
Media Warisan Budaya Nusantara
Program penataan kawasan permukiman menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo untuk membangun dari desa dan dari bawah, demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Kementerian PU terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah, mencakup penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi wisata, serta pengentasan kemiskinan. Tahun 2025, terdapat tujuh lokasi penataan kawasan yang dilaksanakan: Medan Belawan Bahari (Kota Medan), Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), Tanjung Banun (Kota Batam), Panjunan (Kota Cirebon), Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara), Bahodopi (Kabupaten Morowali), dan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).
Menteri PU Dody Hanggodo (23/10) menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Dody.
Salah satu contoh nyata adalah Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Tanjungpinang yang merupakan kawasan cagar budaya dan destinasi wisata sejarah Melayu. Kementerian PU menata jalan lingkungan, memperbaiki drainase, membangun plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan dengan lansekap dan karya seni.
Di Medan, penataan Kawasan Belawan Bahari berfokus pada pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir. Sementara di Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun dilakukan untuk mendukung relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City dengan pembangunan infrastruktur dasar, ruang publik, dan fasilitas kesehatan.
Penataan kawasan juga dilakukan di lokasi bencana seperti Hunian Relokasi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang mencakup pembangunan 287 unit hunian tetap beserta fasilitas sosial dan ruang publik.
Adapun di Bahodopi (Morowali) dan Lelilef Waibulan (Halmahera Tengah), penataan diarahkan untuk mendukung kawasan industri nikel agar tetap seimbang dengan kualitas hidup masyarakat. Terakhir, optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan di Kota Cirebon dilakukan untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah pedestrian kawasan yang sebelumnya kumuh, dan ditargetkan tuntas pada Desember 2025.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto”.
WBN
#SetahunBerdampak
#PU608
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat