WBN, Sabu Raijua – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sabu Raijua Lasarus Riwu Rohi meminta agar pers yang ada di Sabu Raijua melakukan fungsi kontrol terhadap Pemda Sabu Raijua, terlebih kusus menyangkut masalah dana seroja yang hingga saat ini menjadi Polemik, baik soal kapan penyaluran maupun soal data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Demikian dikatakan oleh Anggota Fraksi PDIP itu, saat audiens dengan Masyarakat Sabu Raijua di gedung DPRD, Rabu (02/03/22).
“Saya minta kepada teman-teman Jurnalis yang ada di Sabu Raijua untuk melakukan fungsi kontrol terhadap Pemda Sabu Raijua, terlebih kusus menyangkut masalah dana seroja yang hingga saat ini masih menjadi Polemik baik soal kapan penyaluran maupun soal data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan” ucapnya
Menurut Riwu Rohi, khusus tentang masalah Seroja, pers perlu mengawal dalam pemberitaan supaya pemerintah Pusat dan Propinsi tahu bahwa sebenarnya Kepala BPBD dan Pemerintah Sabu Raijua, tidak becus mengurus masalah Seroja .
“Khusus tentang masalah Seroja, pers perlu mengawal dalam pemberitaan supaya pemerintah Pusat dan Propinsi tahu bahwa sebenarnya Kepala BPBD dan Pemerintah Sabu Raijua, tidak becus mengurus masalah Seroja” tegas Politisi PDI Perjuangan ini
Lebih lanjut Lasarus mengatakan bahwa gejolak yang terjadi di Sabu Raijua saat ini, perlu diketahui oleh pengambil kebijakan tertinggi, dalam hal ini BPNPB dan BPBD propinsi NTT.oleh karena itu, Pers sangat berperan dalam sebuah daerah, sehingga kehadiran Pers di Sabu Raijua sangat membantu, tidak hanya mempromosikan tentang hal baik saja tetapi juga tentang masalah yang terjadi.
“Saya ingin teman-teman wartawan yang ada di Sabu Raijua, jangan hanya tulis puji-puji saja tetapi juga hal seperti ini harus ditulis. Supaya semua tahu, kalau sebenarnya pemerintah tidak serius mengurus masyarakatnya”kesalnya.
Pasalnya, pasca seroja banyak bantuan yang datang ke Sabu Raijua dan pemerintah mengambil tindakan yang terbilang cepat, dengan membagikan bantuan yang datang kepada masyarakat. Seperti supermi, beras dan sebaginya. Tetapi, disaat dana Seroja masuk ke rekening pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, pemerintah acuh dan sangat lamban dalam memproses apa yang menjadi hak masyarakat.
“Bantuan beras yang hanya 1 kg, pemerintah cepat sekali datang kepada masyarakat dan bagikan, sambil selfie dan share ke medsos, kalau mereka sudah bantu masyarakat. Giliran sekarang sudah ada uang harus dibagikan, mereka diam dan biarkan masyarakat bertanya-tanya”pungkasnya
Sementara ,Ruben Kale Dipa, Tokoh Masyarakat Sabu Raijua sekaligus perwakilan masyarakat yang hadir bersama masyarakat di DPRD, mengaku sangat kecewa dengan kinerja BPBD yang hingga saat ini, tidak mempunyai etikad baik untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kesimpangsiuran data seroja yang ada.
“ Kami sangat kecewa dengan kinerja BPBD yang hingga saat ini, tidak mempunyai etikad baik untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan kesimpangsiuran data seroja yang ada”ujar mantan ketua DPRD Sabu Raijua ini
Pria yang akrab di sapa Mabebu ini membeberkan beberapa kejanggalan tentang data Seroja misalnya ada rumah warga yang rusak namun tidak terdata, ada juga warga yang sebenarnya rumah yang sudah rusak sebelum seroja atau hanya rumah kebun juga terdata, termasuk kategori kerusakan yang dinilai tidak benar yakni ada yang rumah rusak berat secara kasat mata namun masuk kategori rusak ringan atau bahkan tidak terdata serta banyak data masyarakat yang tiba – tiba hilang
” Ada rumah warga yang rusak namun tidak terdata, ada juga warga yang sebenarnya rumah yang sudah rusak sebelum seroja atau hanya rumah kebun juga terdata, termasuk kategori kerusakan yang dinilai tidak benar yakni ada yang rumah rusak berat secara kasat mata namun masuk kategori rusak ringan atau bahkan tidak terdata serta banyak data masyarakat yang tiba – tiba hilang ” bebernya
Rangkuman WBN, Jalannya audiens antara tokoh masyarakat dengan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Paulus Rabe Tuka, turut hadir Wakil Ketua DPRD Simon Dira Tome dan Leptop Baki Boni, para anggota DPRD, para Tokoh masyarakat serta para awak Media. (JHF)
