Polres Ngada Menang Praperadilan Dugaan Korupsi Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe

WBN │Sidang Pra Peradilan dengan Termohon Kapolres Ngada, NTT, terkait penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Ngada, berdasarkan Putusan Hakim Tunggal Pra Peradilan, (02/08/2022), Amar Putusan menolak seluruh permohonan Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Dengan demikian Termohon telah sah dan sesuai ketentuan dalam melaksanakan proses penetapan Tersangka terhadap Pemohon.

Rangkuman WBN, perkara ini tengah disidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Ngada, dan berproses melalui Pengadilan Negeri Bajawa, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, NTT, Selasa (02/08/2022).

Sidang Praperadilan Perkara dengan nomor 02/Pid.Pra/2022/PN. Bajawa di Pengadilan Negeri Bajawa, Flores, Kelas II.

Kapolres Ngada selaku Termohon mamasuki hari ketujuh dengan agenda pembacaan Putusan Hakim Tunggal Praperadilan Sidang Praperadilan terkait penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe TA. 2017 pada Dinas PUPR Kabupaten Ngada, yang saat ini disidik Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Ngada, selaku Pemohon sdr. AIS yang diwakili Kuasa Hukumnya, selaku Termohon Kapolres Ngada yang diwakili Kuasa Hukumnya Ipda Juliardi Sinambela, S.H, Aipda Wihelmus Wago, S.H, BRIPKA Violent Tameno, S.H, Brigpol Ferdi L. Mina Belo, S.H.

Sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal I Kadek Apdila Wirawan, S.H., didampingi Panitera Pengganti Maria W. E. P. Kue, A.Md., dengan acara mendengarkan Putusan Hakim Tunggal Praperadilan, dengan amar putusan menolak seluruh permohonan Pemohon dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Dengan demikian termohon telah sah dan sesuai ketentuan dalam melaksanakan proses penetapan Tersangka terhadap Pemohon.

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut, dalam hal ini Polres Ngada telah melaksanakan proses dan sudah memenuhi yg diamanatkan pada pasal 184 KUHAP, proses sudah sesuai dengan KUHAP UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkap No 6 tahun 2019 ttg penyidikan tindak pidana maupun peraturan lainnya.

Ketua Tim Kuasa Hukum Kapolres Ngada, Ipda Juliardi Sinambela, S.H mengatakan Sidang Praperadilan Perkara Nomor 02/Pid.Pra/2022/PN. Bajawa, di Pengadilan Negeri Bajawa Kelas II, hari ke-7 ini dengan agenda Putusan Hakim Tunggal Praperadilan .

“Praperadilan ini diajukan oleh saudara Pemohon atas nama AIS, yang diwakili Kuasa Hukumnya, melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resor Ngada. Adapun pokok permohonan praperadilan yaitu menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon melakukan tindak pidana perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara, yaitu paket pekerjaan peningkatan jalan Maronggela-Nampe T.A 2017 pada Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Ngada yang berlokasi di Kec Riung Kabupaten Ngada, dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1 M”, ungkap Ipda Juliardi Sinambela, S.H

Ipda Juliardi Sinambela, S.H menambahkan, pihaknya menghargai upaya Pemohon dalam membantu mengawasi dan mengkoreksi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta memastikan bahwa tindakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa adanya praperadilan yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan, baik oleh penyidik-penyidik pembantu maupun penuntut umum agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dan dengan putusan Hakim yang memimpin sidang putusan hari ke 7 (tujuh) telah menetapkan bahwa tindakan penetapan status Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, tutupnya.

WBN

Share It.....