Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata mendampingi masyarakat yang tengah berada dalam masa transisi pemulihan pascagugusan bencana gempa bumi Pulau Flores.

Penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh tim Staf Ahli Minarni dan Tenaga Ahli Don Copertino Nua. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus daerah, di antaranya Ketua DPD Nasdem Ngada Moses Jala Watu, Sekretaris Ambrosius Molo, serta Anggota DPRD Kabupaten Ngada Kristoforus Mbora bersama sejumlah kader partai.

“Ibu Julie Laiskodat menyampaikan salam hangat agar masyarakat bisa segera bangkit dari trauma bencana. Bingkisan peduli kasih berupa paket sembako ini dikirimkan bagi bapak dan ibu warga Desa Wakamanga,” ujar Minarni saat menyerahkan bantuan secara simbolis.

Tenaga Ahli Don Copertino Nua merincikan bahwa paket bantuan yang didistribusikan terdiri dari kebutuhan pangan pokok harian, meliputi beras, telur, minyak goreng, bawang, hingga produk olahan ikan kering. Pihaknya juga mengapresiasi tingginya antusiasme serta dukungan para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang hadir mengawal.

Layanan Kesehatan dan Akses Teknologi

Aksi kepedulian sosial ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan pangan. Di lokasi yang sama, Ketua DPD Nasdem Ngada Moses Jala Watu turut membagikan ratusan kacamata baca (rabun) secara gratis kepada warga lanjut usia (lansia). Moses menegaskan berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Ngada secara berjenjang di tingkat parlemen daerah hingga pusat.

Respons positif datang dari perwakilan warga setempat. Antonius Ronda, salah satu tokoh masyarakat Wakamanga, menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya bantuan logistik tersebut di tengah situasi sulit pascabencana.

“Terima kasih atas kepedulian nyata dari Bunda Julie Laiskodat. Bantuan pangan ini sangat bernilai dan meringankan beban kami di masa-masa pemulihan pascagempa seperti sekarang,” ungkap Antonius.

Selain logistik pangan, dalam rangkaian kunjungan kerja terintegrasi ini, Julie Sutrisno Laiskodat juga menyerahkan bantuan perangkat internet satelit Starlink untuk Desa Tadho guna membuka isolasi digital, yang diterima langsung oleh Kepala Desa Saparudin.

Rangkaian program bantuan tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa satu unit traktor di Desa Mainai, Kampung Ndekondenu, yang diserahkan melalui tokoh masyarakat setempat, Yohanes Munde, guna mendongkraf kembali produktivitas pertanian lokal.

WBN

The post Julie Laiskodat Salurkan 150 Paket Sembako di Wakamanga Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Program berbasis aspirasi warga ini ditargetkan rampung pada akhir tahun anggaran 2026.

Sebagai bentuk akuntabilitas, tim monitoring diterjunkan langsung ke lokasi proyek guna memastikan ketepatan sasaran pemanfaatan bantuan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) tersebut.

Monitoring lapangan dipimpin oleh Tenaga Ahli DPR RI, Minarni dan Don Copertino Nua, didampingi Sekretaris DPD Nasdem Ngada, Ambrosius Molo. Kehadiran tim disambut oleh Kepala Desa Sadha, Nikolaus Pabi, di Kantor Desa Sadha, Selasa (3/11/2026).

Tenaga Ahli DPR RI, Minarni, menjelaskan bahwa intervensi pembangunan sarana air bersih ini memegang peranan krusial dalam mendongkrak kualitas hidup masyarakat di wilayah perdesaan.

“Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi katalisator dalam menekan angka tengkes (stunting), memperbaiki derajat kesehatan masyarakat, serta mampu menggerakkan roda perekonomian desa melalui tata kelola air minum yang mandiri,” ujar Minarni dalam keterangannya.

Langkah ini sejalan dengan target pembangunan nasional dalam memperluas akses air minum layak di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Berdasarkan data kesehatan nasional, pemenuhan sanitasi dan air bersih yang terintegrasi berkontribusi signifikan hingga 70 persen dalam intervensi sensitif penurunan kasus stunting.

