Komitmen perlindungan terhadap keaslian Kopi Bajawa Ngada di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur, harus terus diperkuat.

Dalam momentum Temu Usaha Jilid II di Bajawa, PT Gaja Gora tampil sebagai salah satu pelaku usaha yang tidak hanya berbicara investasi, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih strategis : perlindungan hukum atas identitas Kopi Bajawa.

Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Ngada tersebut menghadirkan puluhan pelaku usaha dan investor yang mendorong pengembangan sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial di daerah.

Di tengah arus investasi tersebut, saya selaku Direktur PT Gaja Gora, Gregorius Upi Dheo, ingin menegaskan bahwa Kopi Bajawa tidak cukup hanya dipromosikan tetapi harus diproteksi secara hukum.

Kalau bicara Kopi Bajawa, kita tidak hanya bicara bisnis. Kita bicara identitas. Dan identitas itu harus dilindungi, bukan dibiarkan diklaim pihak luar,

Dari Investasi ke Perlindungan Identitas

PT Gaja Gora sendiri hadir sebagai bagian dari pelaku usaha yang mendorong konektivitas antara petani, pasar, dan konsumen. Namun lebih dari itu, perusahaan ini membawa pendekatan yang berbeda menggabungkan ekonomi dan hukum.

Sebagai seoramg yang berprofesi advokat, saya menilai bahwa persoalan Kopi Bajawa tidak lagi sekadar soal produksi dan distribusi, tetapi sudah masuk pada persoalan:
• klaim wilayah
• penyalahgunaan nama
• dan lemahnya kontrol keaslian

Karena itu, pendekatan hukum menjadi krusial.

Indikasi Geografis Jadi Fondasi Utama

Dalam perspektif hukum, Kopi Bajawa telah memiliki perlindungan sebagai produk berbasis wilayah melalui skema Indikasi Geografis yang diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Artinya:
• nama “Kopi Bajawa” tidak bisa digunakan secara sembarangan
• harus memenuhi standar asal wilayah dan kualitas
• serta melekat sebagai identitas kolektif masyarakat

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan nama Kopi Bajawa oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Di sinilah celah yang ingin diperkuat.

Dorongan Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Sebagai langkah konkret, GUD & Associates Law Firm telah menyiapkan skema kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Ngada.

MoU tersebut berfokus pada:
• edukasi hukum kepada masyarakat
• penyuluhan kepada pelaku usaha
• advokasi terhadap pelanggaran
• serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan nama Kopi Bajawa

Pendekatan ini menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, dan hukum sebagai instrumen pengendali.

Melindungi Petani, Menjaga Reputasi

Langkah ini diyakini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga ekonomi.

Dengan perlindungan yang kuat:
• harga kopi lebih stabil
• kepercayaan pasar meningkat
• petani mendapatkan nilai yang lebih adil

Sebaliknya, tanpa perlindungan:
• pasar bisa dibanjiri produk “pseudo Bajawa”
• reputasi turun
• petani dirugikan

Menuju Sistem yang Lebih Tertib dan Berdaya Saing

Inisiatif ini menandai perubahan arah penting:

dari sekadar menjual kopi menjadi menjaga identitas kopi

PT Gaja Gora tidak hanya hadir sebagai investor, tetapi sebagai bagian dari gerakan yang mendorong Kopi Bajawa menjadi:
• lebih dikenal
• lebih terlindungi
• dan lebih berdaya saing

Langkah ini memperlihatkan bahwa masa depan Kopi Bajawa tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi oleh kemampuan menjaga keaslian dan integritasnya.

Dan di titik ini, hukum tidak lagi menjadi pelengkap melainkan menjadi fondasi utama perlindungan.

Gregorius Upi Dheo

The post Perkuat Proteksi Kopi Bajawa, PT Gaja Gora Dorong Pendekatan Hukum dan Kolaborasi Daerah appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Ada satu narasi yang harus diluruskan: seolah-olah otopsi tidak dilakukan karena keluarga tidak menyetujui. Jika itu benar dijadikan alasan, maka itu adalah logika yang keliru dalam negara hukum.

KUHAP secara tegas memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta pemeriksaan ahli, termasuk bedah mayat, apabila terdapat kematian yang tidak wajar atau diduga terkait tindak pidana (Pasal 133 KUHAP). Pasal 134 memang mengatur kewajiban pemberitahuan kepada keluarga. Tetapi hukum hanya mewajibkan pemberitahuan bukan meminta restu. Ini bukan forum musyawarah keluarga. Ini proses peradilan pidana.

Dalam perkara kematian anak yang dinyatakan bunuh diri secara tiba-tiba, pendekatan ilmiah bukan pilihan, melainkan kewajiban moral dan yuridis. Otopsi memberi kepastian: apakah korban masih hidup saat digantung, apakah ada fraktur hyoid, apakah terdapat vital reaction, apakah ada zat tertentu dalam tubuh, apakah mekanisme kematian konsisten dengan skenario yang diklaim. Tanpa itu, kesimpulan akan selalu berada pada level asumsi.

Jika negara mundur hanya karena alasan “keluarga tidak mengizinkan”, maka yang runtuh bukan sekadar prosedur, melainkan otoritas hukum itu sendiri. Negara tidak bekerja atas dasar izin privat. Negara bekerja atas dasar undang-undang.

