NGADA, WBN — Fraksi Amanat Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menyoroti sejumlah poin krusial dalam Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, fraksi juga memberikan catatan terhadap Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT.
Catatan dan pandangan kritis tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua Fraksi Amanat Demokrat DPRD Ngada Yohanes Don Bosko Ponong bersama Sekretaris Fraksi Benediktus Lagho melalui keterangan pers di Ruang Fraksi DPRD Ngada, Senin (9/11/2026).
Fraksi Amanat Demokrat menyoroti adanya ketidaksesuaian antara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan dokumen Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027 yang diajukan pemerintah daerah.
Dalam Perda RPJMD, target PAD Ngada tahun 2027 dipatok sebesar Rp 71 miliar. Namun, dalam dokumen RAPBD 2027 yang diajukan, pemerintah daerah menurunkan proyeksi tersebut menjadi Rp 64 miliar.
“Pemerintah daerah harus konsisten dengan RPJMD. Kami mendorong pemerintah untuk tetap optimistis bahwa target proyeksi Rp 71 miliar tersebut dapat tercapai melalui optimalisasi berbagai sektor,” ujar Yohanes Don Bosko Ponong.
Pemekaran Wilayah dan Infrastruktur
Mengenai pelayanan publik, fraksi mendesak pemerintah daerah memberikan prioritas pada pemekaran Kecamatan Riung Barat Daya, di samping rencana pemekaran Kecamatan Riung Timur dan Bajawa Selatan. Desakan ini didasari kondisi geografis di mana masyarakat harus menempuh waktu perjalanan hingga empat jam dan melewati empat kecamatan untuk mengakses pusat pelayanan.
Meskipun secara regulasi wilayah tersebut masih kekurangan satu desa, Fraksi Amanat Demokrat menyarankan pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Langkah ini diperlukan guna menjajaki celah kebijakan lex specialis, serupa dengan regulasi penataan distrik di Papua.
Sebagai alternatif, masyarakat meminta terobosan akses transportasi melalui jalur Mbazang yang saat ini sudah diaspal (hotmix), tetapi masih menyisakan sekitar 3 kilometer jalan yang belum tuntas. Penyelesaian jalur tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 miliar.
“Jika pemerintah mampu melakukan terobosan infrastruktur jalan di jalur tersebut, urgensi pemekaran kecamatan mungkin bisa ditinjau kembali. Namun jika tidak, pemekaran Riung Barat Daya menjadi kebutuhan wajib demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Bosko.
Penataan Kota dan Fasilitas Publik
Sejalan dengan visi pembangunan kepala daerah, fraksi juga mendorong penataan kawasan perkotaan Bajawa secara serius. Keberadaan pedagang kaki lima dan pasar ikan di dalam kota dinilai memerlukan lokalisasi yang representatif. Keragaman aktivitas ini diharapkan dapat diarahkan untuk mengoptimalkan kembali Pasar Bobou Bajawa yang aktivitas perekonomiannya kian lesu.
Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi Benediktus Lagho menambahkan perlunya penanganan cepat terhadap titik longsor menahun di Wolingizu, Kecamatan Golewa Selatan, yang selalu menjadi langganan bencana setiap musim hujan.
Benediktus juga menyoroti rusaknya akses jalan menuju Pasar Rakyat Malanuza. Mengingat pasar tradisional tersebut merupakan salah satu kontributor signifikan terhadap PAD, fraksi mendesak adanya pengalihan status dan peningkatan kualitas jalan.
“Status jalan menuju Pasar Malanuza saat ini masih berupa jalan lingkungan. Kami berharap pada tahun anggaran 2027, pemerintah daerah menaikkan status dan melakukan peningkatan mutu jalan guna mendukung mobilitas perekonomian warga,” kata Benediktus.
Birokrasi dan Kesejahteraan Aparatur
Di sektor penguatan birokrasi, fraksi mendesak pemerintah daerah segera melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, paling lambat pada Desember 2026. Fraksi juga meminta sejumlah posisi Kepala Dinas yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) segera diisi oleh pejabat definitif demi kepastian jalannya roda pemerintahan.
Sementara terkait pemulihan ekonomi daerah, fraksi mendorong pemerintah menaikkan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini dinilai strategis karena ASN memegang peran sebagai salah satu penggerak utama roda perputaran ekonomi dan investasi di daerah.
“Peningkatan tunjangan ASN akan berdampak langsung pada optimalisasi capaian visi-misi pimpinan daerah. Selain itu, kami meminta perhatian khusus bagi tenaga honorer, Bantuan Operasional Kesehatan Daerah (Bokda), serta Bantuan Operasional Pendidikan (Bosdik). Tenaga honorer adalah garda terdepan pelayanan yang kelayakannya harus diapresiasi,” pungkas Bosko.
Terakhir, fraksi mengingatkan dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya proses pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 96 desa agar dapat berjalan kondusif, transparan, dan sesuai regulasi.
WBN
