WBN │Langkah Pemda Ende, Flores melalui sejumlah OPD yang melakukan perekrutan Tenaga Honorer besar-besaran adalah kebijakan, ditanggapi Fraksi PDIP DPRD sebagai strategy kebijakan yang tidak bijak sekaligus membuka pintu bagi publik untuk melihat keburukan wajah Pemerintah Daerah lemah dalam mengelolah tata kelolah Pemerintah yang baik, bersih dan profesionalisme.
Penegasan ini diurai PDIP Kabupaten Ende melalui rilis Ketua Fraksi PDIP Ende, Vinsen Sangu, diterima redaksi media ini (16/1).
“Ditengah daerah ini sedang, seluruh energi fokus menanganan bencana global pandemi covid 19, daerah ini keterbatasan fiskal daerah untuk membiayai belanja publik seperti penanganan masalah kesehatan, pendidikan, tenaga medis, peralatan kesehatan, ketiadaan dokter spesialis, ketiadaan dokter ahli, kekuarangan uang untuk penanganan sektor ekonomi warga, namun pemerintah daerah membuat kebijakan merekrut tenaga honorer secara tertutup, tidak transparan dan sangat kuat unsur kolusi dan nepotis. Bagi Fraksi PDI perjuangan, kebijakan ini adalah tidak bijak, tidak polulis. Hal ini diperparah, perekrutan tenaga honorer sangat tertutup, tanpa melalui tahapan dan mekanisme yang transparan dan akuntabel”, urai Vinsen Sangu.
Ditambahkan, kuat dugaan Fraksi, perekrutan tenaga honorer besar-besaran adalah sebagai praktek politik pemanfaatan jabatan untuk keuntungan kelompok dan kroni-kroni kekuasaan yang sedang digenggam.
“Praktek politik dalam seleksi tenaga honorer yang busuk ini, sungguh jauh dari nilai-nilai positif yang bisa diwarisi bagi generasi kabupaten ende ke depan yang lebih baik. Kami Fraksi PDI perjuangan, mendesak kepada Bupati ende untuk segera memerintahkan OPD segera menghentikan dan membatalkan seluruh proses perekruitan tenaga honorer yang ada saat ini”, tandasnya.
Bupati Ende, tambah Sangu, diminta untuk tidak berpangku tangan dan segera memerintahkan semua OPD agar menghentikan seluruh proses perekrutan tenaga honorer yang kental aroma kolusi dan nepotisme tersebut, kehadiran bupati penting agar tidak dituduh publik kalau Bupati juga bagian dari praktek kotor dimaksud.
PDIP Kabupaten Ende membeberkan, hasil investigasi Fraksi, OPD yang melakukan perekrutan tenaga honorer dengan sarat kolusi dan nepotisme adalah Dinas Koperasi dan UKM, dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja, Dinas Sosial dan P3A, Dinas kependudukan, Satpol PP.
WBN │Redpel Aurel – ndra