Menuntut otopsi bukan berarti menuduh aparat. Justru ini bentuk dukungan agar penyidikan berdiri di atas scientific crime investigation, bukan persepsi permukaan. Dalam kematian anak, standar kehati-hatian harus maksimal. Karena sekali tubuh dikuburkan tanpa pemeriksaan menyeluruh, kebenaran biologis hilang selamanya.

Dan ketika kebenaran hilang, yang tersisa hanyalah dugaan.

Penulis:
Gregorius Upi Dheo, S.H., M.H.
Advokat dan Praktisi Hukum

The post Misteri Kematian Siswa YBR Negara Bukan Pelaksana Izin Keluarga: Otopsi Adalah Perintah Hukum, Bukan Pilihan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Dalam peristiwa kematian seorang anak yang dikategorikan sebagai dugaan bunuh diri di Kabupaten Ngada, dasar utama penghentian penyelidikan yang disampaikan kepada publik adalah hasil visum yang menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Secara hukum, visum et repertum merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ia memiliki kekuatan pembuktian sebagai keterangan ahli dalam bentuk tertulis. Namun yang perlu dipahami secara jernih adalah: jenis visum apa yang dilakukan, dan sejauh mana ruang lingkup pemeriksaannya.

Visum luar hanya mencatat kondisi fisik yang tampak pada permukaan tubuh. Ia dapat menyatakan ada atau tidaknya luka terbuka, memar, atau tanda kekerasan yang terlihat. Namun visum luar tidak memeriksa jaringan dalam, tidak membuka struktur leher, dan tidak menilai mekanisme kematian secara menyeluruh.

Dalam perkara dugaan gantung diri, aspek krusial justru sering berada di bagian internal seperti perdarahan otot leher, fraktur tulang hyoid, atau cedera jaringan lunak. Hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan melalui pemeriksaan luar semata.

Secara hukum acara, penyidik memang memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana. Namun ketika kesimpulan tersebut bertumpu hanya pada visum luar, maka yang dihasilkan adalah kepastian berdasarkan temuan eksternal, bukan kepastian mekanisme kematian secara komprehensif.

Dalam konteks kematian anak, standar kehati-hatian semestinya lebih tinggi. Dugaan bunuh diri pada usia belia bukan tidak mungkin, tetapi secara ilmiah ia menuntut pembuktian yang lebih dalam, bukan yang minimal.

Pertanyaan yang wajar secara hukum bukanlah apakah visum sah atau tidak. Visum adalah instrumen yang sah. Pertanyaannya adalah: apakah ruang lingkup visum yang dilakukan sudah memadai untuk menjadi dasar final menghentikan suatu perkara yang menyangkut hilangnya nyawa seorang anak?

Dalam negara hukum, kekuatan kesimpulan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal, tetapi juga oleh kedalaman pembuktiannya.

Dan dalam perkara dugaan bunuh diri anak, kedalaman itu menjadi krusial.

Salam Akal Sehat.

Penulis: ; Gregorius Upi Dheo, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara

The post Visum dalam Kasus Dugaan Bunuh Diri Anak di Ngada : Apakah Itu Cukup? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai respons emosional terhadap dinamika keluarga korban dalam misteri kematian Bocah YBR (10), siswa kelas IV sekolah dasar di wilayah Ngada NTT.

Melainkan sebagai refleksi akademik mengenai posisi hukum negara dalam setiap peristiwa kematian yang menimbulkan pertanyaan publik.

Keputusan keluarga, dalam konteks apa pun, adalah hak privat yang harus dihormati. Namun dalam teori hukum pidana, terdapat dimensi lain yang berdiri secara otonom: kewajiban negara.

Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, hilangnya nyawa menyentuh kepentingan hukum yang bersifat publik.

Doktrin delik umum menempatkan negara sebagai pemilik kepentingan utama untuk melakukan penegakan hukum, terlepas dari ada atau tidaknya kehendak pihak tertentu.

Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan prinsip bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum (rechtsbelang) masyarakat secara keseluruhan.

Secara teoretik, hukum pidana memiliki dua fungsi utama: fungsi represif (penindakan) dan fungsi preventif (pencegahan). Dalam konteks kematian yang tidak wajar, fungsi preventif justru menjadi krusial.

Pengungkapan sebab kematian secara objektif bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah kemungkinan terulangnya peristiwa serupa.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kuasa privat dan mandat publik. Kuasa hukum adalah instrumen representasi kepentingan individu atau keluarga.

Ia berfungsi dalam ranah advokasi dan pembelaan. Namun kewajiban negara untuk melakukan penyelidikan tidak bergantung pada pemberian kuasa tersebut.

Negara bergerak karena adanya peristiwa hukum, bukan karena adanya permintaan.

Teori negara hukum (rechsstaat) menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus berdiri di atas asas objektivitas, rasionalitas, dan akuntabilitas.

Prinsip kehati-hatian (prudence principle) dalam perkara yang menyangkut hilangnya nyawa menuntut pembuktian yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kematian seseorang, terlebih yang menimbulkan pertanyaan, tidak boleh direduksi menjadi urusan privat semata.

