersiap menghubungkan Heawea dengan dunia luar.

WBN

The post NTT : 81 Tahun Indonesia Merdeka, Pembangunan Jalan Hotmix Masuk Teni-Lopijo Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kedua lembaga tersebut mendesak Kapolda Jawa Tengah memberikan atensi khusus terhadap penanganan laporan yang saat ini disebut masih berada pada tahap penyelidikan di Polres Pemalang. Aparat penegak hukum diminta memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara agar laporan masyarakat tidak terkatung-katung tanpa kepastian hukum.

Berdasarkan SP2HP Nomor B/331/IX/RES.3.3/2026/Satreskrim/Polres Pml tertanggal 25 September 2026, penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan melalui pengumpulan bahan keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

PKSPH–GARPINDO: Jangan Biarkan Laporan Masyarakat Tanpa Kepastian!

PKSPH dan GARPINDO menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran publik harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan akuntabel.

Kedua lembaga juga meminta Bareskrim Polri berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pendalaman sesuai kewenangan masing-masing, sehingga dugaan penyimpangan tersebut dapat diusut secara tuntas berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut kedua lembaga, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang nantinya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Siap Turun Aksi Jika Tidak Ada Kepastian Hukum

PKSPH bersama GARPINDO menyatakan siap mengambil langkah lanjutan berupa aksi unjuk rasa apabila laporan masyarakat tersebut tidak memperoleh kejelasan dan kepastian penanganan dari aparat penegak hukum.

Langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kedua lembaga menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan meminta agar dugaan yang dilaporkan diperiksa secara objektif hingga memperoleh kejelasan berdasarkan hukum.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum hanya karena laporan yang disampaikan tidak mendapatkan kejelasan. Kami meminta Kapolda Jawa Tengah memberikan atensi khusus dan mendorong Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan penanganan perkara ini berjalan secara profesional dan transparan,” tegas pernyataan sikap kedua lembaga kepada awak media pada Rabu,28 Oktober 2026.

Hukum Harus Adil dan Tidak Pandang Bulu

PKSPH dan GARPINDO menegaskan bahwa anggaran negara maupun bantuan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat wajib dikelola sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti perkara sesuai prosedur yang berlaku.

Penegakan hukum harus memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa keadilan berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruh.

PKSPH–GARPINDO akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan. Apabila tidak ada kepastian penanganan, aksi unjuk rasa menjadi salah satu langkah yang siap ditempuh sebagai bentuk desakan agar laporan masyarakat mendapatkan perhatian serius dan proses hukum berjalan secara adil, transparan, serta tidak tebang pilih.

The post PKSPH–GARPINDO Siap Turun Aksi, Desak Bareskrim dan Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Desa Jojogan Pemalang appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum GARPINDO, Wandy, S.H., mendesak DPRD Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Dinas Ketenagakerjaan terkait agar segera melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengupahan perusahaan tersebut.

Menurut GARPINDO, persoalan dugaan upah di bawah ketentuan minimum tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya terhadap para pekerja.

Audit Slip Gaji dan Mutasi Rekening Pekerja

GARPINDO meminta instansi berwenang memeriksa slip gaji, perjanjian kerja, daftar pembayaran upah, serta dokumen pendukung lainnya.

Pemeriksaan juga perlu mencocokkan administrasi pengupahan perusahaan dengan pembayaran yang benar-benar diterima pekerja. Pemeriksaan mutasi rekening harus dilakukan melalui prosedur yang sah dengan memperhatikan persetujuan pekerja dan perlindungan data pribadi.

DPRD dan Kementerian Ketenagakerjaan Diminta Turun Tangan

GARPINDO mendesak DPRD Kota Semarang menjalankan fungsi pengawasan serta meminta instansi ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Dugaan pembayaran upah di bawah ketetapan minimum pemerintah perlu dibandingkan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Semarang pada tahun terkait.

Apabila ditemukan pelanggaran, GARPINDO meminta pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan Ketua Umum GARPINDO kepada Awak Media Hari Ini

Ketua Umum GARPINDO, Wandy, S.H., menegaskan bahwa dugaan persoalan pengupahan harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta DPRD Kota Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dinas Ketenagakerjaan terkait turun tangan memeriksa dugaan pembayaran upah pekerja PT Sula Gailea Raya yang diduga berada di bawah ketetapan minimum pemerintah. Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Periksa slip gaji, dokumen pengupahan, dan kesesuaian pembayaran yang benar-benar diterima pekerja,” tegas Wandy, S.H.

Ia menambahkan, “Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan, perusahaan harus diminta memenuhi kewajibannya dan pemerintah harus mengambil tindakan sesuai hukum. Hak pekerja tidak boleh diabaikan.”

GARPINDO berharap instansi berwenang segera menindaklanjuti persoalan tersebut demi memberikan kepastian hukum serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja.

Sementara itu, pihak PT Sula Gailea Raya yang telah dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi kepada awak media hingga berita ini diterbitkan.

The post GARPINDO Soroti Dugaan Upah di Bawah Ketetapan Minimum Pemerintah di PT Sula Gailea Raya Semarang, DPRD dan Kementerian Diminta Audit Slip Gaji Pekerja appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan langsung oleh PS. Kasi Dokkes Polres Ngada, AIPDA Heribertus A.B. Tena, S.Tr.AK., M.Si., bertempat di Poliklinik Polres Ngada pada Kamis (22/10/2026).

Penerima manfaat bantuan kali ini adalah Yohanes Jimianus Longa, seorang remaja asal Dusun Wogo, Desa Wogo, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako lengkap untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

AIPDA Heribertus A.B. Tena menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian antarsesama sekaligus bentuk pelayanan Polri dalam mendukung program kemanusiaan di wilayah hukum Polres Ngada.

