BAJAWA, WBN — Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Ende bersama Pemerintah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memperkuat sinergi pengawasan pangan aman berbasis komunitas. Langkah ini diambil untuk memastikan produk pangan yang beredar di masyarakat bebas dari cemaran berbahaya demi mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) di Bajawa, Kabupaten Ngada, Selasa (23/6/2026).
Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu menyatakan bahwa pengawasan pangan aman sejalan dengan visi daerah untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan mandiri.
Menurut dia, pembangunan sektor kesehatan harus dimulai dari hulu, salah satunya melalui pemenuhan konsumsi pangan yang sehat dan aman.
“Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan lingkungan yang sehat,” kata Bernadinus.
Intervensi Tiga Sektor
Pada tahun 2026, program Germas Sapa di Kabupaten Ngada berfokus pada tiga lokus utama, yaitu Desa Beiwali (program desa), SMP Negeri 1 Bajawa (program sekolah), dan Pasar Aimere (program pasar). Intervensi dilakukan lewat advokasi kelembagaan, pelatihan kader keamanan pangan, hingga bimbingan teknis komunitas.
Kepala Balai POM Ende Eko Agus Budi Darmawan menjelaskan, pengawasan ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat agar mampu menyaring produk pangan secara mandiri mulai dari lingkup keluarga.
Berdasarkan hasil pengawasan dan sampling menggunakan metode “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) terhadap 30 sampel produk di Pasar Aimere, sebanyak 80 persen produk dinyatakan memenuhi syarat.
Selain itu, penilaian kebersihan dan tata kelola pasar menunjukkan tren positif dari kategori kurang menjadi baik.
“Pangan aman adalah fondasi untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Kami ingin budaya sadar pangan aman ini tumbuh dari entitas terkecil masyarakat,” ujar Eko.
Tantangan Laboratorium
Secara terpisah, Kepala Pelaksana Pengawasan Keamanan Pangan Kabupaten Ngada Nikolaus Noywuli memaparkan, pengawasan di lapangan menerapkan sistem kolaborasi tiga pilar yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen cerdas.
Lintas sektor yang terlibat di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Nikolaus mengakui pengawasan pangan di daerah masih membentur sejumlah tantangan klasik.
“Kami masih menghadapi keterbatasan sarana uji laboratorium di daerah, jangkauan wilayah geografis yang luas, serta kesadaran pelaku usaha mikro yang masih berfluktuasi,” tutur Nikolaus.
Menyikapi tantangan itu, Pemkab Ngada memperketat pengawasan berbasis risiko dan menggandeng kader keamanan pangan di tingkat desa untuk pemantauan berkala.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan setempat juga terus mendorong penerbitan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) serta sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi para pelaku usaha kuliner.
WBN – Redaksi NTT