Perlindungan hak hidup sebagai hak asasi yang fundamental juga menempatkan negara dalam posisi aktif. Hak hidup bukan hanya hak untuk tidak dirampas secara sewenang-wenang, tetapi juga hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas penyebab kematian.

Refleksi ini tidak bermaksud mempertentangkan kehendak keluarga dengan kewajiban negara. Keduanya berada pada ranah yang berbeda. Keluarga memiliki hak untuk menentukan sikap.

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga integritas proses hukum.

Dalam kerangka akademik, membuka tabir kematian bukanlah produk tekanan, bukan pula reaksi terhadap keputusan privat.

Ia adalah konsekuensi logis dari fungsi publik hukum pidana dalam negara hukum yang menjunjung kepastian dan akuntabilitas.

Pada akhirnya, martabat sistem hukum tidak diukur dari cepat atau lambatnya kesimpulan, tetapi dari kokohnya proses yang melandasinya.

Penulis : Gregorius Upi Dheo, S.H., M.H.
Advokat

The post Membuka Tabir Kematian dalam Perspektif Negara Hukum: Antara Kehendak Privat dan Kewajiban Publik appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Gregorius Upi Dheo, S.H., M.H.
Advokat/Pengacara

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa setiap penanganan perkara harus menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation (SCI), yakni penyelidikan berbasis ilmu pengetahuan, forensik, dan pembuktian objektif. Prinsip ini menjadi bagian penting dari reformasi Polri Presisi: profesional, transparan, dan berkeadilan.

Scientific Crime Investigation berarti penyidik tidak boleh hanya berpatokan pada asumsi, keterangan sepihak, atau kesimpulan cepat. Setiap kematian tidak wajar terlebih korban anak harus diuji melalui metode ilmiah: olah TKP berbasis forensik, autopsi medis, analisis barang bukti di laboratorium, uji dokumen, rekonstruksi peristiwa, serta pendalaman motif secara psikologis dan kriminologis.

Dalam konteks kasus kematian anak di Ngada, publik mempertanyakan apakah pendekatan tersebut telah diterapkan secara maksimal.

Pertama, soal autopsi. Dalam standar kedokteran forensik, autopsi merupakan instrumen utama untuk memastikan penyebab kematian. Jika autopsi tidak dilakukan, bagaimana kepastian sebab kematian dapat dinyatakan secara final? Kehilangan nyawa adalah delik umum, bukan delik aduan. Artinya, penerimaan keluarga tidak otomatis menghapus kewajiban negara untuk membuat terang peristiwa.

Kedua, soal foto yang beredar luas. Apakah foto tersebut telah dianalisis secara forensik? Apakah dilakukan pemeriksaan digital, analisis posisi tubuh, konsistensi TKP, dan kecocokan dengan mekanisme kematian? Publik berhak tahu apakah pendekatan ilmiah telah dijalankan atau hanya pengamatan manual.

Ketiga, soal surat yang diduga ditulis korban. Apakah sudah diuji di laboratorium forensik untuk memastikan keaslian tulisan tangan? Apakah ada pemeriksaan pembanding secara ilmiah? Dalam SCI, dokumen penting tidak boleh hanya dinilai berdasarkan pengamatan kasat mata.

Keempat, simpul pada jeratan leher. Apakah sudah diperiksa jenis simpulnya, apakah simpul hidup atau simpul mati? Apakah dilakukan pemeriksaan sidik jari pada tali tersebut? Apakah secara psikologis dan teknis anak usia 10 tahun memiliki pemahaman membuat simpul yang efektif menyebabkan kematian? Ini bukan tuduhan, tetapi pertanyaan ilmiah yang semestinya dijawab melalui pemeriksaan laboratorium.

Motif juga menjadi pertanyaan mendasar. Kesimpulan bunuh diri tanpa pengungkapan motif yang komprehensif berpotensi menimbulkan ruang abu-abu. Scientific Crime Investigation menuntut pembuktian, bukan asumsi.

Tulisan ini bukan untuk menjelek-jelekkan polisi. Justru sebaliknya, ini adalah dorongan agar Polri di Ngada benar-benar menerapkan standar yang telah ditegaskan pimpinan tertinggi institusi. Polisi yang bekerja secara ilmiah dan transparan akan semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan publik bukanlah kecepatan menutup perkara, melainkan keberanian membuka kebenaran secara terang dan ilmiah.

Penulis:
Gregorius Upi Dheo, S.H., M.H.
Advokat/Pengacara

The post Kapolri Tegaskan Penyidikan Harus Berbasis Scientific Crime Investigation Mengapa Kasus Kematian Anak di Ngada Dipertanyakan? appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kasus bunuh diri tragis seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar peristiwa kriminal atau kegagalan individual keluarga miskin.

Ia adalah akta dakwaan moral terhadap sistem pendidikan nasional dan tatanan politik-sosial yang selama ini mengklaim diri “pro-rakyat”, namun gagal melindungi yang paling rapuh: anak-anak miskin.

Reaksi cepat DPR melalui rencana pemanggilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, patut dicatat, tetapi tidak boleh berhenti sebagai ritual politik pascatragedi.

