Pers Warisan Budaya Nusantara
Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo berikan arahan tegas kepada jajaran, agar membersihkan atau berantas praktik judi daring atau judi online di seluruh tanah air, karena merugikan rakyat kecil. Selanjutnya, terkait penindakan hukum, diserahkan kepada Aparat berwenang
Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi.
“Arahan Presiden, judi online harus terus diberantas karena merugikan rakyat kecil,” ujar Menkominfo dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (13/10/2023), usai menghadap Presiden Jokowi.
Menkominfo mengungkapkan, pihaknya sudah mengeksekusi 392.652 konten perjudian dari seluruh ruang digital, yang terdiri atas situs IP 205.910 konten, file sharing 16.304 konten, dan media sosial 170.438 konten dalam rentang waktu 18 Juli-11 Oktober 2023.
“Kami akan terus berupaya untuk memberantas judi online. Kita akan tindak terus dengan sekuat tenaga, kita akan habisi judi online dari ruang digital kita,” tegas Menkominfo, Budi Arie Setiadi..
Selain melakukan upaya pemblokiran situs dan alamat IP (internet protocol), Menkominfo juga telah berkomunikasi dengan operator seluler untuk tidak memfasilitasi tindak perjudian. Ia juga telah bersurat ke sejumlah operator platform media sosial untuk memblokir iklan terkait judi online.
“Saya sudah bersurat ke Meta, WA (WhatsApp), Instagram, Facebook, itu kadang-kadang masih suka ada iklan judi. Kemarin itu sudah 161.000 dia remove dari Instagram, Facebook, iklannya,” ungkapnya.
“Terus yang berikutnya ke uangnya, ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) kami sudah mengajukan blokir lebih dari 2.700 rekening bank ke OJK dan 540 e-wallet, dompet elektronik,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait penindakan hukum, diserahkan kepada Aparat berwenang.
“Nanti kita akan berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bagaimana menyatukan langkah-langkah. Tugas kami sebagai Kementerian Kominfo kan sudah kita lakukan, semua yang hidup kita blok, take down, kita blokir,” tandasnya.
Sumber : BPMI Setpres.
