
Aplikasi ini, pemohon dapat memantau langsung setiap tahapan pengajuan sertifikat hingga selesai. Namun, prinsip kehati-hatian tetap kami jaga dalam keterbukaan data,” ucapnya.
Meski era keterbukaan, Budi Jaya menjelaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tetap menjadi prioritas utama dalam sistem layanan. Data pemohon tidak dapat diakses publik, kecuali atas perintah pengadilan. Dan kami pastikan aspek privasi tetap terjaga,” sebutnya.
Upaya mendukung program ATR/BPN kota Depok tentu di utamakan untuk kelancaran pelayanan dan efektivitas kerja
Dengan demikian untuk menyempurnakan struktur organisasi kantor pertanahan kita memperkenalan posisi 4 kepala Seksi sebagai berikut :
1. Adnan Fabyandi, S.T., M.P.W.K., M.M.G. – Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, yang bertanggung jawab terhadap validasi dan pengelolaan data spasial.
2. Dr. Galih Permana Sasmita, S.H., M.Kn. – Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, yang menangani aspek yuridis serta administrasi pendaftaran hak atas tanah.
3. Dorotius Kurniawan Abimanyu, S.ST. – Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, yang menangani pertimbangan teknis pertanahan, termasuk proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
4. Fuad Nauval, S.H. – Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, yang akan fokus pada berbagai program pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kota Depok.
Dengan jabatan kepala seksi baru yang selama ini sempat kosong akan memudahkan peningkatan kinerja yang signifikan terutama terhadap kecepatan, kepastian, dan ketepatan layanan publik. Kami siap bekerja maksimal,” lanjut Budi Jaya.
Untuk itu, pentingnya sinergi lintas sektor demi mewujudkan layanan pertanahan yang lebih transparan dan terpercaya. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, tentu perlu dukungan media dan partisipasi publik. Target kami, di bulan agustus 2025 ini, data pertanahan harus makin lengkap, akurat, dan mudah diakses,” tandasnya.
Di acara coffee morning ini, BPN Kota Depok berharap kolaborasi antara lembaga, media, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam rangka membangun layanan pertanahan yang lebih terbuka, profesional, dan terpercaya, tutupnya. (Lismi)