Pernyataan bahwa kasus ini merupakan “tamparan keras” bagi pemerintah terdengar ironis, sebab tamparan itu telah lama terjadi, berulang, dan sistematis. Yang berubah hanya korban dan lokasi, bukan struktur ketidakadilan yang melahirkannya.

Tragedi YBR (10) mengungkap wajah pendidikan yang telah lama kehilangan nuraninya. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang pembebasan justru berubah menjadi arena seleksi sosial, di mana sepatu, seragam, dan simbol-simbol administratif lebih menentukan martabat seorang anak daripada haknya untuk belajar.

Ketika seorang anak memilih kematian karena tak mampu membeli (misalnya), maka yang sesungguhnya bangkrut bukan ekonomi keluarganya, melainkan etika negara.

Penekanan DPR pada evaluasi dana BOS menyingkap problem yang lebih dalam: negara terjebak pada logika administratif dan akuntansi, seolah penderitaan manusia dapat diselesaikan dengan laporan keuangan.

Padahal, yang runtuh bukan hanya mekanisme penyaluran dana, melainkan paradigma pendidikan yang tunduk pada logika pasar, kompetisi, dan pencitraan, bukan pada keadilan sosial dan humanisme.

Pernyataan aparat bahwa motif bunuh diri dipicu faktor ekonomi seharusnya dibaca lebih radikal: kemiskinan di Indonesia bukan sekadar kondisi material, melainkan kekerasan struktural. Ia diciptakan dan dipelihara oleh tatanan politik yang mengabaikan wilayah pinggiran, membiarkan ketimpangan antar daerah, dan menjadikan pendidikan sebagai proyek, bukan panggilan etis.

Dalam konteks ini, negara tidak bisa lagi berlindung di balik belasungkawa dan janji evaluasi. Setiap anak yang kehilangan nyawa karena kemiskinan adalah bukti bahwa sistem telah gagal total. Pendidikan yang membunuh harapan, bahkan nyawa seorang bocah adalah pendidikan yang telah menyimpang dari tujuan kemanusiaannya.

Tragedi YBR seharusnya mengguncang kesadaran kolektif bangsa ini: selama kemiskinan dianggap masalah privat dan pendidikan diperlakukan sebagai komoditas, maka kasus serupa hanya tinggal menunggu waktu.

Yang dibutuhkan bukan sekadar pemanggilan menteri, tetapi pembongkaran radikal atas sistem pendidikan dan tatanan politik yang terus mengorbankan anak-anak miskin atas nama pembangunan dan stabilitas.

Penulis : Felix Baghi, Flores.

The post Bunuh Diri di Bangku SD, Dakwaan Moral Terhadap Sistem Negara appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Kasus bunuh diri (bundir) seorang anak berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengundang keprihatinan publik dan kepedulian nasional.

Banyak tokoh bicara, kalangan politisi menyumbang dana untuk keluarga koban. Namun, yang terpenting, “cara mati” anak tersebut harus jadi alarm keras untuk mengevaluasi, merencanakan aksi, dan melakukan transformasi sosio-ekonomi di NTT — daerah yang miskin dan sarat korupsi pula.

Masalah Kemiskinan Struktural

Saya langsung ke poin pokok ini. Akar dari kasus bundir anak di Ngada tersebut adalah “kemiskinan struktural”.

Buktinya, tidak ada intervensi afirmatif dari negara (dalam hal ini Pemkab Ngada), sebagai aksi pencegahan. Kemiskinan mengakibatkan beban ekonomis dan tekanan sosial-psikologis bagi anak. Apalagi sistem perlindungan sosial masih sangat administratif, mendata secara kuantitatif, tetapi tidak secara kualitatif merekam dinamika kehidupan sosial masyarakat yang sering berubah.

Pendekatan kita seyogianya tidak reaktif. Kita mesti mencabut akar kemiskinan ekstrem yang ada di desa-desa. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah menunjukan fakta yang jelas: kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani, peternak dan nelayan.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 tingkat kemiskinan di Provinsi NTT mencapai angka 19,96% walaupun mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2021 sebesar 20,99% dan pada tahun 2022 sebesar 20,05%.

Hal ini menunjukkan, lebih dari satu juta rakyat di NTT masih tergolong kategori miskin (BPS, 2024).

Perlu diingat, kehadiran aktif negara (dalam hal ini pemerintah) untuk memerangi kemiskinan adalah perintah konstitusi. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 adalah dasar utama yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin.

Selain itu, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum.

Negara wajib memenuhi hak-hak dasar fakir miskin, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta pelayanan dan perlindungan sosial.

