Oleh : Rd. Damianus Dionisius Nuwa
Saat ini koperasi muncul sebagai salah satu instrumen ekonomi yang diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membangun kesejahteraan bersama. Dengan landasan semangat kekeluargaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif, idealnya koperasi berfungsi untuk kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, terdapat penyalahgunaan nama koperasi yang mengarah pada praktik pinjaman yang memberatkan masyarakat. Fenomena ini menuntut penilaian yang hati-hati terhadap koperasi, dengan mempertimbangkan transparansi biaya, kewajaran persyaratan, serta perlakuan terhadap anggota.
Martabat Manusia dan Keadilan Ekonomi
Ajaran Sosial Gereja Katolik menekankan bahwa manusia harus menjadi subjek utama dalam aktivitas ekonomi. Dalam Katekismus Gereja Katolik ditegaskan bahwa ekonomi mesti melayani kebutuhan manusia dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar mengejar keuntungan. Selain itu, Paus Leo XIII dalam ensiklik Rerum Novarum (1891) mengkritik praktik riba yang menekan kaum miskin dan pekerja. Dalam pengertian keagamaan dan moral, riba berkaitan dengan pemberian beban yang melampaui kewajaran, terutama ketika pihak yang meminjam berada dalam kondisi lemah dan membutuhkan pertolongan. Di samping itu, Kompendium Ajaran Sosial Gereja juga menggarisbawahi tanggung jawab sosial dalam praktik ekonomi dengan menolak segala bentuk eksploitasi. Pemberi pinjaman memiliki hak atas pengembalian modal yang adil, tetapi tidak boleh mengorbankan martabat manusia, terutama dalam situasi di mana peminjam berada dalam kesulitan ekonomi.
Mengapa Masyarakat Terjebak dalam Pinjaman?
Dalam kenyataan, banyak masyarakat memilih pinjaman harian atau mingguan karena mereka dihadapkan pada kebutuhan mendesak, pendapatan yang tidak tetap, keterbatasan jumlah Tabungan serta kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal. Biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan pangan, serta modal usaha seringkali mendorong keluarga untuk mencari pinjaman dengan proses yang cepat dan tidak berbelit-belit. Dalam situasi seperti ini, posisi tawar peminjam biasanya menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, permasalahan utang harus dipahami dari dua perspektif yakni personal dan struktural. Meskipun literasi keuangan sangat penting, akan tetapi hal itu tidak cukup jika masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang adil dan terjangkau. Karena itu, menyalahkan orang miskin karena berutang tanpa mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakanginya justru akan mengabaikan dimensi keadilan sosial.
Tanggung Jawab Bersama: Dari Kecaman Menuju Pendampingan
Persoalan rentenir berkedok koperasi tidak cukup diselesaikan melalui kecaman terhadap lembaga yang menjalankan praktik pinjaman eksploitatif. Kita membutuhkan langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan hingga keluarga. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis ini diharapkan mampu menjadi mengatasi praktik rentenir berkedok koperasi yang kian meresahkan masyarakat, antara lain:
1. Membangun Literasi Keuangan bagi Masyarakat
Salah satu langkah penting dalam mencegah praktik pinjaman yang merugikan adalah memperkuat literasi keuangan. Pemerintah, lembaga pendidikan, koperasi, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas lokal dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai bunga, denda, total pengembalian, risiko utang berulang, serta hak dan kewajiban peminjam.
Literasi keuangan tidak cukup hanya mengajarkan cara menabung atau mengatur pengeluaran. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan membaca perjanjian pinjaman, menghitung keseluruhan biaya, menilai kemampuan membayar, dan memahami risiko dari setiap keputusan keuangan. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengambil keputusan secara sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
2. Mengembangkan Ekonomi Solidaritas dan Pemberdayaan Masyarakat
Pencegahan ketergantungan terhadap pinjaman berbiaya tinggi membutuhkan alternatif ekonomi yang nyata. Komunitas masyarakat, koperasi yang sehat, kelompok usaha bersama, organisasi sosial, dan lembaga pendamping dapat mendorong budaya menabung, pengembangan usaha produktif, pelatihan keterampilan, serta kolaborasi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, kelompok simpan pinjam atau kegiatan keuangan bersama perlu dikelola secara transparan, dengan pencatatan dana yang jelas, pertanggungjawaban serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Semangat solidaritas seperti ini harus didukung oleh tata kelola yang baik agar tidak menimbulkan persoalan baru.
