KENDARI – Sekolompok masyarakat Kota Kendari menggelar unjuk rasa soal transparansi penanganan kasus penembakan nelayan di Pulau Cempedak, Kecamatan Laonti, Konawe Selatan (Konsel), Rabu (13/12/2023). Tragedi penembakan dilakukan anggota Polairud Polda Sultra itu terjadi pada Jumat (24/11/2023).
Aksi ujuk rasa ini merupakan kelanjutan untuk merespon penanganan tragedi penembakan terhadap empat nelayan di Laonti. Dua korban diantaranya meninggal dunia selang beberapa waktu usai kejadian. Kasus itu pun diambil alih dan diproses oleh Polda Sultra.
Sebelumnya, beredar keterangan dari pihak kepolisian bahwa kasus tersebut telah diajukan perdamaian dari keluarga korban. Namun para massa aksi menduga ada upaya untuk melindungi institusi kepolisian sehingga transparansi progres pengusutan pelaku penembakan patut dipertanyakan.
“Terkait penembakan itu, kami menduga itu pelanggaran HAM berat, karena pelakunya adalah kepolisian negara dan korbannya adalah warga sipil,” Kordinator Lapangan aksi, Hamlin.
Para aktivis ini meminta agar kasus tersebut diserahkan dan diambil alih Komnas HAM dan juga meminta agar Ditpolairud Polda Sultra mundur dari jabatannya. Sebab dianggap tidak mampu memberikan kesadaran tentang prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap bawahannya, begitupun Kapolda Sultra.
Diketahui aksi ini sudah dilakukan untuk ke 10 kalinya dan akan terus berjalan sampai Ditpolairud Polda Sultra dan Kapolda Sultra mengundurkan diri atau menuntaskan kasus HAM dimaksud. Hamlin juga berharap agar seluruh masyarakat Sultra ikut merespon kasus-kasus persoalan serupa.
“Kalau kita tidak memberikan teguran seperti ini kepada pihak kepolisian, tidak menutup kemungkinan ada korban-korban selanjutnya,” lanjut Hamlin.
