Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Ende NTT periode 2026–2031 menjadi momentum krusial bagi peta politik lokal di Bumi Kelimutu.

Pesta demokrasi internal partai beringin ini menarik perhatian publik seiring munculnya figur-figur potensial yang siap memperebutkan kursi kepemimpinan tertinggi di tingkat daerah.

Tiga nama kader muncul sebagai kandidat kuat, yaitu: dr. Dominikus Mere – Wakil Bupati Ende, Maria Margaretha Sigasare – Ketua Fraksi Golkar DPRD Ende dan Johanes Pela – mantan Anggota DPRD Ende.

Ketiga figur dinilai memiliki basis massa riil, kapasitas politik yang matang, serta rekam jejak mumpuni di bidangnya masing-masing.

Dinamika dan Peluang Keterwakilan Gender

Kehadiran Maria Margaretha Sigasare, yang akrab disapa Megy, dalam bursa calon ketua menjadi sorotan tersendiri. Jika terpilih, Golkar Ende akan mengukir sejarah baru mampu melahirkan perempuan pertama memimpin Partai Golkar di Kabupaten Ende.

Masuknya nama Megy bukan sekadar pelengkap kuota gender, melainkan hasil dari proses kaderisasi internal yang panjang. Momentum ini merefleksikan keterbukaan partai terhadap kepemimpinan inklusif yang mampu membawa warna baru bagi lanskap politik lokal yang selama ini didominasi figur maskulin.

Takar Kekuatan 

Persaingan dipastikan berjalan kompetitif mengingat profil para kandidat yang seimbang.

Pengalaman Birokrasi Dominikus Mere membawa modal kuat dari rekam jejaknya di eksekutif.

Kekuatan Legislatif Megy Sigasare mengakar kuat lewat jaringan parlemen dan konstituen akar rumput.

Mantan Anggota DPRD Johanes Pela dengan pengalaman dalam konstelasi politik daerah – ketiganya akan didalami menyeluruh untuk kebutuhan partai masa depan.

Dinamika penentuan ketua umum Golkar Ende akan sangat bergantung pada arah koalisi internal dan visi strategis masing-masing calon dalam membesarkan partai yang akan disandingkan dengan integritas masing-masing calon.

Tantangan Budaya Politik 

Kendati peluang sejarah kepemimpinan perempuan terbuka lebar, tantangan budaya patriarki dalam politik lokal masih menjadi ujian nyata.

Kesiapan struktur partai dan para pemegang hak suara dalam menyikapi kesetaraan gender akan diuji dalam Musda kali ini dan dicermati masyarakat luas.

Siapa pun yang terpilih nantinya, agenda besar seperti penguatan pemberdayaan ekonomi, isu kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta soliditas internal partai tetap menjadi pekerjaan rumah utama.

Penulis :Aurelius Do’o

The post Persaingan Ketat Musda Golkar Ende dan Potensi Sejarah Baru Pemimpin Perempuan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Persoalan ini bukan sekadar kendala teknis di lapangan, melainkan isu konstitusional yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

1. Air Bersih: Hak Konstitusional yang Mutlak

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mandat ini diturunkan secara operasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Dalam UU PPLH, terdapat tiga pasal krusial yang mengikat pelaku usaha:

* Pasal 65 ayat (1): Menegaskan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

* Pasal 69 ayat (1): Melarang keras aktivitas yang memicu pencemaran atau perusakan lingkungan.

* Pasal 87: Mewajibkan penanggung jawab usaha membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan atas pencemaran yang ditimbulkan.

Secara hukum, jika operasional tambak memicu salinisasi (pembusukan/pengasinan) air sumur warga, tanggung jawab mutlak berada di tangan pelaku usaha.

 2. AMDAL Bukan Sekadar Formalitas Administratif

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, megaproyek tambak udang wajib mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Aturan ini mewajibkan setiap usaha berdampak penting memuat prediksi dampak terhadap air tanah serta menyusun Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). [1]

Publik kini mempertanyakan beberapa hal krusial:

* Apakah kajian hidrogeologi proyek ini sudah dibuka kepada masyarakat?

* Apakah sudah ada data acuan (baseline) kualitas air sumur warga sebelum tambak beroperasi?

* Apakah warga terdampak telah dilibatkan secara bermakna (meaningful participation)?

Tanpa transparansi ini, dokumen AMDAL dikhawatirkan hanya menjadi formalitas di atas kertas.

3. Ancaman Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan

Pemerintah telah menetapkan standar ketat melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 serta regulasi turunannya mengenai baku mutu air limbah budidaya. Untuk industri tambak, parameter kritis yang wajib dipantau meliputi Total Dissolved Solids (TDS), salinitas, nitrat, amonia, pH, hingga Total Coliform.

Jika limbah tambak melebihi ambang batas dan merembes ke sumber air warga, kondisi ini bukan lagi sebatas risiko ekologis. Hal tersebut merupakan pelanggaran administratif berat yang dapat terseret ke ranah tindak pidana lingkungan.

 4. Karakter Geologis Sumba Timur yang Rentan

Secara hidrogeologis, sebagian wilayah Sumba Timur didominasi oleh tanah berkapur (karst) dengan akuifer dangkal. Struktur bumi seperti ini membuat pergerakan air bawah tanah berlangsung sangat cepat.

Dalam skenario terburuk, air payau dari kolam tambak berpotensi merembes dan meningkatkan salinitas air tanah dalam radius ratusan meter. Selain itu, akumulasi nitrat dari sisa pakan udang dapat mencemari sumur warga, membuat air tidak lagi layak konsumsi. Dampak fatalnya akan memukul sektor kesehatan, ekonomi rumah tangga, hingga produktivitas pertanian lokal.

5. Menagih Prinsip Kehati-hatian Pemerintah

UU PPLH menganut prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Prinsip ini menegaskan bahwa keterbatasan atau ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah wajib memastikan hadirnya:

* Pemantauan berkala pada kualitas air tanah di sekitar lokasi proyek.

* Transparansi penuh terhadap hasil uji laboratorium lingkungan.

* Ruang pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif.

* Jaminan pemulihan lingkungan yang konkret dari investor.

Kesimpulan Investigatif

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan keselamatan warga. Tambak udang raksasa ini bisa menjadi berkah ekonomi, namun tanpa pengawasan ketat, proyek ini berpotensi memicu konflik ekologis yang berkepanjangan.

Kini, komitmen Pemerintah Daerah Sumba Timur sedang diuji: apakah mereka menempatkan hak dasar warga atas air bersih sebagai prioritas utama, atau justru menomorsatukan investasi di atas perlindungan lingkungan? Jika dalam beberapa tahun ke depan air sumur warga mulai berubah asin, yang gagal bukan sekadar kualitas air, melainkan kualitas tata kelola pemerintahan.

——————————

Oleh: Asis DN

Jurnalis WBN Sumba

—————————–

The post Tambak Udang Raksasa Sumba Timur: Karpet Merah Investasi atau Ancaman Krisis Air Bersih Warga? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Penegasan pokok sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” meletakan dan menetapkan amanat moral yang sangat tegas dan jelas, bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan yang merata.

Namun, mencermati foto pembangunan nasional, di dalamnya termasuk daerah-daerah justru masih memperlihatkan realitas sebaliknya, masih terus mempertontonkan jurang pemisah yang begitu lebar antara pusat perkotaan dan wilayah pinggiran atau pedesaan.

Pancasila masih dimaknai dari kegemerlapan pembangunan di kota-kota. Pancasila dinilai dari jantung mercusuar yang terus digelontori miliaran anggaran pembangunan atas nama pemajuan kawasan perkotaan, tanpa memedulikan di desa-desa pedalaman sana begitu jauh tertinggal dan memprihatinkan.

Pemerintah dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tampak tidak terbiasa menilai Pancasila dari pinggiran, dari daerah terisolir pelosok tertinggal.

Ini menunjukan wajah nyata sikap masa bodoh untuk menguji sejauh mana nilai-nilai dasar negara ini hadir untuk mengatasi ketimpangan struktural desa-kota.

Akar Masalah Ketimpangan Desa-Kota

Negara harus selalu jujur bahwa ketimpangan sosial ekonomi antara desa dan kota tidak terjadi secara alami, melainkan akibat dari model pembangunan yang cenderung bias perkotaan (urban bias).

Sentralisasi infrastruktur melalui pembangunan teknologi, fasilitas publik, dan pusat ekonomi modern jauh lebih masif terfokus di perkotaan. Narasi percepatan dan pemerataan belum sungguh-sungguh diwujudkan secara optimal.

Kesenjangan layanan dasar seperti akses terhadap mutu pembangunan sektor pendidikan, fasilitas kesehatan yang mumpuni, prasarana jalan, pasar dan lain-lain masih sangat memprihatinkan di wilayah pedesaan.

Eksploitasi sumber daya, desa sering kali diposisikan sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja murah, sementara akumulasi kapital dan perputaran ekonomi terbesar dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat kota.

Pancasila sebagai solusi struktural melalui konsep keadilan sosial masih sebatas bantuan sosial jangka pendek dari pemerintah.

