WBN │Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo lagi-lagi menegaskan dengan penuh perhatian, terhadap sejumlah persoalan krusial yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dirubah, ditingkatkan kinerja, demi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya diberitakan media ini, Presiden Jokowi memberikan penegasan khusus tentang urusan tanah masyarakat, sengketa lahan, kinerja penanganan masalah dan solusi serta masalah penerbitan sertifikat tanah.
Dalam sambutan kenegaraan saat meresmikan Pembukaan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA Summit) 2022 di Wakatobi, Presiden memberikan peringatan kepada segenap jajaran mulai tingkat pusat hingga daerah-daerah, untuk tidak boleh lagi ada sengketa yang dibiarkan berlarut-larut dan tidak dilakukan terobosan solusi pemecahan masalah.
“Saya tidak mentolerir jika negara dirugikan, jika masyarakat dirugikan”, ujar Presiden.
Lebih lanjut, pada sambutan Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, 14 Juni 2022. Presiden memberikan penegasan terhadap sejumlah persoalan krusial bangsa.
“Berkali-kali saya sampaikan, situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, karena ketidakpastian global. Semua negara mengalami ancaman krisis pangan, ancaman krisis energy, ancaman kenaikan inflasi. Ini baru awal. Pangan harus disiapkan, energy harus dikalkulasi, sebab separuh dari energy Indonesia adalah import”, tegas Presiden Jokowi pada Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, 14 Juni 2022.
Presiden juga menegaskan ancaman krisis pangan harus dijadikan sebagai peluang, sebab Indonesia memiliki lahan yang besar, banyak lahan yang belum dimanfaatkan dan banyak yang belum produktif.
“Bank Dunia IMF menyampaikan sekitar 60 negara ambruk ekonominya. 40 Negara diperkirakan pasti. Kita semua harus mempunyai kepekaan, sense of crisis”, kata Presiden.
Belanja Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, lanjut Presiden Jokowi, harus memiliki tiga hal yang penting, pertama, menciptakan nilai tambah, “jangan belanja hanya belanja, harus mempunyai nilai tambah. Kedua, membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, harus efisien.
“Kita memiliki APBN 2.714 Triliun, memiliki APBD 1.197 Triliun, belinya produk impor bukan produk dalam negeri. Sedih. “Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, kemudian belanjanya produk-produk impor. Bodoh sekali kita”, urai Presiden.
“Maaf, kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti ini, ‘bodoh sekali kita. Saya harus omong apadanya. Ini APBN, ini uang APBD lho. Ini harus dikawal serius dan harus berhasil belanja produk dalam negeri”, tambah Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi juga membeberkan, bahwa banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah, tidak mau membeli produk dalam negeri, dengan alasan yang macam-macam, mulai dari alasan spech tidak pas, kualitas tidak layak, dan lain-lain.
“Ada 842 produk dalam Ikatalog yang sebetulnya ada produksi dalam negeri. Untuk apa itu dicoret, di drop. Untuk apa dipasang di Ikatalog. Dari 514 Kabupaten Kota, 34 provinsi, baru 46 Pemda yang memiliki Ikatalog lokal, sekarang sudah naik menjadi 123. Naiknya cepat. Ini pasti dikejar-kejar oleh BPKP. Awasi dan kawal ketat agar semua Kabupaten Kota Provinsi segera memiliki Ikatalog Lokal”, ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga mencontohkan, Pipa Oksigen, beli impor dengan harga Rp. 8.300. Sedangkan produk dalam negeri ada dengan harga Rp.6.900, namun setelah diperiksa, ternyata beli pipa impor dengan lagi-lagi alasan bermacam-macam.
“Lima tahun yang lalu, saya jengkel betul, saya udah perintah pada BUMN untuk beli pipa. Ga’ ada spech dalam negeri Pa, terpaksa harus impor. Saya rasa ‘sesulit ini kah membuat pipa, saya ke pabrik pipa ternyata ‘semuanya ada. Bapak mau apa saja, ‘semuanya ada. Ini di ekspor ke Jepang, ke Amerika, ke Eropa. Lho, lho, orang disana beli produk pipa kita, tapi kita impor. Sekali lagi, kita ini orang pintar-pintar, tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf”, tegas Presiden.
Presiden Jokowi memerintahkan untuk terus mengawal semua persoalan secara konsisten. Kawal semua dengan disiplin dan memberikan sanksi tegas.
Sumber : BPMI Setpres
WBN│Aurel