Kepala Desa Sadha, Nikolaus Pabi, menyampaikan apresiasi atas terealisasinya program tersebut. Bagi warga setempat, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang telah lama dinantikan guna mendorong kebangkitan mutu hidup.

“Bantuan ini menjadi modal penting bagi Pemerintah Desa Sadha untuk mewujudkan target zero stunting di wilayah kami. Sarana air bersih ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan domestik warga, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kesehatan berbasis lingkungan,” kata Nikolaus.

Saat ini, pengerjaan sarana fisik di lapangan terus dikebut. Progres pembangunan infrastruktur air minum ini diperkirakan mencapai penyelesaian akhir (rampung) pada akhir November atau paling lambat sebelum siklus anggaran tahun 2026 berakhir di bulan Desember.

WBN

The post Julie Laiskodat Dorong Anggaran Rp500 Juta Infrastruktur Air Minum Desa Sadha Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Langkah ini menjadi bagian dari pengawalan jalur aspirasi parlemen untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah pemilihan NTT I.

Penyerahan secara simbolis berupa 14 sertifikat bantuan RLH dilakukan di Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, pada Selasa (3/11/2026).

Secara keseluruhan, total alokasi program rumah layak huni yang diperjuangkan Julie Laiskodat untuk Kabupaten Ngada pada tahun anggaran 2026 mencapai 24 unit, yang tersebar di wilayah Kecamatan Golewa Selatan (14 unit) dan Kecamatan Jerebuu (10 unit).

Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Minarni, M.Si, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai intervensi langsung pemerintah berkolaborasi dengan parlemen guna meringankan beban ekonomi warga kurang mampu.

“Melalui jalur aspirasi Ibu Julie Laiskodat, Kabupaten Ngada memperoleh total 24 unit rumah. Kami berharap stimulan ini mampu meringankan beban hidup masyarakat, sekaligus menjadi fondasi awal dalam memulihkan dan membangun perekonomian keluarga,” ujar Minarni saat mewakili penyerahan sertifikat.

Program intervensi perumahan berbasis aspirasi ini tidak hanya berpusat di Ngada, tetapi juga didistribusikan secara proporsional ke kabupaten lain di wilayah Daerah Pemilihan NTT I oleh Julie Sutrisno Laiskodat. Pola pendekatan ini diharapkan mampu mengurai kesenjangan kepemilikan perumahan di NTT secara bertahap.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Ngada, Moses Jala Watu, memberikan apresiasinya terhadap konsistensi pengawalan program dari tingkat pusat hingga ke daerah. Menurutnya, koordinasi yang solid antara jaringan legislatif, pemerintah daerah, dan aparatur desa menjadi kunci sukses eksekusi program di lapangan.

Sementara itu, Tenaga Ahli Anggota DPR RI untuk wilayah Ngada, Don Copertino Nua, memaparkan bahwa proses pembangunan fisik berjalan secara progresif. Dari total 24 unit yang dialokasikan, sebanyak 10 unit rumah tercatat telah rampung total, sedangkan sisanya kini berada dalam tahap penyelesaian akhir.

“Dukungan data dan administrasi dari pemerintah desa setempat sangat membantu percepatan proses ini. Kami mengimbau semua pihak untuk menjaga jejaring pembangunan yang sudah terbentuk demi keberlanjutan program-program berikutnya,” kata Don Nua.

Respons dan Harapan Warga

Kehadiran program ini disambut positif oleh masyarakat setempat. Yohanes Manu, salah satu tokoh masyarakat Desa Were III serta kader muda setempat, Viktor yang biasa disapa Viki menyatakan bantuan ini sangat krusial di tengah tantangan ekonomi di pedesaan saat ini.

“Bantuan melalui jalur aspirasi ini sangat menolong dan tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal yang sehat,” ungkap Viki.

Meski demikian, dalam dialog serap aspirasi yang dihadiri oleh kepala desa, ibu-ibu, dan tokoh adat setempat, warga juga menyampaikan sejumlah tantangan infrastruktur dasar lainnya. Warga Were III berharap ada keberlanjutan intervensi program berikutnya, terutama terkait penyediaan fasilitas sanitasi (kamar kecil) yang layak, akses air bersih, serta peningkatan kualitas jalan lingkungan desa.