Padahal Pancasila menuntut, mendesak, menegaskan transformasi struktural yang menghapuskan segala bentuk disparitas geografis. Pancasila mewajibkan penerapan dari pinggiran, dari desa, dari wilayah terisolir. Pancasila mendesak logika pembangunan harus dibalik segera, yakni membangun Indonesia dari desa dan wilayah terluar.

Pancasila memerintahkan pemerataan kualitas berbasis pelosok, tanpa memandang status sosial dan geografis. Pancasila menghardik keadilan sosial yang hanya retorika politik belaka. Pancasila pun menolak masyarakat pinggiran tetap terisolasi dari kemajuan zaman.

Pancasila harus dihidupkan sebagai kompas kebijakan yang memastikan bahwa kemakmuran kota juga menjadi hak nyata bagi warga desa. Mewujudkan sila kelima berarti menutup jurang ketimpangan, agar keadilan tidak berhenti di batas administrasi kota-kota semata, melainkan dirasakan hingga kampung – kampung pelosok.

Waktunya Percepatan, Kuburkan Tabiat Busuk

Sudah waktunya hari lahir Pancasila dirayakan dengan penjabaran percepatan pembangunan desa. Segera pangkas kesenjangan pembangunan antara desa dan kota.

Momentum Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni jangan lagi terjebak pada ritual seremonial dan hafalan teks semata. Menghidupkan Pancasila di era modern harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang langsung dirasakan oleh rakyat.

Titik awal paling krusial untuk memulai pembuktian ini adalah dari wilayah pedesaan. Desa merupakan fondasi utama pertahanan ekonomi, budaya, dan sosial bangsa Indonesia. Mengabaikan pembangunan desa sama saja dengan mengabaikan pengamalan Pancasila itu sendiri.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah tercapai jika jurang pembangunan antara kota dan desa masih menganga lebar. Oleh karena itu, perayaan Hari Lahir Pancasila sudah saatnya diisi dengan penjabaran program konkret untuk mempercepat pembangunan desa. Pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus fokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat desa.

Hal ini meliputi pemerataan infrastruktur, akses pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang layak, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Ketika desa-desa di Indonesia tumbuh berdaya dan mandiri, saat itulah nilai-nilai Pancasila benar-benar membumi. Membangun desa adalah cara paling otentik untuk merayakan Pancasila, karena kemajuan Indonesia dimulai dari kemakmuran masyarakat desanya.

Kokohkan persatuan, pangkas kesenjangan ekonomi, dan kuburkan tabiat busuk ego sektoral.

Penulis : Aurelius Do’o, Wartawan

The post Pancasila dari Pinggiran, Keadilan Sosial dalam Ketimpangan Desa-Kota appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Puncak Gunung Keli Koja atau Keli Ndota di Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyimpan narasi tua tentang pengorbanan dan ketahanan pangan.

Bagi Masyarakat Adat Nida Kecamatan Detukeli, Keli Koja atau yang kemudian berganti nama menjadi Keli Ndota, bukan sekadar bentang alam, melainkan panggung sakral tempat seorang putri jelita menjelma menjadi padi demi menyelamatkan manusia dari kelaparan.

Sosok itu dihormati sebagai Ine Pare yang secara harfiah berarti “Ibu Padi”.

Media Warisan Budaya Nusantara (WBN) merangkum bagaimana mitos luhur ini dijaga ketat lewat ritual, hukum adat, dan ruang-ruang rahasia yang tidak boleh disentuh sembarang orang.

Teologi Langit dan Bumi — “Du’a Gheta Lulu Wula, Ngga’e Ghale Wena Tana“.

Dalam kosmologi masyarakat Nida, struktur tertinggi alam semesta dikendalikan oleh kekuatan agung yang seimbang. Masyarakat adat menyebutnya “Du’a Gheta Lulu Wula, Ngga’e Ghale Wena Tana” yakni Sang Ilahi yang menguasai langit sekaligus bumi beserta seluruh isinya. Di bawah naungan spiritual inilah, kisah Ine Pare dirawat.

Adat setempat memegang teguh prinsip “Welu No Pi Li, Rebhe No Pebe Lape”, seuntai manifesto adat yang menegaskan bahwa seluruh warisan tradisi harus dilestarikan sepanjang masa, pantang diubah, dan tabu untuk dihentikan.

Jejak Rasional di Balik Mitos

Bagi telinga modern, kisah manusia berganti wujud menjadi tanaman pangan mungkin terdengar seperti dongeng pengantar tidur. Namun, bagi komunitas adat Nida, narasi ini adalah sejarah yang hidup.

Indikator empirisnya terpahat jelas di lapangan. Segala wujud kebendaan terkait kisah ini masih kokoh berdiri yakni :

Situs Geografis: Gunung Keli Koja (Keli Ndota) yang menjadi latar utama kejadian.

Artefak Fisik: Peninggalan bebatuan kuno dan pilar-pilar batu yang menandai lokasi kejadian.

Ritus yang Hidup: Tahapan ritual pertanian yang masih dipraktikkan tanpa putus hingga hari ini.

Keberadaan bukti-bukti fisik dan ritus berkala ini menjadi jangkar rasionalitas yang membuat ingatan kolektif warga adat terhadap Ine Pare tetap utuh, menolak larut oleh zaman.

Rahasia Puncak Keli Koja

Dikisahkan, pada zaman dahulu, seorang putri berwajah elok berjalan mendaki Puncak Keli Koja bersama enam orang saudara laki-lakinya. Di atas puncak yang sunyi itulah peristiwa sakral terjadi.

Di tengah ancaman kelaparan yang hebat, sang putri memilih mengorbankan dirinya. Tubuhnya melebur dan menjelma menjadi padi. Tubuhnya menjadi sumber kehidupan dan menu makanan utama bagi manusia di sekitarnya.

Menariknya, identitas asli sang putri tetap menjadi misteri yang rapat. Para Mosalaki (pemimpin adat) bersama barisan pemangku adat Nida memiliki kode etik ketat untuk tidak membuka kisah ini secara telanjang ke publik. Pantang menyebut nama asli manusia sakral yang pernah hidup di Keli Koja, terutama nama asli sang putri jelita.

Penyebutan kata “Dewi” atau Ine (Ine berarti Ibu) merupakan bentuk penghormatan tertinggi sekaligus batas terjauh yang boleh diucapkan oleh masyarakat luar.

Simbol Kesalehan Lokal

Kisah Ine Pare dalam tradisi Nida menegaskan satu hal, yakni Masyarakat Nida secara khusus, Masyarakat Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Masyarakat Flores dan NTT memiliki sistem ketahanan pangan yang berbasis pada spiritualitas dan kesalehan lokal.

Di balik butir-butir padi yang dipanen setiap tahun, ada nilai penghormatan mendalam terhadap alam, kepemimpinan adat, dan figur perempuan sebagai sumber kehidupan.

Melindungi mitos Ine Pare berarti melindungi kedaulatan pangan dan identitas kebudayaan agar tidak lekang oleh arus modernisasi.

Ine Pare Mahkota Hidup dari Keli Ndota

Sebuah bukit di Flores menjaga memori tentang pangan, identitas, dan simbol negara yang terpatri di dada Garuda. Nama aslinya Keli Koja. Namun, waktu mengubah sebutannya menjadi Keli Ndota.

Hingga hari ini tetap berdiri tegak, menjadi pelindung bagi Kampung Nida dan deretan kampung adat lain di sekitarnya. Di bawah bayang-bayang Keli Ndota, sebuah filosofi tua tentang bertahan hidup terus dirawat oleh Masyarakat Kabupaten Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Bagi masyarakat setempat, Keli Ndota bukan sekadar bentang alam. Ia adalah saksi bisu dari lahirnya penghormatan terhadap padi. Sesuatu yang di tingkat nasional bertransformasi menjadi simbol sakral.

Padi, bagaimanapun, adalah mahkota hidup bangsa ini. Kehadirannya tidak pernah kasatmata sebagai pengisi piring semata. Di dada Burung Garuda, bulir-bulir emas itu terpancang abadi, bersanding bersama Bintang, Rantai, Beringin, Banteng, dan Kapas.

Ia melambangkan keadilan sosial, sebuah fundamen kesejahteraan yang akarnya menghujam jauh ke desa-desa adat seperti Nida di Kecamatan Detukeli.

Penghormatan terhadap pangan ini mewujud nyata dalam ingatan kolektif masyarakat Ende melalui sosok mistis bernama Ine Pare (Ibu Padi). Kehadirannya begitu sentral, hingga pemerintah daerah mengabadikannya menjadi nama sebuah gedung pertemuan besar di pusat Kota Ende: Gedung Ine Pare.

Pemberian nama itu jelas bukan sekadar kosmetik tata kota atau asal ada. Ia adalah monumen pengingat bahwa dari tanah Flores yang berbukit-bukit, dari Kampung Nida yang terisolir, pangan adalah fondasi peradaban dan kedaulatan yang tidak boleh dilupakan.

Ya, ! Sebuah fragmen sejarah yang terkubur di balik deretan perkampungan tua dengan segala ketertinggalan, kembali ke permukaan. Di balik ketenangannya, dibalik Kecamatan Detukeli dengan segala keterbatasan, tersimpan kisah yang selama ini hanya hidup dalam ingatan lisan para tetua.

