WBN ,Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa sidang Pertama Tahun Sidang 2022 secara virtual, yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Kota Depok, Jawa Barat,jumat 11/2/2022.
Ketua DPRD Kota Depok Teungku Muhamad Yusufsyah Putra memimpin langsung rapat paripurna dan menyampaikan laporan hasil reses masa sidang Pertama tahun Sidang 2022.
Rapat Paripurna dihadiri oleh Wakil Walikota Depok Iman Budi Hartono dan Tujuh Fraksi diantaranya Fraksi PKS, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan dan Fraksi PKB, PSI.
Kegiatan Reses yang bertujuan untuk menampung dan mendengarkan langsung aspirasi dan permasalahan serta persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dengan turun ke Daerah Pemilihannya (Dapil) masing -masing dan berkomunikasi secara langsung dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi masyarakat dan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, peran dan fungsi dari anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Peraturan DPRD Kota Depok No.1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD pada pasal 111 ayat 4 disebutkan bahwa anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada pimpinan DPRD.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahteta (PKS), Moh Hafid Nasr menyampaikan laporan pada kegiatan reses DPRD Kota Depok bulan januari 2022. Seluruh anggota DPRD dati Fraksi PKS telah mengadakan temu masyarakat di Dapil masing- masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan .
Dalam bidang kesehatan khususnya kasus positif Covid Omicron yang masih tinggi di Depok perlu mendapat perhatian yang ekstra, dipantau dan diantisipasi. Pemkot Depok diharapkan dapat bekerjasama dengan berbagai elemen swasta, masyarakat dan media untuk penanganan dan pencegahan virus ini agar tidak meluas.Pemulihan kondisi pasca Pandemi Covid 19 baik dari aspek kesehatan ,kesejahteraan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.
Aspirasi dan permasalahan laporan hasil Reses anggota DPRD Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok Mohammad HB SE, diantaranya dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat ,kependudukan dan infrastruktur yang meliputi perbaikan dan penerangan jalan, turap, peningkatan pembangunan drainase.untuk mengurangi banjir.
Pemkot Depok juga diharapkan dapat menertibkan pengembang yang tidak atau belum memenuhi fasum atau fasos.
Terkait dengan bidang Sosial Pemkot Depok diharapkan lebih transparan dalam pendataan masyarakat kurang mampu terkait dengan penerimaan Bansos dan membantu pengurusan surat -surat legalitas rumah ibadah dan adanya sosialisasi mengenai permasalahan hibah tanah untuk posyandu dan posbindu.
” Adapun laporan kegiatan Reses mendetail dari setiap anggota DPRD dari Fraksi Gerindra telah disampaikan kepada seketariat DPRD Kota Depok,” pungkasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ikravany Hilman S Ip menyampaikan diantaranya dalam bidang pemerintahaan Pemkot Depok diharapkan segera memperbaiki data warga miskin yang menerima Penerima Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Depok Sejahtera (KDS) karena terbukti dilapangan masih banyak yang tampak Bansos PKH dan KDS yang tidak terealisasi dengan baik dan tidak tepat sasaran, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan pihak ketua lingkungan setempat. Pelayanan kesehatan untuk pasien yang menggunakan BPJS atau KIS agar lebih ditingkatkan dan dipermudah serta sosialisasi untuk warga yang belum memiliki BPJS atau KIS agar tidak dipersulit dalam pengurusannya. Dalam bidang sosial Pemkot Depok juga diharapkan menjalankan muskel secara rutin bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dan bantuan bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) Hj.Juanah Sarmili menyampaikan laporan hasil reses dibidang kesehatan terkait dengan peningkatan pelayanan bagi pasien peserta BPJS dan KIS yang tidak mampu agar lebih maksimal dari pihak Rumah Sakit (RS) baik negri maupun swasta mengingat masih banyaknya keluhan dari masyarakat dilapangan.
” Pemkot Depok juga diharapkan lebih meningkatkan Daerah Destinasi Pariwisata Kota Depok agar lebih dikembangkan di wilayah-wilayah yang mempunyai potensi Cagar Budaya Prasejarah yang belum terekspos keberadaannya, ” Tambahnya.
Lain halnya penyampaian laporan hasil reses dari Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan yang menggarisbawahi beberapa hal yang berkembang di masyarakat, dianyaranya pengadaan lahan fasilitas pendidikan (gedung sekolah baru) diharapkan menjadi prioritas utama sebagai upaya mengurangi polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tiap tahun di Kota Depok dan memberikan prioritas dengan mengakomoditr siswa siswi yang berprestasi maupun yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan di Kota Depok.Sosialisasi tentang sosialisasi Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mengurangi angka pengangguran melalui pelatihan -pelatihan ketenagakerjaan harus lebih ditingkatkan.
Ketua Fraksi PAN, H.Igun Sumarno S Pd dalam laporan hasil Reses menyampaikan, terkait dengan bidang sosial Pemkot Depok diharapkan bisa membantu petugas -petugas kerohanian, marbot masjid, guru ngaji dan Majelis Talim untuk mendapatkan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan secara gratis yang dibiayai oleh dana CSR Kota Depok guna meningkatkan kinerja.
Terakhir penyampaian laporan hasil reses dari Fraksi PKB dan PSI Kota Depok yang disampaikan oleh Tati Rachmawati terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas sarana tempat olahraga dan taman bermain untuk anak dan dibidang kesehatan diharapkan Pemkot Depok memberikan bantuan alat Foging ke lingkungan RT/RW untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan masyarakat dilingkungan.
Fraksi PKB dan PSI Kota Depok bersyukur dengan adanya Raperda Pesantren berkomitmen untuk mengawal Raperda dalam pelaksanaannya (Lis)
