NTT, WBN — Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Flores Timur mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana segera mendistribusikan air bersih ke Pulau Palue, Kabupaten Sikka.
Dilaporkan, dampak gempa bumi Flores tanggal 15 Agustus 2026 memicu krisis air bersih yang memaksa sebagian warga mengonsumsi air payau ber kadar garam tinggi.
Ketua Forum PRB Flores Timur, Bung Sila, Senin (7/9/2026), menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar di masa tanggap darurat tidak boleh tertunda.
Keterlambatan penanganan dikhawatirkan dapat memicu masalah kesehatan baru bagi warga di pos pengungsian maupun permukiman.
“Cuaca panas yang cukup ekstrem dan minimnya pasokan air bersih berpotensi memicu dehidrasi serta penyakit saluran pencernaan. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret di lapangan,” ujar Bung Sila.
Berdasarkan laporan warga, kerusakan infrastruktur menjadi penyebab utama kelangkaan air. Kepala Dusun Tomu, Vinsensius Ngaji, menyebutkan bahwa warga Desa Tuanggeo kini kehilangan akses air bersih utama. Sarana bak penampung tadah hujan di wilayah mereka retak dan bocor akibat guncangan gempa. Demi bertahan hidup dalam dua minggu terakhir, warga terpaksa membeli air sumur dari kawasan Pantai Uwa.
Air berukuran jerigen 20 liter tersebut dijual seharga Rp10.000. Kendati memiliki kadar garam tinggi dan tidak ideal untuk konsumsi jangka panjang, warga tidak memiliki pilihan lain.
Theresia Nona Eci, salah seorang warga terdampak, mengeluhkan beban ganda yang harus dihadapi masyarakat. Selain harus bertahan di tengah situasi pascagempa, mereka juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kebutuhan air yang kualitasnya kurang layak.
“Jika pasokan air bersih tidak segera datang, kondisi kami akan semakin sulit. Kami terpaksa membeli air dari pantai meski harus keluar biaya tambahan yang tidak sedikit dalam situasi seperti ini,” kata Theresia.
Melihat beban ekonomi yang menjepit warga, Forum PRB meminta Pemerintah Provinsi NTT mempertimbangkan skema kompensasi atau penggantian biaya mandiri yang telah dikeluarkan warga untuk membeli air selama masa darurat.
Langkah ini dinilai selaras dengan pemenuhan hak-hak pengungsi dan korban bencana yang diatur dalam instrumis hukum penanggulangan bencana daerah.
Warga Pulau Palue sangat membutuhkan armada bantuan logistik air bersih serta perbaikan fasilitas sanitasi guna mencegah meluasnya penularan penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan warga lanjut usia.
Tim – WBN