Melalui penelusuran ingatan, lembar demi lembar sejarah harus terus dirajut kembali.

Kesaksian dari masa lalu yang tidak tersentuh catatan tertulis, namun ingatan dari generasi ke generasi tetap menyala. Generasi harus menjadi penjaga memori peradaban.

Berbeda dengan wilayah pesisir, dinamika di pedalaman Detukeli sangat dipengaruhi oleh adat budaya. Masyarakat adalah penjaga warisan budaya, warisan Ingatan dan warisan nilai-nilai sakral.

Tulisan ini adalah catatan kecil terhadap edisi yang diturunkan Media WBN berjudul “Kisah Manusia Ibu Padi Atau Ine Pare Dalam Tradisi Nida, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende Flores-NTT, karya Jurnalis Aurelius Do’o.

Sebuah karya jurnalistik yang kemudian berhasil masuk dalam “Perpustakaan Digital Budaya Indonesia”. Perpustakaan Digital Budaya Indonesia (PDBI) adalah platform daring gotong-royong yang mengumpulkan, mengelola, dan mendokumentasikan berbagai Warisan Budaya Tradisional Indonesia. Platform ini diakses melalui situs Budaya Indonesia dan diakui sebagai inisiatif penting oleh UNESCO.

Penulis: Aurelius Do’o, Jurnalis

The post Rahasia Dibalik Puncak Keli Ndota Nida Kecamatan Detukeli Dan Kedaulatan Pangan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Oleh : Aurelius Do’o, Wartawan, salah satu putra dari wilayah Kecamatan Detukeli.

Sama seperti daerah lain, penyelesaian sengketa tanah adat di Wilayah Lio Utara, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, NTT dalam sudut pandang sosial tidak menabukan mosi pendekatan keadilan budaya dengan mengedepankan hukum adat (kebiasaan) dan dialog jalan tengah.

Sengketa batas wilayah atau kepemilikan tanah antar-pemangku adat (Mosalaki) sering kali menjadi isu sensitif karena menyangkut garis keturunan, spiritualitas, dan hak ulayat. Karena itu sejak masa lampau salah satu yang diharapkan adalah dapat membangkitkan kembali harmoni sosial tanpa mencederai keluhuran serta martabat adat budaya.

Tanah, bagi masyarakat adat Lio di Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, bukan sekadar komoditas ekonomi. Tanah adalah Pu’u atau Pusat Warisan Leluhur yang mengikat identitas, tradisi, dan spiritualitas, hidup dan mati.

Ketika terjadi sama-sama mengklaim batas tanah ulayat, ketegangan tidak hanya melibatkan individu, melainkan seluruh komunitas komunal.

Agar konflik tidak berlarut dan merusak total seluruh tatanan sosial persaudaraan, maka salah satu tugas paling berat peradaban budaya adalah pencarian jalan tengah yang adil dan bermartabat. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan.

Sengketa tanah adat di Lio Utara umumnya dipicu oleh dua hal utama, yakni batas alam yang bergeser. Pemetaan masa lalu yang mengandalkan pohon besar, sungai, atau bukit yang bisa berubah akibat abrasi, longsor, atau penebangan, memicu polemik besar bahkan perang ulayat.

Berikutnya, sejarah lisan yang berbeda. Tutur sejarah lisan yang seringkali berbeda, slsilah kepemilikan yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi rawan mengalami perbedaan interpretasi antar-keluarga ataupun antar-ulayat.

Hukum Positif Sering Kebuntuan

Membawa sengketa ulayat tanah adat ke meja pengadilan negeri sering kali justru memperuncing konflik, ketika berhadapan dengan hukum negara yang cenderung bersifat win-lose atau menang-kalah.

Hukum menang-kalah itu sendiri berpotensi memutus total hubungan kekerabatan adat dan potensi perang baru. Sebaliknya, masyarakat dalam tatanan kehidupan sosial modern saat ini justru sangat membutuhkan solusi win-win yang dapat berfungsi memulihkan keseimbangan kosmis dan sosial.

Maka, bagaimana dengan hukum positif ?. Hukum negara merupakan salah satu pilihan untuk menciptakan efek jera dan mencegah massa melakukan aksi main hakim sendiri (vandalism) saat ini maupun kemudian hari.

Laporan Polisi bisa menghasilkan instrumen positif agar para pihak ulayat, ataupun pelaku mau duduk di meja mediasi budaya dan membayar ganti rugi secara damai. Memberikan keadilan bagi korban, bahwa bagaimana pun hak-hak korban tetap dijamin keadilannya oleh negara.

Meja Budaya Bisa Jalan Tengah

Restorasi adat, mediasi jalan tengah “Meja Budaya” diharapkan bisa menjembatani penyelesaian sengketa. Jalan ini bisa diwujudkan dengan memadukan kekuatan hukum adat dengan difasilitasi pemerintah bersama stake holder terkait lainnya.

Ritual Sumpah Adat dapat menjadi alternatif terakhir. Namun, sebelum melangkah jauh ke hal yang sakral dan ditakuti, para pihak bisa kembali duduk bersama dalam forum budaya. Bisa dibuka dengan ritual pembersihan niat untuk mencocokkan sejarah lisan secara jujur.

Mediasi Tiga Pilar

Penyelesaian tidak bisa dibebankan kepada pihak adat saja. Perlu sinergi tiga pilar.
Lembaga adat bertindak selaku penelusur sejarah dan silsilah tanah ulayat. Pemerintah Kecamatan dan Desa berperan sebagai mediator netral yang memfasilitasi logistik dan keamanan dialog. Melibatkan Gereja. Badan Pertanahan (BPN), untuk kemudian memetakan hasil (jika menuai hasil) kesepakatan adat secara geopolitis menggunakan teknologi, agar kesepahaman batas baru misalnya, bisa dipetakan permanen dan berkekuatan hukum juga.

Konsep Berbagi Manfaat

Jika batas historis benar-benar tidak saling sepakat, ataupun tidak dapat ditelusuri secara pasti, ataupun menemui jalan buntu, maka salah satu jalan tengah yang bisa dimunculkan adalah tawaran menetapkan area sengketa digarap bersama (berbagi manfaat).

Masing-masing pihak memiliki hak pemanfaatan secara terukur, demi kesejahteraan anak cucu dan keharmonisan kehidupan budaya masa depan.

Kerugian Bangunan Terbakar

Ganti rugi berbasis gotong royong (Kema Sama) bisa menjadi salah satu model yang dapat diajukan. “Kema Sama” bisa menjadi pilihan sosial budaya untuk mengurangi potensi konflik baru. Melalui Kema Sama atau gotong royong dapat didorong kesepakatan pembagian beban. Misalnya terduga pihak pelaku (atau ulayatnya) berkewajiban menyumbang material lokal (kayu, bambu, ataupun batu) atau tenaga kerja. Tujuan untuk membangun kembali rumah yang rusak secara gotong royong “Kema Sama” sebagai simbol rekonsiliasi fisik dan sosial budaya “Tuka Bela Ji’e, Aji Ka’e Pawe”.

Berikutnya, Intervensi Pemerintah Daerah (Fasilitasi Forkopimcam). Peduli negara melalui Kecamatan Detukeli, Polri, dan TNI bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atau Pemda Ende dalam kesejukan menjadi mediator netral – pelopor perdamaian.

Pemerintah dapat mengupayakan bantuan sosial atau dana stimulan rekonstruksi rumah dari APBD/Badan Penanggulangan Bencana, sementara solusi batas tanahnya dikunci lewat kesepakatan tertulis.

Tidak sedikit kalangan berkeyakinan bahwa sengketa tanah di Lio Utara, Detukeli, tidak akan selesai dengan saling mengerahkan massa dan atau saling menghabisi. Jalan ini justru potensial memicu sejarah akan terus terulang di setiap masa.

Sebaliknya diyakini, dengan dialog yang dimediasi secara netral dan dicatatkan secara hukum modern, hak adat terlindungi, dan masa mendatang kedamaian antar-ulayat mewariskan keharmonisan untuk kebaikan umum.

Artikel ini murni pandangan lepas untuk memperkaya khazanah berpikir, tanpa maksud mengintervensi keputusan pembaca. Tulisan ini hadir sekadar pemantik diskusi, tidak ditujukan untuk memengaruhi kebijakan, pilihan atau keputusan. Catatan ini hanyalah sebuah pemikiran bebas untuk menambah sudut pandang, bukan panduan mutlak yang mengikat. Sekadar berbagi pandangan, bukan untuk memaksakan pilihan.

Penulis : Aurelius Do’o
Wartawan, salah satu putra dari wilayah Kecamatan Detukeli.

The post Meja Budaya Bisa Menjadi Jalan Tengah Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Detukeli appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi – Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Pers atau Media Massa – dalam sistem ketatanegaraan memiliki tugas yang sangat besar serta memikul tanggungjawab moral untuk menopang keseimbangan bangsa, melakukan kontrol sosial, menjembatani aspirasi, menangkal polarisasi dan melawan hoaks atau kabar bohong.

