Menurut Terlapor dirinya anggap bahwa laporan tersebut tidak miliki hubungan hukum yang sah namun laporan polisi tersebut diduga dipaksakan tanpa Melihat fakta hukum namun diduga oknum penyidik memaksakan Korban/ pihak terlapor sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan oleh dirinya.

Pihak terlapor dalam hal ini pemilik perusahaan mengklaim tidak pernah mengenal, tidak pernah berkomunikasi, dan tidak pernah bertransaksi dengan pelapor.

Menurut korban dirinya berbisnis rumput laut bersama oknum Berinisial AN yang dimana AN didugat oleh PT MAI atas penjualan rumput laut yang tidak sesuai spesifikasi atau ketentuan hingga PT MAI menangkan gugatan secara perdata melawan AN.

Pemilik Perusahaan yang juga selaku korban anggap AN diduga mengambil rumput laut dari pihak pelapor Berinisial JP.

Setelah merasa dirinya didiskriminasi dengan dilakukan Penetapan Tersangka hingga dilakukan Penahanan oleh oknum Polda, pihak Perusahaan atau Korban langsung mengambil langkah hukum dengan melakukan upaya Prapradilan untuk membuktikan dugaan Kriminalisi dan unsur pemaksaan status tersangka dan Penahanan dirinya.

Kemenangan telak di Praperadilan tak membuat keadilan pulih. VYDA AVLYDA, korban dugaan penahanan ilegal selama 70 hari di Polda Sulsel, melalui kuasa hukumnya Bahar, S.H. dari HB LAW FIRM & PARTNERS, resmi melaporkan 18 oknum penyidik Unit 2 Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Sulsel ke Propam atas Laporan terkait LP/B/567/VII/2024/SPKT Polda Sulsel dan menuntut Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Kami sudah menang Praperadilan Nomor 34/Pid.Pra/2025/PN.Mks. Hakim tegas menyatakan panggilan tersangka cacat hukum, Sprin Sidik 3 kali nomor sama tidak sah dan batal demi hukum, semua tindakan penyidik tidak sah. Tapi sampai hari ini rehabilitasi nama baik klien kami tidak dijalankan,” tegas Bahar, S.H.

Bahar membeberkan, Panggilan melanggar Pasal 227 KUHAP. Panggilan pertama surat 19 Mei 2025 disuruh hadir 22 Mei 2025, kedua surat 30 Juni 2025 disuruh hadir 2 Juli 2025. Secara formil cacat hukum.

“Akibat ugal-ugalan administrasi ini, klien kami dirampas kemerdekaannya 70 hari. Ini pelanggaran HAM berat, abuse of power. Kami minta 4 aktor utama di PTDH,” tegasnya.

Putusan perdata di PN Tarakan, PT Kaltara, dan Kasasi MA No.3047 K/PDT/2026 juga disebut menguatkan posisi klien.

“Jika Propam Polda Sulsel tutup mata, kami akan bawa ke Mabes Polri,” tutupnya.

Sementara Ketua Umum Aliansi PKSPH (Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM) juga Turut Menyoroti atas dugaan Kriminalisi oleh pihak korban yang dipaksa Menjadi TSK hingga dilakukan Penahanan.

“Kami meminta atas fakta hukum yang terjadi, dimana hal ini mencederai asas keadilan di masyarakat dan ini tidak sejalan dengan slogan KAPOLRI bahwa Polisi Bersama Masyarakat”,jelas Hamdan kepada awak media pada 29 Oktober 2026.

Hamdan Meminta agar Kapolri mencopot semua oknum yang terlibat agar mengembalikan citra nama baik Polisi dan Korban.

“Kami meminta agar Kapolri bertindak tegas mencopot semua oknum yang terlibat agar tidak menjadi citra buruk di masyarakat dan korban juga bisa mendapatkan rasa keadilan dan membuat nama baiknya kembali”,tutupnya

The post Diduga Paksakan Kasus di Polda Sulsel, Korban Menang Dalam Prapradilan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kedua lembaga tersebut mendesak Kapolda Jawa Tengah memberikan atensi khusus terhadap penanganan laporan yang saat ini disebut masih berada pada tahap penyelidikan di Polres Pemalang. Aparat penegak hukum diminta memberikan kejelasan mengenai perkembangan perkara agar laporan masyarakat tidak terkatung-katung tanpa kepastian hukum.

Berdasarkan SP2HP Nomor B/331/IX/RES.3.3/2026/Satreskrim/Polres Pml tertanggal 25 September 2026, penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan melalui pengumpulan bahan keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

PKSPH–GARPINDO: Jangan Biarkan Laporan Masyarakat Tanpa Kepastian!

PKSPH dan GARPINDO menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran publik harus ditangani secara serius, profesional, transparan, dan akuntabel.

Kedua lembaga juga meminta Bareskrim Polri berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk melakukan pengawasan dan pendalaman sesuai kewenangan masing-masing, sehingga dugaan penyimpangan tersebut dapat diusut secara tuntas berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut kedua lembaga, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang nantinya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Siap Turun Aksi Jika Tidak Ada Kepastian Hukum

PKSPH bersama GARPINDO menyatakan siap mengambil langkah lanjutan berupa aksi unjuk rasa apabila laporan masyarakat tersebut tidak memperoleh kejelasan dan kepastian penanganan dari aparat penegak hukum.

Langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial sekaligus upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kedua lembaga menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan meminta agar dugaan yang dilaporkan diperiksa secara objektif hingga memperoleh kejelasan berdasarkan hukum.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum hanya karena laporan yang disampaikan tidak mendapatkan kejelasan. Kami meminta Kapolda Jawa Tengah memberikan atensi khusus dan mendorong Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memastikan penanganan perkara ini berjalan secara profesional dan transparan,” tegas pernyataan sikap kedua lembaga kepada awak media pada Rabu,28 Oktober 2026.

Hukum Harus Adil dan Tidak Pandang Bulu

PKSPH dan GARPINDO menegaskan bahwa anggaran negara maupun bantuan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat wajib dikelola sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti perkara sesuai prosedur yang berlaku.

Penegakan hukum harus memberikan cerminan kepada masyarakat bahwa keadilan berlaku bagi siapa pun, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruh.

PKSPH–GARPINDO akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan. Apabila tidak ada kepastian penanganan, aksi unjuk rasa menjadi salah satu langkah yang siap ditempuh sebagai bentuk desakan agar laporan masyarakat mendapatkan perhatian serius dan proses hukum berjalan secara adil, transparan, serta tidak tebang pilih.

The post PKSPH–GARPINDO Siap Turun Aksi, Desak Bareskrim dan Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Desa Jojogan Pemalang appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum GARPINDO, Wandy, S.H., mendesak DPRD Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Dinas Ketenagakerjaan terkait agar segera melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengupahan perusahaan tersebut.

Menurut GARPINDO, persoalan dugaan upah di bawah ketentuan minimum tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah perusahaan telah memenuhi kewajibannya terhadap para pekerja.

Audit Slip Gaji dan Mutasi Rekening Pekerja

GARPINDO meminta instansi berwenang memeriksa slip gaji, perjanjian kerja, daftar pembayaran upah, serta dokumen pendukung lainnya.

Pemeriksaan juga perlu mencocokkan administrasi pengupahan perusahaan dengan pembayaran yang benar-benar diterima pekerja. Pemeriksaan mutasi rekening harus dilakukan melalui prosedur yang sah dengan memperhatikan persetujuan pekerja dan perlindungan data pribadi.

DPRD dan Kementerian Ketenagakerjaan Diminta Turun Tangan

GARPINDO mendesak DPRD Kota Semarang menjalankan fungsi pengawasan serta meminta instansi ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Dugaan pembayaran upah di bawah ketetapan minimum pemerintah perlu dibandingkan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Semarang pada tahun terkait.

Apabila ditemukan pelanggaran, GARPINDO meminta pemerintah mengambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggapan Ketua Umum GARPINDO kepada Awak Media Hari Ini

Ketua Umum GARPINDO, Wandy, S.H., menegaskan bahwa dugaan persoalan pengupahan harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta DPRD Kota Semarang, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Dinas Ketenagakerjaan terkait turun tangan memeriksa dugaan pembayaran upah pekerja PT Sula Gailea Raya yang diduga berada di bawah ketetapan minimum pemerintah. Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Periksa slip gaji, dokumen pengupahan, dan kesesuaian pembayaran yang benar-benar diterima pekerja,” tegas Wandy, S.H.

Ia menambahkan, “Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengupahan, perusahaan harus diminta memenuhi kewajibannya dan pemerintah harus mengambil tindakan sesuai hukum. Hak pekerja tidak boleh diabaikan.”

GARPINDO berharap instansi berwenang segera menindaklanjuti persoalan tersebut demi memberikan kepastian hukum serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja.

Sementara itu, pihak PT Sula Gailea Raya yang telah dikonfirmasi belum memberikan tanggapan resmi kepada awak media hingga berita ini diterbitkan.

The post GARPINDO Soroti Dugaan Upah di Bawah Ketetapan Minimum Pemerintah di PT Sula Gailea Raya Semarang, DPRD dan Kementerian Diminta Audit Slip Gaji Pekerja appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Informasi tersebut disampaikan oleh seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada awak media. Sumber mengaku mengetahui peristiwa tersebut saat berada di lokasi operasi.

Menurut keterangannya, seorang pengunjung yang dikenal dengan panggilan  berinisial Abang HS diduga sempat meminta kepada petugas agar tidak menjalani tes urine dan menanyakan nominal uang yang harus dibayarkan.

“Jangan maki saya dites urine, Abang. Sebut maki apa petunjuk ta, berapa harus saya bayar,” demikian kutipan ucapan yang disampaikan sumber kepada awak media.

Sumber tersebut menuturkan bahwa setelah permintaan itu disampaikan, terlihat adanya komunikasi antara pengunjung dan petugas yang menurut keterangannya diduga berujung pada kesepakatan senilai Rp60 juta.

Sumber yang enggan disebutkan namanya itu berharap informasi tersebut mendapat perhatian serius dari pihak berwenang.

“Saya berharap dugaan ini ditelusuri secara profesional agar kebenarannya menjadi jelas. Jika memang ada pelanggaran, harus diproses sesuai ketentuan hukum, apalagi HS disebut punya hubungan Special dengan LC yang Turut diamankan oleh pihak kepolisian” ungkap sumber kepada awak media.

