Oleh: John Mozes Hendrik Wadu Neru (Pendeta GMIT)
I. Pengantar: Dari Riset Sederhana ke Kegelisahan Publik
Opini ini lahir dari sebuah riset sederhana: menelusuri pemberitaan media nasional, lokal NTT dan percakapan warga di media sosial sepanjang tahun 2025. Hasilnya menggambarkan pola yang mengkhawatirkan: BBM di Sabu Raijua selalu “hilang” di tengah jalan. Kuota resmi cukup, tetapi SPBU sering kosong. Warga harus antre berjam-jam hanya untuk beberapa liter, sementara di pinggir jalan Pertalite dalam botol Aqua dijual Rp25.000–30.000.
Fenomena ini bukan baru. Setiap tahun masalah yang sama berulang: kapal minyak terlambat, stok habis, antrean mengular. Juli–Agustus 2025 adalah puncaknya: stok benar-benar kosong sehingga Pertamina harus mengalihkan kapal minyak dari Rote. Fakta ini membuat kita harus bertanya: jika kuota tersedia, kenapa rakyat tetap tidak kebagian?
II. Negeri Tanpa Bensin
Sabu Raijua seperti negeri yang kehilangan hak dasarnya atas energi. Ironis, di tengah jargon “kedaulatan energi”, rakyat di pulau terluar ini justru merasakan sebaliknya.
Bayangkan: motor dan mobil berbaris panjang di depan SPBU, petani terhenti karena tak ada solar, nelayan tak bisa melaut, angkutan umum berhenti beroperasi. Namun di sisi lain, bensin botolan melimpah di pinggir jalan dengan harga tiga kali lipat.
Bung Karno pernah berkata, “Politik yang tidak memberi makan rakyat adalah politik yang gagal.” Jika kita tarik ke konteks hari ini, maka tata kelola energi yang tidak menjamin rakyat mendapat bensin dengan harga layak adalah bentuk kegagalan politik energi.
III. Mengapa BBM Selalu “Hilang”?
Ada empat faktor utama mengapa BBM selalu “hilang” di Sabu Raijua:
1. Keterbatasan distribusi. Kapal minyak datang jarang, kapasitas tangki penyimpanan SPBU minim, cuaca laut sering ekstrem. Begitu kapal terlambat, stok langsung habis.
2. Kebocoran distribusi. Ada oknum yang membeli berulang dengan kendaraan modifikasi. Pertalite yang seharusnya masuk ke tangki rakyat justru masuk ke jeriken.
3. Pengawasan lemah. Barcode sering tidak dipakai, satgas hanya aktif saat krisis, aparat sering hanya “hadir” tanpa menindak.
4. Solusi instan. Setiap kali krisis, jawaban pemerintah selalu sama: tambahan kapal, operasi pasar, sidak. Semua reda sebentar, lalu krisis berulang.
Bung Hatta pernah menegaskan, “Ekonomi rakyat harus berdiri di atas asas keadilan.” Tapi di Sabu Raijua, justru rakyat yang paling menderita. Energi yang mestinya menopang hidup mereka, justru dirampas mafia kecil dengan restu kelalaian negara.
IV. Kritik dan Jalan Keluar: Menata Rantai Pasok yang Bocor
Krisis BBM di Sabu Raijua menyingkap banyak hal: distribusi yang tidak tertib, pengawasan yang lemah dan solusi instan yang hanya jadi obat sementara. Kuota resmi cukup, tetapi stok di SPBU tetap kosong. Itu artinya sistem distribusi bocor. Pertamina dan pemerintah daerah harus berani mengakui ini, sementara aparat keamanan tidak boleh hanya jadi “penonton antrean”. Politik sidak hampa—yang hanya berakhir dengan foto-foto di media—harus dihentikan.