Dalam peran itulah “Berita Jurnalistik” disebut sebagai pilar utama pembangunan bangsa dengan mengawal transparansi, mengedukasi masyarakat, dan memperkuat negara. Pers menjadi jembatan publik, untuk memastikan setiap warga mendapatkan informasi akurat sekaligus menangkal penyebaran hoaks.

Pada poros itulah berita jurnalistik didesain tidak sekadar kabar asal jadi, ataupun berita asal menulis. Peran itu diatur secara fundamental melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apa itu berita jurnalistik ?. Sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, berita adalah karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan dan disebarluaskan dengan memenuhi kaidah jurnalistik, taat Pedoman Kode Etik Jurnalisitk.

Pers menjalankan tugas yang sangat spesifiki itu demi menopang keseimbangan dalam kolam demokrasi bangsa. Dia menjadi pilar pengawasan, menjadi penyampai informasi publik secara berimbang dan menjadi medium atau ruang partisipasi publik.

Tidak sebatas itu, Pers juga dilengkapi Etika Jurnalisme Dasar yang merupakan pedoman moral dan profesional yang wajib dipatuhi wartawan, untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang serta tanggungjawab kepada public. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Kode Etik Jurnalsitik itu sifatnya wajib dijalankan dan tidak bisa ditawar oleh setiap wartawan. Kode etik itu bersifat mutlak sebab menjadi landasan moral dan sebagai pedoman operasional dalam menjunjung kemerdekaan pers itu sendiri.

Ringkasan prinsip prinsip dasar dan etika jurnalisme yang berlaku tentang Independensi dan berimbang, akurasi dan disiplin verifikasi, tidak menyesatkan publik, menghormati hak privasi dan kelompok rentan, menjaga integritas profesi, menjunjung tinggi kesepakatan – itu semua merupakan rel sekaligus rambu-rambu dalam memerankan tugas dan fungsi pers dalam berbangsa.

Dengan itu pers memastikan diri sebagai pilar bangsa yang sangat berharga. Hanya dengan itu karya berita jurnalistik membedakan dirinya dari produk hoaks atau kabar bohong penuh ugal-ugalan.

Malas Konfirmasi Berita, Selamat Datang Hoaks

Salah satu ciri paling kuat dari kabar hoaks adalah kabar asal jadi dan tidak memakai rumus konfirmasi, atau sebagaimana karya jurnalistik diatur melalui KEJ. Hoaks menolak keberimbangan dan objectivitas informasi. Hoaks hidup dalam kolam itu. Hoaks tidak sejalan kode etik jurnalisitik. Itulah pembeda Kabar Hoaks dari Berita Jurnalsitik.

Maka tidak heran seluruh aliansi media maupun dewan pers mengecam hoaks dan sepanjang masa akan terus melawan hoaks. Sebab pers sangat mengetahui bahwa salah satu musuh nyata bangsa dan mengancam sendi-sendi demokrasi serta kehidupan sosial adalah “hoaks.

Hoaks adalah pemecah belah persatuan, pembunuh karakter, pengganggu stabilitas serta perusak akal sehat. Seorang jurnalis investigasi, penulis, dan salah satu pakar disinformasi, berita palsu (fake news) serta investigasi digital terkemuka di dunia, asal Kanada, bernama Craig Silverman mendefinisikan hoaks sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual dan diedarkan seolah-olah sebagai sebuah kebenaran.

Hoaks adalah informasi yang direkayasa agar dilihat dan dirasa sebagai kebenaran dan hanya menghasilkan sensasi murahan untuk menipu publik. Literasi sejarah menyebut salah satu contoh hoaks yang paling menggemparkan beradaban adalah “The War of the World” 1938. Siaran radio yang dibacakan oleh Orson Welles memicu histeria massal seluruh pendengar di Amerika Serikat yang kemudian percaya bahwa invasi alien dari planet mars sedang benar-benar terjadi. Hoaks melalui corong siaran radio.

Hoaks bisa melalui corong atau sarana apapun, tanpa kecuali melalui siaran radio – media. Karena itu Pers memerintahkan kode etik siaran, memerintahkan kode etik menulis berita, mewajibkan pemenuhan unsur keberimbangan, sebagai pembeda yang hakiki antara hoaks dan berita jurnalistik murni. Malas Konfirmasi Berita, Selamat Datang Hoaks

Konfirmasi dan Hak Jawab

Berita jurnalistik tanpa konfirmasi adalah pelanggaran terhadap azas keberimbangan dan kode etik jurnalistik, pelanggaran prinsip cover both sides. Berpotensi menjadi informasi yang menyesatkan atau misinformasi, fitnah bahkan kabar bohong atau hoaks. Berkonsekuensi melanggar kode etik, fitnah dan pihak yang dirugikan mengajukan hak jawab.

Sedangkan Hak Jawab adalah hak seseorang, atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan pers yang dinilai tidak akurat, ataupun merugikan nama baik.

Konfirmasi berita tidak dapat diabaikan atau digantikan dengan alasan hak jawab. Sebab tindakan konfirmasi berita merupakan kewajiban prosedur sebelum berita ditayangkan. Verifikasi adalah kewajiban mutlak berdasarkan KEJ. Lebih lanjut, hak jawab juga bukan merupakan jalan pintas atau pembenaran untuk menerbitkan berita sepihak.

Konfirmasi berita tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena hak jawab belum masuk redaksi. Sebab keduanya adalah mekanisme yang berbeda dan diatur secara tegas dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

Mengabaikan Konfirmasi, Apakah Dimaklumi ?

Dalam kedudukan Kode Etik sebagai kewajiban mutlak, tidak dapat dimaklumi. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) melalui sebuah tajuk Kompas kemudian menurunkan salah satu catatan jika belum berimbang, harus ada kejujuran kepada pembaca untuk mengatakan bahwa berita belum lengkap, nara sumber belum menjawab konfirmasi, nara sumber tidak menjawab konfirmasi, berita masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Bukan sebaliknya mengabaikan konfirmasi, apalagi dengan sengaja.

Setiap wartawan harus memahami bahwa konfirmasi adalah kewajiban sebelum publikasi. Sedangkan Hak Jawab adalah mekanisme pasca publikasi.

Karena itu mulailah mencoba menulis dengan memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Sebab itulah satu-satunya cara menjaga kepercayaan public dan kehormatan profesi wartawan.

Kebebasan harus menjaga jarak dari kebablasan. Pena boleh tajam tetapi harus tajam bersama Kode Etik Jurnalistik. Pena tidak boleh lari meninggalkan KEJ.

Jangan tukar integritas dengan ego ambisi yang penting meledak.

Selamat membaca. Tulisan ini disumbangkan bagi wartawan pemula sebagai masukan dalam berproses serta demi menjaga Marwah Profesi Wartawan.

Edisi Pena Jurnalis, WBN.

The post Malas Konfirmasi Berita, Selamat Datang Hoaks appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Sepuluh tahun Masyarakat Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi saksi sejarah ekspo proyek mangkrak, bernilai ratusan juta rupiah gagal rampung, milik negara, di SMKN 6 Ende, Kampung Wolobheto Kecamatan Detukeli.

Satu-satunya dan pertama kali dalam lembaran peradaban, sebuah sekolah setara SMA, SMK Negeri hadir di bumi Lepembusu Kelindota (nama dua gunung bersejarah dan sarat kebudayaan di Kecamatan Detukeli).

Namun ironis, Sekolah Menengah Atas Negeri yang perdana itu harus menanggung nasib terisolasi perhatian.

Pemenuhan ruang kelas baru sebagai kebutuhan mutlak lembaga pendidikan, untuk menjamin kelangsungan belajar mengajar, menjamin keselamatan siswa serta efisiensi penyerapan ilmu, dihiasi rekam jejak pembiaran proyek setengah jadi, dikangkangi pula minus langkah nyata pengentasan masalah.

Negara seolah-olah telah ikut kehilangan akal untuk mendistribusikan gebrakan solusi pengentasan pembangunan.

Padahal, sejak tahun 2016 negara mengetahui bahwa ada yang tidak becus disana, ada permasalahan yang terjadi di SMKN 6 Ende, ada kesulitan serius yang dihadapi, ada ancaman lembaga pendidikan gagal bersinar, serta berbagai potensi buruk lainnya, namun perhatian jauh panggang dari api.

Tiga bangunan ruang kelas gagal finishing, dibiarkan berlama-lama tanpa turunnya terobosan kebijakan. Seolah negara membutuhkan dua atau tiga kali berganti wajah pemimpin baru bisa memperhatikan.

Sangat disayangkan, SMKN 6 Ende bukan anak haram pendidikan, tetapi nasibnya mirip anak ayam kehilangan induk.

Sebaliknya, SMKN 6 Ende sebagai anak kandung negara, tempat persemaian sumber daya manusia, harus dijamin nyata kedudukannya setara dengan sekolah-sekolah lain yang terpenuhi ruang kelas layak pakai untuk kegiatan belajar mengajar.

Wajib dijamin kesetaraan pemenuhan kebutuhan, tanpa kecuali percepatan pembangunan ruang kelas baru demi pentas akselerasi mutu pendidikan daerah dan nasional.