Merespons hal tersebut, pihak keterwakilan Julie Laiskodat berkomitmen untuk mencatat dan membawa usulan kebutuhan sarana dasar ini sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan prioritas program kemitraan legislatif pada masa sidang mendatang.

WBN

The post Realisasi Aspirasi, Julie Laiskodat Serahkan Sertifikat Bantuan Rumah Layak Huni di Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Agenda tahunan ini difokuskan untuk menyerap langsung hambatan pembangunan di tingkat bawah, mulai dari infrastruktur jalan provinsi, hak kelola kehutanan, hingga ketahanan pangan lokal.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Watukapu tersebut turut dihadiri oleh Camat Bajawa Utara Frederikus Dhoi, Kepala Desa Watukapu Matias Sila Ngiso, serta Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Fraksi PAN, Yohanes Don Bosko Ponong.

Kehadiran perwakilan legislatif dari tingkat provinsi dan kabupaten ini dimanfaatkan warga untuk mengadukan sejumlah persoalan krusial.

Dalam dialog interaktif, perwakilan warga menyoroti akses jalan berstatus kewenangan provinsi yang kondisinya rusak, serta akses kelola di wilayah hutan lindung, padahal, potensi komoditas kehutanan dan pertanian di wilayah Bajawa Utara cukup tinggi namun terkendala status regulasi dan keterbatasan air.

Menanggapi keluhan terkait hutan lindung, Kristoforus Loko menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak legal untuk memanfaatkan kawasan tersebut melalui skema Perhutanan Sosial. Ia mencontohkan keberhasilan kawasan Inelika di Ngada yang telah mengantongi izin kelola perhutanan sosial seluas 625 hektar bagi pemberdayaan ekonomi warga.

“Selaku wakil rakyat, saya akan berdiri sesuai tupoksi untuk bersinergi dengan otoritas terkait, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan kementerian. Kita harus melakukan pendampingan agar masyarakat Watukapu mendapatkan akses legal serupa demi memajukan perekonomian mereka tanpa merusak ekologi,” ujar Kristoforus.

Selain isu kehutanan, sektor pertanian yang menjadi urat nadi warga Watukapu juga terancam produktivitasnya. Sebagai daerah basis sawah tadah hujan, warga mendesak adanya pembangunan jaringan irigasi.

Sebagai wakil rakyat Kristoforus Loko mengatakan pemanfaatan sejumlah titik sumber air potensial di Bajawa Utara memang membutuhkan intervensi anggaran oleh pemerintah.

Sebagai bentuk respons cepat terhadap kebutuhan sosial, Kristoforus secara pribadi juga menyerahkan bantuan 4 unit tenda sosial untuk keperluan kedukaan warga Desa Watukapu.

Optimalisasi Pasar Bobou

Di tempat yang sama, konstituen juga menyuarakan mandeknya aktivitas ekonomi di Pasar Bobou Bajawa kepada Anggota DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong. Warga meminta ketegasan legislatif dalam mendorong pemerintah kabupaten untuk menata pusat-pusat perdagangan di Ngada.

Bosko Ponong menjelaskan bahwa DPRD Ngada terus mendesak pemerintah daerah melakukan penataan dan penertiban kawasan perkotaan Bajawa secara persuasif dan humanis.

“Optimalisasi Pasar Bobou harus dimulai dari penguatan regulasi terlebih dahulu. Kita tidak boleh mencederai kemanusiaan atau pedagang kecil, melainkan menata mereka agar ekosistem pasar hidup dan tertib,” jelas Bosko.

Apresiasi terhadap jalannya reses ini disampaikan oleh Kepala Desa Watukapu, Matias Sila Ngiso, dan Camat Bajawa Utara, Frederikus Dhoi. Pihak pemerintah setempat menilai kehadiran anggota dewan lintas tingkat ini memotong jalur birokrasi komunikasi warga.