Penanganan fakir miskin diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mewajibkan penanganan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

Upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Solusi Memerangi Kemiskinan

Karena realitas kemiskinan di NTT adalah kemiskinan petani, peternak dan nelayan yang ada di desa-desa, maka intervensi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) semestinya ke target/kalangan ini. Misalnya, dengan membantu permodalan dan pendampingan kepada rakyat agar berdaya.
‎
Petani harus punya kebun jangka pendek (tanam jagung, padi, sayur) dan kebun jangka panjang (pohon, buah, cengkeh, dan lain-lain). Juga petani, peternak, nelayan diberi pengetahuan dan suntikan modal untuk mengolah atau punya nilai tambah.
‎
Kementerian Sosial harus memasang sistem pendataan sosial yang akurat dan berlapis untuk memastikan akurasinya. Dalam konteks ibu dari korban di Ngada, betul bahwa dia masih terdaftar sebagai warga Kabupaten Nagekeo, tapi de facto dia sudah berpindah cukup lama ke Ngada (11 tahun). Sistem harus bisa mendeteksi hal begini. Jangan terjebak soal angka karena manusia bukan angka. Jadi, perlu ada intervensi sosial.
‎
Petugas sensus/pendataan di lapangan harus mendapatkan pelatihan pendataan, sekaligus petunjuk untuk lebih peka menangkap dinamika kehidupan yang terus berubah. Jangan hanya merekam angka, tapi mampu membaca interaksi sosial. Jika ditemukan, ada jalur cepat sistem untuk intervensi di luar jalur formal.
‎
Pemda (Pemprov/Pemkab) perlu memasang sistem teknis yang melibatkan sekolah untuk memantau keluarga miskin ekstrem di pelosok-pelosok. Setiap semester Dinas Pendidikan Kabupaten turun langsung untuk cek di lapangan.
‎
Sekolah-sekolah harus mengaktifkan layanan bimbingan dan konseling rutin. Ada waktu untuk mendengarkan curhat dan memberi bimbingan kepada anak muridnya. Jangan sampai layanan konseling hanya formalitas semata. Tidak hanya wali kelas, tetapi juga orang tua setiap murid. Layanan yang bersifat pribadi harus dilakukan secara rutin.
‎
Sekolah-sekolah mesti memahami karakter dan latar belakang anak. Sistem pendidikan di negara maju misalnya, setiap guru diwajibkan mengenal anak, sifat dan latar belakang keluarganya. Hal ini akan berpengaruh pada perumusan kebijakan, yang tidak akan menimbulkan beban sosial akibat ekonomi yang buruk.

Kepala desa setempat seharusnya bersikap proaktif. Meski ibu dari anak itu tidak kooperatif untuk pendataan, kalau benar adanya fakta “kemiskinan serius” seharusnya diberikan intervensi. Cari solusi untuk bantu orang miskin di desa, bukan dibiarkan begitu saja.
‎
Ini poin penting pula: pemerintah bekerja sama dengan tokoh budaya dan pemuka agama perlu giat melakukan perubahan “mindset” masyarakat kita agar membiasakan tradisi budaya yang murah. Dari pengamatan saya, sering orang lebih banyak keluarkan uang untuk acara adat orang mati/nikah dan sebagainya daripada untuk makan bergizi kelurga, pendidikan anak, dan lain-lain.

Kebiasaan menabung juga harus ditanam sejak dini. Jangan instan pinjam di “koperasi harian/mingguan” yang sebenarnya rentenir, karena bisa terlilit jeratan utang. Literasi keuangan sangat perlu untuk kalangan masyarakat.

Terakhir, belajar dari kasus tragis di Jerebuu Ngada itu, semoga ke depan pemerintah dan kita semua lebih bersikap proaktif-preventif daripada reaktif-situasional.

*Penulis adalah Entrepreneur, Pengamat Hankam, Pemerhati Sosial-Politik.

The post Belajar dari Kasus Bundir Anak di Ngada, Masalah dan Solusi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Aksi demo warga Melonguane pada hari kemarin, 23 Januari 2026 ibarat membangunkan “spirit kolektifitas” yang selama ini tidur di bumi Porodisa.

Kasus pemukulan warga oleh oknum TNI AL di pelabuhan Melonguane menjadi “cacat” ke sekian kalinya, setelah kasus serupa yang pernah terjadi pada 4 Oktober 2023, ketika oknum TNI AL yang tergabung dalam Satgas Gakkumla terlihat adu jotos dengan kru kapal di Pelabuhan Manado.

Memory keprihatinan ini rasanya belum hilang dari benak warga Nusa Utara, dan hari ini luka keprihatinan kembali harus menganga dengan kejadian pemukulan warga di Pelabuhan Melonguane.

Dari kasus silam yang terjadi di Pelabuhan Manado hingga kasus serupa di Pelabuhan Melonguane, korban pemukulan pun masih sama yaitu Warga Nusa Utara.

Tidak bermaksud membuat emosi entitas mendidih dengan realitas ironi ini, tetapi membuat segenap entitas warga Nusa Utara tertegun dalam keprihatinan mendalam, sekaligus memantik sikap moral secara kolektif atas nama entitas dan solidaritas Nusa Utara.

Kejadian kematian seorang anak dari Nusa Utara bernama Evia Mangolo belum lama berselang, dan hari ini bersambung dengan korban yang lain dari Nusa Utara bernama Berkam Saweduling. Jika Evia Mangolo adalah anak didik yang di lecehkan pendidiknya, maka Berkam Saweduling adalah pendidik yang teraniaya oleh aparat.