Tanggapan Fraksi Golkar DPRD Ende, Babak Baru

Tanggapan terbuka Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) DPRD Kabupaten Ende, yang dikemukakan langsung oleh Ketua Fraksi, Magy Sigasare, menyikapi 10 tahun proyek mangkrak di SMKN 6 Ende, merupakan angin segar, sekaligus membuka lembaran baru perhatian nyata negara atas mati surinya sikap pemerintah dan lembaga dewan terhadap masalah yang dihadapi SMKN 6 Ende di Kecamatan Detukeli.

Fraksi Golkar DPRD Ende Sikapi Tegas Proyek Mangkrak SMKN 6 Ende di Detukeli, judul laporan berita Media Warisan Budaya Nusantara / WBN, Edisi 15 Mei 2026.

Tanggapan Fraksi Golkar DPRD Ende merupakan ekspresi fungsi pengawasan dalam kewenangan legislatif untuk mengevaluasi, menindak dan mencari solusi atas proyek pemerintah yang terbengkalai.

Selain untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut, langkah positif Lembaga DPRD Ende melalui inisiasi Fraksi Golkar, dipandang sangat urgen dan harus dilaksanakan, agar tidak terjadi kekosongan, ataupun berlarut-larutnya perhatian negara terhadap persoalan pendidikan depan mata.

Fraksi Golkar dan Lembaga DPRD Ende akan di-ukur dan di-nilai sejauh mana kualitas perjuangan lembaga rakyat dalam menjunjung amanat rakyat, memenangkan amanat pendidikan, melalui progres raport ataupun hasil dan buah manis pengawasan untuk perubahan nyata.

Bahwa saat ini urusan Pendidikan SLTA sederajat merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tetapi tidak dapat disangkal pula, bahwa proyek mangkrak SMKN 6 Ende berkaitan langsung dengan sumber DAK APBN untuk Kabupaten Ende 2015/2016.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, S.Sos.,M.M kepada wartawan tanggal 9 Mei 2026 menyiratkan pesan, bahwa pengawasan bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan kebutuhan yang saling melekat atas persoalan proyek mangkrak di SMKN 6 Ende.

Ia enggan berkomentar tentang proyek mangkrak SMKN 6 Ende. Sebab saat itu proyek berjalan dalam kewenangan daerah/kabupaten (Ende).

Kepala Dinas seolah ingin menegaskan bahwa apapun kisahnya, Pemerintah Provinsi NTT melalui dinas terkait, tidak dapat serta merta melangkahi Kabupaten Ende dalam urusan yang satu ini.

Karena itu, komitmen yang ditegaskan oleh Fraksi Golkar DPRD Ende, layak diapresiasi sebab sikap itu berjalan tepat pada rel harapan.

Fraksi Golkar DPRD Ende diharapkan mampu menginisiasi langkah kerja lembaga dewan Kabupaten Ende, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Memanggil Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta para pihak lainnya, untuk mendapatkan akurasi persoalan yang sesungguhnya.

Lembaga dewan melalui fraksi dan ataupun komisi terkait, dapat melakukan kunjungan lapangan atau inspeksi pemetaan, demi kebutuhan verifikasi, uji fakta ataupun sambil menyerap aspirasi pendidikan wilayah pelosok secara langsung.

Mekanisme chek and balances harus segera diselenggarakan untuk memastikan tata kelola pendidikan tidak tersandera persoalan teknis yang dibiarkan berlarut-larut di daerah. Memastikan pemenuhan ruang kelas baru SMKN 6 Ende sesuai target, amanat regulasi dan agenda perubahan.

Rencana Fraksi Partai Golkar DPRD Ende untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak boleh berhenti tengah jalan ataupun hanya sekadar wacana, sebab koordinasi dan pengawasan berjenjang adalah kebutuhan pokok percepatan pembangunan itu sendiri.

Masyarakat menunggu tranparansi dan akuntabilitas lembaga negara dalam setiap mekanisme yang diambil, termasuk urusan pengawasan DPRD Kabupaten atas persoalan yang terjadi di SMKN 6 Ende di Detukeli.

SMKN 6 Ende adalah wajah lain dari Kabupaten Ende. Juga wajah lain dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Melekat Miniatur Pendidikan Kabupaten Ende dan Miniatur Pendidikan Nusa Tenggara Timur..

Tanggapan Fraksi Golkar DPRD Ende Berbuah Atau Tidak, Babak Baru Proyek Mangkrak SMKN 6 Ende Detukeli.

Penulis, Aurelius Do’o, Wartawan.

The post Tanggapan Fraksi Golkar DPRD Ende Berbuah Atau Tidak, Babak Baru Proyek Mangkrak SMKN 6 Ende Detukeli appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Mencermati kondisi buruk, wajah pembangunan mangkrak 10 tahun tanpa solusi (2016 – 2026,) proyek bangunan tiga ruang kelas SMKN 6 Ende di Kecamatan Detukeli, menelan anggaran ratusan juta rupiah, harus dikata sangat disayangkan jika negara melalui para pihak terkait terus menerus mewarisi ‘manajemen gagal’ memecahkan perkara.

Pembangunan tiga ruang kelas SMKN 6 Ende tahun 2015/2016 dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk Kabupaten Ende, dengan besaran anggaran ratusan juta rupiah, hanya dibangun dengan kondisi fisik pekerjaan diperkirakan sekitar 40%, seterusnya mangkrak, tidak tuntas hingga 2026.

Pasalnya, pembangunan menggunakan system swakelola, dikerjakan di atas lahan yang sudah dihibahkan oleh pemangku adat setempat.

Tahun 2017 urusan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan resmi beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku serentak sejak 1 Januari 2017.

Dengan demikian aspek administrasi, operasional, termasuk pendanaan pendidikan tingkat SLTA, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Warisan Masa Lalu Untuk Diselesaikan

Pembangunan mangkrak yang satu ini telah menjadi warisan tanpa penyelesaian dari  periode ke periode.

Data advokasi menemukan sejumlah fakta. Para tokoh dan stake holder Lembaga Pendidikan SMKN 6 Ende, telah berkali-kali menyuarakan persoalan pembangunan mangkrak tersebut kepada sejumlah pihak penting pemerintah, mulai tingkat desa, kecamatan, bupati, lembaga dewan (DPRD Ende maupun DPRD Provinsi NTT), Kabid Pengawas SMK hingga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

Meski demikian gigih suara akar rumput tetapi tetap tidak terurus, berjalan di tempat.

Dalam kamus tata kelola pembangunan, proyek pembangunan mangkrak seharusnya merupakan warisan pekerjaan rumah negara untuk dituntaskan.

Warisan pekerjaan rumah yang tidak boleh dibiarkan, sebab pembangunan tidak mengenal kata mundur atau berjalan di tempat.

Demikian juga aspirasi masyarakat, amanat penderitaan rakyat, desakan solusi bangunan mangkrak SMKN 6 Ende, pada kedudukannya merupakan energy positif untuk membuka lembaran baru pembangunan daerah.

Dia dilarang diposisikan sebagai suara-suara kosong laksana seruan anak ayam tanpa induk.

Sebab, negara adalah induk saluran utama yang berdiri untuk pembangunan, untuk pemerataan, pengentasan masalah dan untuk keadilan pemenuhan sarana prasarana pendidikan wilayah pelosok, seperti yang menimpa nasib SMKN 6 Ende di wilayah Kecamatan Detukeli.

Filsuf Plato dalam karyanya “Republik”, menekankan negara harus menjadi entitas ideal yang mewujudkan keadilan. Pembangunan menurutnya tergantung pada pemimpin yang bijaksana.

Posisi negara bukanlah sekadar alat kekuasaan, melainkan institusi moral yang bertanggunjawab penuh atas Pembangunan kesejahteraan dan pembentukan karakter warga negara.

Mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dalam sebuah pendangan mengatakan posisi negara adalah fasilitator dan pelindung utama pembangunan masyarakat.

Negara harus memberikan prioritas dan menjamin pemecahan masalah, serta pemerataan pembangunan sampai ke wilayah-wilayah pelosok..

Maka patut ditegaskan bahwa proyek mangkrak di SMKN 6 Ende merupakan warisan masa lalu untuk diselesaikan. Dia bukan warisan masa lalu untuk selamanya mewariskan kebingungan kolektif dari masa ke masa, dari periode ke periode.

Proyek mangkrak di SMKN 6 Ende bukan pula semacam limbah beracun yang akan menelan korban jiwa, jika pemerintah turun memecahkan permasalahan dari titik terbawah.

Jika sampah saja wajib dikelola dengan tanggungjawab, di-daur ulang agar bisa memberikan manfaat, bagaimana mungkin NTT seolah gagal total terhadap asset vital milik sendiri yang ada di SMKN 6 Ende, terletak di Kampung Wolobheto Kecamatan Detukeli.

Momentum Perubahan di Pundak Gubernur Melki Laka Lena

SMKN 6 Ende merupakan satu-satunya lembaga Pendidikan SLTA yang ada dalam wilayah Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende Pulau Flores.