Selain itu, sumber mengklaim bahwa HS tidak ikut dibawa ke kantor polisi setelah operasi selesai. Menurut informasi yang disampaikannya, HS justru diantar menuju sebuah hotel yang diduga berkaitan dengan informasi transaksi tersebut.

Meski demikian, keterangan mengenai dugaan transaksi Rp60 juta dan keberadaan HS setelah operasi masih membutuhkan verifikasi serta bukti pendukung dari pihak berwenang.

Tiga Orang Dinyatakan Positif Tes Urine

Dalam operasi di THM Almadera tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan karyawan. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, tiga orang dinyatakan positif narkotika melalui pemeriksaan urine. Mereka terdiri dari dua perempuan yang bekerja sebagai lady companion (LC) dan seorang pengunjung laki-laki.

Ketiganya kemudian dibawa untuk menjalani penanganan lebih lanjut.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara, sebelumnya menyampaikan bahwa operasi tersebut melibatkan 66 personel gabungan dari Satresnarkoba, Satuan Intelkam, dan Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polrestabes Makassar.

Petugas melakukan tes urine secara sampling terhadap 50 orang pengunjung dan karyawan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, tiga orang dinyatakan positif narkotika. Untuk ketiga orang yang positif itu, kami masih melakukan pengembangan,” ujar Lulik pada Minggu, 18 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, polisi juga tidak menemukan barang bukti berupa sabu maupun jenis narkotika lainnya di lokasi.

Perlu dipahami bahwa hasil tes urine positif tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah sebagai pengedar narkotika. Penanganan lebih lanjut harus didasarkan pada pemeriksaan dan bukti yang sah menurut hukum.

Kasat Resnarkoba: Jika Ada Pelanggaran, Akan Kami Tindak

Saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu, 24 Oktober 2026, terkait informasi dugaan transaksi Rp60 juta tersebut, Kasat Resnarkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febyantara, memberikan tanggapan singkat.

“Terima kasih infonya, bro. Kami coba cek ya, kalau memang ada pelanggaran akan kami tindak,” jawab Lulik kepada awak media.

Sementara itu, Kanit 2 Narkoba Polrestabes Makassar membenarkan adanya operasi tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengenal nama Hans dan menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan profesionalisme dalam pelaksanaan operasi.

“Memang benar kami lakukan razia, dan kami amankan tiga yang positif dan kami lakukan untuk direhab. Untuk nama Hans kami tidak kenal, dan kami mengedepankan profesionalisme dalam operasi tersebut,” ujar Kanit 2 Narkoba Polrestabes Makassar melalui sambungan telepon kepada awak media.

Di tempat terpisah, Kanit 3 Narkoba Polrestabes Makassar memberikan tanggapan berbeda.

“Tidak ada kejadian tersebut pada saat kami lakukan giat, tolong didalami sumbernya,” ujarnya singkat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dugaan yang beredar masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan sumber.

GARPINDO Desak Propam Polda Sulsel dan Bareskrim Turun Tangan

Ketua Umum Garda Paralegal Indonesia (GARPINDO) turut menyoroti mencuatnya dugaan tersebut. GARPINDO meminta Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan objektif.

GARPINDO juga meminta Bareskrim Polri memberikan perhatian serta mempertimbangkan langkah penanganan sesuai kewenangannya apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Menurut GARPINDO, dugaan yang menyangkut integritas aparat penegak hukum harus ditelusuri secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Pemeriksaan diharapkan mencakup keterangan saksi, kronologi operasi, dokumentasi kegiatan, serta bukti-bukti lain yang relevan untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau pelanggaran prosedur.

GARPINDO menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan prasangka terhadap institusi kepolisian.

Publik Menunggu Kejelasan

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi kebenaran dugaan transaksi Rp60 juta tersebut.

Awak media masih berupaya memperoleh penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait, termasuk Kapolrestabes Makassar, guna memastikan apakah informasi yang disampaikan sumber memiliki dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu tindak lanjut atas informasi tersebut. Apakah dugaan ini dapat dibuktikan atau justru tidak terbukti? Penelusuran yang profesional dan transparan menjadi penting untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(Redaksi Pusat)

The post Di Balik Razia THM Almadera, Mencuat Dugaan Suap Rp60 Juta untuk Hindari Tes Urine, GARPINDO Desak Propam Turun Tangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Enam Tahun Bekerja, Status Tak Jelas, Bupati dan DPRD Diminta Turun Tangan

KABUPATEN TANGERANG — Aliansi PKSPH (Perlawanan Ketidakadilan Serta Pelanggaran HAM) menyoroti dugaan ketidakjelasan status hubungan kerja dan pemenuhan hak seorang karyawan kontrak di lingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang. Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Wasekjend Aliansi PKSPH, Rizal, S.H., dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (16/10/2026), menyatakan bahwa laporan mengenai persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif, transparan, serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut kronologi yang disampaikan seorang pekerja kepada pihaknya, yang bersangkutan mengaku telah bekerja selama lebih dari enam tahun. Kontrak pertamanya berlangsung pada periode 2020–2022. Namun, sejak 2022 hingga 2026, ia mengaku tetap bekerja tanpa menandatangani kontrak baru.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pekerja tersebut mengaku diminta menandatangani kontrak bertanggal mundur atau backdate pada Agustus 2026. Ia menyatakan menolak menandatangani dokumen tersebut dan mengaku bonus tahunannya tidak diberikan.

