NAGEKEO, WBN — Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, kembali diwarnai ketegangan agraria. Persekutuan Masyarakat Adat Kawa, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, mengancam akan memblokir total aktivitas pembangunan menyusul dugaan ketidaktransparanan dalam proses Penetapan Lokasi Tahap II (Penlok II).
Sikap tersebut dituangkan secara resmi melalui surat nomor 01/PMAK/XI/2026 yang dilayangkan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo pada Minggu (8/11/2026). Warga menilai proses pemetaan lahan untuk Penlok II mengabaikan hak-hak atas tanah ulayat mereka.
Perwakilan Masyarakat Adat Kawa, yang diwakili oleh Urbanus Papu, Vinsensius Penga, Ferdinandus Dhosa, dan Gaspar Geru, menyatakan bahwa sembilan titik ulayat mereka masuk dalam area terdampak dampak pembangunan. Titik-titik tersebut meliputi kawasan Doworawa, Fata, Netemeze, Gurigusi, Boagoa, Robomeze, Segowego, Zao, dan Wotokajumeze.
Menurut mereka, wilayah-wilayah ini secara hamparan berbatasan langsung dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 196 hingga 199 yang mengarah ke perkampungan adat. Namun, hingga saat ini warga mengaku tidak mendapatkan akses informasi mengenai konversi titik-titik tanah tersebut ke dalam peta bidang resmi.
Diduga Maladministrasi Informasi
Ketegangan ini memuncak akibat keterlambatan distribusi informasi birokrasi. Warga mengaku baru menerima surat dari Kepala BPN Nagekeo bernomor AT. 02.02/747/-53.17/1X/2026 pada 29 Oktober 2026 melalui Pemerintah Desa Labolewa. Padahal, surat tertanggal 11 September 2026 itu berisi agenda krusial mengenai pendampingan konsinyasi data hasil inspeksi dan pengecekan tegakan (tanam tumbuh) yang dijadwalkan telah selesai pada 14–18 September 2026.
“Ini merupakan indikasi tata kelola administrasi yang buruk. Jeda waktu pengiriman surat yang hampir dua bulan memicu kecurigaan di tingkat akar rumput bahwa ada upaya sistematis untuk mengaburkan hak ulayat kami,” ujar perwakilan warga dalam keterangan tertulisnya.
Sebagai bentuk protes, perwakilan masyarakat adat telah mendatangi Kantor BPN Nagekeo pada 30 Oktober 2026 guna menuntut kejelasan. Warga mendesak BPN segera membuka dokumen pengukuran, memetakan kembali batas tanah ulayat secara partisipatif, serta merinci sisa kebutuhan lahan untuk Penlok II di tengah progres fisik bendungan yang diklaim telah mencapai 91,32 persen.
Selain menuntut transparansi luas lahan dan verifikasi kepemilikan agar tidak terjadi tumpang tindih nama atau suku lain, Masyarakat Adat Kawa memberikan tenggat waktu 3×24 jam bagi BPN Nagekeo untuk merespons tuntutan tersebut. Jika tenggat waktu ini diabaikan, warga menyatakan siap melakukan aksi pendudukan dan pemblokiran lahan ulayat guna melindungi aset adat mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor BPN Kabupaten Nagekeo dan panitia pengadaan tanah setempat belum merilis keterangan resmi terkait tuntutan dan ancaman pemblokiran oleh Masyarakat Adat Kawa.
WBN