Keberadaannya cukup potensial menjadi salah satu primadona masa depan pendidikan generasi daerah, secara khusus Kabupaten Ende, sebab sekolah kejuruan itu hadir untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul pertanian dan peternakan, mulai usia dini.

Kehadiran SMKN 6 Ende tidak semata-mata hanya untuk Kampung Wolobheto, tidak sekadar untuk Kecamatan Detukeli, tetapi untuk daerah Kabupaten Ende, untuk Provinsi NTT dan untuk menjawab tujuan dan kepentingan besar Pendidikan Nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan SMKN 6 Ende didukung penuh oleh sejumlah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di wilayah Kecamatan Detukeli, yakni SMPN Detukeli, SMPN Ine Pare di Nida, SMPK Detukeli dan SMP Seatap Wolooja. Masih dalam wacana akan dibangun lagi SMP di Nggesa.

Tidak sebatas itu, kekuatan topangan pun datang dari dukungan langsung masyarakat adat, dengan memberikan hibah lahan bagi pembangunan dan pengembangan sekolah.

Lembaran sejarah tidak dapat disangkal, pendirian SMKN 6 Ende diperjuangkan habis-habisan oleh elemen pemangku adat setempat.

Bahkan, pasalnya, demi pembangunan, pengerjaan tiga bangunan yang mangkrak itu, menggunakan dana swakelola yang belum dikembalikan sama sekali, bahkan Ongkos Hari Orang Kerja atau HOK pun belum dibayar hingga tahun 2026.

Wajah kusam proyek mangkrak 10 tahun SMKN 6 Ende, akhirnya kembali menghampiri kantor-kantor pemerintah, meja-meja pengambil kebijakan, tanpa kecuali meja orang nomor satu di Provinsi NTT, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena.

Proyek mangkrak yang terjadi persis di masa Percepatan Pembangunan Pendidikan Wilayah Pelosok atau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) tersebut sudah waktunya dicermati lebih serius, mendapatkan skala prioritas pengentasan di bawah kepemimpinan NTT era baru, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma, melalui stake holder terkait bidang Pendidikan dan Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Lanjutan Atas Negeri (SLTA).

Bangunan 3 Ruang Kelas mangkrak yang dikerjakan tahun 2016 itu harus dihentikan masa berlakuknya sebagai barang pajangan tanpa azas manfaat.

Harus dihentikan masa pamerannya yang selama bertahun-tahun dipertontonkan kepada masyarakat dan segenap generasi muda bangsa.

Mangkraknya proyek pembangunan tiga ruang kelas itu, tidak boleh ikutan mangkrak solusi pembangunan demi mendatangkan azas manfaat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur jangan ikut membiarkan para pelajar menanggung beban masalah warisan masa lampau.

Wujudkan Target Percepatan Pembangunan Pendidikan Wilayah Pelosok atau 3T : Terdepan, Terluar, Tertinggal, demi terkondisinya pemerataan mutu, jaminan fasilitas dasar yang layak pakai. SMKN 6 Ende di wilayah Kecamatan Detukeli, merupakan bagian dari sekolah di daerah pelosok, kategori 3T.

Semoga dalam semangat NTT Membangun, mimpi penyelesaian masalah proyek mangkrak di SMKN 6 Ende bisa menjadi kenyataan. Mimpi lahirnya solusi tepat guna demi azas manfaat pembangunan dapat terealisasi.

Semoga mimpi tanggap aspirasi pendidikan wilayah pelosok, tidak harus terkubur dalam-dalam.

Sebaliknya negara harus hadir dalam tindakan nyata. Provinsi NTT harus hadir dalam jawaban.

Dan, Kabupaten Ende (Executive bersama DPRD Ende) pun harus hadir, tetapi tidak untuk sekadar mengatakan bahwa “itu adalah urusan provinsi”.

Sebaliknya Kabupaten Ende harus hadir dalam wajah perjuangan bersama pemenuhan dan percepatan sarana prasarana pendidikan wilayah pelosok.

“10 Tahun Bangunan SMKN 6 Ende Detukeli Mangkrak, Harapan di Pundak Gubernur NTT Melki Laka Lena”.

Penulis, Aurelius Do’o, Wartawan.

Foto Bangunan Mangkrak :

The post 10 Tahun Bangunan SMKN 6 Ende Detukeli Mangkrak, Harapan di Pundak Gubernur NTT appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Bermimpi wajah sekolah bisa sedikit berubah, walau letaknya di desa kampung pedalaman, nasib Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Ende di wilayah Kecamatan Detukeli Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum seberuntung sekolah lain di bumi partiwi ini.

Betapa tidak, Proyek Pembangunan Tiga Ruang Kelas Baru, dengan nilai diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, dikerjakan sekitar tahun 2016, sampai tahun 2026 hasilnya tak kunjung rampung.

Mau disebut itu contoh proyek bermasalah dan kebal hukum, kurang elok. Publik silahkan menilai masing-masing seturut pengetahuan sebagai warga negara.

Yang pasti, itu bagian dari wajah buruk pembangunan.

Harus dikatakan bahwa fenomena pembiaran itu tidak hanya sekadar urusan volume proyek belum tuntas. Tidak sebatas urusan material batu pasir tunggak dilanjutkan.

Tetapi jauh lebih emergency adalah mangkraknya gagasan atau mangkraknya ide pembangunan, mangkraknya pikiran pembangunan, terseok-seoknya pengawasan, lumpuhnya energy penuntasan proyek dan sekaratnya solusi penyelesaian.

Harap itu semua jangan ikutan mangkrak. !

Sungguh ironis. Ini menampar wajah pendidikan Indonesia, menampar pula wajah pemerintah sebagai motor penggerak yang seharusnya berkobar, menyala-nyala melakukan percepatan, mengevaluasi pembangunan, mendorong pelayanan dasar sektor pendidikan. Apalagi itu di wilayah terpencil yang harusnya menempati skala prioritas.!

Proyek bangunan 3 ruang kelas di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Ende yang terletak di Kecamatan Detukeli, jangan biarkan menjadi warisan pajangan pembangunan yang tidak tuntas ditengah negara yang selalu gencar melakukan percepatan pemenuhan sarana prasarana pendidikan.

Jangan dijadikan sebagai pajangan pembanguan yang tidak mendidik dan merusak mental generasi muda bangsa. Mereka jangan dipertontonkan dengan proyek mangkrak, seolah itu hal lumrah. Tidak elok itu dijadikan tontonan bebas dari masa ke masa.

10 tahun lamanya jika dihitung dari tahun 2016 sampai 2026, bangunan itu tanpa penyelesaian. Bangunan mangkrak dibiarkan diguyur hujan, diterpa badai, seolah tidak dibutuhkan oleh negara.

Mau dibawa kemana martabat pembangunan, jati diri keuangan negara, kalau kucuran program dan anggaran hanya sekadar untuk melahirkan proyek tanpa azas manfaat.

Kasihan wajah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Ende di Kampung Wolobheto Kecamatan Detukeli sebagai salah satu miniatur pendidikan nasional, wajah pendidikan NTT, wajah pendidikan Kabupaten Ende, jika usai proyek mangkrak, susulannya mangkrak pula terobosan pemecahan masalah, mangkrak juga pikiran perubahan pembangunan dunia pendidikan di daerah.

Sekolah Negeri yang satu ini tidak layak dihiasi bangunan lapuk tanpa manfaat. Tidak layak dikadoi bangunan mangkrak tanpa jalan keluar. Sudah waktunya diselesaikan. !, Dikecam bersama, dikritisi publik dan ditemukan pemecahan terbaiknya oleh negara.

Negara harus hadir mendiagnosa masalah, menyehatkan yang sakit dan menata ulang untuk pemanfaatan.

10 Tahun dibiarkan terlantar, bukanlah waktu yang singkat.

Proyek yang pada awalnya dikerjakan dalam kewenangan daerah kabupaten, karena pada zaman itu urusan pendidikan Menengah Atas, SLTA sederajat belum dialihkan ke tangan provinsi, layak didesak untuk segera diperhatikan.

Peralihan urusan pendidikan menengah atas ke tangan provinsi bukanlah alasan untuk mewariskan proyek gagal manfaat. Pembangunan harus tetap berjalan sesuai tujuan-tujuan dasarnya. Proyek patut dievaluasi dan diselesaikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo, saat dihubungi wartawan pada tanggal 9 Mei 2026 masih enggan berkomentar, sebab proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2016, yang mana pada masa itu merupakan urusan daerah kabupaten Ende.

Ia berjanji akan chek langsung kepada Kepala Sekolah.

Menurutnya, untuk kebutuhan pembangunan ruang kelas, masih ada peluang dari Program Revitalisasi Presiden Prabowo, dengan catatan syarat tanah harus clear and clean, serta dibuktikan dengan sertifikat.

Namun lebih jauh dari itu, apapun kisah dan fakta, masyarakat menuntut satu hal, yakni tuntaskan pembangunan dan ciptakan pembanguanan bermanfaat bagi generasi muda bangsa.

Bangunan mangkrak di SMKN 6 Ende adalah juga jalan untuk mewujudkan pembangunan bermanfaat, berkeadilan.

