WBN|Depok-DPRD Kota Depok resmi mengesahkan Rancangan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kota Depok, Grand Depok City (GDC), Kamis (27/12/2025).
Pengesahan tersebut ditandai dengan penanda tanganan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, dengan kehadiran 37 dari 39 anggota Dewan, 34 hadir langsung dan 3 mengikuti secara virtual.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, turut hadir mewakili Pemerintah Kota.
Struktur APBD 2026: Pendapatan Rp4,165 T dan Belanja Rp4,395 T
Laporan Badan Anggaran (Banggar) disampaikan oleh Edi Masturo. Ia menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan secara intensif dan tetap berprinsip pada akuntabilitas serta pemanfaatan anggaran bagi kesejahteraan masyarakat.
Rincian struktur APBD 2026 yang disepakati adalah sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp4,165 triliun
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp2,457 triliun
2. Pendapatan Transfer: Rp1,707 triliun
Belanja Daerah:
Rp4,395 triliun
Belanja difokuskan pada mandatory spending, layanan dasar, dan target pembangunan prioritas.
• Belanja Operasi: Rp3,529 triliun
• Belanja Modal: Rp700,7 miliar
• Belanja Tak Terduga: Rp67 miliar
Dengan demikian, APBD 2026 mengalami defisit Rp230,725 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto, terdiri dari:
• Penerimaan Silpa: Rp160,7 miliar
• Pembiayaan utang daerah: Rp82,5 miliar
• Pengeluaran pembiayaan: pembayaran utang Rp2,475 miliar dan penyertaan modal ke PT Tirta Asasta Rp10 miliar
Silpa akhir tahun ditetapkan nol rupiah.
Tujuh Catatan Strategis DPRD untuk Pemkot
Banggar menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemkot Depok, yaitu:
1. Kenaikan insentif RT, RW, dan LPM melalui optimalisasi anggaran Desember dan ABT 2026.
2. Pembangunan Flyover Margonda–Juanda disetujui dengan syarat kelengkapan DED, FS, dan dasar hukum.
3. Penyertaan modal Rp10 miliar kepada PT Tirta Asasta untuk peningkatan layanan air bersih.
4. Penambahan anggaran sosialisasi dan reses DPRD.
5. Penanganan darurat infrastruktur RSUD KiSA sebesar Rp2 miliar dari dana BLUD.
6. Kebutuhan anggaran Porprov Jabar 2026, diprioritaskan pada perubahan APBD.
7. Penundaan usulan Jembatan Bulak Barat dan pelatihan Bahasa Jepang karena keterbatasan fiskal
Edi menutup laporannya dengan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat sehingga pembahasan berjalan lancar.
Wakil Wali Kota Depok Apresiasi Kerja Sama dan Tekankan Pentingnya Flyover Margonda
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan TAPD atas kerja keras dan komitmen dalam menyelesaikan pembahasan APBD 2026.
Ia mengakui bahwa penyusunan APBD tahun ini dihadapkan pada kondisi fiskal yang menantang akibat menurunnya pendapatan transfer, sementara kebutuhan layanan dasar terus meningkat. Meskipun Depok dikategorikan memiliki kapasitas fiskal tinggi, ruang fiskal tetap terbatas karena beban belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dukungan untuk Flyover Margonda
Chandra kembali menyoroti urgensi pembangunan Flyover Margonda–Juanda sebagai solusi mengatasi kemacetan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk mendukung pembangunan flyover Margonda yang diharapkan meningkatkan mobilitas dan efisiensi perjalanan masyarakat,” Ucapnya.
APBD 2026 sebagai Wujud Harapan Warga Depok
Chandra menegaskan bahwa APBD 2026 merupakan cerminan harapan masyarakat agar pelayanan publik semakin baik.
“Kita ingin setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi warga pelayanan lebih tepat, hidup lebih nyaman, dan kesejahteraan meningkat. Itulah semangat Depok Maju,” ujarnya.
” Mari perkuat kolaborasi antara eksekutif dan legislatif demi APBD yang efektif bagi seluruh warga Depok, ” Tutupnya. (Lismi)