Selain itu, pekerja tersebut mengaku belum menerima uang kompensasi selama masa kontrak serta tidak memperoleh hak cuti karena statusnya masih sebagai karyawan kontrak.

PKSPH menegaskan bahwa seluruh keterangan tersebut perlu diverifikasi dengan memeriksa dokumen hubungan kerja, kebijakan perusahaan, dan penjelasan resmi dari manajemen Perumdam TKR.

RIZAL: JANGAN BIARKAN PEKERJA TERUS BERADA DALAM KETIDAKPASTIAN

Rizal, S.H., menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, manajemen perusahaan harus memastikan setiap hubungan kerja memiliki dasar administrasi yang jelas serta memenuhi hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

“Apabila benar seorang pekerja telah bekerja selama lebih dari enam tahun, tetapi status hubungan kerjanya tidak jelas, kompensasi yang menjadi haknya belum dibayarkan, dan muncul persoalan bonus setelah menolak menandatangani kontrak bertanggal mundur, maka hal ini harus diperiksa secara serius. Jangan sampai pekerja terus berada dalam ketidakpastian tanpa penjelasan yang transparan,” tegas Rizal kepada awak media.

Ia menjelaskan, masa kerja yang panjang tidak serta-merta menjadikan pekerja kontrak sebagai pegawai tetap. Namun, perusahaan tetap berkewajiban memastikan bahwa penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), administrasi kontrak, serta pemenuhan hak pekerja telah sesuai dengan ketentuan hukum.

DUGAAN KONTRAK BACKDATE DAN BONUS TAHUNAN HARUS DIKLARIFIKASI

PKSPH turut menyoroti pengakuan pekerja mengenai permintaan penandatanganan kontrak bertanggal mundur pada Agustus 2026.

Rizal meminta manajemen Perumdam TKR memberikan penjelasan mengenai tujuan, dasar administrasi, serta konsekuensi hukum dari dokumen tersebut.

“Dokumen ketenagakerjaan harus dibuat dan ditandatangani secara transparan. Apabila terdapat perbedaan antara tanggal penandatanganan sebenarnya dan tanggal yang tercantum dalam dokumen, manajemen perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pekerja juga berhak memahami isi perjanjian sebelum menyetujuinya,” ujarnya.

Terkait bonus tahunan yang disebut tidak diberikan setelah pekerja menolak menandatangani kontrak tersebut, Rizal meminta perusahaan menjelaskan dasar kebijakan dan alasan pembayarannya tidak dilakukan.

Menurutnya, apabila bonus tersebut merupakan hak pekerja berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau ketentuan lain yang berlaku dan persyaratannya telah dipenuhi, persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif.

HAK CUTI DAN KOMPENSASI PKWT JANGAN DIABAIKAN

PKSPH juga menyoroti pengakuan pekerja yang menyatakan tidak memperoleh hak cuti karena masih berstatus karyawan kontrak.

Secara hukum, Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah, mengatur hak cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur pemberian uang kompensasi bagi pekerja PKWT sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

Rizal menegaskan bahwa status kontrak tidak dapat langsung dijadikan alasan untuk menyimpulkan pekerja kehilangan hak cuti maupun hak lainnya.

“Pemenuhan hak pekerja harus diperiksa berdasarkan masa kerja, dokumen perjanjian, ketentuan perusahaan, dan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat hak yang belum dipenuhi, perusahaan harus memberikan penjelasan dan menyelesaikannya sesuai mekanisme hukum,” tegasnya.

BUPATI DAN DPRD KABUPATEN TANGERANG DIMINTA TURUN TANGAN

PKSPH meminta Bupati Tangerang dan DPRD Kabupaten Tangerang memberikan perhatian terhadap persoalan yang dilaporkan tersebut.

Menurut Rizal, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti persoalan ini sesuai kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan tata kelola BUMD. Sementara itu, DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

PKSPH mendorong agar pihak terkait meminta klarifikasi resmi dari manajemen Perumdam TKR mengenai beberapa hal berikut:

1. Status hubungan kerja pekerja sejak 2022 hingga 2026.

2. Dasar permintaan penandatanganan kontrak bertanggal mundur pada Agustus 2026.

3. Pemenuhan uang kompensasi PKWT selama masa hubungan kerja.

4. Kejelasan hak cuti yang menurut pengakuan pekerja belum diberikan.

5. Dasar tidak dibayarkannya bonus tahunan setelah pekerja menolak menandatangani dokumen kontrak tersebut.

“Kami meminta Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang memberikan perhatian sesuai kewenangannya. Persoalan ini harus dibuka melalui klarifikasi yang objektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan bagi pekerja,” ujar Rizal.

DISNAKER DIMINTA MELAKUKAN PEMERIKSAAN SESUAI KEWENANGAN

Selain meminta perhatian pemerintah daerah dan DPRD, PKSPH mendorong dinas ketenagakerjaan yang berwenang untuk memberikan konsultasi serta memeriksa laporan tersebut apabila disertai pengaduan dan bukti pendukung.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan hubungan kerja, penggunaan PKWT, pembayaran kompensasi, dan pemenuhan hak pekerja telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PKSPH juga membuka ruang bagi manajemen Perumdam TKR untuk memberikan tanggapan resmi agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan tidak didasarkan pada satu pihak saja.

