Media Warisan Budaya Nusantara
Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Haryadi, menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) memiliki posisi strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam perencanaan pembangunan politik nasional maupun daerah.
“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan cerminan dari kualitas kehidupan politik dan partisipasi masyarakat di seluruh provinsi. Oleh karena itu, seluruh unsur pemerintah daerah perlu berkomitmen menjaga dan meningkatkan capaian IDI setiap tahunnya,” ujar Haryadi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Kemendagri, Senin (10/11/2025).
Lebih lanjut, Haryadi menambahkan bahwa peningkatan capaian IDI harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat.
“Upaya optimalisasi pengukuran IDI memerlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterdukungan unsur masyarakat sipil agar pembangunan politik yang demokratis dapat terwujud secara nyata,” tambahnya.
Pada tahun 2024, capaian IDI nasional menunjukkan peningkatan dengan skor 79,81, sementara rata-rata capaian di tingkat provinsi mencapai 78,50, naik 1,29 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pengukuran akan diperluas ke 38 provinsi, termasuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Kemenko Polkam menegaskan pentingnya memperkuat sinergi pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, sebab sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi nilai terpenting dalam tercapainya target capaian IDI.
WBN