Sangihe, Talaud dan Sitaro adalah cakupan kawasan Nusa Utara yang bercorak wilayah kepulauan, di mana mayoritas wilayahnya adalah perairan. Harusnya, peran pertahanan/keamanan TNI AL di kawasan Nusa Utara menjadi sangat krusial. Tugas luhur sebagai “wira samudera” malah harus tercoreng oleh sekelompok oknum TNI AL yang di duga sudah di pengaruhi miras.

Warga kepulauan yang harusnya di lindungi malah harus menjadi korban pengeroyokan brutal. Aksi brutal dari oknum-oknum ini telah merusak keluhuran amanah “Jalesveva Jayamahe”.

Beranjak dari tragedi memalukan ini, maka ada beberapa catatan yang harus di atensi oleh pimpinan TNI AL dari pusat hingga ke daerah, yaitu:

1. Melakukan investigasi secara serius dan terang benderang terhadap kasus ini.
2. Menyeret semua pelaku pemukulan ke pengadilan militer dan di proses hukum sebagaimana mestinya.
3. Meminta pihak pimpinan TNI AL untuk bertanggung jawab untuk kebutuhan perawatan medis dari korban pemukulan.
4. Mendesak para pimpinan TNI AL dari pusat hingga ke daerah agar posisi Danlanal di kawasan Nusa Utara (khususnya Talaud), wajib di tempati oleh putera daerah yang kompeten.
5. Dengan adanya catatan no (4), maka kepempimpinan danlanal sebagai representasi TNI AL bisa membangun sisi pengayoman masyarakat yang lebih humanis.
6. Catatan no (4) dan (5) tak bermaksud di dorong karena pola pikir primordialistik, tapi dengan kepemimpinan putera daerah, setidaknya rasa “sense of belonging” sebagai putera daerah akan membangun wajah kepempimpinan yang lebih sejuk bagi masyarakat.

Enam catatan ini menjadi tantangan serius bagi TNI AL. Kasus hari ini bukan cuma menjadi luka personal bagi para korban, tapi telah menjadi luka kolektif bagi entitas Nusa Utara. Bukan tak mungkin bisa memicu trauma kolektif warga Nusa Utara terhadap aparat TNI AL.

Dalam kejadian ini, kewibawaan TNI AL sebagai pengawal samudera Nusantara menjadi taruhannya. Setidaknya, enam catatan di atas bisa menjadi upaya memulihkan kewibawaan TNI AL, sekaligus memulihkan kepercayaan publik Nusa Utara terhadap TNI AL.

Menapak tilas sejarah masa lalu, dulunya di Talaud ada pejuang yang melindungi tapal batas samudera bernama Raja Larenggam. Di Sangihe ada pejuang bernama Bataha Santiago yang terkenal dengan pekik juangnya “Nusa kumbahang katumpaeng”. Dan, dari Sitaro ada laksamana laut penjaga samudera bernama Laksamana Hengkeng U Naung.

Bangsa ini harus tahu bahwa dalam darah entitas Nusa Utara mengalis deras takdir pejuang bahari. Jangan nodai takdir luhur ini dengan arogansi bobrok yang menginjak-injak kemanusiaan. Semboyan luhur TNI AL “Jalasveva jayamahe” yang mengandung makna “kita jaya di laut”.

Semboyan juang tersebut bukan hanya menjadi milik TNI AL, tapi telah mengalir deras sejak masa lalu dalam hidup entitas Nusa Utara. Hingga hari ini, Entitas Nusa Utara masih kokoh berdiri sebagai “pejuang bahari” yang mengawal Indonesia di Bibir Pasifik.

“Somahe kai kehage, sansiote sampatepate, pakatiti tuhema pakanandu mangena boleng balang sengkahindo”.

Penulis : Jerry F. G. Bambuta.

Tinggal di Minahasa Kecamatan Langowan.

____________________________________

(Artikel ini telah ditayangkan oleh Media Warisan Budaya Nusantara, WBN. Keseluruhan isi artikel merupakan tanggung jawab penulis).

The post Catatan Keprihatinan Kasus Pemukulan Warga Melonguane Oleh Oknum TNI appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang dipublikasikan pada 7 Januari 2026, menyodorkan sebuah peringatan dini bagi demokrasi Indonesia.

Bukan semata karena 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju jika Pilkada kembali dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD, melainkan karena satu fakta yang jauh lebih menentukan arah ke depan: Generasi Z muncul sebagai kelompok yang paling keras menolak, dengan tingkat penolakan mencapai sekitar 84 persen.

Angka ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai preferensi generasional. Ia adalah indikator perubahan sumber legitimasi politik. Gen Z tidak sedang berdebat soal efisiensi anggaran, konflik horizontal, atau desain teknokratis Pilkada. Mereka sedang mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah suara warga masih menjadi fondasi demokrasi, atau telah dipersempit menjadi variabel yang bisa dipindahkan atas nama stabilitas.

Generasi Z adalah generasi yang sepenuhnya tumbuh dalam lanskap pasca-Reformasi. Mereka tidak memiliki memori hidup tentang demokrasi terbatas atau pemilu yang dikendalikan elite. Bagi mereka, pemilihan langsung bukan sekadar mekanisme elektoral, melainkan identitas kewargaan.