Catatan Redaksi Media WBN, Aurelius Do’o.

The post Mangkrak Proyek SMKN 6 Ende di Detukeli, Jangan Ikutan Mangkrak Pikiran Perubahan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) yang pada masa koloniaslime menjadi bagian dari Sunda Kecil memiliki banyak tokoh pejuang yang memberontak terhadap kolonialisme Belanda. Di Pulau Flores, selain Marilonga di Ende, ada pula Moan Teka Iku di Maumere, Kabupaten Sikka. Moan Teka Iku adalah seorang pejuang akar rumput (grassroot) yang lahir dari kemiskinan dan ketidakadilan di jaman kolonial dan raja- raja lokal yang hidup dibawa kendali Belanda kala itu yang masuk ke Sikka pasca kekuasaan Portugis. Meskipun ia buta huruf karena tidak sekolah dan tidak memeluk agama Katolik (masih animisme) tapi uniknya ia sudah memiliki kesadaran yang tinggi dan visi misi yang jauh kedepan untuk membela rakyatnya dari ketidakadilan dan penindasan akibat Pajak 4 buah Kelapa per pohon di setiap musim panen, dan kerja paksa oleh kaum kolonialisme Belanda kala itu. Kontrasnya, bukan hanya melawan kolonialisme Belanda saja tetapi juga menentang raja-raja lokal yang pro Belanda dan ikut menindas rakyat.

Mo’an Teka yang lahir di desa Hubin- Wolomude, Kabupaten Sikka pada tahun 1800 an adalah anak dari Dua ( Ibu) Kotin dan Moan Bapak) Mitan. Ia bersama saudara kembarnya Moan IKU emudian menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Karena ayahnya adalah kepala kampung dan tana puan (tuan tanah), maka kemudian iMoan Teka diangkat menjadi Kapitan oleh raja Sikka.Tubuhnya pendek, kekar berotot berkulit hitam dan mengenakan sarung hitam dengan parang yang menjadi senjata saktinya selalu ia bawa.

Meskipun ia adalah Kapitan yang menjadi hirarki dari kerajaan Sikka, Ia mempunyai kaca mata berbeda dengan para raja pribumi dalam melihat penderitaan rakyat di kampungnya terkait Pajak 4 buah kelapa setiap pohon setiap musim panen yang mencekik leher rakyat miskin. Ia sangat geram menentang Pajak 4 buah kelapa tersebut dan melawan keras para raja yang menjadi kaki tangan Belanda. Sikap revolusinernya terus menyala-nyala di dalam dadanya terus menghasut rakyat agar tidak membayar pajak kelapa. Ia melakukan agitasi dan memprovokasi rakyat kecil di kampung-kampung untuk menolak dan melakukan perlawanan.

Mendengar Moan Teka Iku telah melakukan provokasi agar warga tidak membayar pajak Kelapa di berbagai kampung, maka para raja waktu itu yaitu Raja Sikka, Raja Nita, dan Raja Kangae .merasa geram. Raja Sikka kemudian memerintahkan atau mengundang Kapitan Moan Teka intuk datang menghadap raja mempertanggungjawabkan aksinya, namun permintaan itu samasekali tidak diindahkan oleh Moan Teka. Sikapnya yang sangat revolusioner memberontak melawan kekuasaan para raja dibawa kendali Pemerimtah Belanda tidak mempunyai tujuan khusus untuk merebut kekuasaan dari tangan para raja dan tidak untuk memperkaya diri tetapi bertujuan mulia melawan orang kulit putih (Belanda) yang datang berkuasa dan memerintah melalui tangan para raja di Sikka. Dendam dan kebenciannya sangat tinggi hingga mengatakan dengan tegas ” Daging Hitam saya sudah makan, saya mau makan lagi daging putih.” ( daging putih maksudnya tentara Belanda)

Fakta unik pertama untuk dicermati, Moan Teka Iku meski bukan turunan bangsawan, bukan seorang anak raja dan bukan kaum terdidik yang bersekolah di jaman Portugis dan Belanda, tetapi dengan keberanian yang membara, mental spiritual dan kharisma yang kuat mampu menyalakan api perlawanan, melakukan konsolidasi, dan membangun organisasi dengan menempatkan orang kepercayaannya di setiap kampung yang menjadi basis utamanya.

Dengan menunggang kudanya ia bersama prajurit-prajuriynya berjalan dari kampung ke kampung menggelar pertemuan dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap Pajak yang memberatkan rakyat. Salah satu strategi untuk mempermudah pembangunan jaringan perjuangan, ia juga mengawini beberapa wanita dan melahirkan banyak anak, dari istri dan anak-anak yang dilahirkan membangun hubungan kawin mawin lagi dengan warga kampung lainnya sehingga jaringan politik Moan Teka Iku semakin kuat dan luas.

Semakin lama, barisan perlawanan Moan Teka Iku dan para pejuang gerilyawan alam yang hidup di hutan, gunung, lembah dan kampung-kampuang dengan logistik dari ladang sendiri membentuk jarimgan yang kuat di berbagai desa dari wilayah timur, wilayah tengah hingga wilayah utara dan barat yang melintasi daerah pegunungan, bukit, lembah dan sungai. Nama besar Moan Teka yang kala itu oleh orang Belanda dijuluki JENDERAL TEKA ( walau tidak ada pengelaman pendidikan militer) menjadi momok berbahaya dan menakutkan bagi para raja dan terutama para jenderal Belanda dan yang berkuasa di Flores. Karena terus melakukan perlawanan dengan manghasut rakyat tidak boleh bayar pajak kelapa dan tidak mau bekerjasama dengan raja raja di Sikka dan Belanda.

Puncak kemarahan Moan Teka Iku terhadap para raja yang mendukung Pajak 4 buah kelapa bagi Belanda, ia bersama laskarnya membakar kampung-kampung basis pendukung pajak kelapa yang dibekingi raja-raja, seperti Kampung di Nita, Koting, Beru di Maumere dan lain-lain. Ia juga akhirnya membakar gereja Katolik do Koting setelah bersitegang dengan pastor lantaran ada oknum bersenjata di dalam gereja yang berhasil menembak paha anak lelakinya dalam operasi tersebut. Pemberontakan atau perlawanan yang terjadi pada bulan itu, memantik kemarahan besar kompeni Belanda setelah menerima laporan dari para raja di Sikka dan juga melalui surat pastor Belanda di Sikka terkait serangan Jenderal Teka Iku.

Fakta unik kedua dari kisah nyata perjuangan Moan Teka Iku dan laskarnya, meski tidak pernah sekolah, tidak bisa menulis dan membaca, dan tidak pernah ikut latihan militer tetapi Moan Teka mampu menciptakan strategi untuk menghadapi serangan besar melawan Belanda yang telah mendengar pemberontakannya. Hal yang luar biasa, meski bukan seorang tentara, dan tidak mempunyai penasehat militer, Moan Teka bersama rekan-rekannya yang memegang moto “Lamen Tawa Tana” (pemuda yang lahir dari bumi) mampu membangun benteng pertahanan alamiia berupa beton berlapis dari bambu yang diisi dengan air untuk menangkis serangan meriam dan peluru Belanda dan sekutunya.

Selain itu, Ia juga menggali parit-parit dan lubang-lubang untuk menyelamatkan diri dikala keadaan darurat. Ada beberapa benteng yang menjadi markas pertahanan antara lain di desa Hubin-Wolomude, Baluele yang terletak di atas perbukitan dan juga di belakang Gunung Iligai dan Gunung Ilin Goran yang terletak di Desa Iligai, Selain itu, ia bersama pasukannya juga membekali diri dengan senjata berupa pedang, parang, pisau. Anak Panah, tombak, dan juga senjata laras panjang seperti bedil dan meriam meriam kecil hasil rampasan dari kaki tangan Belanda.

Perang Kompeni I dan Kompeni II

Fakta ketiga yang terunik adalah kegigihannya dalam mempertahankan Nian Tana ( Bumi) Sikka dari penjajah Belanda. Akibat dari sikap kepala batunya yang konsisten dengan penderitaan rakyat den tidak mengenal kompromi, perang Kompeni I pun pecah pada bulan Mei 1904, tentara Belanda yang didukung dengan pasukan dari para raja yang memihak kebijakan Pajak Belanda dengan persenjataan lengkap mulai memburuh dan menyerang benteng-benteng pertahanan Laskar Rakyat Moan Teka Iku. Perang sengitpun terjadi dengan jatuh banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Karena medan berbukit dan bergunung dan hutan yang sulit dijangkau tentara Belanda, maka mereka tidak berhasil mengalahkan laskar rakyat dan tidak berhasil menangkap Moan Teka.

