Presiden Jokowi : Usulan TNI Polri Tugas Di Kementerian, Belum Mendesak

WBN │Menjawab usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengusulkan Perubahan Undang-Undang TNI agar Perwira aktif TNI Polri dapat bertugas di Kementerian/Lembaga, Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo menegaskan bahwa belum ada kebutuhan mendesak bagi Perwira aktif TNI Polri untuk dapat bertugas di Kementerian atau Lembaga.

Siaran Pers Istana, (11/8/2022), Presiden menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media usai meninjau penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis 11 Agustus 2022.

“Saya melihat kebutuhannya belum mendesak,” ucap Presiden.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan Perubahan Undang-Undang TNI agar Perwira aktif TNI Polri dapat bertugas di Kementerian / Lembaga.

“Undang-Undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden,” ujar Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD di Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat, 5 Agustus 2022.

WBN