NGADA, WBN — Distribusi bantuan bagi korban gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menyisakan persoalan mendasar terkait akurasi data.
Akibat pendataan yang belum merata, sejumlah posko pengungsian mandiri warga sempat luput dari bantuan pemerintah dan baru bisa mengakses logistik melalui aksi kemanusiaan pihak swasta.
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Di lokasi ini, sebuah posko pengungsian mandiri yang dihuni oleh belasan warga, termasuk lansia, anak-anak, dan mahasiswa, belum tersentuh bantuan logistik sama sekali sejak gempa terjadi.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan dari gerakan kemanusiaan Rumah Harapan Melanie yang diinisiasi oleh aktivis Melanie Subono. Pada Minggu (30/8/2026), tim relawan menyisir kawasan terdampak dan menyalurkan bantuan bahan pokok berupa beras serta telur langsung ke posko mandiri tersebut.
“Bantuan beras dan telur ini sangat berarti bagi kami. Sejak gempa terjadi, belasan orang di tempat pengungsian ini kesulitan mendapatkan bahan pangan karena belum ada bantuan yang masuk,” ujar Marselina Sare, salah seorang pengungsi di Mataloko, Minggu.
Ungkapan senada disampaikan oleh Theresia Yitu, warga lansia yang berada di posko RT 01/RW 02 Kelurahan Mataloko.
Warga juga menyampaikan apresiasi kepada perwakilan relawan lokal yang membantu memetakan kebutuhan mendesak di lapangan hingga ke tingkat pusat.
Anomali Pendataan Lapangan
Keterlambatan penyaluran bantuan di wilayah Mataloko ditengarai akibat adanya sinkronisasi data yang belum tuntas di tingkat birokrasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dari ratusan keluarga yang terdampak di wilayah tersebut, laporan yang tercatat di Posko Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada di Bajawa per Jumat (28/8/2026) baru mencantumkan tiga nama korbannya.
Anomali data ini turut menjadi perhatian Camat Golewa, Moses Janga. Ia mengeluhkan kondisi ini yang dinilainya belum menggambarkan kondisi riil warga terdampak secara keseluruhan.
Masalah administrasi dan komunikasi ini disinyalir menjadi penghambat utama lambatnya distribusi logistik resmi dari pemerintah ke titik-titik pengungsian mandiri.
WBN
