Oleh : Felix Baghi
Kasus bunuh diri tragis seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bukan sekadar peristiwa kriminal atau kegagalan individual keluarga miskin.
Ia adalah akta dakwaan moral terhadap sistem pendidikan nasional dan tatanan politik-sosial yang selama ini mengklaim diri “pro-rakyat”, namun gagal melindungi yang paling rapuh: anak-anak miskin.
Reaksi cepat DPR melalui rencana pemanggilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, patut dicatat, tetapi tidak boleh berhenti sebagai ritual politik pascatragedi.
Pernyataan bahwa kasus ini merupakan “tamparan keras” bagi pemerintah terdengar ironis, sebab tamparan itu telah lama terjadi, berulang, dan sistematis. Yang berubah hanya korban dan lokasi, bukan struktur ketidakadilan yang melahirkannya.
Tragedi YBR (10) mengungkap wajah pendidikan yang telah lama kehilangan nuraninya. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang pembebasan justru berubah menjadi arena seleksi sosial, di mana sepatu, seragam, dan simbol-simbol administratif lebih menentukan martabat seorang anak daripada haknya untuk belajar.
Ketika seorang anak memilih kematian karena tak mampu membeli (misalnya), maka yang sesungguhnya bangkrut bukan ekonomi keluarganya, melainkan etika negara.
Penekanan DPR pada evaluasi dana BOS menyingkap problem yang lebih dalam: negara terjebak pada logika administratif dan akuntansi, seolah penderitaan manusia dapat diselesaikan dengan laporan keuangan.
Padahal, yang runtuh bukan hanya mekanisme penyaluran dana, melainkan paradigma pendidikan yang tunduk pada logika pasar, kompetisi, dan pencitraan, bukan pada keadilan sosial dan humanisme.
Pernyataan aparat bahwa motif bunuh diri dipicu faktor ekonomi seharusnya dibaca lebih radikal: kemiskinan di Indonesia bukan sekadar kondisi material, melainkan kekerasan struktural. Ia diciptakan dan dipelihara oleh tatanan politik yang mengabaikan wilayah pinggiran, membiarkan ketimpangan antar daerah, dan menjadikan pendidikan sebagai proyek, bukan panggilan etis.
Dalam konteks ini, negara tidak bisa lagi berlindung di balik belasungkawa dan janji evaluasi. Setiap anak yang kehilangan nyawa karena kemiskinan adalah bukti bahwa sistem telah gagal total. Pendidikan yang membunuh harapan, bahkan nyawa seorang bocah adalah pendidikan yang telah menyimpang dari tujuan kemanusiaannya.
Tragedi YBR seharusnya mengguncang kesadaran kolektif bangsa ini: selama kemiskinan dianggap masalah privat dan pendidikan diperlakukan sebagai komoditas, maka kasus serupa hanya tinggal menunggu waktu.
Yang dibutuhkan bukan sekadar pemanggilan menteri, tetapi pembongkaran radikal atas sistem pendidikan dan tatanan politik yang terus mengorbankan anak-anak miskin atas nama pembangunan dan stabilitas.
Penulis : Felix Baghi, Flores.
