Perjuangan Ulayat Kawa Tuai Hasil, BPN Nagekeo Turun Ukur Ulang Bidang 333 PSN Bendungan Mbay Lambo

NAGEKEO, WBN — Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya mengukur ulang lahan ulayat milik Persekutuan Masyarakat Adat Kawa di Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Jumat (20/11/2026). Langkah ini diambil setelah warga setempat memblokir area titik nol Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay Lambo.

Pengukuran ulang tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor BPN Nagekeo yang baru, Alise D. Libing, beserta jajaran. Proses di lapangan turut dikawal oleh personel Polres Nagekeo di bawah pimpinan Waka Polres Nagekeo, Kompol I Made Mudana, Jumat (20/11/2026).

“Hari ini kita melakukan pengecekan kembali nomor bidang tanah 333 serta pengukuran kembali tanah milik Masyarakat Adat Kawa,” ujar Alise di lokasi pengukuran, Jumat.

Sebelumnya, masyarakat adat Suku Kawa menggelar aksi pemblokiran di area titik nol Bendungan Mbay Lambo. Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas penetapan lokasi (penlok) II dan penggusuran lahan ulayat yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan persekutuan adat.

Perwakilan Masyarakat Adat Kawa, Urbanus Papu, mengapresiasi langkah BPN Nagekeo dan aparat kepolisian yang turun langsung merespons tuntutan warga. Menurut dia, pengukuran ulang ini menjadi titik terang atas dugaan permainan kotor yang terjadi selama bertahun-tahun.

“Sebelumnya masyarakat Kawa dilangkahi dan tidak dilibatkan. Namun, setelah melalui perjuangan panjang, hari ini terjawab dan proses pengukuran ulang akhirnya ditempuh,” kata Urbanus.

Perwakilan adat lainnya, Ferdinandus Dhosa, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini demi menjaga hak ulayat leluhur mereka. Ia juga menyayangkan adanya dugaan praktik tidak transparan oleh oknum tertentu dalam proses penetapan lahan sebelumnya.

“Kami Persekutuan Masyarakat Adat Kawa tidak akan mundur selangkah pun dalam mempertahankan hak-hak ulayat Kawa,” ujar Ferdinandus.

Sementara itu, Wakapolres Nagekeo Kompol I Made Mudana mengimbau seluruh pihak untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama proses penyelesaian sengketa lahan berlangsung.

“Sebagai petugas keamanan, kami akan selalu hadir di lapangan untuk memastikan kamtibmas bersama. Kami mengimbau semua pihak menahan diri dan memilih jalan terbaik dalam mengurai setiap persoalan,” kata Made Mudana.

WBN

 

Share It.....