PKSPH DORONG PENYELESAIAN SECARA TRANSPARAN

Rizal, S.H., menegaskan bahwa kepastian hubungan kerja dan perlindungan hak pekerja merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

“Enam tahun bekerja bukan alasan untuk membiarkan status dan hak pekerja tanpa kejelasan. Kami mendorong manajemen Perumdam TKR memberikan penjelasan secara terbuka, memeriksa setiap persoalan berdasarkan dokumen dan fakta, serta memenuhi hak pekerja apabila terbukti terdapat kewajiban yang belum ditunaikan,” tutupnya.

PKSPH menyatakan akan terus mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan hak pekerja.

The post Aliansi PKSPH Soroti PERUMDAM TKR Kabupaten Tangerang, Bupati dan DPRD Diminta Turun Tangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

GARPINDO mendorong manajemen Transjakarta bersama perusahaan operator terkait untuk mengevaluasi sistem penugasan pengemudi, pengaturan sif, durasi kerja, waktu istirahat, dan mekanisme pembayaran upah lembur apabila terdapat pekerjaan di luar ketentuan waktu kerja.

Ketua Umum GARPINDO menegaskan bahwa pelayanan transportasi publik yang optimal harus diimbangi dengan pemenuhan hak pekerja dan penerapan standar keselamatan. Pengemudi yang menjalankan tugas dengan tanggung jawab besar harus memperoleh perlindungan ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut GARPINDO, durasi kerja yang panjang tanpa istirahat memadai berpotensi menimbulkan kelelahan dan meningkatkan risiko saat berkendara. Karena itu, dugaan tersebut perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan jadwal kerja dan kondisi faktual di lapangan.

Transjakarta Berikan Tanggapan Resmi

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, pada Selasa,13 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pengaturan jam kerja pramudi, baik yang berstatus swakelola maupun yang bekerja melalui operator, dilaksanakan sesuai regulasi ketenagakerjaan dan standar keselamatan yang berlaku.

“Keselamatan pelanggan dan kesejahteraan pramudi merupakan prioritas utama kami,” demikian penegasan pihak Transjakarta dalam tanggapan resminya.

Transjakarta juga menyatakan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran di lapangan, masyarakat dipersilakan menyampaikan laporan melalui kanal resmi perusahaan dengan melampirkan bukti pendukung agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

GARPINDO: Perhitungan Jam Kerja Driver Harus Diperjelas

GARPINDO menilai bahwa persoalan jam kerja pengemudi tidak cukup dilihat hanya berdasarkan jadwal mulai dan berakhirnya pelayanan. Manajemen juga perlu memperjelas bagaimana waktu persiapan kendaraan, pemeriksaan unit, hingga perjalanan menuju titik awal koridor diperhitungkan dalam jam kerja.

Dalam menyampaikan pandangannya, GARPINDO menegaskan bahwa karakteristik pekerjaan pengemudi bus berbeda dengan pekerjaan kantor yang aktivitasnya dilakukan di satu lokasi.

“Begini, Bang, kalau memang jam kerja sopir atau driver panjang, kami ingin perhitungannya diperjelas dan dibuat transparan. Jangan sampai jam kerja pengemudi disamakan begitu saja dengan pekerja kantor yang datang, melakukan absensi, lalu bekerja di satu lokasi,” demikian penekanan yang disampaikan terkait persoalan tersebut.

Menurut GARPINDO, pengemudi yang mendapat jadwal operasi pukul 05.00 WIB, misalnya, disebut harus sudah hadir sekitar dua jam sebelumnya untuk melakukan persiapan. Dari waktu tersebut, sekitar satu jam digunakan untuk pengecekan kendaraan sebelum beroperasi.

Setelah itu, pengemudi masih harus membawa unit menuju titik awal atau starting point koridor yang ditugaskan, dengan waktu perjalanan yang disebut dapat mencapai sekitar satu jam.

Pertanyaan mendasarnya: apakah seluruh waktu yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan tugas tersebut sudah diperhitungkan secara jelas dalam jam kerja pengemudi?

GARPINDO memandang hal ini perlu mendapat penjelasan resmi dari manajemen Transjakarta dan perusahaan operator. Pemeriksaan kendaraan, persiapan operasional, serta perjalanan menuju titik awal penugasan perlu ditelaah berdasarkan kewajiban yang diberikan kepada pengemudi, pengaturan kerja yang berlaku, dan ketentuan ketenagakerjaan.

Apabila pengemudi diwajibkan hadir lebih awal untuk melaksanakan tugas operasional, waktu tersebut tidak semestinya diabaikan begitu saja dalam evaluasi jam kerja. Status dan perhitungannya harus ditentukan berdasarkan fakta pelaksanaan tugas serta peraturan yang berlaku.

GARPINDO meminta manajemen menjelaskan secara terbuka apakah terdapat perbedaan antara waktu hadir, waktu persiapan, waktu perjalanan menuju titik awal koridor, waktu pelayanan, dan waktu berakhirnya tugas.

