Masuk Zona Merah Covid-19, Pemkab Bekasi Berlakukan WFH Untuk ASN

 

WBN, KABUPATEN BEKASI – Melihat kondisi Kabupaten Bekasi yang masuk dalam urutan ketiga dalam lima besar zona merah Covid-19 bersama kabupaten dan kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memberlakukan kembali aturan work from home (WFH) untuk aparatur negeri sipil (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan surat edaran Nomor: 800/SE-70/BKKPD berlaku pada Selasa (15/09/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, H. Uju mengatakan berdasarkan anjuran Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ASN 75 Persen melaksanakan tugas dari rumah atau work from home (WFH) serta 25 Persennya di kantor.

“Efektifnya perhari ini. Tapi tidak semua pekerjaan dilaksanakan dengan WFH, karena ada pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor,” ujarnya kepada wartawan usai mengadakan rapat virtual dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Comand Center Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Selasa (15/09/2020).

Meski begitu ia mengharapkan kepada ASN untuk siap sedia tatkala dibutuhkan tenaganya untuk datang ke kantor atau kelapangan yang sifatnya darurat dan sangat dibutuhkan.

“Termasuk pelayanan jangan sampai terganggu atau terhambat. Jadi saya minta pada saat diperlukan wajib hadir meski absen dari rumah,” pungkasnya.

Untuk pelayanan disampaikannya lebih diperbanyak dengan pelayanan online untuk menghindari kontak langsung antar orang, serta jumlah kerumunan orang yang dianjurkan maksimal hanya lima orang saja.

“Yang terpenting protokol kesehatan diperketat, khusus di pelayanan-pelayanan kita sediakan semua alat baik didalam ruangan maupun diluar ruangan,”imbuhnya.

Selain itu pihaknya melalui Satpol PP juga sudah bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam operasi yustisi pemakaian masker di tempat-tempat keramaian umum seperti di pasar-pasar tradisional, mall, terminal serta stasiun dengan arahan persuasive dan sansi edukatif.

“Kalau sangsi sesuai Perbup 48 Tahun 2020, mulai dari administrasi sampai ke denda dan Perbunya akan kita ditingkatkan menjadi Perda,”paparnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keselamatan terutama diri sendiri dan orang lain agar tidak tertular dan menulari penyakit. “kita harus waspada tetapi jangan juga panik,” terangnya. (TN) | redpel ndra