Dipo Nusantara Desak Perbaikan Akses Solar Subsidi, Ribuan Nelayan Sikka Terkendala Surat Rekomendasi

JAKARTA, WBN — Ribuan nelayan kecil di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi. Selain persoalan terbatasnya pasokan, mereka terhambat rumitnya birokrasi pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM.

Berdasarkan data yang dihimpun dari daerah pemilihan NTT, dari ribuan nelayan yang beroperasi di Sikka, baru 148 kapal yang tercatat mengantongi surat rekomendasi resmi.

Persoalan ini disoroti anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama PT Pertamina Patra Niaga di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia mendesak pemerintah dan pemangku kepentingan sektor hilir minyak dan gas bumi segera membenahi tata kelola penyaluran solar bersubsidi tersebut.

”Saya mendapat informasi dari dapil bahwa ribuan nelayan di Sikka mengeluhkan keterbatasan stok solar bersubsidi dan kesulitan mengurus surat rekomendasi. Dari ribuan nelayan tersebut, baru 148 kapal yang tercatat memiliki surat rekomendasi,” ujar Dipo.

Menurut Dipo, kelangkaan dan hambatan akses solar bersubsidi berdampak langsung pada keberlangsungan hidup nelayan kecil yang memiliki keterbatasan modal. Tanpa kepastian pasokan BBM bersubsidi, biaya operasional melaut membengkak dan menggerus pendapatan mereka.

Untuk mengatasi hal ini, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pemerintah daerah duduk bersama mengevaluasi mekanisme penerbitan surat rekomendasi sekaligus kelancaran distribusinya.

”Jangan sampai subsidi BBM yang seharusnya melindungi nelayan kecil justru sulit diakses akibat hambatan administrasi. Nelayan membutuhkan kepastian pasokan solar agar bisa melaut dan mencari nafkah,” kata Dipo.

Menanggapi keluhan tersebut, pihak BPH Migas menjelaskan bahwa penerbitan surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi memang mewajibkan tahapan verifikasi dan validasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Tahapan itu menjadi syarat sebelum permohonan disetujui melalui aplikasi X-Star milik BPH Migas.

Saat ini, BPH Migas tengah berkoordinasi dengan KKP untuk menyinkronkan data nelayan yang telah terverifikasi. Langkah tersebut diharapkan dapat membenahi basis data, mempermudah pengawasan, serta memangkas waktu penerbitan surat rekomendasi.

Meski mengapresiasi upaya koordinasi lintas lembaga itu, Dipo mengingatkan agar pembenahan tidak berhenti pada urusan sinkronisasi data di atas kertas. Menurut dia, ukuran keberhasilan kebijakan ini adalah kemudahan pelayanan yang dirasakan langsung oleh nelayan di pesisir.

”Yang dibutuhkan nelayan adalah kepastian. Ketika persyaratan sudah dipenuhi, mereka harus bisa memperoleh rekomendasi dan mengakses solar subsidi tanpa proses yang berlarut-larut,” ujar Dipo.

WBN

Share It.....