Lima Poin yang Diminta untuk Dievaluasi

GARPINDO mendorong manajemen Transjakarta dan operator terkait untuk mengevaluasi:

• Perhitungan jam kerja secara menyeluruh, termasuk waktu persiapan kendaraan dan aktivitas operasional yang diwajibkan sebelum pelayanan dimulai.
• Pencatatan waktu hadir hingga selesai bertugas, agar terdapat data yang dapat diperiksa dan dibandingkan dengan jadwal resmi.
• Pembayaran upah lembur, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat waktu kerja yang memenuhi kriteria lembur sesuai ketentuan.
• Kecukupan waktu istirahat pengemudi, termasuk jeda antartugas untuk mencegah kelelahan saat berkendara.
• Perlindungan pengemudi swakelola maupun pengemudi operator, agar penerapan kebijakan dan mekanisme pengaduan berjalan secara konsisten.

Kementerian Ketenagakerjaan Diminta Ikut Mengawasi

GARPINDO juga mendorong Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan terkait untuk melakukan penelaahan apabila terdapat laporan atau bukti yang menunjukkan ketidaksesuaian praktik kerja dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut GARPINDO, tanggapan resmi manajemen Transjakarta mengenai kepatuhan terhadap regulasi perlu diikuti dengan keterbukaan terhadap evaluasi di lapangan. Pernyataan bahwa aturan telah diterapkan harus dapat diperiksa melalui jadwal kerja, catatan kehadiran, pembagian sif, catatan operasional kendaraan, serta penghitungan upah.

GARPINDO menegaskan bahwa sorotan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong transparansi dan memastikan hak pekerja terlindungi.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait diharapkan melakukan pembenahan dan memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, pemeriksaan yang objektif juga penting agar persoalan ini tidak berkembang berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Yang menjadi perhatian kami bukan semata-mata panjangnya jam kerja, tetapi bagaimana seluruh waktu yang digunakan untuk menjalankan tugas benar-benar dihitung secara transparan dan sesuai aturan. Pengemudi bukan hanya mulai bekerja saat bus melayani penumpang. Ada tahapan persiapan dan tanggung jawab operasional yang perlu diperiksa secara jelas,” demikian penekanan GARPINDO kepada awak media pada Senin, 12 Oktober 2026.

Pada akhirnya, kualitas pelayanan Transjakarta tidak hanya diukur dari ketepatan perjalanan dan kelancaran operasional, tetapi juga dari bagaimana keselamatan penumpang dijaga serta hak dan kesejahteraan pengemudinya dipenuhi.

The post GARPINDO Minta Evaluasi Jam Kerja Driver Transjakarta, Manajemen Beri Tanggapan Resmi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Berdasarkan informasi yang diterima, para pekerja tersebut berstatus karyawan kontrak. Mereka mengaku tidak difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan memperoleh informasi bahwa kepesertaan tersebut hanya diberikan kepada pekerja operasional di kantor, sementara pekerja yang bertugas di kapal diduga tidak mendapatkan perlindungan serupa.

Jika pengaduan ini terbukti benar, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum, bukan fasilitas yang diberikan semata-mata berdasarkan kebijakan internal perusahaan.

Ketua Umum DPP GARPINDO, Wandy, S.H., menegaskan bahwa manajemen PT Dharma Lancar Sejahtera perlu segera memberikan penjelasan terbuka. Menurutnya, jangan sampai muncul dugaan adanya perbedaan perlakuan terhadap pekerja hanya karena lokasi penugasan mereka berbeda.

“Jangan sampai pekerja yang bertugas di atas kapal justru berada dalam ketidakpastian mengenai perlindungan jaminan sosialnya. Kami mempertanyakan, apa dasar apabila pekerja di kantor mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan, sementara pelaut yang bekerja di kapal diduga tidak mendapatkannya? Manajemen harus menjelaskan hal ini secara terbuka,” tegas Wandy Kepada Awak Media pada Senin, 12 Oktober 2026.

GARPINDO: Jangan Ada Pembiaran terhadap Hak Pekerja!

GARPINDO menilai dugaan tersebut perlu segera ditelusuri. Pekerjaan di atas kapal memiliki risiko tersendiri, sehingga kepastian perlindungan bagi para pelaut tidak boleh diabaikan.

Status karyawan kontrak pada prinsipnya tidak serta-merta menghapus kewajiban pemberi kerja untuk memberikan perlindungan jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, status kepesertaan para pelaut harus diperiksa berdasarkan hubungan kerja dan program jaminan sosial yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Wandy, S.H., juga meminta manajemen tidak membiarkan pengaduan ini berlarut-larut tanpa penjelasan.

“Kami meminta jawaban yang jelas, bukan sekadar penjelasan normatif. Apakah seluruh pelaut yang bekerja berdasarkan kontrak telah didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan? Jika belum, apa alasannya dan bagaimana penyelesaiannya? Ini harus dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja,” ujarnya.

BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Diminta Periksa

GARPINDO mendesak pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah konkret:

* Manajemen PT Dharma Lancar Sejahtera diminta memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan tidak adanya fasilitas BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja pelaut.

* BPJS Ketenagakerjaan diminta memeriksa status kepesertaan para pelaut yang dilaporkan.

* Pengawas ketenagakerjaan diminta menelusuri dugaan tersebut, termasuk memeriksa hubungan kerja, data pekerja, dan pemenuhan kewajiban perusahaan.