Karena itu, wacana Pilkada melalui DPRD tidak dibaca sebagai alternatif kebijakan, tetapi sebagai kemunduran simbolik demokrasi, sebuah sinyal bahwa hak yang selama ini dianggap melekat mulai diperlakukan sebagai fasilitas yang bisa dinegosiasikan.

Penolakan ini diperkuat oleh krisis kepercayaan terhadap institusi perantara. Di mata banyak anak muda, DPRD kerap diasosiasikan dengan politik transaksional, kompromi elite, dan proses pengambilan keputusan yang tertutup.

Ketika pemilihan kepala daerah dipindahkan ke ruang seperti itu, yang terbayang bukan stabilitas, melainkan negosiasi. Dalam kondisi kepercayaan yang rapuh, demokrasi justru dituntut semakin langsung dan transparan—bukan semakin berjarak dari warga.

Kajian politik kontemporer membantu membaca kegelisahan ini. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) menjelaskan bahwa kemunduran demokrasi modern jarang terjadi lewat kudeta terbuka. Ia berlangsung perlahan, legal, dan administratif, melalui perubahan aturan yang tampak rasional, tetapi secara kumulatif menggerus partisipasi dan akuntabilitas. Dari perspektif ini, resistensi Gen Z bukan sikap reaktif, melainkan alarm dini terhadap proses kemunduran demokrasi.

Budaya digital membuat alarm itu berbunyi lebih nyaring. Gen Z hidup dalam ekosistem yang membiasakan partisipasi langsung: memberi suara, merespons, mengawasi, dan memobilisasi secara real time.

Dalam istilah W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg, ini adalah era connective action, aksi kolektif yang lahir dari jejaring digital dan identitas personal, bukan dari struktur partai tradisional. Politik, bagi generasi ini, harus terasa hadir dan dapat diintervensi. Ketika akses tersebut diputus, yang muncul bukan apatisme, melainkan ‘delegitimasi.

Pengalaman global menunjukkan bahwa kepekaan ini bukan ilusi. Dunia menyaksikan bagaimana gerakan yang dipelopori generasi muda mampu mengguncang bahkan menjatuhkan kekuasaan. Di Sri Lanka pada 2022, gelombang protes rakyat, Aragalaya yang digerakkan anak muda lintas kelas berujung pada runtuhnya legitimasi rezim Rajapaksa. Gerakan itu tidak berangkat dari ideologi besar, melainkan dari rasa “cukup”: krisis ekonomi, ketidakadilan, dan jarak elite dengan kehidupan nyata warga.

Di Bangladesh, protes mahasiswa dan generasi muda pada 2024 menunjukkan pola serupa. Bermula dari kebijakan spesifik, ia berkembang menjadi tuntutan perubahan politik yang lebih luas. Media internasional mencatatnya sebagai gerakan yang digerakkan Gen Z, dengan satu ciri penting: ketika saluran formal dianggap tidak lagi bekerja, jalan informal memperoleh legitimasi moralnya sendiri.

Namun sejarah juga memberi peringatan. Zeynep Tufekci dalam Twitter and Tear Gas (2017) mengingatkan bahwa mobilisasi berbasis media sosial sangat kuat dalam fase ledakan, tetapi sering rapuh dalam konsolidasi jangka panjang. Viralitas tidak otomatis menghasilkan desain institusional yang stabil. Justru di sinilah risiko bagi negara: memicu energi politik besar tanpa menyediakan kanal demokrasi yang dipercaya.

Implikasinya bagi Indonesia terutama menjelang 2026 hingga 2029 tidak bisa dianggap sepele. Gen Z mungkin belum menguasai institusi formal, tetapi mereka telah menjadi penentu legitimasi di ruang publik digital.

Mereka membentuk batas antara apa yang dianggap wajar dan apa yang dianggap mundur. Setiap kebijakan yang menyentuh hak politik dasar akan diuji bukan hanya di parlemen, tetapi di kesadaran generasi ini.

Karena itu, mengabaikan fakta bahwa mayoritas Gen Z menolak Pilkada oleh DPRD tidak otomatis memicu revolusi, tetapi ia menanam benih delegitimasi. Benih ini dapat tumbuh ketika bertemu krisis lain, dipupuk oleh arogansi elite, dan disebarluaskan oleh media sosial. Dalam kondisi demikian, yang muncul bukan sekadar protes sesaat, melainkan retakan kepercayaan jangka panjang.

Di titik inilah pertanyaannya bukan lagi soal mekanisme Pilkada, melainkan soal pilihan moral demokrasi: apakah negara masih memandang warga terutama generasi mudanya sebagai pemilik kedaulatan, atau sekadar penonton yang suaranya bisa dipindahkan, diringkas, dan diwakilkan.

Stabilitas yang dikejar dengan memangkas martabat suara bukan hanya rapuh, tetapi berpotensi menjelma menjadi sumber instabilitas itu sendiri.

The post Penolakan Gen Z atas Pilkada DPRD dan Bahaya Krisis Legitimasi appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.

Setiap musim hujan tiba, sebagian wilayah Sumatera kembali tenggelam. Sungai meluap, sawah rusak, rumah terendam, jalur distribusi terputus, dan ribuan warga harus mengungsi. Polanya berulang dari tahun ke tahun, seolah banjir telah menjadi peristiwa rutin yang diterima sebagai nasib. Yang berubah hanyalah skalanya: dampaknya kian luas dan berat. Namun negara masih ragu menyebutnya apa adanya—bencana nasional.