3. Menghadirkan Pendampingan bagi Masyarakat yang Terlilit Utang
Orang yang mengalami kesulitan membayar utang membutuhkan pendampingan yang tidak menghakimi. Tekanan penagihan dapat menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan relasi sosial. Karena itu, masyarakat perlu memiliki akses terhadap ruang konsultasi yang aman serta informasi yang dapat membantu mereka menghadapi persoalan tersebut.
Pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, lembaga keagamaan, dan pihak yang memiliki kompetensi dapat memberikan dukungan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Bentuknya dapat berupa edukasi mengenai hak-hak peminjam, bantuan memahami perjanjian, rujukan hukum, dan pendampingan dalam mencari penyelesaian yang adil.
Pendampingan tidak berarti menghapus kewajiban membayar utang yang sah. Peminjam tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi perjanjian yang dibuat secara sah. Namun, proses penagihan harus menghormati martabat manusia dan tidak boleh menggunakan ancaman, penghinaan, atau kekerasan.
4. Memperkuat Pengawasan dan Kerja Sama Lintas Pihak
Praktik pinjaman yang merugikan masyarakat memerlukan respons yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Sejauh ini kita belum melihat langkah konkret dari Pemerintah untuk menertibkan praktik rentenir yang seringkali merugikan masyarakat sederhana baik terutama karena lemahnya regulasi dan pengawasan. Selain itu, lembaga keuangan dan koperasi sendiri perlu menerapkan transparansi, tata kelola yang baik, dan perlindungan terhadap anggota atau nasabah.
Kerja sama lintas pihak menjadi hal yang penting untuk memperluas akses terhadap pembiayaan yang bertanggung jawab. Masyarakat tidak seharusnya hanya dihadapkan pada pilihan antara meminjam kepada pemberi pinjaman dengan bunga tinggi atau tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak. Pendekatan kolaboratif ini perlu didasarkan pada data, dialog, transparansi, dan penghormatan terhadap tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, penanganan persoalan rentenir tidak berhenti pada kecaman, tetapi berkembang menjadi upaya perbaikan sistem ekonomi yang lebih adil.
Koperasi yang Melayani, Bukan Menjerat
Koperasi yang berlandaskan semangat kekeluargaan seharusnya tidak hanya berfokus pada aktivitas penyaluran pinjaman. Koperasi perlu memperhatikan kesejahteraan anggota, transparansi perjanjian, kemampuan membayar, dan perlindungan terhadap mereka yang mengalami kesulitan. Pemerintah sendiri memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengawasan dan perlindungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan regulasi atau ketentuan hukum. Sementara itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap biaya pinjaman, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi dari perjanjian yang ditandatangani.
Namun, kewaspadaan masyarakat tidak menghapus tanggung jawab lembaga keuangan. Keadilan menuntut agar semua pihak bertindak secara jujur dan tidak memanfaatkan kelemahan sesama. Dalam konteks Ajaran Sosial Gereja, ekonomi seharusnya tidak dipisahkan dari solidaritas dan kesejahteraan bersama. Keuntungan memang memiliki tempat yang sah dalam kegiatan usaha, tetapi tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan.
Ekonomi yang Memuliakan Manusia
Praktik rentenir berkedok koperasi adalah masalah yang harus ditanggapi dengan analisis fakta, pengawasan, pendidikan, dan pendampingan. Kritik tidak seharusnya diarahkan secara sembarangan kepada seluruh koperasi, melainkan kepada praktik yang terbukti tidak adil dan merugikan masyarakat. Karena itu, kita dipanggil untuk mewujudkan iman melalui tindakan nyata yakni dengan membangun literasi keuangan, mendampingi mereka yang terjerat utang, memperkuat ekonomi komunitas, dan mendorong sistem pembiayaan yang menghormati martabat manusia.
Pertanyaan yang harus diajukan bukanlah seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari suatu pinjaman, tetapi manusia seperti apa yang dibentuk oleh sistem ekonomi tersebut. Apakah ekonomi membantu manusia untuk menjadi lebih mandiri, saling membantu, dan hidup bermartabat? Atau justru membuat masyarakat miskin semakin bergantung dan terjerat? Ekonomi yang manusiawi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjaga agar manusia tidak kehilangan martabatnya.
Pemulis : Rd. Damianus Dionisius Nuwa
(Dosen sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)