Setelah tidak berhasil mengalahkan laskar Moan Teka Iku, Belanda dan sekutunya tidak tinggal diam, mereka kemudian mengatur strategi kedua, yaitu perang Kompeni Ii pada bulan Juni 1904. Perang ini menjadi perang terbesar di Flores dan satu-satunya perang besar melawan Belanda di Flores. Menghadapi militan Jenderal Teka Iku yang buta huruf, Belanda yang sudah kewalahan, terancam dan mulai cemas, akhirnya mengerahkan kekuatan penuh dari luar Sikka, mereka mendatangkan bantuan bala bantuan II kapal perang dari Makasar, tambahan pasukan dari Bugis Makasar, Sulawesi pasukan dari Residen Timor, Pasukan dari Residen Flores Timur dan dari Nggela. Semua pasukan itu bersama tentara Belanda dan sekutunya di Maumere mempersiapkan diri dengan amunisi dan persenjataan lengkap dengan meriam besar yang berhulu ledak tinggi siap mengepung dan membumihanguskan Teka Iku. Mengetahui itu, Moan Teka Ikupun tidak gentar sedikitpun. Ia sudah siap melawan dengan kekuatan penuh meski kalah dalam perbandingan kekuatan senjata dan jumlah pasukan. Ia bersama laskar rakyatmya dengan modal senjata sederhana dan semangat mengusir penjajah siap berperang.

Belanda dengan seluruh pasukannya mulai berperang untuk menangkap atau membunuh Moan Teka Iku. Seluruh kampung yang menjadi basis pasukan Teka dibumi hangus, benteng benteng pertahanan di Hubin-Wolomude dan Baluele digempur habis.. Baku tembak pun tidak terhindar lagi. Gempuran demi gempuran menghujani jantung pertahanan Teka Iku. Karena minim strategi, pengalaman tempur dan persenjataan, korban jiwa pun berjatuhan, tidak sedikit pula dari pihak Belanda. Belanda berhasil menguasai benteng benteng pertahanan Moan Teka Iku, namun tidak berhasil menangkapnya hidup atau mati. Moan Teka Iku dan pasukannya telah lari bersembunyi.

Terjebak Skenario Perundingan Berujung Pemasungan

Fakta keenpat yang kontas dan unik, Belanda dengan kekuatan penuh dari segala arah sudah menang perang, tetapi tidak berhasil menangkap Teka Iku kemudian mengatur starteg baru yang lazim dipakai untuk membungkam para pejuang Nusantara, seperti Pangeran Diponegoro di Tana Jawa, yaitu dengan perundingan. Belanda yang sudah kelimpungan atau gerah, membujuk ajudan Moan Teka yang bernama Moan Pitang dalam sebuah pesta pernikahan anak Moan Pitang. Tentara Belanda meminta dengan akal bulus agar Pitang merayu Moan Teka berunding. Moan Teka Iku dengan segala keluguhan, kepolosan, kerendah hati dan kejujuranlnya, termakan dan mau berunding.

Bersama Moan Pitang akhirnya ia pergi berunding dengan pihak Belanda di atas Kapal Perang dari Makasar yang berlabuh di Teluk Maumere. Niat baiknya untuk berunding akhirnya mengantar tubuhnya di pasung di atas kapal tersebut oleh tentara Belanda.. Pasca Moan Teka ditangkap, para pejuang yang masih hidup di gunung melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda yang mengejar mereka. di wilayah perbukitan kampung Sikka. Ketika tentara Belanda hendak mendaki memburu, loyalis Teka menggulingkan batu-batu besar yang mencabut nyawa serdadu Belanda. Namun kemudian mereka kalah, setelah Belanda mendatangkan pasukan yang lebih banyak.

Meski Moan Teka diadili dan hatus membayar pampasan perang 3000 gulden dan ditahan pasung, tentara Belanda yang berkuasa penuh masih merasa tidak aman kalau-kalau terjadi pemberontakan lagi. Untuk mengantisipasi itu, maka tentara Belanda kemudian menurunkan Pajak 4 buah kelapa yang memicu pemberontakan Teka Iku dan membangun kembali seluruh kampung warga yang dibakar saat perang, kecuali kampung Wolomude yang tidak dibangun. Pasca ditangkap, Moan Teka Iku kemudian dibawa dengan kapal Belanda ke Makasar Bumi Angin Mamiri, Sulawesi untuk di penjara di sana. Dan selanjutnya ia dibuang lagi di Sawalunto, Bukit Tinggi ,Sumatera Barat Bumi Melayu.

Moan Teka adalah anak Tana Sikka sang revolusipner akar rumput buta huruf yang memiliki jiwa heroiseme , patriotisme, dan anti feodaliame kolonialisme – kapitalisne akhirnya menghilang tanpa jejak meninggalkan pasukannya yang menipis dan rakyatnya yang loyal di kampung-kampung kecil yang merindukan perubahan dan kemerdekaan di bumi leluhur. Ia pergi untuk selamanya dalam kegelapan di balik awan hitam sejarah dan tenggelam di samudera biru putih bersama gelapnya tirai zaman hingga Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampqi saat ini.

Meski dikabarkan meninggal dunia di Sawalunto, sejarawan belum membuktikan di mana persis makam dan tulang belulang sang revolusioner itu. Pihak pemerintah Belanda pun belum memberikan informasi pasti terhadap tawanan perang asal Bumi Nyiur melambai itu. Di Kanpung halamannya Wolomude pun tidak terlihat makam dan potretnya, kecuali sebuah patung besar di pintu masuk Kota Maumere, Kabupaten Sikka yang berdiri tegak menjadi ikon mengurai sejarah perjuangannya membela rakyat tertindas di Bumi Sikka, Bumi Flores, NTT tanah persada Nusantara.

Mengapa Belum Jadi Pahlawan Nasional?

Pasca pembuangannya ke Makasar kemudian ke Sawalunto, puluhan tahun lamanya nama sang revolusioner Moan Teka Iku tidak kedengaran dan diketahui oleh siapapun termasuk generasi muda Sikka, kecuali kerabat dekatnya. Tidak ada satu pun sejarahwan dan ilmuwan iyang menulis atau para guru atau pemimpin politik yang mengisahkan kisah heroik perjuangan Moan Teka, dkk. Ia seperti menjadi sosok yang menakutkan dan mengancam. Namanya hilang lenyap dari sejarah perang besar di Sikka, Flores yang membawa perubahan besar. Entah mengapa dan ada apa? Tak seorang pun tahu.

Namun demikian, kebenaran dan fakta sejarah tak lekang oleh panas tak pudar oleh hujan badai dan gelombang. Sejarah tak pernah mati karena suara para roh pahlawan tetap menderu. Seiring perputatan roda waktu yang menggelinding, dan seiring tokoh-tokoh daerah dan Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan gelar kehormatan bagi para pahlawan yang berjasa bagi negara, munculah nama Moan Teka Iku yang diprakarsai oleh Yayasan Moan Teka Iku pimpinan Paulus J. Gesing di Jakarta yang adalah keturunan langsung Moan Teka Iku. Ia mulai memunculkan nama Moan Teka Iku ( sang dwi tunggal) melalui beberapa buku yang menggali sejarah yang terkubur. Buku-buku itu antara lain berjudul, Perang Rakyat Flores Moan Teka Iku 1900-1904, Manajemen Kepemimpinan Manejerial dan Memory Perjuangan dan Pengabdian Moan Teka Iku yang juga berisi kumpulan dokumen persyaratan pengajuan Moan Teka yang diajukan ke Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT. Buku berisi dokumen sejarah penting ini diterbitkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sikka usai sebuah seminar yang membedah perjuangan Moan Teka Iku di Maumere tahun 2005 yang dihadiri bupati, mantan bupati dan dosen serta sejarawan Sikka.

Dokumen dan sejumlah persyaratan kepahlawanan Moan Teka Iku telah diproses oleh Pemerintah dan DPRD Sikka dan diajukan ke Pemerintah Provinsi NTT di era Gubernur Piet Alexander Tallo. Namun hingga Gubernur Frans Lebu Raya, Gubernur Viktor Laiskodat sampai saat ini Melky Laka Lena di era Presiden Prabowo Subiyanto. nama Moan Teka Iku masih belum terlihat diradar pencalonan pahlawan nasional. Ironisnya, nama-nama calon pahlawan yang ditetapkan jadi pahlawan nasional lebih banyak muncul dari generasi baru masa kini yang dedikasi dan amal baktinya dinilai lebih memenuhi syarat. Pekerjaan rumah ini masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTT, Bupati Kabupaten Sikka dan para tokoh politik NTT di Senayan dalam membangun keran komunikasi yang masih tertutup.

Moan Teka Iku sebagaimana para pahlawan lainnya, seperti Sonbay di Pulau Timor, Umbu Putik Marisi di Pulau Sumba dan Marilonga di Ende telah menjadi ikon perlawanan di daerah dalam mengusir penjajah Belanda menuju Indonesia Merdeka pada 1945. Karya besar dan dedikasi, pengabdian dan amal bakti bagi rakyat dan bangsa di zamannya juga harus dilihat dan diberikan penghargaan yang layak dan pantas, tanpa mereduksi nilai heroisitas dan patriotisme berdasarkan kebutuhan politik semata.

Penulis : Kornelius Moa Nita, S.Fil, Jurnalis NTT, dan Ketua Forum Peduli Pembangunan Daerah ( FPPD ) Nusantara.

The post Dari Sikka Flores, Mo’an Teka Iku Sang Revolusioner Buta Huruf Pendobrak Feodalisme dan Kolonialisme appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.