“Ini kesempatan terbaik bagi warga untuk menyuarakan isi kepala mereka langsung ke tingkat provinsi. Kami berharap koordinasi lintas pemangku kepentingan (stakeholders) ini diperkuat demi mempercepat pembangunan infrastruktur di Bajawa Utara,” pungkas Frederikus Dhoi.

WBN

The post Anggota DPRD NTT Kristoforus Loko Serap Aspirasi Ratusan Warga Desa Watukapu Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sebanyak 27 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mencakup 508 Kepala Keluarga dari Kelurahan Susu, Desa Naru, Desa Ngoranale, dan Desa Bolonga, resmi mengantongi izin pemanfaatan hutan lindung dengan masa kelola selama 35 tahun.

Kepastian ruang kelola seluas 625 hektar ini ditandai dengan prosesi ritual adat pembatasan lahan yang berlangsung khidmat pada Jumat (23/10/2026). Hadir dalam momentum historis tersebut, Anggota DPRD Provinsi NTT Kristoforus Loko, S.Fil., Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Ngada dan Nagekeo Kristianus Say, S.Hut., M.Ap., serta Camat Bajawa Stefanus Ferdinandus Helmi Dore, S.H.

Sebagai bentuk komitmen terhadap keberlanjutan, agenda ini dirangkaikan dengan penanaman prasasti oleh Anggota DPRD Provinsi NTT, Kristoforus Loko. Berdasarkan Surat Keputusan Perizinan yang diterbitkan pada tahun 2024, efektivitas pengelolaan lahan ini akan dievaluasi secara ketat setiap lima tahun sekali.

Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat

Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Ngada dan Nagekeo, Kristianus Say, menjelaskan bahwa puluhan kelompok tani ini diintegrasikan ke dalam Program Perhutanan Sosial. Upaya menjaga kelestarian hutan dilakukan dengan mengawinkan regulasi formal negara dengan kearifan lokal.

“Kami mengombinasikan hukum positif dengan hukum adat melalui ritual Ri’i. Ritual ini menjadi penegasan moral mengenai perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Langkah ini esensial agar pemanfaatan ekonomi tidak mengorbankan fungsi ekologis hutan,” ujar Kristianus.

Buah Perjuangan Panjang dan Konsistensi

Anggota DPRD Provinsi NTT, Kristoforus Loko, S.Fil., menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah pencapaian kemanusiaan yang berkeadilan.

Sebagai salah satu figur yang terlibat mengawal konflik agraria ini sejak awal, Kristo paham betul getirnya perjuangan masyarakat Inelika.

“Saya tahu persis dinamikanya karena saya bagian dari pelaku sejarah yang ikut berjuang gigih saat masyarakat berhadapan dengan rigidnya aturan cagar alam dan hutan lindung. Walau statusnya bukan hak milik, hak kelola selama 35 tahun ini adalah langkah maju yang sangat adil dan konstruktif,” kata Kristo Loko di hadapan warga.

Bagi politisi senior ini, kebijakan Perhutanan Sosial menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mengurai kebuntuan ekonomi warga, tanpa harus merusak tatanan alam.

“Ini adalah jawaban bahwa negara hadir memberikan ruang ekonomi demi keberlangsungan hidup dan peradaban masyarakat. Namun, hak ini membawa tanggung jawab besar. Masyarakat harus mengoptimalkannya dengan kepatuhan hukum yang tinggi,” tambahnya.

Komitmen Kristo Loko tidak berhenti pada pengawalan regulasi. Menanggapi aspirasi warga dalam sesi dialog mengenai keterbatasan modal tani, legislator NTT ini langsung menyanggupi untuk memfasilitasi dan membiayai mobilisasi bantuan bibit tanaman pertanian unggulan dari Labuan Bajo guna memastikan produktivitas lahan baru warga berjalan optimal.

Menjaga Ketertiban dan Menolak Konflik

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Camat Bajawa, Stefanus Ferdinandus Helmi Dore, mengingatkan warga agar kedewasaan menyikapi hak kelola ini dijaga. Kunci keberhasilan program ini terletak pada nihilnya konflik horizontal di lapangan.