* Apabila ditemukan ketidakpatuhan, GARPINDO meminta agar dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

GARPINDO menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi perusahaan sebelum fakta terverifikasi, melainkan untuk memastikan hak pekerja mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

GARPINDO Tunggu Klarifikasi Manajemen

Menurut Wandy, S.H., persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kepastian perlindungan bagi pekerja pelaut. Manajemen perusahaan diharapkan segera memberikan klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi sengketa ketenagakerjaan yang berkepanjangan.

“Jangan sampai hak pekerja baru menjadi perhatian setelah terjadi kecelakaan atau risiko kerja. Perlindungan harus dipastikan sejak pekerja menjalankan tugasnya. Kami meminta persoalan ini diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti apabila ditemukan pelanggaran,” tutup Wandy, S.H.

Hingga rilis ini diterbitkan, PT Dharma Lancar Sejahtera beralamat di Rukan Kencana Niaga I, Jl. Taman Aries Blok D1 No. MN-1, Kembangan,. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat Belum Berikan Tanggapan kejelasan sama sekali kepada awak media saat dilakukan Konfirmasi pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Saat dikonfirmasi bagian Operasional Cuma menjelaskan secara pesan singkat “waalaikumsalam, Di-copy bapak, nanti ada yang urus”

Sementara Manager Operasional Enggan berikan tanggapan sama sekali.

The post GARPINDO Bersuara Keras! Dugaan Pelaut PT Dharma Lancar Sejahtera Tak Difasilitasi BPJS Ketenagakerjaan Disorot appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Persoalan ini menjadi perhatian GARPINDO karena hak pekerja atas upah lembur merupakan bagian dari perlindungan ketenagakerjaan yang wajib diperhatikan oleh setiap perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“GARPINDO menilai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan pemeriksaan oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Apabila pekerja terbukti dipekerjakan pada hari libur resmi, pembayaran upah lembur harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku”.

Secara regulasi, ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan pembayaran upah lembur antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 27 dan Pasal 29. Penerapannya perlu memperhatikan ketentuan mengenai hari kerja, hari istirahat mingguan, hari libur resmi, serta persyaratan yang berlaku.

“GARPINDO meminta manajemen PT Sangati Soerya Sejahtera memberikan penjelasan terkait jadwal kerja pada hari libur nasional, kebijakan penugasan pekerja, mekanisme penghitungan upah lembur, serta bukti pembayaran kepada pekerja yang bersangkutan”,jelas Ketua Umum Garpindo Kepada Awak Media pada, 11 Oktober 2026.

Selain itu, GARPINDO mendorong Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat pengaduan dan bukti pendukung yang memadai. Langkah tersebut diperlukan guna memastikan apakah pelaksanaan kerja dan pembayaran upah lembur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GARPINDO menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menghormati hak pekerja dan menciptakan hubungan industrial yang adil.

Perusahaan Belum Memberikan Tanggapan

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Sangati Soerya Sejahtera yang telah dikonfirmasi belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi terkait dugaan tersebut.

GARPINDO berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

GARPINDO juga menegaskan bahwa dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Hak jawab dan klarifikasi dari manajemen PT Sangati Soerya Sejahtera tetap terbuka demi menjamin pemberitaan yang berimbang serta menghormati prinsip praduga tak bersalah.

The post GARPINDO Minta Perusahaan Penuhi Hak Pekerja dan Disnaker Lakukan Pemeriksaan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Aliansi juga meminta klarifikasi atas informasi dugaan pengambilan paksa seseorang yang sebelumnya diamankan di Polsek Seputih Surabaya terkait perkara dugaan pencurian kelapa sawit, termasuk dugaan pengrusakan sel tahanan. Seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, dan bukti-bukti terkait.

Kronologi Kejadian

Berdasarkan keterangan pelapor dan informasi yang diterima aliansi, rangkaian peristiwa tersebut bermula dari dugaan pencurian kelapa sawit di wilayah Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

Pertama, dugaan pencurian kelapa sawit. Peristiwa bermula dari adanya informasi mengenai dugaan pencurian kelapa sawit yang kemudian ditangani pihak Polsek Seputih Surabaya. Seseorang yang diduga terlibat dalam perkara tersebut disebut sempat diamankan bersama barang bukti untuk kepentingan penanganan perkara.

Kedua, S.R. mendatangi lokasi. S.R., yang disebut menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Petani Sawit di wilayah tersebut, mengaku mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai dugaan pencurian kelapa sawit.

Ketiga, dugaan pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan. Menurut keterangan S.R., saat berada di lokasi dirinya diduga diserang oleh sejumlah orang. Kendaraan pribadinya juga disebut mengalami kerusakan. Atas kejadian tersebut, S.R. kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Polda Lampung.

Keempat, muncul informasi dugaan pengambilan paksa di Polsek. Setelah itu, aliansi menerima informasi bahwa sejumlah orang diduga mendatangi Polsek Seputih Surabaya dan membawa seseorang yang sebelumnya diamankan dalam perkara dugaan pencurian kelapa sawit. Dalam informasi yang diterima, muncul pula dugaan pengrusakan sel tahanan. Kebenaran, kronologi, dan status hukum terkait peristiwa ini masih perlu diklarifikasi secara resmi oleh kepolisian.

