Media Warisan Budaya Nusantara
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memberantas aktivitas pembalakan liar. Upaya tegas ini diambil menyusul penilaian bahwa degradasi hutan menjadi faktor fundamental di balik meningkatnya risiko bencana alam di Indonesia.
Hal tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Aktivitas Pembalakan Liar dalam Rangka Mitigasi Dampak Bencana Alam di Indonesia yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat ,pada Jumat (19/12/2025).
Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polkam, Brigjen Pol. Irwansyah, menegaskan bahwa pembalakan liar masih menjadi masalah serius yang berdampak langsung terhadap degradasi lingkungan dan peningkatan kerentanan bencana.
“Pembalakan liar telah mengurangi fungsi kawasan hutan sebagai penyangga ekologis. Hilangnya daya serap air di kawasan hulu menyebabkan banjir dan longsor semakin sulit dikendalikan, terutama saat curah hujan tinggi,” ujar Brigjen Pol. Irwansyah.
Meski data nasional menunjukkan penurunan jumlah kasus illegal logging sepanjang tahun 2025, Brigjen Pol. Irwansyah menyoroti bahwa tingkat penyelesaian perkara masih perlu ditingkatkan. Ia juga memperingatkan adanya pergeseran modus operandi pelaku yang kini semakin kompleks, tidak hanya melalui aktivitas lapangan tetapi juga melalui penyalahgunaan dokumen perizinan dan celah administrasi.
“Ancaman terhadap hutan saat ini tidak hanya datang dari penebangan ilegal, tetapi juga dari manipulasi perizinan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, menyasar seluruh rantai kejahatan, termasuk aktor intelektual dan korporasi,” ujar Brigjen Pol. Irwansyah.
Dalam momentum rapat tersebut, Kemenko Polkam mendorong penguatan penegakan hukum terpadu melalui sinergi Polri, kementerian terkait, dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi satelit dan Geographic Information System (GIS) untuk deteksi dini.
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen bersama melalui rehabilitasi hulu, restorasi ekosistem, serta pelibatan masyarakat lokal dan komunitas adat.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Aktivitas Pembalakan Liar ini Kemenko Polkam mendorong integrasi perlindungan lingkungan ke dalam kebijakan penanggulangan bencana demi memperkuat komitmen lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, stabilitas keamanan, dan keselamatan masyarakat.
WBN