“Penyaluran ini merupakan amanah dari para donatur melalui Kitabisa.com. Kami berharap bantuan sembako ini dapat bermanfaat langsung dan meringankan beban harian adik Yohanes beserta keluarga,” ujar AIPDA Heribertus setelah penyerahan bantuan.

Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Pihak penerima manfaat menyampaikan terima kasih yang mendalam atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh para donatur serta jajaran Polres Ngada.

WBN

The post Peduli Sesama, Dokkes Polres Ngada Serahkan Paket Sembako Kitabisa.com kepada Yohanes Longa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Informasi tersebut disampaikan oleh seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media. Sumber mengaku mengetahui peristiwa tersebut saat berada di lokasi operasi.

Menurut keterangannya, seorang pengunjung yang dikenal dengan panggilan  berinisial Abang HS diduga sempat meminta kepada petugas agar tidak menjalani tes urine dan menanyakan nominal uang yang harus dibayarkan.

“Jangan maki saya dites urine, Abang. Sebut maki apa petunjuk ta, berapa harus saya bayar,” demikian kutipan ucapan yang disampaikan sumber kepada awak media.

Sumber tersebut menuturkan bahwa setelah permintaan itu disampaikan, terlihat adanya komunikasi antara pengunjung dan petugas yang menurut keterangannya diduga berujung pada kesepakatan senilai Rp60 juta.

Sumber yang enggan disebutkan namanya itu berharap informasi tersebut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Saya berharap dugaan ini ditelusuri secara profesional agar kebenarannya menjadi jelas. Jika memang ada pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum, apalagi HS disebut punya hubungan Special dengan LC yang Turut diamankan oleh pihak kepolisian” ungkap sumber kepada awak media.

Selain itu, sumber mengklaim bahwa HS tidak ikut dibawa ke kantor polisi setelah operasi selesai. Menurut informasi yang disampaikannya, HS justru diantar menuju sebuah hotel yang diduga berkaitan dengan informasi transaksi tersebut.

Meski demikian, keterangan mengenai dugaan transaksi Rp60 juta dan keberadaan HS setelah operasi masih membutuhkan verifikasi serta bukti pendukung dari pihak berwenang.

Tiga Orang Dinyatakan Positif Tes Urine

Dalam operasi di THM Almadera tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan karyawan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tiga orang dinyatakan positif narkotika melalui pemeriksaan urine. Mereka terdiri dari dua perempuan yang bekerja sebagai lady companion (LC) dan seorang pengunjung laki-laki.

Ketiganya kemudian dibawa untuk menjalani penanganan lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara, sebelumnya menyampaikan bahwa operasi tersebut melibatkan 66 personel gabungan dari Satresnarkoba, Satuan Intelkam, dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Makassar.

Petugas melakukan tes urine secara sampling terhadap 50 orang pengunjung dan karyawan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, tiga orang dinyatakan positif narkotika. Untuk ketiga orang yang positif itu, kami masih melakukan pengembangan,” ujar Lulik pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi juga tidak menemukan barang bukti berupa sabu maupun jenis narkotika lainnya di lokasi.

Perlu dipahami bahwa hasil tes urine positif tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah sebagai pengedar narkotika. Penanganan lebih lanjut harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang sah menurut hukum.

Kasat Resnarkoba: Jika Ada Pelanggaran, Akan Kami Tindak

Saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu, 24 Oktober 2026, terkait informasi dugaan transaksi Rp60 juta tersebut, Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara, memberikan tanggapan singkat.

“Terima kasih infonya, bro. Kami coba cek ya, kalau memang ada pelanggaran akan kami tindak,” jawab Lulik kepada awak media.

Sementara itu, Kanit 2 Narkoba Polrestabes Makassar membenarkan adanya operasi tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengenal nama Hans dan menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan profesionalisme dalam pelaksanaan operasi.

“Memang benar kami lakukan razia, dan kami amankan tiga yang positif dan kami lakukan untuk direhab. Untuk nama Hans kami tidak kenal, dan kami mengedepankan profesionalisme dalam operasi tersebut,” ujar Kanit 2 Narkoba Polrestabes Makassar melalui sambungan telepon kepada awak media.

Di tempat terpisah, Kanit 3 Narkoba Polrestabes Makassar memberikan tanggapan berbeda.

“Tidak ada kejadian tersebut pada saat kami lakukan giat, tolong didalami sumbernya,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan yang beredar masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan sumber.

GARPINDO Desak Propam Polda Sulsel dan Bareskrim Turun Tangan

Ketua Umum Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) turut menyoroti mencuatnya dugaan tersebut. GARPINDO meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif.

GARPINDO juga meminta Bareskrim Polri memberikan perhatian serta mempertimbangkan langkah penanganan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Menurut GARPINDO, dugaan yang menyangkut integritas aparat penegak hukum harus ditelusuri secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Pemeriksaan diharapkan mencakup keterangan saksi, kronologi operasi, dokumentasi kegiatan, serta bukti-bukti lain yang relevan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prosedur.

GARPINDO menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka terhadap institusi kepolisian.

Publik Menunggu Kejelasan

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi kebenaran dugaan transaksi Rp60 juta tersebut.

Awak media masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk Kapolrestabes Makassar, guna memastikan apakah informasi yang disampaikan sumber memiliki dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu tindak lanjut atas informasi tersebut. Apakah dugaan ini dapat dibuktikan atau justru tidak terbukti? Penelusuran yang profesional dan transparan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(Redaksi Pusat)

The post Di Balik Razia THM Almadera, Mencuat Dugaan Suap Rp60 Juta untuk Hindari Tes Urine, GARPINDO Desak Propam Turun Tangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.