WBN│ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyelenggarakan pelayanan pendidikan demokrasi dan hukum selama tiga hari, bertempat di Kampung Roga-Roga, Malapoma, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, (17-19/01/2022).
Rangkuman WBN, meski sempat diwarnai aksi pencabutan sejumlah bendera oleh kelompok warga Labolewa, pasalnya dipimpin oleh Kepala Desa setempat, tindakan mencabut bendera yang dipasang di pinggir jalanan umum guna membantu para peserta yang datang dari berbagai daerah menuju lokasi kegiatan, namun secara keseluruhan penyelanggaraan kegiatan yang juga bertujuan baik untuk penguatan kapasitas warga negara dalam berdemokrasi, bernegara hukum serta hak-hak menyatakan pendapat yang dijamin oleh Undang-undang, ataupun berbagai topik penguatan wawasan kebangsaan lainnya, nampak berjalan kondusif sesuai rencana yang diagendakan.
Dihimpun WBN, kegiatan yang diinisiasi AMAN melalui Ketua AMAN Nusa Bunga, Philipus Kami, Sekretaris Jenderal, Rukka Sombolinggi tersebut menggelar rangkaian diskusi publik dan pendidikan gratis untuk penguatan kapasitas masyarakat adat termasuk sejumlah perwakilan stake holders demokrasi dalam mengisi ruang kemerdekaan bangsa, otonomi daerah, percepatan kemajuan bangsa dan negara secara bertartabat, adil dan berpenegakan hukum yang profesional dan dapat dipercaya.
Dalam kesempatan ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN bersama Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) serta Forest Watch Indonesia (FWI) juga menyajikan berbagai topik diskusi bernuansa pendidikan dan penguatan kapasitas masyarakat adat dalam mengisi perubahan maupun melestarikan jati diri adat budaya sebagai pilar-pilar sakti pembangunan NKRI.
Selainitu, mereka juga mendengar dan menyerap secara langsung bagaimana masyarakat berpendapat dalam berbagai topik keberagaman termasuk praktek-praktek kotor dalam mengisi era otonomi daerah pembangunan Indonesia. Tidak sebatas itu, termasuk dengan berbagai tindakan ataupun pola-pola represif pembangunan oleh oknum-onum Abdi Negara dan ataupun Aparatur Penegak Hukum di daerah yang tidak seharusnya dipertontonkan di hadapan masyarakat negeri ini.
Banyak peristiwa terjadi di hadapan bangsa dan negara yang memberi kesan masyarakat kehilangan kehadiran negara mengayomi dan memproteksi pelestarian masyarakat adat, dikemukakan secara sistematis dalam kesempatan ini, agar dari waktu ke waktu negara jangan sekalipun kehilangan marwah Indoenesia sebagai salah satu negara ber-adat dan berbudaya yang diakui Bangsa-Bangsa di dunia, sebagai ciri kuat Indonesia yang kokoh dan maju bersama budaya yang tidak termakan zaman ataupun arus globalisasi peradaban.
Disaksikan media ini, tiga hari pelayanan edukasi masyarakat di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, mendapat apresiasi oleh ratusan peserta forum sekolah demokrasi yang datang dari sejumlah daerah di Pulau Flores dan Lembata, Nusa Tenggara Timur.
Dikutip wartawan, sejumlah peserta dari Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Sikka Flores meminta gelar pelayanan pendidikan masyarakat seperti ini dapat terus dilaksanakan di Bumi Flores, Provinsi NTT.
WBN│Tim│Wil│Editor-Aurel