Kelima, laporan dilimpahkan ke Polres Lampung Tengah. Laporan S.R. tercatat dengan Nomor LP/B/687/IX/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG, tertanggal 8 September 2026. Selanjutnya, melalui SP2HP Nomor B/1430/IX/RES.1.24./2026/Ditreskrimum, tertanggal 9 September 2026, penanganan laporan dilimpahkan kepada Satreskrim Polres Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Rangkaian kronologi tersebut disampaikan berdasarkan keterangan pelapor dan informasi yang diterima aliansi. Oleh karena itu, setiap dugaan tetap memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.

Aliansi Minta Penanganan Serius dan Transparan

Ketua Umum PKSPH, Hamdan, S.H., M.H., menegaskan bahwa pelimpahan laporan harus diikuti tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta Kapolda Lampung mengawasi perkembangan penanganan perkara ini dan Kapolres Lampung Tengah memberikan atensi serius. Periksa saksi, telusuri bukti, dan klarifikasi informasi yang berkembang terkait peristiwa di Polsek Seputih Surabaya secara profesional dan transparan,” tegas Hamdan.

Ia juga meminta Propam Polda Lampung melakukan pemeriksaan apabila terdapat dasar dan bukti yang mengindikasikan dugaan pelanggaran prosedur oleh anggota kepolisian.

Menurut Hamdan, setiap dugaan pelanggaran hukum harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang siapa pihak yang terlibat. Seluruh pihak juga harus memperoleh perlakuan yang adil selama proses hukum berjalan.

Aliansi Siap Turun Aksi Jika Tidak Ada Kejelasan

PKSPH, GMMSH, dan GARPINDO menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut. Apabila tidak terdapat kejelasan tindak lanjut dan perkara tidak mendapat atensi serius, aliansi menyatakan siap menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa secara konstitusional.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena tidak memperoleh kejelasan perkembangan laporan. Kami meminta Polda Lampung dan Polres Lampung Tengah menunjukkan keseriusan dalam menangani perkara ini. Jika tidak ada kejelasan, kami siap turun aksi untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong transparansi penegakan hukum,” ujar Hamdan kepada awak Media pada Jum’at 09 Oktober 2026.

Aliansi menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial, bukan upaya mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan.

PKSPH, GMMSH, dan GARPINDO berharap seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif, laporan ditindaklanjuti secara profesional, dan kepastian hukum diberikan kepada semua pihak.

The post Pelimpahan Kasus Dugaan Pengeroyokan dan Pengrusakan di Bandar Surabaya Diminta Untuk Diduga Pelaku Ditahan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ketua Umum DPP GARPINDO, Wandy, S.H., menegaskan bahwa anggaran negara dan bantuan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana publik bukan untuk disalahgunakan, melainkan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat.

“Anggaran dan bantuan untuk masyarakat tidak boleh dijadikan ruang untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Jika ditemukan penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Hak masyarakat wajib dilindungi dan setiap dugaan penyalahgunaan harus diperiksa secara serius,” tegas Wandy.

SP2HP: Perkara Masih dalam Tahap Penyelidikan

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/331/IX/RES.3.3/2026/Satreskrim/Polres Pml tertanggal 25 September 2026, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan oleh Unit 2 Tipidkor Satreskrim Polres Pemalang melalui pengumpulan bahan keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait.

Laporan pengaduan tersebut disebut telah masuk sejak Agustus 2026. GARPINDO meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penanganan yang dapat disampaikan kepada publik, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan dan tindak lanjut sesuai prosedur hukum.

Menurut Wandy, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai proses penanganan pengaduan, tanpa harus berspekulasi mengenai arah perkara. Transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan laporan ditangani secara profesional dan objektif.

Kapolda Jateng Diminta Awasi Penanganan Perkara

GARPINDO secara khusus meminta Kapolda Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap penanganan laporan tersebut di Polres Pemalang. Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan independen, berdasarkan fakta dan alat bukti, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

“Kami meminta Kapolda Jawa Tengah turun tangan memberikan atensi khusus. Jangan sampai laporan yang menyangkut kepentingan masyarakat kehilangan kejelasan. Polres Pemalang harus memberikan penjelasan yang akuntabel mengenai perkembangan penanganannya. Jika bukti dan unsur pidana terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wandy.

GARPINDO juga mengingatkan bahwa setiap pejabat maupun pihak yang diberi kewenangan mengelola anggaran publik wajib menjalankan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti terjadi penyalahgunaan yang memenuhi unsur pidana, pertanggungjawaban hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

GARPINDO Kawal hingga Ada Kejelasan

DPP GARPINDO menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan dugaan korupsi Desa Jojogan serta mendorong aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kepentingan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Setiap anggaran dan bantuan publik harus digunakan sesuai peruntukannya. Apabila ditemukan penyimpangan, harus diperiksa secara tuntas dan ditindak sesuai hukum. Kami ingin perkara ini memperoleh kejelasan, bukan dibiarkan tanpa kepastian,” tegas Wandy kepada awak media pada 11 Oktober 2026.

GARPINDO berharap Polres Pemalang segera memberikan informasi resmi mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut dan Kapolda Jawa Tengah memastikan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

Prinsip GARPINDO tegas: anggaran untuk rakyat harus kembali kepada rakyat. Dugaan penyalahgunaan wajib ditindaklanjuti, dan siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

The post GARPINDO Desak Kapolda Jateng Turun Tangan! Dugaan Korupsi Desa Jojogan Harus Terang, Hak Masyarakat Tak Boleh Dirugikan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.