Ada sebuah ironi yang kerap berulang di negeri ini yakni ketika rakyat di daerah sedang berjibaku dengan reruntuhan bencana, para pejabat justru sibuk menata panggung pencitraan di hadapan kekuasaan pusat.
Perdebatan hangat yang menyertai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Nagekeo baru-baru ini menjadi cerminan paling telanjang dari jurang pemisah antara empati birokrasi dan penderitaan akar rumput.
Publik di media sosial dihebohkan oleh pernyataan Bupati Nagekeo yang, di tengah laporan darurat pascabencana, justru menyelipkan pembahasan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pembelaan pun bermunculan. Narasi yang dibangun menyebut bahwa pemotongan video (out of context) telah mendistorsi maksud sang Bupati, sebab isu MBG hanyalah poin keempat setelah rentetan laporan soal bencana. Bupati dipuji Presiden, tetapi dibuli rakyat.
Pertanyaannya: apakah kemarahan publik ini sekadar salah paham, ataukah sebuah bentuk protes atas hilangnya sense of crisis (rasa krisis) seorang pemimpin?
Alibi bahwa video tersebut dipotong sering kali dijadikan tameng untuk meredam kritik. Namun, jika kita melihatnya secara utuh, pembelaan itu justru semakin memperlihatkan disonansi prioritas.
Dalam situasi pascabencana, setiap detik dan setiap kata yang diucapkan seorang kepala daerah di hadapan Presiden adalah komoditas politik yang sangat mahal. Itu adalah momen emas untuk mengetuk pintu hati pengambil kebijakan tertinggi agar segera mengucurkan bantuan rumah, memulihkan fasilitas umum, dan menjamin logistik pengungsi.
Ketika di tengah desakan hidup mati tersebut, program nasional seperti MBG yang notabene merupakan gaung program pusat malah diselipkan, publik berhak bertanya: untuk siapa sebenarnya laporan itu disampaikan? Apakah untuk meyakinkan Presiden bahwa daerahnya patuh pada program pusat, atau murni untuk membela perut rakyat yang sedang kelaparan di tenda-tenda darurat?
Menonton video secara utuh tidak akan mengubah esensi masalahnya. Substansinya tetap sama yakni ada ketidaktepatan skala prioritas saat seorang pemimpin membawa isu yang tidak bersentuhan langsung dengan fase tanggap darurat bencana.
Narasi yang membela sang Bupati sering kali mempertentangkan antara apresiasi pusat dan hujatan publik, seolah-olah keduanya adalah dua hal yang sama-sama sah dalam iklim demokrasi. Ini adalah bentuk pengalihan validitas yang menyesatkan.
Pujian dari seorang Presiden bersifat administratif dan politis. Sebaliknya, kemarahan rakyat adalah bentuk akuntabilitas horizontal.
Rakyat Nagekeo tidak sedang membangun opini di media sosial karena benci secara personal kepada sang Bupati. Mereka marah karena merasa suara penderitaan mereka tereduksi oleh basa-basi administratif.
Ketika rakyat sedang kedinginan dan kehilangan tempat tinggal, toleransi terhadap komunikasi politik yang nir empati berada di titik nadir.
Maka, keliru besar jika kemarahan rakyat dituding sebagai perundungan yang membabi buta. Kritik tajam, bahkan yang bernada pedas sekalipun, adalah alarm pengingat agar pejabat publik tidak kehilangan orientasi moralnya.
Bupati dipuji Presiden, rakyat mengkritik Bupati. Dua hal ini memang bisa terjadi bersamaan, dan benar bahwa di situlah dinamika demokrasi bekerja. Namun, demokrasi yang sehat menuntut kejujuran etis dari para penguasanya.
Jangan sampai sorotan kamera televisi padam dan kunjungan kenegaraan usai, sementara Nagekeo dibiarkan kembali sendirian meratapi reruntuhan bencananya.
Kritik tajam dari rakyat bukanlah bentuk kebencian, melainkan manifestasi dari rasa cinta yang terluka.
Sudah saatnya para pemimpin berhenti merajuk di balik alibi salah paham atau video dipotong. Di atas panggung kekuasaan mana pun, penderitaan rakyat korban bencana harus selalu menjadi satu-satunya bahasa yang paling fasih dan paling utama untuk disuarakan.
John Lobo
