Media Warisan Budaya Nusantara
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan kolaborasi Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan lintas sektor dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan risiko stunting, bertempat di Hotel Aston Kupang, pada Senin (27/10/2025) pagi.
Kegiatan dihadiri 149 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiadus Laka Lena, dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan BKKBN terhadap Provinsi NTT dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Memang benar angka kemiskinan dan stunting di NTT telah menurun, namun penurunan tersebut belum bermakna dan belum memuaskan kita semua. Artinya, kerja keras kita masih harus ditingkatkan,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat agar seluruh intervensi berjalan baik, mulai dari penyediaan pangan bergizi bagi ibu dan anak, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga sanitasi yang memadai.
Menurut Gubernur, kunci keberhasilan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting terletak pada semangat gotong royong lintas sektor dan lintas lembaga. Semangat inilah yang menjadi roh dari gerakan.
Gubernur mengajak membangun NTT” yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
“Dalam konteks gotong royong mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting, BKKBN menjadi penggerak utama dalam membangun sinergi ini. Kita tahu, kemiskinan ekstrem selalu berkorelasi dengan stunting. Jika angka kemiskinan tinggi, maka angka stunting juga tinggi. Namun dengan kerja sama yang kuat dan terarah, kita dapat menurunkan keduanya secara signifikan,” ujarnya.
Gubernur menyoroti pentingnya perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang lebih terukur. Salah satu tantangan besar di lapangan adalah ketidaksinkronan data antarinstansi.
“Pola pendataan mesti benar dan sama. Karena itu, kejujuran dan integritas dalam penggunaan data sangat penting. Pemerintah Provinsi bersama perguruan tinggi sedang membangun sistem pendataan terpadu berbasis real-time, dengan metodologi dan alat ukur yang seragam,” jelas Gubernur.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi agar semua pihak menggunakan basis data yang sama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi.
Ia mengungkapkan, Pemprov NTT juga terus membuka ruang kolaborasi luas dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LSM, NGO, BUMN, BUMD, serta beberapa negara sahabat yang telah menyatakan minat untuk terlibat dalam penanganan kemiskinan dan stunting di NTT.
Gubernur menegaskan bahwa fondasi utama kolaborasi adalah data yang akurat, agar setiap program tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata.
Secara konsisten Pemprov NTT tengah memperkuat sejumlah program prioritas, antara lain Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan berbagai pihak untuk mendampingi keluarga berisiko stunting selama 1000 HPK; penguatan kelembagaan posyandu dengan pelatihan bagi 10.000 kader Posyandu dengan 25 kompetensi utama penanganan stunting; Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yakni integrasi layanan Posyandu, PAUD, dan TPA secara holistik Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang mendorong peran aktif ayah dalam pengasuhan anak, dan Lansia Berdaya (SIDAYA) dengan pemberdayaan komunitas lansia melalui Posyandu Lansia.
Mengakhiri arahannya, Gubernur menegaskan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan kolaborasi seluruh pihak.
“Dengan semangat gotong royong dan data yang akurat, saya yakin NTT mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting secara bermakna. Mari kita bergerak bersama, satu visi, satu data, satu semangat ‘Ayo Bangun NTT’ ” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso dalam arahannya menegaskan bahwa sasaran utama intervensi adalah keluarga, terutama ibu hamil, balita, dan calon pengantin.
“Posyandu memiliki peran penting melalui tim pendamping keluarga yang bertugas mengedukasi masyarakat, menyiapkan data yang baik, serta memfasilitasi pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan di NTT ini merupakan bagian dari koordinasi dan kolaborasi nasional untuk memastikan seluruh komitmen dan rencana aksi berjalan efektif.
“Dalam lima tahun ke depan, kita berharap kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan. Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memastikan semua komitmen berjalan dan rencana aksi disepakati bersama.” jelasnya. (Humas)
WBN
