WBN │ Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia melalui rilis media, (28/12/2021) menilai lambannya pelantikan sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Ngada, Pulau Flores, Provinsi NTT memberikan preseden buruk dan sangat berdampak pada kinerja Birokrasi di Ngada untuk mengeksekusi Program Tante Nela Paris.
“Lambatnya pelantikan para Kepala Dinas di Ngada memberikan preseden buruk dan berdampak kepada kinerja Pemda dalam hal ini pelayanan birokrasi”, ungkap Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, Gabriel Goa, Jakarta, (28/12).
Sebagai bagian tak terpisahkan dari kolaborasi Pentahelix, lanjut Kompak Indonesia, maka patut ditegaskan pertama, Bupati dan Wakil Bupati Ngada wajib diingatkan untuk segera melantik para Kadis dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngada. Atau, jangan bertele-tele.
Kedua, mendesak para Kadis yang akan dilantik agar bekerja keras untuk membangun Ngada dengan merealisasikan Program Strategis Nasional dan Daerah baik Provinsi maupun Program Tante Nela Paris.
Ketiga, mendesak Bupati Ngada merealisasikan kolaborasi pentahelix atau Pemerintah, Akademisi, Masyarakat, CSO dan Pers, dalam mewujudnyatakan Program Tante Nela Paris.
Keempat, mendesak Pemkab Ngada untuk tidak mengedepankan praktek Korupsi berjamaah,Kolusi dan Nepotisme dalam merampok Hak-Hak Ekosob seperti di daerah lain tetapi setia.dan taat pada pata dela kearifan lokal Ngada.
Sumber : rilis Kompak Indonesia
WBN│Tim│Editor-Aurel
