Media WBN|LOMBOK BARAT — Di tengah meningkatnya tantangan sosial, tekanan ekonomi masyarakat, dan potensi gesekan politik di daerah, para kepala daerah se-Maluku dan Nusa Tenggara berkumpul dalam satu forum strategis yang sarat pesan politik dan arah kebijakan nasional. Dari ballroom megah Merumatta Senggigi, Lombok Barat, pemerintah pusat mengirim sinyal tegas: stabilitas daerah tidak boleh runtuh, dan rakyat kecil tidak boleh kehilangan tempat tinggal.
Dalam forum itu, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla bersama Ketua DPRD SBD, Rudolf Radu Holo, hadir mengikuti Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar Selasa (19/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dengan tema yang terasa semakin relevan di tengah dinamika nasional: “Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Peningkatan Sinergitas Menjaga Kerukunan, Keamanan, dan Ketertiban Umum.”
Namun forum ini bukan sekadar seremoni birokrasi tahunan. Di balik pidato formal dan pemaparan regulasi, tersimpan pesan keras pemerintah pusat kepada daerah: konflik sosial, lemahnya koordinasi pemerintahan, hingga lambannya pelayanan publik kini menjadi ancaman nyata terhadap pembangunan.
“Keamanan Daerah Adalah Fondasi Pembangunan”
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa Forkopimda bukan lembaga simbolik yang hanya aktif saat terjadi kerusuhan atau momentum politik. Menurutnya, forum ini adalah ruang strategis untuk membaca potensi konflik sejak dini sebelum meledak menjadi krisis sosial.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat memiliki mandat konstitusional untuk membina dan mengawasi pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
“Sinergi pusat dan daerah bukan sekadar rutinitas administratif. Ini investasi besar untuk menjaga ketentraman masyarakat dan keberlanjutan pembangunan,” tegas Tito di hadapan para kepala daerah, pimpinan DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Pernyataan itu terasa seperti alarm bagi banyak daerah yang belakangan menghadapi berbagai persoalan sosial: konflik lahan, ketimpangan ekonomi, kriminalitas, hingga polarisasi politik lokal.
Tito bahkan secara khusus menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar tidak terjadi benturan regulasi yang justru memperlambat pelayanan masyarakat.
SBD Ikut Mengawal Stabilitas Kawasan Timur Indonesia
Kehadiran Bupati Ratu Wulla dan Ketua DPRD SBD dalam forum tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ingin sekadar menjadi penonton dalam arus kebijakan nasional.
Sebagai daerah yang terus bertumbuh, SBD dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pembangunan. Terlebih, tantangan di kawasan timur Indonesia tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga kemiskinan, akses perumahan, dan ketimpangan pelayanan dasar.
Di forum itu, delegasi daerah didorong untuk memperkuat sistem deteksi dini konflik, membangun koordinasi antarlembaga, serta melibatkan unsur masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Pesan yang muncul cukup jelas: daerah yang gagal menjaga stabilitas akan sulit menarik investasi, mempercepat pembangunan, maupun meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketika Negara Bicara Rumah untuk Rakyat Kecil
Menariknya, rakor tersebut tidak hanya berbicara soal keamanan. Pemerintah pusat juga membawa isu yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat: rumah.
Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, tampil membawa pendekatan yang lebih emosional sekaligus politis.
“Rumah bukan hanya bangunan. Rumah adalah tempat tumbuhnya rasa aman, cinta, dan harapan keluarga,” ujarnya.
Di tengah tingginya harga tanah dan sulitnya masyarakat kecil memiliki hunian layak, pemerintah memaparkan sejumlah program prioritas nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Mulai dari keringanan BPHTB, percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penguatan pembiayaan FLPP, bantuan bedah rumah, hingga penyediaan hunian bagi korban bencana menjadi fokus utama.
Bagi daerah seperti Sumba Barat Daya, isu ini sangat relevan. Sebab di banyak wilayah pedesaan, persoalan rumah layak huni masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dari Forum ke Aksi Nyata
Rakor Forkopimda di Lombok akhirnya memperlihatkan satu kenyataan penting: pembangunan daerah tidak bisa berjalan hanya dengan proyek fisik dan pidato politik.
Pemerintah pusat kini mendorong daerah agar lebih responsif membaca ancaman sosial, lebih cepat menyelesaikan persoalan rakyat, dan lebih solid membangun koordinasi antarlembaga.
Karena ketika keamanan terganggu, investasi akan menjauh. Ketika rakyat kehilangan rumah layak, kemiskinan akan diwariskan. Dan ketika pemerintah daerah gagal membangun sinergi, maka pembangunan hanya akan berhenti sebagai slogan.
Di Lombok Barat, pesan itu disampaikan dengan sangat terang. Kini, publik menunggu sejauh mana hasil forum tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di daerah—termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Kontributor Asis DN
Sumba Timur