“Kami meminta masyarakat mengedepankan ketertiban. Hak mengelola sama sekali berbeda dengan hak milik. Garaplah lahan sesuai batas yang telah ditentukan. Jika terjadi sengketa, negara tidak akan segan mengambil sikap tegas,” kata Stefanus, sembari meminta warga menyelesaikan riak-riak sosial menggunakan pendekatan kekeluargaan dan kultural.

Mewakili suara komunitas, tokoh masyarakat setempat, Petrus Kanisius Noka, menyampaikan rasa haru dan terima kasih mendalam kepada jajaran pemerintah serta lembaga dewan, yang konsisten menjembatani jeritan hati masyarakat Inelika hingga ke tingkat pusat dan provinsi.

“Kami sangat bahagia. Sebagai bentuk syukur, kami menyepakati sanksi moral dan hukum adat demi menjaga keharmonisan ini. Ruang pengelolaan ini akan kami optimalkan sebaik mungkin untuk mendongkrak ekonomi rumah tangga kami tanpa merusak hutan,” pungkas Petrus.

WBN

The post Mengakhiri Konflik Agraria Inelika Ngada, Kristo Loko : Negara Hadir Berikan Akses Kelola Ratusan Hektar appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut disampaikan Dipo dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 di Bajawa, Kabupaten Ngada, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Nur Safira Ashari sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, khususnya Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Yoseph Bhara beserta jajaran.

Menurut Dipo, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pengangkutan dan pembuangan ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Upaya tersebut harus disertai perubahan perilaku masyarakat serta dukungan fasilitas pengelolaan yang memadai.

“Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Masyarakat perlu membiasakan diri memilah sampah sejak dari rumah, sementara pemerintah harus memastikan tersedianya sistem pengumpulan dan pengolahan sampah yang memadai. Dengan demikian, sampah dapat dikelola secara optimal, tidak mencemari lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Dipo.

Ia juga mengingatkan bahwa sampah yang mengandung B3 dan limbah B3 memerlukan penanganan khusus karena berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan benar.

“Karena itu, edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat agar warga memahami perbedaan antara sampah rumah tangga biasa dan sampah yang membutuhkan penanganan khusus. Edukasi tersebut perlu diikuti dengan penyediaan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan yang aman sesuai peraturan.” katanya.

Apresiasi Prestasi Ngada

Dalam kesempatan tersebut, Dipo mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Ngada yang meraih Juara I Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri tingkat regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Ia menilai penghargaan tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Ngada sekaligus dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan.

“Prestasi ini patut kita apresiasi karena menjadi kebanggaan daerah. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana capaian ini dijaga dan ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Dipo.

Ia berharap Ngada dapat terus mengembangkan berbagai program dan inovasi pengelolaan sampah sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di tingkat nasional.

Kolaborasi Lintas Sektor

Dipo menambahkan bahwa pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, hingga dunia usaha.

Masyarakat dapat berkontribusi dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, memilah sampah rumah tangga, mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menyalurkan material yang dapat didaur ulang melalui jalur yang tersedia.

Sementara itu, pemerintah daerah perlu memastikan layanan pengangkutan berjalan teratur, fasilitas pengolahan dikembangkan sesuai kebutuhan, serta penanganan sampah dan limbah B3 dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak agar pengelolaan sampah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” papar Dipo.

Sebagai Anggota DPR RI Komisi XII, Dipo menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan kebijakan dan pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai kewenangannya, termasuk mendukung upaya peningkatan pengelolaan sampah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

WBN

The post Dipo Nusantara Tekankan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, Apresiasi Prestasi Ngada appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Hal tersebut diungkapkan dalam acara “Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3” yang digelar di Bejo Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini diinisiasi untuk membangun kesadaran kolektif serta merumuskan langkah taktis mitigasi kedaruratan lingkungan di tingkat lokal.

Anggota Komisi XII DPR RI, N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, M.Kn, menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus diwujudkan melalui kerja nyata yang terintegrasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas. Menurut dia, ekosistem pengawasan harus diperketat dari hulu hingga ke hilir.

