NTT, WBN— Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana gempa bumi di wilayah Flores.
Keterbatasan kapasitas fiskal dan ruang anggaran daerah menjadi kendala utama dalam membiayai seluruh kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi secara mandiri.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Ngada Bernadinus Dhey Ngebu dalam rapat bersama Tim Pengawas DPR RI terhadap Penanganan Bencana di Kabupaten Nagekeo, Jumat (2/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Pengawas, serta dihadiri sejumlah anggota DPR dan perwakilan kementerian/lembaga terkait.
“Ruang anggaran daerah semakin terbatas akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam mendanai seluruh kebutuhan pemulihan,” ujar Bernadinus.
Pemkab Ngada berharap, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang tengah dibahas bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Dukungan dari APBN dinilai krusial agar proses pemulihan fasilitas umum dan kondisi sosial-ekonomi warga tidak mandek.
Salah satu dampak paling parah dari gempa ini menimpa masyarakat pesisir di Kecamatan Riung. Sektor ekonomi warga setempat lumpuh setelah sejumlah kapal dan pukat nelayan hanyut terbawa arus laut saat bencana terjadi.
Nilai kerugian di sektor kelautan ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kehilangan sarana melaut tersebut berdampak langsung pada hilangnya pendapatan harian keluarga nelayan yang bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut.
Pemkab Ngada mengaku tidak mampu mengganti fasilitas penangkapan ikan tersebut karena membutuhkan biaya yang melampaui kemampuan APBD daerah.
Selain sektor ekonomi nelayan, Bernadinus juga menyoroti nasib warga terdampak yang rumahnya masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). Kelompok ini tidak masuk dalam klasifikasi kerusakan ringan, sedang, maupun berat, sehingga berpotensi luput dari skema bantuan reguler.
“Kami berharap kelompok masyarakat ini tetap memperoleh perhatian dan dukungan. Bentuk serta besaran bantuannya dapat disesuaikan dengan kondisi kerusakan lapangan serta ketentuan yang berlaku agar tidak ada warga terdampak yang terabaikan,” tambahnya.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, di antaranya Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Sekretaris Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum.
Hadir pula Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan serta Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
Kunjungan kerja Tim Pengawas DPR RI ke Flores ini bertujuan memastikan tata kelola penanggulangan bencana berjalan optimal. Pengawasan meliputi koordinasi pusat-daerah, percepatan perbaikan rumah dan fasilitas publik, pemulihan layanan masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran bencana.
WBN
