NGADA, WBN — Bagi warga Desa Heawea di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, arti kemerdekaan baru benar-benar terasa nyata pada akhir Oktober ini. Selama 81 tahun Indonesia merdeka, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Manggarai Timur ini belum pernah sekalipun mencicipi mulusnya jalan beraspal.
“Sejak Indonesia merdeka, mungkin baru kali ini kami bisa merasakan jalan beraspal seperti masyarakat di tempat lain,” ujar Kepala Desa Heawea, Fransiskus Day (41), Selasa (27/10/2026).
Siang itu, sekitar pukul 14.00 WITA, suasana di Kampung Teni dan Lopijo, dua kampung utama di Heawea tampak tidak biasa. Ratusan warga, mulai dari para tetua adat, pemuda, hingga anak-anak berkumpul dengan antusias. Mereka menanti kedatangan Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu yang datang untuk meresmikan dimulainya pembangunan jalan hotmix melalui ritual adat Ri’a Ulu Ngana.
Bagi warga setempat, kehadiran sejumlah alat berat seperti eksavator dan buldoser di depan pemukiman mereka adalah pemandangan yang mengharukan. Pasalnya, selama puluhan tahun, janji pembangunan dari masa ke masa selalu kandas akibat ekstremnya topografi wilayah.
Secara geografis, Desa Heawea berada di bagian barat Kabupaten Ngada. Akses utama menuju desa ini sangat menantang; harus membelah bukit, melewati lembah curam, serta menyeberangi aliran sungai tanpa jembatan.
Ironisnya, meski jaraknya relatif dekat dari Ibu Kota Kabupaten di Bajawa, jalur transportasi justru lebih mudah diakses memutar melalui Kecamatan Bajawa Utara. Jalur memutar ini memakan waktu hingga dua jam perjalanan, termasuk melewati sisa tiga kilometer jalan tanah yang belum pernah tersentuh aspal sejak pertama kali dibuka pada tahun 2011. Saat musim hujan tiba, Heawea seketika menjelma menjadi desa yang sepenuhnya terisolasi.
Kehadiran proyek jalan hotmix sepanjang 2,8 kilometer dari arah Woewali (Bajawa Utara) menuju Kampung Lopijo ini sebenarnya lahir dari sebuah situasi darurat. Wakil Bupati Ngada, Bernadinus Dhey Ngebu, mengungkapkan bahwa momentum pembangunan ini dipicu oleh evaluasi pascabencana gempa bumi Flores yang mengguncang wilayah tersebut pada 15 Agustus lalu.
Saat bencana terjadi, pemerintah daerah kesulitan menyalurkan bantuan dan material pemulihan karena buruknya akses jalan. Biaya logistik dan angkut bahan bangunan berisiko membengkak jauh lebih besar ketimbang biaya konstruksi bangunan itu sendiri.
Pemerintah Kabupaten Ngada bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya mencari formulasi anggaran yang tepat melalui dana Bantuan Presiden (Banpres) penanganan bencana senilai Rp 5,3 miliar.
“Kami berdiskusi dengan BNPB. Kita betul-betul mau memperbaiki rumah warga yang runtuh akibat gempa, tetapi bagaimana bisa mengangkut material kalau jalannya buruk? Akhirnya disepakati bahwa pemulihan pascabencana harus memiliki dampak keberlanjutan bagi pembangunan daerah, salah satunya membuka isolasi jalan ini,” kata Wakil Bupati Bernadinus.
Bagi generasi tua di Heawea, realisasi jalan ini adalah jawaban dari doa yang dipanjatkan sekian lama. Kosmas Mite (72), salah satu sesepuh Kampung Lopijo, mengenang bagaimana selama hidupnya warga harus bertaruh nyawa menggunakan truk, sepeda motor modifikasi, atau berjalan kaki menyusuri jalan terjal hanya untuk menjual hasil bumi dan membeli sembako.
“Saya mungkin sudah tua, tetapi jalan ini sangat penting untuk generasi selanjutnya. Sudah dari dulu kami mendambakan ini, dan baru sekarang di masa tua saya hal ini menjadi nyata,” tutur Kosmas.
Sore itu, di atas bukit Heawea yang dikelilingi hutan belantara, kehangatan komunal begitu terasa. Di sela-sela obrolan santai yang ditemani sebotol moke (minuman adat setempat), warga dan perwakilan pemerintah larut dalam diskusi tanpa sekat. Harapan yang sempat redup selama berpuluh-puluh tahun kini mulai tumbuh di atas hamparan aspal yang bersiap menghubungkan Heawea dengan dunia luar.
WBN