“Menjaga lingkungan bukan sekadar membuat daerah kita terlihat bersih, tetapi memastikan masyarakat kita hidup dengan aman dan sehat. Pemerintah perlu memperkuat pelayanan dan pengawasan, pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan, dan masyarakat wajib dibekali literasi yang benar terkait pengelolaan sampah,” ujar Nur Muhammad Dipo saat membuka kegiatan tersebut.

Ia juga menyoroti urgensi penanganan limbah spesifik seperti oli bekas, baterai, dan sisa bahan kimia dari aktivitas usaha. Jika limbah-limbah kategori B3 ini tidak dikelola dengan prosedur khusus, risiko pencemaran terhadap tanah dan sumber air di Kabupaten Ngada sangat tinggi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngada Joice Jawa, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada Yoseph Bhara, Anggota DPRD NTT Fraksi PKB Angela Merci Piwung. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandai pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekologi di daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup RI, yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), Nur Safira Ashari, turut hadir memberikan asistensi teknis. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjembatani regulasi nasional agar dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah.

Dipo berharap sosialisasi ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata. Output yang diinginkan adalah adanya transfer pengetahuan yang masif hingga ke tingkat rumah tangga dan generasi muda.

Masyarakat diimbau untuk memulai aksi mitigasi dari unit terkecil, seperti memilah sampah dari sumbernya, menghentikan kebiasaan membakar sampah secara terbuka, serta aktif melaporkan potensi ancaman limbah berbahaya kepada petugas berwenang.

“Apa yang kita pelajari hari ini hendaknya diteruskan kepada keluarga dan kelompok masyarakat. Lingkungan yang terjaga hari ini adalah warisan berharga bagi anak cucu kita di masa depan,” pungkasnya.

WBN

The post Soroti Penanganan Sampah di Ngada Dipo Nusantara : Perlindungan Lingkungan Butuh Kerja Nyata appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Keterbatasan kapasitas fiskal dan ruang anggaran daerah menjadi kendala utama dalam membiayai seluruh kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi secara mandiri.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Ngada Bernadinus Dhey Ngebu dalam rapat bersama Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanganan Bencana di Kabupaten Nagekeo, Jumat (2/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pengawas, serta dihadiri sejumlah anggota DPR dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.

“Ruang anggaran daerah semakin terbatas akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam mendanai seluruh kebutuhan pemulihan,” ujar Bernadinus.

Pemkab Ngada berharap, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang tengah dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Dukungan dari APBN dinilai krusial agar proses pemulihan fasilitas umum dan kondisi sosial-ekonomi warga tidak mandek.

Salah satu dampak paling parah dari gempa ini menimpa masyarakat pesisir di Kecamatan Riung. Sektor ekonomi warga setempat lumpuh setelah sejumlah kapal dan pukat nelayan hanyut terbawa arus laut saat bencana terjadi.

Nilai kerugian di sektor kelautan ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kehilangan sarana melaut tersebut berdampak langsung pada hilangnya pendapatan harian keluarga nelayan yang bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut.

Pemkab Ngada mengaku tidak mampu mengganti fasilitas penangkapan ikan tersebut karena membutuhkan biaya yang melampaui kemampuan APBD daerah.
Selain sektor ekonomi nelayan, Bernadinus juga menyoroti nasib warga terdampak yang rumahnya masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Kelompok ini tidak masuk dalam klasifikasi kerusakan ringan, sedang, maupun berat, sehingga berpotensi luput dari skema bantuan reguler.

“Kami berharap kelompok masyarakat ini tetap memperoleh perhatian dan dukungan. Bentuk serta besaran bantuannya dapat disesuaikan dengan kondisi kerusakan lapangan serta ketentuan yang berlaku agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan,” tambahnya.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, di antaranya Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Sekretaris Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum.

Hadir pula Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

Kunjungan kerja Tim Pengawas DPR RI ke Flores ini bertujuan memastikan tata kelola penanggulangan bencana berjalan optimal. Pengawasan meliputi koordinasi pusat-daerah, percepatan perbaikan rumah dan fasilitas publik, pemulihan layanan masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran bencana.

WBN

The post Temui Tim Pengawas DPR, Wabup Ngada Soroti Nasib Nelayan dan Rumah Tak Masuk Kategori Bantuan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pembukaan jalur sepanjang 3 kilometer di Desa Benteng Tawa 4 ini dimulai pada Senin (28/9/2026). Langkah ini diawali dengan prosesi ritual adat setempat di titik nol pengerjaan, sebagai simbol restu leluhur dan penyelarasan alam agar pembangunan infrastruktur berjalan tanpa hambatan.

Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Daerah Pemilihan Ngada 4, Yohanes Don Bosko Ponong, menyatakan bahwa proyek ini merupakan realisasi langsung dari aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) legislatif.

“Jalan tani ini adalah jawaban atas kerinduan panjang masyarakat. Potensi pertanian di sini luar biasa, namun selama ini terkendala akses angkut menuju pasar. Ruas jalan sepanjang 3 kilometer ini diharapkan memotong rantai distribusi yang mahal,” ujar Bosko, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Amanat Demokrat DPRD Ngada.

Bosko menambahkan, pengerjaan fisik akan berjalan mulus berkat tingginya partisipasi publik. Para pemilik lahan di sepanjang jalur Sobokmbea-Lenggar-Mbazang secara sukarela menyetujui pembukaan jalan tani baru sepanjang 3 km demi kepentingan umum tanpa konflik agraria.

Sentra Komoditas Baru

Kawasan Benteng Tawa selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah subur di Ngada yang menghasilkan berbagai tanaman perkebunan bernilai tinggi, seperti kemiri, cengkeh, pala, porang, hingga vanili. Sayangnya, minimnya infrastruktur membuat hasil bumi terancam rusak sebelum sampai ke pasar kota.

Hubertus Lodo, salah satu tokoh masyarakat Desa Benteng Tawa, mengungkapkan rasa leganya atas dimulainya proyek ini.

Bagi warga, jalan baru ini bukan sekadar jalur lintasan kendaraan, melainkan urat nadi perekonomian.

“Hasil pertanian kami melimpah, tetapi membawa keluar dari lahan adalah perjuangan berat. Dengan adanya jalan ini, nilai tawar komoditas kami pasti membaik,” kata Hubertus.

Selain memacu produktivitas sektor agraria, pembukaan jalur baru yang melintasi Sobokmbea, Lenggar, Wirong, Wolofaze, hingga Pigang ini juga dirancang untuk jangka panjang.

Berbagai pihak termasuk pemerintah, wakil rakyat dan warga memproyeksikan kawasan strategis ini sebagai area perluasan permukiman baru yang lebih tertata dan ramah akses di masa depan.

“Sinergi antara pokok pikiran legislatif, dukungan eksekutif melalui dinas terkait, serta kerelaan masyarakat adat menjadi modal sosial penting bagi Ngada untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pinggiran”, pungkas Anggota DPRD Ngada, Bosko Ponong kepada wartawan.

Kepada wartawan, warga setempat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak atas jawaban aspirasi mereka, diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Lembaga Dewan, Anggota DPRD Wakil Riung raya, Perutusan Yohanes Don Bosko Ponong, Dinas theknis serta pihak rekanan yang mengerjakan proyek jalan baru di wilayah mereka.

WBN

The post Sentuhan Pokir DPRD Ngada Bosko Ponong Menjawab Kerinduan Akses Petani Benteng Tawa appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Infrastruktur yang menjadi urat nadi penghubung Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur ini merupakan salah satu jalur vital dengan kondisi sangat memprihatinkan, rusak berat, tidak layak pakai.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristoforus Loko, S.Fil terjun lapangan memantau langsung jalannya pengerjaan fisik, pada Kamis (24/9/2026).

Kepada wartawan, Kristoforus Loko yang juga merangkap sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTT yang tetap memprioritaskan perbaikan jalan strategis ini di tengah pengetatan anggaran daerah.

