NGADA, WBN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Perutusan Partai Amanat Nasional (PAN), Kristoforus Loko, menggelar reses dan tatap muka bersama lebih dari 200 warga Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, Rabu (28/10/2026).
Agenda tahunan ini difokuskan untuk menyerap langsung hambatan pembangunan di tingkat bawah, mulai dari infrastruktur jalan provinsi, hak kelola kehutanan, hingga ketahanan pangan lokal.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Watukapu tersebut turut dihadiri oleh Camat Bajawa Utara Frederikus Dhoi, Kepala Desa Watukapu Matias Sila Ngiso, serta Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Fraksi PAN, Yohanes Don Bosko Ponong.
Kehadiran perwakilan legislatif dari tingkat provinsi dan kabupaten ini dimanfaatkan warga untuk mengadukan sejumlah persoalan krusial.
Dalam dialog interaktif, perwakilan warga menyoroti akses jalan berstatus kewenangan provinsi yang kondisinya rusak, serta akses kelola di wilayah hutan lindung, padahal, potensi komoditas kehutanan dan pertanian di wilayah Bajawa Utara cukup tinggi namun terkendala status regulasi dan keterbatasan air.
Menanggapi keluhan terkait hutan lindung, Kristoforus Loko menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak legal untuk memanfaatkan kawasan tersebut melalui skema Perhutanan Sosial. Ia mencontohkan keberhasilan kawasan Inelika di Ngada yang telah mengantongi izin kelola perhutanan sosial seluas 625 hektar bagi pemberdayaan ekonomi warga.
“Selaku wakil rakyat, saya akan berdiri sesuai tupoksi untuk bersinergi dengan otoritas terkait, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kementerian. Kita harus melakukan pendampingan agar masyarakat Watukapu mendapatkan akses legal serupa demi memajukan perekonomian mereka tanpa merusak ekologi,” ujar Kristoforus.
Selain isu kehutanan, sektor pertanian yang menjadi urat nadi warga Watukapu juga terancam produktivitasnya. Sebagai daerah basis sawah tadah hujan, warga mendesak adanya pembangunan jaringan irigasi.
Sebagai wakil rakyat Kristoforus Loko mengatakan pemanfaatan sejumlah titik sumber air potensial di Bajawa Utara memang membutuhkan intervensi anggaran oleh pemerintah.
Sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan sosial, Kristoforus secara pribadi juga menyerahkan bantuan 4 unit tenda sosial untuk keperluan kedukaan warga Desa Watukapu.
Optimalisasi Pasar Bobou
Di tempat yang sama, konstituen juga menyuarakan mandeknya aktivitas ekonomi di Pasar Bobou Bajawa kepada Anggota DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong. Warga meminta ketegasan legislatif dalam mendorong pemerintah kabupaten untuk menata pusat-pusat perdagangan di Ngada.
Bosko Ponong menjelaskan bahwa DPRD Ngada terus mendesak pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban kawasan perkotaan Bajawa secara persuasif dan humanis.
“Optimalisasi Pasar Bobou harus dimulai dari penguatan regulasi terlebih dahulu. Kita tidak boleh mencederai kemanusiaan atau pedagang kecil, melainkan menata mereka agar ekosistem pasar hidup dan tertib,” jelas Bosko.
Apresiasi terhadap jalannya reses ini disampaikan oleh Kepala Desa Watukapu, Matias Sila Ngiso, dan Camat Bajawa Utara, Frederikus Dhoi. Pihak pemerintah setempat menilai kehadiran anggota dewan lintas tingkat ini memotong jalur birokrasi komunikasi warga.
“Ini kesempatan terbaik bagi warga untuk menyuarakan isi kepala mereka langsung ke tingkat provinsi. Kami berharap koordinasi lintas pemangku kepentingan (stakeholders) ini diperkuat demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Bajawa Utara,” pungkas Frederikus Dhoi.
WBN