Keraguan ini bukan sekadar soal istilah administratif, melainkan soal cara negara membaca realitas. Ketika sebuah bencana berdampak lintas kabupaten dan provinsi, berulang secara sistemik, serta melampaui kapasitas pemerintah daerah, maka secara substansi ia telah menjadi persoalan nasional. Menolak menyebutnya demikian berisiko menunda solusi yang lebih mendasar dan berjangka panjang.

Dalam Risk Society (1992), Ulrich Beck mengingatkan bahwa bencana modern jarang bersifat “alami” murni. Ia lahir dari pertemuan antara alam dan keputusan manusia: tata ruang yang keliru, eksploitasi sumber daya tanpa kendali, serta pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Banjir di Sumatera menunjukkan ciri itu dengan jelas. Deforestasi di hulu, alih fungsi lahan, pelemahan perlindungan daerah resapan, dan sistem drainase perkotaan yang tertinggal telah membangun risiko jauh sebelum hujan turun.

Curah hujan ekstrem kerap dijadikan penjelasan utama. Padahal hujan hanyalah pemicu, bukan sebab. Akar masalahnya struktural, dan karena itu dampaknya pun meluas serta berulang. Dalam kerangka tata kelola publik, risiko dikategorikan “nasional” bukan karena label, melainkan karena skala dampak dan kebutuhan respons. Christopher Hood, dalam The Art of the State (1998), menekankan bahwa ketika persoalan melampaui batas sektoral dan kewenangan lokal, negara wajib hadir melalui pendekatan whole-of-government.

Banjir Sumatera memenuhi kriteria itu. Ia terjadi di banyak wilayah, menimbulkan kerugian sosial-ekonomi signifikan, mengganggu ketahanan pangan dan logistik, serta menekan kelompok paling rentan. Selain kerugian material, banjir juga meninggalkan dampak sosial yang kerap luput dihitung: putusnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan, serta hilangnya rasa aman masyarakat terhadap masa depan. Secara substansi, semua unsur bencana nasional telah terpenuhi.

Lalu mengapa status nasional kerap tidak disematkan? Jawabannya tidak sepenuhnya teknis. Penetapan bencana nasional membawa konsekuensi politik dan fiskal: kebutuhan anggaran besar, koordinasi lintas kementerian, serta pengakuan bahwa persoalan ini bukan kegagalan daerah semata, melainkan tanggung jawab bersama. Dalam praktik birokrasi, pengakuan sering kali lebih sulit daripada penanganan darurat yang bersifat sementara.

Akibatnya, respons yang muncul cenderung tambal-sulam. Bantuan logistik disalurkan, perbaikan darurat dilakukan, lalu perhatian bergeser hingga musim hujan berikutnya datang. Amartya Sen, dalam Development as Freedom (1999), mengingatkan bahwa kegagalan negara tidak hanya terjadi ketika ia tidak bertindak, tetapi juga ketika ia salah mendefinisikan masalah. Diagnosis yang keliru akan melahirkan kebijakan yang selalu tertinggal dari dinamika risiko yang dihadapi masyarakat.

Konsekuensi pendekatan ini nyata. Pemerintah daerah dipaksa memikul beban yang melampaui kapasitas fiskal dan teknisnya. Masyarakat hidup dalam siklus kerentanan yang tak pernah diputus. Sementara akar persoalan—tata ruang, penegakan hukum lingkungan, rehabilitasi hutan, dan adaptasi perubahan iklim—tetap berada di pinggir agenda nasional, seolah bukan prioritas bersama.

Menyebut banjir Sumatera sebagai bencana nasional bukan berarti meniadakan peran daerah. Justru sebaliknya, itu adalah prasyarat agar negara pusat mengambil tanggung jawab strategis. Negara harus hadir bukan hanya ketika air sudah merendam rumah warga, tetapi jauh sebelumnya: dalam kebijakan tata ruang yang tegas, pengendalian izin yang konsisten, rehabilitasi lingkungan yang berkelanjutan, serta integrasi pembangunan dengan risiko iklim.

James C. Scott, dalam Seeing Like a State (1998), mengingatkan bahaya ketika negara menyederhanakan realitas kompleks menjadi kategori administratif yang nyaman. Banjir Sumatera adalah contoh nyata. Ketika dampaknya nasional tetapi perlakuannya lokal, negara akan selalu tertinggal dari kenyataan di lapangan.

Pada akhirnya, menyebut banjir Sumatera sebagai bencana nasional bukan soal retorika atau sensasi. Ini soal keberanian negara bersikap jujur terhadap skala masalah yang dihadapi. Negara yang matang tidak takut pada pengakuan. Ia memahami bahwa mengakui kenyataan adalah langkah pertama untuk memperbaikinya.

Jika tidak, banjir akan terus datang, korban akan terus berjatuhan, dan setiap tahun kita akan mengulang pertanyaan yang sama—padahal jawabannya sudah lama ada di depan mata.

Banjir Sumatera dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan

The post Banjir Sumatra dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan appeared first on Warisan Budaya Nusantara.com.