Media Warisan Budaya Nusantara
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan adanya langkah strategis menjaga kedaulatan, keamanan, dan stabilitas di Laut Natuna Utara.
Melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI Parwito, telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Pemeliharaan Kawasan Keselamatan Pelayaran dan Hukum (KKPH) ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) serta Choke Point.
“Dinamika geopolitik di Laut Natuna Utara menuntut kita untuk memiliki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tidak hanya kuat, tetapi juga terintegrasi dan adaptif,” jelas Brigjen TNI Parwito saat membuka rapat koordinasi dengan instansi terkait di Natuna, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya di sinilah peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi sangat sentral. Forkopimda, sebagai representasi koordinasi pemerintah pusat di daerah, berfungsi sebagai ujung tombak dalam implementasi kebijakan maritim nasional.
“Forkopimda bersama instansi vertikal terkait membentuk ekosistem keamanan maritim yang holistik dan terpadu, memastikan bahwa upaya penjagaan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara berjalan efektif dan adaptif terhadap setiap tantangan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Natuna Cen Sui Lan memaparkan posisi vital Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan dengan tujuh pulau perbatasan strategis yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia Timur, dan Kalimantan Barat. Posisi geografisnya yang unik di pusat pertemuan sembilan ibu kota negara Asia Tenggara menjadikan Natuna sangat krusial dari aspek geopolitik dan geoekonomi.
“Kekayaan sumber daya alamnya, meliputi cadangan migas dan kontribusi signifikan terhadap perikanan global, merupakan aset nasional. Namun, hal ini juga membawa tantangan keamanan maritim yang kompleks, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran kedaulatan, yang diperparah oleh koordinasi yang belum optimal serta keterbatasan sarana pengawasan,” jelasnya.
Menanggapi situasi ini, Bupati Natuna mengusulkan penguatan kehadiran aparat keamanan, pembangunan pusat kendali maritim, peningkatan SDM lokal, diplomasi internasional terkait ALKI I, pengembangan infrastruktur ekonomi, serta percepatan pembentukan provinsi baru untuk memperkuat kewenangan daerah.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, menunjukkan komitmen kolektif terhadap penguatan wilayah terdepan Indonesia. Para peserta meliputi Kabinda Kepulauan Riau, Ketua DPRD Natuna, Kajari Natuna, Perwakilan Dandim Natuna, Danlanal Ranai, Kapolres Natuna, Dansatrad 212 Ranai, Kepala Kantor SAR Natuna, Kadis Perhubungan Natuna, Kadis Lingkungan Hidup Natuna, Kakanim Ranai, Manager Fuel Terminal Natuna, Kepala Stasiun Bakamla Natuna, Kepala SKPT Selat Lampa Natuna, Danki Komposit Marinir, dan Ketua DPC HNSI Natuna.
Sumber : Siaran Pers No.112/SP/HM.01.02/POLKAM/6/2025
WBN
