JAKARTA, WBN — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerima surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran saat menemui Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026) pagi.
Dalam keterangan pers resminya di Istana Merdeka, Prabowo menjelaskan bahwa pertemuan empat mata tersebut berlangsung sekitar pukul 10.15 WIB. Gibran datang secara langsung tanpa perantara untuk menyampaikan dokumen pengunduran dirinya sebelum melanjutkan langkah konstitusional berikutnya.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya yang intinya adalah menyampaikan surat pernyataan berhenti beliau dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Prabowo dalam pernyataannya di hadapan awak media, Kamis.
Prabowo mengakui bahwa dirinya menerima keputusan tersebut dengan berat hati. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati serta mendukung langkah politik yang diambil oleh Gibran. Presiden menilai keputusan untuk meletakkan jabatan di tengah dinamika yang berkembang merupakan bentuk tanggung jawab.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut mengapresiasi kinerja dan kontribusi Gibran selama mendampinginya menjalankan roda pemerintahan sejak dilantik pada Oktober 2024. Menurut Prabowo, Gibran telah berperan aktif dalam mengawal dan meninjau langsung berbagai program prioritas pemerintah di lapangan.
Usai menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden di Istana Merdeka, Gibran langsung bertolak menuju Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk menyampaikan surat serupa secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan dan sidang paripurna untuk menetapkan kekosongan jabatan, sebelum memproses pemilihan wakil presiden pengganti dari dua nama yang kelak diusulkan oleh Presiden.
WBN
