NAGEKEO, WBN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggandeng Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Mbay.
Penyusunan dokumen tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian pembangunan sekaligus menyiapkan Mbay sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di sektor pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Pepita, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/11/2026), dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta kepala desa di wilayah Perkotaan Mbay.
Kepala Lembaga Pengembangan Kerja Sama dan Usaha (LPKU) ITN Malang, Ardiyanto Maksimilianus Gai, menjelaskan bahwa penyusunan RDTR Perkotaan Mbay mendapat dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Alokasi dana APBN yang berhasil diraih tidak terlepas dari upaya komunikasi politik mendiang Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratia Muga Sada.
“Sesuai target Presiden Prabowo, ratusan RDTR harus tersusun setiap tahunnya hingga 2029 untuk mendukung iklim investasi. Kabupaten Nagekeo menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan teknis dari pusat. Meski dananya dari APBN, produk hukumnya nanti berupa Peraturan Bupati (Perbup). Pemda tetap membutuhkan anggaran pendampingan, misalnya untuk mobilisasi,” ujar Ardiyanto.
Ardiyanto mengungkapkan, Nagekeo menjadi salah satu daerah prioritas pemerintah pusat lantaran terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada Agustus 2026 lalu. Bencana tersebut membawa implikasi terhadap perubahan sejumlah ruang di wilayah perkotaan.
Oleh karena itu, tim akademisi ITN Malang melakukan kajian komprehensif yang memadukan aspek mitigasi kebencanaan tanpa mengabaikan tren pertumbuhan pembangunan.
“Secara nasional, Mbay telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan ekonomi. Pemda harus menyiapkan kota ini agar mampu menopang fungsi tersebut. Secara akademis, kondisi lahan di Mbay tergolong sangat baik karena belum terkontaminasi aktivitas pembangunan yang terlalu masif,” kata dia.
Ia menambahkan, dokumen RDTR terbaru ini disusun untuk menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025 yang telah mencabut Peraturan Daerah (Perda) RDTR lama. Proses penyusunannya akan melalui tiga kali pembahasan di tingkat daerah sebelum dibawa ke tingkat kementerian dan lembaga di pusat.
Dalam kesempatan itu, Ardiyanto juga menyoroti tiga aspek utama dalam penataan ruang, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian atau pengawasan. Menurutnya, aspek pengendalian masih menjadi titik lemah di banyak pemerintah daerah.
Ia mencontohkan langkah tegas Pemerintah Kabupaten Ende yang membongkar bangunan liar di kawasan sempadan pantai Ndao. Saat itu, Ardiyanto turut dihadirkan sebagai saksi ahli dalam penanganan kasus tersebut.
“Berdasarkan riset, pembiaran secara berkala akan memicu pelanggaran tata ruang secara masif. Bupati memiliki kewenangan penuh berdasarkan regulasi untuk menindak tegas warga yang melanggar,” tegasnya.
Ardiyanto memastikan, penyusunan dokumen RDTR Perkotaan Mbay yang baru ini tidak akan menjadi ajang pemutihan bagi pelanggaran tata ruang yang sudah terjadi sebelumnya.
“Prinsipnya, dokumen ini bukan pemutihan terhadap pelanggaran terdahulu, melainkan penyesuaian tata ruang untuk masa depan,” pungkasnya.
WBN – WIL