Namun kritik saja tidak cukup. Dari keluhan harus lahir langkah nyata. Sabu Raijua membutuhkan digitalisasi distribusi di semua SPBU dengan sistem barcode agar setiap kendaraan hanya bisa membeli sesuai kuota harian dan pengecer BBM ilegal langsung terdeteksi. Dibutuhkan pula satgas permanen berbasis komunitas yang bekerja rutin, bukan musiman, dengan data distribusi diumumkan terbuka setiap minggu.
Selain itu, kapasitas tangki SPBU harus ditambah agar tersedia cadangan minimal dua minggu. Dengan begitu, keterlambatan kapal minyak tidak otomatis menjerumuskan pulau ke dalam krisis. Diversifikasi energi juga harus mulai dibangun—PLTS komunal, biofuel lokal, hingga solusi sederhana untuk mengurangi ketergantungan total pada BBM. Dan yang paling penting, subsidi energi harus sampai kepada kelompok yang benar-benar berhak: petani, nelayan, sopir angkutan umum.
Semua ini hanya mungkin jika distribusi BBM dipahami dalam kerangka Sustainable Supply Chain. Selama ini distribusi hanya dipandang sebagai urusan logistik: kuota, kapal, depot, SPBU. Padahal rantai pasok adalah ekosistem yang menyangkut aspek sosial dan ekologis, bukan sekadar sistem ekonomi.
Ada tiga hal penting. Pertama, efisiensi bukan berarti adil: kuota bisa cukup di atas kertas, tetapi rakyat kecil tetap membeli botolan Rp25.000–30.000. Kedua, profit bukan segalanya: Pertamina tentu harus untung, tetapi di daerah terluar energi adalah hak dasar. Ketiga, rantai pasok adalah ekosistem: distribusi energi harus mempertimbangkan kerentanan geografis, keterisolasian dan kondisi sosial masyarakat.
Dengan cara pandang ini, distribusi energi tidak boleh lagi menjadi ladang mafia kecil. Ia harus ditata ulang sebagai instrumen keadilan sosial: memastikan energi sampai ke rakyat yang berhak, dengan cara yang adil, transparan dan berkelanjutan.
Mohammad Natsir pernah berpesan, “Negara tidak boleh hanya jadi penonton, ia harus hadir sebagai pelayan rakyat.” Kutipan ini relevan: pengawasan dan distribusi energi di Sabu Raijua harus jadi bentuk pelayanan nyata, bukan sekadar tontonan krisis berulang.
V. Harapan di Tengah Antrean
Krisis BBM di Sabu Raijua adalah gambaran kecil dari masalah besar: negara sering kalah cepat dari mafia kecil. Tapi ia juga bisa menjadi momentum perubahan. Jika rantai pasok ditata dengan prinsip keberlanjutan, transparansi dan keadilan, maka antrean panjang bisa diputus dengan solusi panjang.
Sabu Raijua bisa menjadi contoh: bahwa di pulau kecil pun negara bisa hadir, bukan hanya dengan kapal minyak, tetapi dengan keberanian menata ulang sistem distribusi energi.
VI. Penutup: Negeri Tanpa Bensin atau Negeri dengan Harapan?
Hari ini Sabu Raijua tampak seperti negeri tanpa bensin: SPBU kosong, jalanan penuh botolan. Tapi masa depan tidak harus demikian. Dengan keberanian menegakkan pengawasan, menambah cadangan, mendigitalisasi distribusi, melawan mafia dan membangun energi alternatif, negeri tanpa bensin bisa berubah menjadi negeri dengan harapan.
Pertanyaannya tersisa sederhana: apakah kita akan terus hidup dalam satire SPBU kosong, atau berani mengubah skenario?
Bung Karno pernah mengingatkan, “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.” Sejarah kelangkaan BBM di Sabu jangan dibiarkan berulang sebagai komedi gelap. Ia harus diputus, agar anak cucu kelak membaca cerita lain: kisah tentang negeri kecil yang pernah jadi simbol keberanian menata ulang energi untuk rakyatnya.
