NGADA, WBN — Sejumlah warga Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan adanya tekanan sosial dan politik dalam proses pengurusan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi.
Warga mendesak adanya pengawasan ketat agar program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat tersebut tidak dipolitisasi.
Keluhan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh masyarakat Desa Benteng Tawa pada Kamis (24/9/2026).
Meski tidak menyebutkan nama ataupun inisial, mereka menyayangkan adanya praktik di lapangan yang dinilai mengintimidasi mental masyarakat penerima manfaat.
Salah satu tokoh warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebut saja Imran, menyoroti proses administrasi yang dinilai tidak wajar. Ia mengungkapkan bahwa berkas pengurusan bantuan sengaja dilampiri foto figur wakil rakyat dan logo partai politik tertentu.
“Kami meminta para pihak terkait turut mengawasi proses pengurusan PIP Aspirasi ini. Di wilayah kami, berkas-berkasnya dilampirkan foto wakil rakyat dan partai politik,” ujar mereka.
Selain persoalan administrasi, warga juga mengaku kerap diinterogasi mengenai pilihan politik mereka pada pemilu lalu saat mengurus bantuan tersebut.
Menurut warga, model wawancara seperti itu merupakan bentuk tekanan mental yang tidak sehat bagi masyarakat kecil. Warga menegaskan, jika program kebijakan negara diniatkan untuk menolong masyarakat, penerapan di lapangan harus dilakukan secara bersih tanpa ada unsur intimidasi.
Mereka bahkan menyatakan sikap siap menolak program tersebut masuk ke wilayah mereka jika pola penyaluran yang sarat kepentingan politik praktis ini terus dipertahankan.
Sebagai informasi, PIP Jalur Aspirasi merupakan bantuan pendidikan tunai dari pemerintah yang diusulkan melalui jalur aspirasi anggota legislatif yang membidangi sektor pendidikan. Program ini bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodasi atau terlewat oleh usulan jalur reguler sekolah.
Meski proses pendaftarannya difasilitasi oleh wakil rakyat atau melalui posko aspirasi, program ini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pendidikan, dan bukan merupakan program milik partai politik.
Keterangan Gambar : Foto Ilustrasi Berita, Bukan Foto yang sebenarnya. Tim Kreatif Foto Ilustrasi WBN
WBN