“Jalur ini merupakan penghubung vital antarkabupaten. Sekian lama jalan ini tidak tersentuh perhatian hingga kondisinya rusak berat. Sepanjang 3,5 kilometer ruas jalan ini selalu berubah layaknya kubangan kerbau setiap musim hujan. Apresiasi kepada semua pihak,Gubernur NTT, Wakil Gubernur, PUPR serta rekan-rekan DPRD Provinsi atas keberpihakan, sehingga pada tahun anggaran 2026 ini perbaikan bisa mulai dilakukan secara bertahap,” kata Anggota Banggar sekaligus Ketua Fraksi Amanat-Sejahtera DPRD NTT, Kristo Loko.

Proyek penanganan jalan dengan skema long segment ini menelan anggaran lebih dari Rp 6 miliar. Skema pembiayaan ini, lanjutnya, terhitung berani karena murni mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terjadi menyusul nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) untuk sektor infrastruktur jalan pada tahun ini.

Dari total 3,5 kilometer jalan yang rusak, pengerjaan tahap awal ini baru mencakup 1,3 kilometer. Konstruksi utama meliputi peningkatan struktur jalan dengan Agregat A dan B, pengaspalan, serta pembangunan fasilitas penunjang seperti drainase dan dinding penahan tanah untuk mengantisipasi longsor. Proyek ini ditargetkan selesai dalam 95 hari kalender, terhitung sejak 14 September hingga 16 Desember 2026.

Sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD NTT, Kristoforus Loko berjanji akan terus mengawal sisa ruas jalan yang belum tertangani agar bisa dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.

“Ini juga bagian dari pemenuhan target Dasa Cita Gubernur terkait infrastruktur. Sudah menjadi kewajiban kami untuk memastikan aspirasi warga pedalaman terwujud demi kemerdekaan infrastruktur,” ujar mantan Ketua DPRD Ngada yang juga pernah maju sebagai Calon Bupati dalam bursa Pemilukada Ngada tersebut.

Apresiasi Warga

Perbaikan jalan ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Dalam forum dengar pendapat yang digelar di Aula Kantor Desa Benteng Tawa, sejumlah perwakilan warga menyampaikan rasa syukurnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Fraksi Amanat Demokrat DPRD Ngada, Yohanes Don Bosko Ponong. S.Pd.

Sebagai Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Riung Raya, Bosko Ponong menyampaikan bahwa kolaborasi perjuangan memenangkan aspirasi masyarakat mulai dari daerah pinggiran hingga perkotaan sudah waktunya menjadi komitmen bersama, harus terus dipupuk demi percepatan kemajuan daerah multi sektor.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Amandus Yordanus, menuturkan bahwa selama bertahun-tahun warga harus pasrah dengan kondisi akses transportasi yang buruk.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian nyata dari pemerintah provinsi, meskipun disadari kemampuan anggaran daerah saat ini sedang terbatas. Kami mendukung penuh kebijakan pembangunan yang dilakukan secara bertahap ini,” ucapnya.

Senada dengan Amandus, perwakilan tokoh muda Benteng Tawa 2, Benyamin Djapi. Ia berharap pengerjaan proyek ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat mutu. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kualitas pengerjaan agar jalan dapat bertahan lama.

“Jalan yang layak sudah menjadi kerinduan lama kami di pedalaman. Kami berterima kasih kepada pemerintah dan legislatif yang telah memperjuangkan aspirasi ini. Harapan kami, jalur ini pada akhirnya bisa tuntas seluruhnya pada tahun-tahun mendatang,” ungkap Benyamin.

“Memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan segenap kemampuan terbaik merupakan komitmen nyata saya dalam berkarya. Menerjemahkan harapan dan kerinduan akan perubahan serta kemajuan adalah tanggung jawab moral yang harus terus saya hidupkan serta wujudkan secara konsisten sebagai seorang wakil rakyat,” pungkas Mantan Ketua Tim Pemenangan Melki-Jhony Kabupaten Ngada pada Pilgub NTT 2024, Kristo Loko.

WBN

The post Perjuangkan Jalan Mbazang-Simpang Waepana Ngada, DPRD Provinsi NTT Kristo Loko Pantau Pengerjaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.