WBN|Depok -Bertempat di Aula kediaman pribadinya, Kukusan, Beji Kota Depok, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Depok Bekasi, sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok, Haji Pradi Supriatna S. Kom.M.M.S.I menggelar diskusi publik dengan PWI (Persatuan Wartawan Kota Depok) Kota Depok terkait dengan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Jumat, (5/12/2025).
Pradi Supriatna menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh program pembangunan serta pengembangan infrastruktur yang dijalankan Pemerintah Kota Depok.
“Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap program harus mendapat perhatian dan dukungan serius dari semua pihak,” ujar Pradi.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan media. Menurutnya, insan pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan mengawasi jalannya pembangunan.
“Sinergi antara pemerintah dan media harus terus dijaga, bahkan hingga tingkat provinsi, agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal,” tambahnya.
Dalam forum Diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Pradi membuka ruang dialog bagi wartawan untuk menyampaikan catatan kritis.
Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak hanya menyasar program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi juga memastikan agenda pembangunan di Kota Depok berjalan tepat sasaran.
“Kami mendorong rekan-rekan media untuk memberikan informasi, catatan, dan masukan konkret yang bisa kami tindak lanjuti di tingkat provinsi maupun kota,” tegasnya.
Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah, yang hadir sebagai pemateri, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, seperti pembangunan jalan di Jalan Raya Sawangan dan rencana pendirian masjid di Jalan Margonda Raya.
“Masjid di Margonda sangat dibutuhkan. Sayangnya, meski lahan dan anggaran sudah tersedia, proyek ini dibatalkan pasca Pilkada 2024. Ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif dan media, guna mempercepat penyelesaian persoalan pembangunan secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.( Lismi)
