WBN │ Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia yang disingkat Kompak Indonesia, melalui Ketua, Gabriel, Jakarta (6/8/2022) kembal;i menyoroti penanganan masalah dugaan korupsi Bawang Merah di Malaka, Provinsi NTT.
“Kasus Bawang Merah di Malaka belum adanya kepastian hukum, terkesan kuat dipetieskan bahkan diesbatukan Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah Malaka. Mandegnya kepastian hukum atas kasus tersebut, menimbulkan ketidakpercayaan publik NTT dan Nasional terhadap kinerja Kepolisian Daerah yang dikomandoi mantan Deputi Penindakan KPK RI”, ujar Kompak Indonesiia, Jakarta (6/8/2022).
Kompak Indonesia juga mememberikan penilaian tersendiri atas kinerja hukum dalam penanganan kasus bawang merah di Malaka.
“Kini kembali Polres Malaka dibawah kepemimpinan AKBP Rudy Ledo yang kami kenal baik berhasil membongkar jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan membongkar dugaan kuat Tindak Pidana Korupsi di lingkup Dinas Pertanian Malaka dibawah kepemimpinan Simon Nahak yang sebelum menjadi Bupati Malaka getol sekali mau berantas praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme di Malaka. Keberanian dan integritas Kapolres Malaka diuji dan dikawal publik baik NTT maupun Nasional dalam mengusut tuntas dan proses hukum Pelaku dan Auktor Intelektualis Tindak.Pidana Korupsi di lingkungan Dinas Pertanian Malaka”, tambahnya.
Terpanggil mendukung Kapolres Malaka, lanjut dia, Kompak Indonesia menyatakan sikap, mendukung total Kapolres Malaka bekerjasama BPK RI dan KPK RI usut tuntas dan tindak tegas Pelaku dan Auktor Intelektualis Tindak Pidana Korupsi 2,7 miliar dana di lingkup Dinas Pertanian Malaka.
Kompak Indonesia mendesak KPK RI untuk melakukan supervisi bahkan mengambil alih penanganan Tindak Pidana Korupsi Bawang Merah di Malaka yang diesbatukan Polda NTT.
Kompak Indonesia mengajak solidaritas Penggiat Anti Korupsi baik di NTT dan Nasional berkolaborasi.dengan Pers membongkar tuntas dan memproses secara hukum.secara serius terhadap Pelaku dan Auktor IntelektualisTindak Pidana Korupsi di Malaka salah satu kantong Migrasi Ilegal dan Human Trafficking.
Siaran Pers Kompak Indonesia
