Indra Kristian Koordinator FPKP
WBN. GARUT – Bupati Garut H Rudy Gunawan telah melaksanakan program kegiatan di Dinas dengan cara swakelola. Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Swakelola merupakan salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, bekerja sama dengan unit pemerintah lain atau melibatkan kelompok masyarakat (pokmas).
Atas dasar Perpres, Bupati Garut juga berdalih dengan kegiatan yang di swakelolakan berhasil mendapatkan kualitas yang lebih baik. Hal ini, merujuk pada kegiatan program yang dilaksanakan pihak ketiga setiap tahunnya mendapatkan temuan dari BPK dengan kekurangan Volume atau kelebihan bayar pemerintah, karena hasil kegiatan yang tidak baik.
Mencermati kebijakan Bupati Garut terkait kegiatan swakelola, Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP) melalui Indra Kristian koordinator FPKP menyatakan, pihaknya telah melakukan kajian serta investigasi kelapangan serta melihat data temuan BPK yang dilaksanakan pihak ketiga.
“Dari kajian tersebut, FPKP beraudiensi dengan Bupati Garut H Rudy Gunawan guna mendukung kebijakan serta mendorong diterbitkannya peraturan bupati terkait program kegiatan yang di swakelolakan,” Ujar Indra Selasa (21/9/2021).
Ia mengungkapkan secara objektif kami mendukung serta mengapresiasi keberanian Bupati mengeluarkan kebijakan Swakelola Tipe II yang dilaksanakan oleh PUPR dan pemerintah Desa dalam TA.2020.
Dalam kajiannya ternyata pelaksanaan kegiatan swakelola tipe ll yang telah dilaksanakan jauh lebih berkualitas dan hasil pengerjaannya telah di uji oleh BPK,”katanya.
Indara menambahkan, kami melihat plaksanaan kegiatan swakelola tipe ll ternyata jauh lebih berkualitas dan hasil pengerjaannya telah di uji oleh BPK. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya temuan dalam laporan BPK.
“Dalam audensi, kami sampaikan ke Pak Bupati untuk segera dibuat Perbup swakelola,”terangnya.
Pak Bupati menyampaikan bahwa Perbup sedang dalam proses pengkajian,” pungkas Indra. (Udg)
